Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh para kepala biro di lingkungan Sekretariat Utama (Settama) Lemhannas RI bertempat di Auditorium Gadjah Mada pada Rabu (6/3). Penandatanganan perjanjian kinerja tersebut dilakukan di hadapan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. dan disaksikan seluruh personel Lemhannas RI.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituangkan komitmen para kepala biro di lingkungan Settama Lemhannas RI yang akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan komitmen tersebut, akan dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian jam pimpinan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI. “Kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja merupakan kegiatan penting yang harus kita maknai sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan kita kepada pemerintah bahwa kita siap untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tata cara pengelolaan anggaran. “Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran untuk tahun anggaran berjalan,” ucap Sekretaris Utama Lemhannas RI. Terlebih lagi pada tahun 2024 Lemhannas RI akan menyelenggarakan banyak kegiatan.

Pada awal tahun 2024, Lemhannas RI telah mengadakan rapat pimpinan (rapim) guna mendiskusikan hasil kinerja di tahun 2023 dan apa yang harus dilakukan pada tahun 2024. Dari rapim tersebut disimpulkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi bersama. “Banyak yang harus kita perbaiki bersama. Kita harus maksimalkan pelayanan di setiap tanggung jawab yang kita laksanakan bersama,” ucap Sekretaris Utama Lemhannas RI. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sama, semangat, dan motivasi dari seluruh personel Lemhannas RI.

Selanjutnya Lemhannas RI juga telah melaksanakan Musyawarah Perencanan Pembangunan Lemhannas RI. Dalam kegiatan tersebut telah didiskusikan terkait penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Lemhannas RI T.A. 2025.

Pada kesempatan tersebut, Sestama Lemhannas RI juga menegaskan area-area yang perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya telah ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja, seperti pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), revisi Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur, dan peningkatan penggunaan SPBE. Lemhannas RI juga harus mendukung pemenuhan hak-hak kaum prioritas seperti ruangan untuk ibu menyusui dan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas.

Sestama Lemhannas RI menegaskan bahwa Lemhannas RI harus menunjukkan akuntabilitas kinerja yang saat ini dinilai oleh berbagai lembaga. Oleh karena itu, Lemhannas RI harus meningkatkan pelayanan di seluruh bidang dan tugas yang diemban. “Kita harus semangat, kita harus sepakat, kita harus mulai untuk lebih baik untuk kinerja Lemhannas RI,” pungkas Sekretaris Utama Lemhannas RI. (NA/CHP)

Guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan atase pertahanan negara-negara sahabat, Lemhannas RI menyelenggarakan Coffee Morning Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah bersama Atase Pertahanan Negara-Negara Sahabat dan Instansi Pemerintah Terkait pada Selasa (5/2) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI. 

Dalam acara yang dihadiri sejumlah atase pertahanan dari berbagai negara sahabat tersebut, Maman Firmansyah menyampaikan terima kasihnya atas kerja sama yang telah berjalan selama ini. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2023, sebanyak 161 orang dari negara sahabat tercatat telah mengikuti PPRA di Lemhannas RI. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari peserta berasal dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada tahun 2024, dalam PPRA 66, terdapat sebanyak delapan peserta dari negara sahabat, yakni berasal dari negara Australia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Fiji, India Malaysia, Singapura Dan Timor Leste.

Sementara pada tahun 2024, Lemhannas RI mengalokasikan sebanyak 10 kuota untuk peserta mancanegara untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 68 di tahun 2025. Pemberitahuan tentang penerimaan PPRA tersebut sudah disampaikan secara resmi melalui surat penawaran yang dikirim ke atase pertahanan negara sahabat di Jakarta. Diharapkan para negara sahabat dapat mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk mengikuti PPRA 68.

Selain dalam program pendidikan, Lemhannas RI juga akan menyelenggarakan forum internasional, yakni Jakarta Geopolitical Forum pada Juni 2024. Penyelenggaraan JGF diharapkan menjadi sarana berbagi informasi dari sejumlah pakar terkait dengan isu geopolitik dunia. Selain itu, JGF diharapkan dapat menjadi sarana dan media bertukar pikiran para akademisi dan ahli geopolitik untuk mengartikulasikan pandangan dan pengalaman mereka.

JGF Tahun 2024 akan mengangkat tema “Geo Maritime Security Challenges In Indo-Pacific”. Oleh karena itu, diharapkan para atase pertahanan dapat menghadiri kegiatan tersebut. “Lemhannas RI menaruh harapan kepada hadirin sekalian untuk dapat berpartisipasi berupa subject matter expert serta bisa dikembangkan untuk melaksanakan agenda bilateral meeting di sela-sela pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucap Maman Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc. menyampaikan bahwa kegiatan coffee morning tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan untuk membangun komunikasi dengan negara-negara sahabat yang memiliki perwakilan di Indonesia. “(Kegiatan Coffee Morning) sebagai bentuk komunikasi untuk menjejaki kerja sama dan untuk menyampaikan program-program Lemhannas RI kedepannya,” ungkap Raja Erjan H.S. Girsang.

Melalui kegiatan coffee morning ini, Raja Erjan H.S. Girsang berharap akan terbangun komunikasi dan pemberitahuan sehingga para atase bisa menyampaikan ke negaranya untuk menyiapkan perwakilan dan kesediaan serta kesiapannya untuk mengikuti PPRA.

Salah satu atase pertahanan yang hadir, yakni Atase Pertahanan Singapura ME7 Melvin Gan, dalam sesi wawancara mengucapkan terima kasih atas undangan kegiatan tersebut. ME7 Melvin Gan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat menarik dan penting serta dapat menjadi wadah bertemunya atase pertahanan berbagai negara untuk membahas isu regional dan global di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks. (NA/BIA)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Biro Umum menyelenggarakan Sosialisasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2024 bertempat di Ruang Airlangga, pada Selasa (5/3). Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Wibowo, M.H.

“Masalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) ini hal lama. Tapi kita sosialisasikan terus karena sistem informasi dan pengadaan ini memang kelihatannya mudah, tapi ketika kita melakukan sistem inputnya kalau tidak teliti juga berdampak pada pekerjaan kita dan berdampak pada kegiatan,” kata Wibowo dalam sambutannya. Dengan adanya sosialisasi RUP tersebut, Wibowo berharap peserta mendapatkan wawasan, nilai tambah dan solusi tentang penggunaan SiRUP tersebut.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Vidi Januardani, S. Kep., M.A.P. Vidi Januardi menyampaikan pengadaan barang/jasa adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.

Sedangkan perencanaan pengadaan meliputi kegiatan yang dimulai dari identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan barang/jasa, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan barang/jasa. Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Vidi Januardi menyampaikan terdapat enam siklus.

Siklus tersebut dimulai dari perencanaan yang harus dilengkapi dokumennya, lalu persiapan pengadaan ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun spesifikasi rancangan kontrak harus ada dokumennya, kemudian persiapan pemilihan ketika para pokja mau mengadakan pengadaan harus ada dokumen, lalu pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima harus ada dokumen lengkapnya.

Tentang RUP, Vidi Januardi menyampaikan hal tersebut merupakan daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah. Adapun dua kriteria penilaian dan nilai dari SiRUP, yakni K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP > 50% (lebih dari sama dengan lima puluh person) s.d 100% (seratus person), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP serta K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50% (kurang dari lima puluh person), diberi nilai 0 (nol).

Lebih lanjut, Vidi Januardi menyampaikan tentang teknis pengumuman RUP. Jika kontrak pengadaan barang/jasa dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dapat dilakukan setelah penetapan pagu anggaran K/L/Pemda. Dijelaskan juga saat persetujuan rencana kerja dan anggaran (RKAK/L/Pemda) oleh DPR/DPRD diperlukan untuk persiapan pengadaan, pemilihan penyedia dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pengguna anggaran (PA), dan kontrak yang tidak mengikat.

Vidi Januardi melanjutkan paparan dengan mempraktekkan penggunaan aplikasi SiRUP. Adapun peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, yakni seluruh unit kerja Lemhannas RI yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa pada unit kerja masing-masing. (SP/CHP)

“Bicara arsip, bicara sejarah, itu kita tidak semata-mata bicara masa lalu, karena masa lalu itu sebetulnya refleksi dari apa kehidupan kita saat ini dan untuk sebagai modal untuk merancang masa depan kita kedepan,” kata Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Drs. Imam Gunarto, M.Hum yang berkesempatan memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 bertempat di Ruang NKRI, pada Senin (4/3). Materi yang diangkat dalam ceramah tersebut berjudul “Sejarah Pancasila Berdasarkan Arsip Sebagai Sumber Primer dan Autentik”.

Imam Gunarto menyampaikan, membuat bangsa yang semakin maju dari arsip sejarah merupakan tantangan kita bersama. Kearsipan nasional menjadi penting karena adanya tiga kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan praktis sebagai administrasi dan manajemen, juga arsip berfungsi untuk percepatan reformasi birokrasi. Kedua adalah kebutuhan kesinambungan ilmu pengetahuan dan yang ketiga adalah kebutuhan pemajuan kebudayaan dan peradaban. Perlu disadari bahwa pelestarian dan pemanfaatan arsip sebagai sumber primer sejarah yang autentik merupakan referensi yang mempersatukan perdebatan dalam batas yang rasional dan akademik.

Imam Gunarto juga menggambarkan kondisi saat ini, Pancasila sebagai bintang penuntun meredup, idealisme luntur, egosentris meningkat, masyarakat apatis yang mengakibatkan ketahanan nasional melemah. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Gunarto menyampaikan fungsi ideal dari lima sila, yakni titik tumpu yang mendasari ideologi dan norma negara, lalu titik temu yang mempersatukan keragaman dan titik tuju orientasi masa depan negara dan bangsa.

Adapun empat tahapan sejarah Pancasila, yaitu tahap perintisan dan penggalian pada masa kerajaan, penjajahan, dan pergerakan nasional, lalu tahap perumusan pada masa Jepang dan sidang BPUPKI, kemudian tahap pengesahan saat proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI, serta tahap ujian (secara konstitusional maupun gerakan fisik) dan penguatan (dalam negeri dan diplomasi internasional).

Saat ditemui setelah memberikan ceramah kepada peserta PPRA 66, Imam Gunarto menyampaikan harapannya terhadap para peserta PPRA 66 agar dapat menjadi suatu agent untuk mengajarkan pancasila dalam lingkungannya ke dalam wilayahnya berdasarkan sumber-sumber yang benar. Imam Gunarto juga menegaskan para calon pimpinan nasional harus memahami sejarah Pancasila secara mendalam sehingga betul-betul bisa masuk ke dalam dirinya sendiri dan bisa menyebarkan ke orang lain. “Saya berharap nanti seluruh peserta Lemhannas ini menjadi pimpinan nasional yang pancasilais sejati,” pungkasnya. (SP/CHP)