Upacara serah terima jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Komandan Kodiklat) TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. kepada Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertempat di Aula Yos Sudarso Kodiklat TNI, Serpong Tangerang Selatan, pada Senin (18/3). Serah terima jabatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pada upacara tersebut, Agus Subiyanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Eko Margiyono atas pengabdiannya dalam memimpin dan memajukan Kodiklat TNI. Ucapan selamat juga dihaturkan kepada Maman Firmansyah atas jabatan barunya yang tidak terlepas dari penilaian prestasi dan kinerja yang telah dibuat selama ini.

Dalam acara tersebut, diserahkan pusara Kodiklat TNI dari pejabat lama ke pejabat baru melalui Agus Subiyanto selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan juga serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Cabang BS IX Kodiklat TNI dari Ny. Atiek Eko Margiyono kepada Ny. Happy Maman Firmansyah dan dilanjutkan dengan acara pisah sambut Dankodiklat TNI. (SP/CHP)

Gubernur Lemhannas RI Periode 2011-2016 Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 pada Senin (18/3) di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI. 

Memberikan materi tentang “Tantangan Indonesia 2045: Keutuhan NKRI dan Konsolidasi Demokrasi”, Budi Susilo Soepandji menekankan tiga gagasan dalam kesempatan tersebut, yakni Visi Indonesia tahun 2045, Keutuhan NKRI, dan Konsolidasi Demokrasi.

“Visi Indonesia tahun 2045 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian yang maju,” kata Budi Susilo Soepandji. 

Melalui Visi Indonesia 2045, Indonesia diharapkan menjadi salah satu  negara yang menjadi kekuatan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Lemhannas RI sudah pernah mengeluarkan kajian “Skenario Indonesia 2045: Sketsa Peluang dan Tantangan Masa Depan”. Skenario tersebut terdiri dari skenario mata air, skenario sungai, skenario kepulauan, dan skenario air terjun.

Skenario mata air adalah kondisi dimana generasi Y dan Z mendominasi populasi Indonesia. Skenario sungai adalah kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi basis pembangunan Indonesia. Pada Skenario Kepulauan digambarkan kondisi kedaulatan nasional Indonesia pada 2045 mendapat pengaruh secara signifikan dari aktor state dan non-state global. Selanjutnya skenario air terjun berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam serta fungsi ketahanan energi.

Selanjutnya, Budi Susilo Soepandji menjelaskan mengenai proses konsolidasi demokrasi Indonesia yang dilihatnya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama.

Indeks demokrasi The Economist Intelligence Unit menggambarkan posisi Indonesia pada tahun 2023 berada pada urutan ke-56 dari 165 negara dan 2 teritori. Indonesia meraih skor 6,71 dari skala 1 sampai 10 dan masuk pada kategori flawed democracy. 

Menyoroti indeks tersebut, Budi Susilo Soepandji menjelaskan bahwa kondisi Indonesia dalam kategori tersebut menggambarkan kondisi suatu negara yang telah menyelenggarakan proses electoral yang bebas dan adil, namun masih terdapat kelemahan yang signifikan pada aspek demokrasi lainnya.

Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa skor Indonesia berada diatas rata-rata skor global dalam variabel proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan kebebasan sipil. Namun Indonesia dalam variabel “budaya politik” berada dibawah rata-rata global. Dinilai hal-hal seperti diatas harus menjadi perhatian semua pihak demi tercapainya Konsolidasi Demokrasi.

Dalam mewujudkan Indonesia 2045 dan Konsolidasi Demokrasi tentunya harus diiringi dengan upaya menjaga Keutuhan NKRI. “NKRI lahir sebagai bentuk perjuangan para pendiri bangsa yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu negara berdaulat,” kata Budi Susilo Soepandji.  

Lebih lanjut, Budi Susilo Soepandji juga mengingatkan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berdasar kepada Pancasila dan memiliki empat tujuan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (NA/BIA)

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 Lemhannas RI akan segera dimulai. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan PPRA 67, seluruh calon peserta PPRA 67 mengikuti daftar ulang. Bertempat di Ruang Diponegoro, daftar ulang tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai Senin, 18 Maret 2024 sampai Rabu, 20 Maret 2024.

Calon peserta PPRA 67 Lemhannas RI sebelumnya telah mendapatkan user id dan password untuk mengakses e-peserta serta beberapa formulir yang harus diisi. Saat daftar ulang secara tatap muka, peserta hanya melakukan foto untuk kartu identitas yang dilanjutkan dengan registrasi awal untuk melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan selama masa pendidikan. Selanjutnya calon peserta akan diverifikasi untuk kebutuhan e-peserta, lalu menerima jadwal pendidikan dan materi pendidikan.

Seluruh calon peserta yang mengikuti daftar ulang merupakan calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikotes yang telah diselenggarakan sebelumnya. Calon peserta PPRA 67 di antaranya berasal dari TNI, Polri, Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah, Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Daerah. Berbeda dengan PPRA 66, tidak terdapat peserta mancanegara pada PPRA 67.

PPRA 67 dijadwalkan akan dibuka pada Selasa, 26 Maret 2024 bertempat di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI. Selanjutnya peserta PPRA 67 akan menempuh pendidikan selama 7 bulan dan menerima berbagai materi yang diberikan baik pada masa on campus, maupun masa off campus.

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) merupakan salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Awalnya PPR disebut dengan Kursus Reguler Angkatan (KRA) dan dimulai pada tahun 1965. Setelah 59 tahun, kini KRA sudah berubah menjadi PPRA. Pada tahun 2024, Lemhannas RI menyelenggarakan dua PPRA, yakni 66 yang dimulai sejak Januari 2024 dan 67 yang akan dibuka pada 26 Maret 2024. (NA/CHP)

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. memimpin Rapat Koordinasi tentang Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara hybrid pada Jumat (15/3). Penyelenggaraan rapat tersebut merupakan upaya Lemhannas RI dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPBE di Lemhannas RI.

Dalam rapat tersebut didiskusikan masukan yang akan dijadikan bahan acuan dalam pemilihan referensi arsitektur proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Dalam peraturan tersebut terdapat sembilan referensi arsitektur proses bisnis level 1, yakni pertahanan dan luar negeri; ekonomi dan industri; pembangunan kewilayahan; perlindungan sosial dan kesehatan; ketertiban umum dan keselamatan; pendidikan dan tenaga kerja; lingkungan dan sumber daya alam; budaya dan agama; serta pemerintahan umum. “Saya mohon rekan-rekan untuk memberikan masukan,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah Tenaga Profesional Lemhannas RI, Pejabat Struktural Lemhannas RI, dan personel Lemhannas RI. Diantaranya Tenaga Profesional yang memberikan pandangan adalah Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.; dan Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI Brigjen TNI (Purn) Dr. Paula Theresia E P U, S.Sos., M.M. (NA/CHP)