Diskusi Panel PPRA 62: Tantangan Peran Pemimpin Nasional dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani, Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-10 Prof. Wiku Adisasmito, dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menjadi narasumber dalam diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62, Senin (26/04).

“Sebetulnya kalau dilihat dari sisi positifnya adalah latar belakang di dunia usaha ini akan dapat membantu untuk menciptakan program pembangunan yang lebih optimal,” kata Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani. Lebih lanjut Hariyadi menyampaikan bahwa peran pengusaha dalam kepemimpinan nasional memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah latar belakang pengalaman di dunia usaha dapat menciptakan program pembangunan ekonomi yang lebih optimal, memiliki orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan lebih bisa diterima oleh semua pihak dengan latar belakang politik yang berbeda. Namun hal tersebut juga diiringi oleh sisi negatif jika karakter pribadi sudah buruk, yang dapat terjadi adalah menggunakan politik uang untuk mencapai tujuan politiknya, dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya atau memperkaya diri, dan cenderung menerapkan politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaaan.

“Goals yang diharapkan dari kepemimpinan nasional yang akan datang sebetulnya adalah yang paling penting kita berharap pemimpin nasional yang akan datang memang adalah pemimpin yang terpilih dari proses yang transparan yang memang teruji dan memili track record yang bisa menjadi panutan,” ujar Hariyadi.

“Tugas pemimpin haruslah bisa mengonversi sesuatu yang sulit menjadi mudah dikenalkan kepada masyarakat,” kata Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-10 Prof. Wiku Adisasmito. Lebih lanjut Wiku menyampaikan bahwa karena pandemi Covid-19 terjadi secara global, maka penyelesaian di suatu negara tidak berarti menyelesaikan masalah secara keseluruhan. “Perlu solidaritas antarnegara, perlu strategi yang tepat, struktur yang benar, sistem yang berjalan dengan baik, skill yang ada, speed yang ada, dan target,” ujar Wiku.

Lebih lanjut Wiku menyampaikan bahwa di Indonesia penanganan Covid-19 dilaukan dengan pendekatan 5S1T, yakni strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan target. Strategi yang dilakukan adalah mengedepankan preventif dan promotive untuk meningkatkan kesehatan. Struktur yang digunakan adalah kolaborasi pusat dan daerah dengan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Sistem yang dipakai adalah manajemen penanganan berbasis gotong royong. Skill yang dibutuhkan adalah kepakaran, seperti dalam bidang kesehatan masyarakat, bidang epidemiologi, bidang medis, bidang teknologi alat kesehatan, bidang ekonomi, bidang hukum, serta bidang sosial dan budaya. Speed dibangun melalui kedisiplinan, komitmen dan militansi, serta rantai komando dari pusat sampai ke tingkat RT sebagai kunci kecepatan penanganan. Target yang ingin dicapai adalah yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus sembuh, dan yang sakit diobati sampai sembuh. Menurut Wiku, 5S1T (Strategi, Struktur, Sistem, Skill, Speed dan Target) yang dipakai dalam satgas penanggulangan Covid-19 memerlukan satu komando dan harus terkoordinasi dengan baik.

“Pendidikan Lemhannas RI ini menjadi penting karena ini menjadi modal betul-betul bisa baca data, bisa membuat data, bisa mengambil keputusan dengan cepat, terstruktur, tersistem, sehingga hasilnya yang terbaik,” tutur Wiku.

“Kepemimpinan di masa pandemi ini membantu kita untuk merefleksikan aspek lain dalam kepemimpinan, yang terkait dengan konteks negara hukum, kebijakan publik, dan pengambilan kebijakan dengan orientasi kemanusiaan,” kata Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti. Dalam konteks negara hukum, pemimpin akan mampu membuat keputusan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga tetap dalam koridor pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam ukuran kebijakan publik modern, pemimpin nasional dituntut untuk membuat kebijakan yang responsif berdasarkan data, dalam koridor etik, dan dibuat dengan kerangka monitor dan evaluasi yang jelas. Bivitri juga menyampaikan bahwa pada masa pandemi saat ini, peserta PPRA 62 juga bisa belajar dari keberhasilan pemimpin-pemimpin dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dimana harus memikirkan dampak suatu pengambilan keputusan bagi orang-orang yang terkena dampak. “Pemimpin justru diharapkan untuk membawa masyarakat untuk tetap bisa menghadapi kehidupannya dengan baik,” tutur Bivitri.



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749