Setelah bertolak ke Lokus Sumatera Utara pada Maret lalu, kini sejumlah pejabat dan personel Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) berangkat ke Lokus Makassar, Sulawesi Selatan guna memperdalam rumusan tentang pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 3 dan 4 Juni 2021, kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan Lemhannas RI dalam menyusun Kajian Strategik Jangka Panjang Lemhannas RI Tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia”.
“Demokrasi Indonesia saat ini mengalami paradoks, kebebasan berekspresi saat ini diiringi suatu tantangan, yaitu dengan merebaknya politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa politik identitas dapat berbahaya dalam demokrasi karena terkait dengan sentimen primordialisme yang dimobilisasi oleh segelintir aktor untuk kepentingan politik, hal tersebut dinilai efektif dalam mendulang elektabilitas terlebih identitas yang diangkatnya adalah agama.
Menurut Agus, apabila institusionalisasi politik berjalan dengan baik masyarakat akan dengan sendirinya percaya dan menentukan pilihan secara rasional, bukan dipengaruhi politik identitas yang sifatnya lebih emosional. Polarisasi yang tajam juga dapat terminimalisasi karena aspirasi politik masyarakat seharusnya telah terwadahi oleh partai politik dan pemilu, sehingga konflik fisik dan psikologis dapat dihindari, bergeser ke konflik yang terlembaga dalam parlemen maupun elektoral.
“Namun kenyataannya, bagi masyarakat akar rumput (grass roots) yang plural dan masih didominasi budaya primordial patron-klien, penggunaan kebebasan hak untuk memilih sangat rentan dipengaruhi modus politik identitas, terutama identitas agama serta kedaerahan,” ujar Agus. Apabila hal tersebut terus berlanjut akan menyandera demokrasi dan menimbulkan segregasi, bahkan di beberapa wilayah politik identitas dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk gerakan disintegrasi dari NKRI.
Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut api politik praktis, sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut peran aktor dinilai penting dalam rangka menciptakan demokrasi yang inklusif serta membangun rasionalitas publik. Elite politik diharapkan memiliki sensibilitas sosial budaya agar mengedepankan narasi positif yang membangun, membimbing, dan mengembangkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam politik pembangunan dengan sehat, serta mampu hidup bersama dengan rukun.
Lemhannas RI menilai fenomena identitas politik tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dan perlu dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik menyusun Kajian Strategik Jangka Panjang tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan sumbangan pemikiran yang disampaikan. “Sumbangsih pemikiran bapak dan ibu sekalian diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah melalui FGD ini,” kata Agus.
Pendalaman materi di Lokus Sumatera Utara pada Maret lalu memberikan suatu pencerahan, yakni untuk dapat mengelola fenomena politik identitas hendaknya perlu meningkatkan aspek demokrasi yang berkualitas dengan cara komunikasi politik yang menekankan kesepahaman dalam berpolitik untuk tetap berpegang teguh pada konsensus dasar kebangsaan. Pendidikan politik juga dinilai perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara positif di dalam politik demokrasi. Diharapkan pendalaman materi di Lokus Sulawesi Selatan dapat menambah sumbang saran pemikiran untuk mendapatkan rumusan tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia.
Rombongan Lemhannas RI dipimpin langsung Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang didampingi oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Taprof Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi dan Taprof Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ideologi Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc. Selama dua hari berada di Makassar, rombongan Lemhannas RI menyelenggarakan empat Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, dan Universitas Hasanuddin (Unhas). FGD merupakan salah satu upaya mendapatkan masukan-masukan dari tenaga ahli, birokrasi, akademisi, penegak hukum, dan praktisi Lokus Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada FGD pertama, Lemhannas RI berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si, Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Dr. H. A. Aslam Patonagi, S.H., M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemprov Sulsel Dr. H. Asriady Sulaiman, S.I.P., M.Si, Direktur Program Sekolah Kebangsaan Dr. Arqam Azikin, M.Si, Ketua Forum Bela Negara Prov. Sulses Dr. H. Hasan Hasyim, M.Si dan dimoderatori oleh Kabid Ideologi, Wawasan Kebangssan, dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Prov. Sulsel Devy Khaddafi, S.E.
Kemudian FGD kedua, Lemhannas RI berdiskusi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. H. Merdisyam, M.Si., Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Sulsel Prof. Dr. H. Abdul Rahim Yunus, M.A, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. H. M. Arifin Hamid, S.H., M.H, Walikota Makassar Ir. H. Muhammad Ramdhan Pomanto, Majelis Syuyukh PB DDI dan Pimpinan Ponpes DDI Mangkoso Ag. Prof. Dr. H. Faried Wajedy, Lc., M.A, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Daerah Sulsel Dr. H. Muammar Bakri, Lc. M.A., dan dimoderatori oleh Staf Ahli Kapolda Dr. Hj. Saka Pati, S.H., M.H.
Pada FGD ketiga, Lemhannas RI akan berdiskusi dengan pihak Kodam XIV/Hasanuddin yang direncanakan dihadiri oleh Pa Sahli Bidang Ideologi Pangdam XIV Hasanuddin Kolonel Inf. Sainul Alam, S.E., M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Drs. Hamdan Johannis, Ph.D., Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Alumni PPRA 31 Abdul Madjid Sallatu, Ketua Ilmuan Muda Indonesia dan Guru Besar Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Akademisi dan Ilmuan Politik Unhas Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc., Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., dan dimoderatori oleh Dosen FISIP Unhas Dr. Hasrullah, M.A.
FGD keempat merupakan forum diskusi antara Lemhannas RI dengan Universitas Hasanuddin yang dihadiri Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Dekan FISIP Unhas yang juga merupakan pakar politik Prof. Dr. Armin, MA, Wakil Dekan FISIP Unhas yang juga merupakan pakar politik Sukri, Ph.D, Wakil Dekan FH Unhas yang juga merupakan pakar hukum Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan FIB yang juga merupakan pakar budaya Unhas Dr. Andi Faisal, Dosen FISIP Unhas yang juga merupakan pakar antropologi Dr. Tasirifin Tahara, dan dimoderatori Dosen FISIP Unhas yang juga menjabat sebagai Kasubdit Humas Ishaq Rahman, M.A.
