Press Release

Nomor  : PR/ 29 /VI/2023

Tanggal: 14 Juni 2023

Jakarta- Komandan the Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI) BG Tan Tiong Keat menyebutkan bahwa upaya kolaboratif sangatlah diperlukan untuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa perdagangan serta konektivitas maritim dapat terus berlanjut.

“Pihak-pihak penting saat ini bahkan sedang memikirkan kemungkinan konflik di kawasan kita. Hal ini adalah pengingat bahwa kita perlu melipatgandakan upaya dalam diplomasi dan membangun kepercayaan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan kita,” kata BG Tan Tiong Keat saat menjadi pembicara Plenary Session 2 Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (14/6).

Sependapat dengan BG Tan Tiong Keat, Wakil Presiden Academic Affairs and Dean of Student of the National Defense College of the Phillipines Dr. Alan Ada Lachica meyakini sentralitas ASEAN sangat penting, karena memberikan kekuatan untuk mengendalikan dan mengatur agenda kawasan, meningkatkan reputasi, meningkatkan kredibilitas dalam mengkoordinasikan dan memimpin, serta mencegah kekuatan luar untuk memanipulasi atau membajak program dan inisiatif ASEAN.

Menurut BG Tan Tiong Keat, jalur perdagangan maritim yang melintasi Perairan Asia Tenggara semakin diperebutkan dan Laut China Selatan telah menjadi titik pusat interaksi pintu masuk global serta regional.

Pada tingkat strategis, seluruh perspektif Amerika Serikat dan Tiongkok untuk bersaing mendapatkan pengaruh di kawasan Asia-Pasifik sangat berbeda dengan nilai-nilai kawasan.

Di samping dinamika Amerika Serikar-Tiongkok, stabilitas dan keamanan Laut China Selatan semakin diperumit oleh klaim teritorial serta maritim yang kompleks. “Sekarang, kompetisi Amerika Serikat-Tiongkok dan persaingan klaim di Laut China Selatan memberikan tantangan kompleks untuk Keamanan Maritim Regional,” ujar BG Tan Tiong Keat.

Oleh sebab itu, ASEAN perlu mengenali risikonya dan mengambil tindakan nyata untuk mengurangi ketegangan agar tidak terjebak dalam konflik.

Pada kasus tersebut, Dr. Lachica menilai kebebasan navigasi sangat penting dalam isu Laut China Selatan. “Kebebasan bernavigasi merupakan inti dari UNCLOS. Kebebasan bernavigasi merupakan fondasi utama perjalanan maritim internasional untuk semua kapal dan semua negara,” katanya.

Menurut studi yang dilakukan oleh the US National Bureau of Economic Research pada tahun 2020, jika terjadi blokade di Laut China Selatan atau konflik militer dan terjadi pembekuan pelayaran internasional, maka perdagangan Singapura akan turun sebanyak 22%, Hong Kong, Vietnam, Filipina, dan Malaysia akan mengalami penurunan perdagangan atau total perdagangan sebesar 10 hingga 15%. Oleh sebab itu, kebebasan navigasi sangat penting bagi ASEAN.

Rekomendasi konflik di Laut China Selatan

Mengingat kerumitan masalah atau konflik yang terjadi di Laut China Selatan, BG Tan Tiong Keat meyakini bahwa tidak ada solusi instan atau ajaib yang dapat menyelesaikan hal itu dalam semalam. Maka, ada tiga upaya yang disarankan untuk mengurangi eskalasi dan risikonya.

Pertama, dialog dan kolaborasi. Sentralitas ASEAN diyakini mampu menyediakan banyak jalan bagi negara-negara untuk berdialog dan berkolaborasi. Platform ADMM-plus memiliki daya tarik bagi banyak pemangku kepentingan untuk melakukan dialog konstruktif serta kerja sama praktis dengan mitra regional tambahan termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat.

Selain itu, Latihan multilateral juga memberikan kesempatan yang baik untuk pertukaran dan dialog.

“Kedua, saya percaya bahwa kita harus melanjutkan upaya untuk mengembangkan pedoman formal atau interaksi di laut,” kata BG Tan Tiong Keat.

Ke depan, ASEAN harus terus bekerja sama dengan Tiongkok menuju kode etik yang efektif dan substantif di Laut China Selatan. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982. Di sisi lain, kode etik itu juga harus menjaga hak dan kepentingan semua pihak di Laut China Selatan.

Upaya ketiga adalah perlu memperluas keterlibatan ASEAN untuk menyertakan semua pemangku kepentingan utama maritim. “Saya berkeyakinan bahwa jika semua negara yang terlibat berkomitmen untuk menangani perselisihan secara damai, kita pasti dapat menemukan solusinya,” kata BG Tan Tiong Keat.

Pada plenary session 2 yang mengangkat sub tema Maritime Connectivity & Regional Stability itu, Dr. Alan Ada Lachica menyebutkan bahwa Code of Conduct (COC) mampu mengurangi ketegangan di Laut China Selatan, membatasi kemungkinan konflik bersenjata, membatasi perilaku agresif para pihak, dan memberikan kerangka kerja untuk kerja sama serta pembangunan maritim.

Menurut Dr. Lachica, dengan memiliki seperangkat aturan yang disepakati, ketegangan dapat dikelola karena sebagian pihak dalam COC akan mendapat informasi yang tepat tentang perilaku yang diharapkan dan kegiatan yang diizinkan. Sehingga, kegiatan militer yang diizinkan juga akan dijabarkan dengan jelas.

Namun, ada beberapa hal yang dapat membuat COC terhambat, antara lain, cakupan geografis dari COC dan sifat COC yang masih belum jelas. Apakah mencakup Laut China Selatan atau hanya befokus pada pulau-pulau kecil? Apakah akan mengikat secara hukum untuk semua pihak atau hanya sebagian?

Menjawab hambatan tersebut, maka area atau ruang lingkup cakupan yang spesifik harus dibuat secara jelas. Selain itu, COC juga harus mengikat secara hukum bagi semua pihak, harus memiliki pedoman yang jelas, harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, aturan yang dapat diterima mengenai ekstraksi, pengembangan sumber daya maritim, dan harus tidak membatasi kekuatan luar.

Dr. Lachica juga menilai berbagai mekanisme yang dipimpin oleh Asia harus diperkuat, termasuk ARF, Asean Plus Three, EAS, dan ADMM-Plus. Pengadopsian COC yang dapat diterima juga harus menjadi hal yang sangat penting bagi asean

Di sisi lain, Peneliti dari East Sea Institute, Diplomatic Academy of Vietnam, Ministry of Foreign Affairs of Vietnam Do Manh Hoang menawarkan rekomendai penggunaa Maritime Domain Awareness (MDA) Initiative.

Menurutnya, program MDA dapat membantu meningkatkan kerjasama koordinasi, tidak hanya di antara anggota ASEAN tetapi juga di antara lembaga yang berbeda dalam satu negara. Ini merupakan teknologi masa depan yang jika dapat dikelola dan mengetahui cara penggunaanya, maka bisa menjadi bonus besar bagi ASEAN.

Di masa depan, kemampuan MDA berpotensi untuk diintegrasikan dengan sumber informasi yang lebih baru. Hal ini memberikan kesempatan ASEAN untuk menggali lebih dalam domain baru. Selain itu, juga membantu untuk menemukan sumber daya baru guna pengembangan lepas pantai, energi terbarukan, dan khususnya melacak kenaikan permukaan laut, serta pengaruhnya untuk Kawasan. MDA juga berpotensi membantu ASEAN menghadapi tantangan Maritim.

Pada akhirnya, selain meningkatkan dialog sebagai sarana kerja sama dan penggunaan platform atau program tertentu di ASEAN, kunci untuk menjaga keamanan dan stabilitas Kawasan adalah menegakkan serta mematuhi ketertiban internasional berbasis aturan.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Plenary Session 2 Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts”

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

TikTok: @lemhannas_ri

Press Release

Nomor  : PR/ 27 /VI/2023

Tanggal: 14 Juni 2023

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meyakini bahwa kestabilan ASEAN menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. “Negara-negara ASEAN di sini memegang peranan penting,” kata Menko Marves saat memberikan pidato kunci Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts” di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (14/6).

Beberapa dinamika global yang terjadi memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia dan negara-negara di ASEAN, seperti misalnya konflik Rusia-Ukraina serta politik dan militer yang berkaitan dengan Laut China Selatan.

Tahun ini, peningkatan ketegangan politik dan konflik militer global menjadi tantangan utama yang dihadapi ASEAN serta turut membuat ketidakpastian global semakin meningkat. “Indeks ketidakpastian global dan indeks tentang keuangan. Kita harus selalu menggabungkan. Tidak bisa hanya melihat ke arah militer,” tambah Menko Marves.

Pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi pada ketidakpastian global yang semakin meningkat, sehingga, kerja sama antar negara ASEAN sangat dibutuhkan. “Jadi, di antara negara-negara ASEAN, kita juga harus membangun kolaborasi yang baik terkait isu ini,” kata Menko Marves.

ASEAN, tambah Menko Marves, masih lebih baik dibandingkan dengan dunia. Hal ini yang membuat ASEAN menarik bagi negara-negara lain dan Indonesia akan fokus untuk menjadikan ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang berkembang cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, konektivitas sangat penting bagi pertumbuhan Indonesia dan ASEAN. Di sisi lain, peningkatan keamanan maritim dan infrastruktur pertahanan juga harus dilakukan.

Melalui Jakarta Geopolitical Forum, Menko Marves berharap bisa mendapatkan masukan terkait Indonesia agar dapat memainkan peranan pentingnya di ASEAN sebagai negara terbesar.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat menyampaikan Pidato Kunci Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts”

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

TikTok: @lemhannas_ri

Press Release

Nomor  : PR/ 28 /VI/2023

Tanggal: 14 Juni 2023

Jakarta- Wakil Direktur the Naval Strategic Studies Center, Royal Thai Navy Captain Dorne Tiptant menilai penguatan sentralitas merupakan syarat mutlak agar ASEAN tetap mempertahankan identitasnya sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara-negara anggotanya.

Menurut Captain Dorne, ASEAN dapat mendorong kerja sama antar negara anggota melalui pelibatan diskusi isu-isu regional. “ASEAN perlu melibatkan isu-isu tersebut untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama di kawasan dan harus terus mengembangkan upaya yang efektif, serta memiliki peran konstruktif sebagai platform stabilitas di kawasan Asia Tenggara,” kata Captain Dorne saat menjadi pembicara Plenary Session 1 Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (14/6).

Sependapat dengan Captain Dorne, Komandan NRC Malaysia Maj Gen Datuk Mhd Nizam bin Hj Jaffar, PSD PSAT DSDK PMW PAT SMP SDK KMN BCK PJM PNBB (Lebanon) MBA (Notts) Dip Strat (UKM) Fellow Scholar (NDUM) nrc CID psc juga meyakini bahwa solidaritas antar anggota ASEAN sangat penting untuk menjaga stabilitas regional ketika geopolitik wilayah menjadi titik fokus dan persimpangan pengaruh.

Keamanan maritim akan menjadi titik fokus vital untuk tahun-tahun mendatang, baik terkait ancaman tradisional maupun non-tradisional. Sehingga, ASEAN perlu hidup bersama dalam persahabatan dan kerja sama, serta harus konsisten dalam mengejar agendanya.

“ASEAN mungkin perlu melihat ketersediaan hukum yang dapat mengikat kita bersama secara lebih efektif,” tambahnya.

Amerika Serikat menyebutkan ada beberapa ancaman keamanan maritim, antara lain, pembajakan dan perampokan bersenjata; perdagangan gelap senjata; perdagangan gelap zat narkotika dan psikotropika; penyelundupan dan perdagangan manusia melalui laut; penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur; kerusakan lingkungan maritim yang disengaja dan melawan hukum; dan sengketa wilayah.

Keamanan maritim dinilai kompleks, beragam, dan diperdebatkan karena menghindari perbatasan yang belum dipetakan dari area abu-abu, sengketa wilayah yang tumpang tindih, keselamatan navigasi, konservasi maritim, strategi angkatan laut, interpretasi yang berbeda serta kepentingan pribadi.

Duta Besar Indonesia untuk Inggris tahun 2016—2020 dan Rekan Senior CSIS Indonesia, Dr. Rizal Sukma menyebutkan empat rekomendasi yang harus dilakukan ASEAN.

Pertama, ASEAN perlu mengkaji dampak masa depan UNCLOS sebagai tatanan maritim berbasis aturan di Indo-Pasifik akibat munculnya persaingan maritim. Kedua, ASEAN perlu menemukan gagasan baru dalam mengatasi masalah Laut Cina Selatan, terutama terkait kode etik. Hal ini akan mengurangi ketegangan antar negara besar di Kawasan.

“Ketiga, ASEAN harus merefleksikan kelemahan-kelemahan ASEAN, terutama dalam hal kelembagaan dan kemudian mencoba untuk memperkuatnya jika memungkinkan,” kata Dr. Rizal Sukma.

ASEAN memiliki kekuatan dan mampu memperkuatnya untuk menyoroti pentingnya multilaterisme, serta tidak boleh menjadi korban yang tidak disengaja dari persaingan Amerika Serikat-Tiongkok. Sehingga, ASEAN perlu berusaha menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga Kawasan.

Rekomendasi keempat, setelah KTT Asia Timur menjadi forum utama kerja sama di Indo-Pasifik, ASEAN perlu mengusulkan atau menyarankan KTT Asia Timur Plus tentang keamanan regional yang komprehensif untuk perdamaian dan kemakmuran Kawasan.

Selain rekomendasi dari Dr. Rizal Sukma, pada plenary session yang mengambil sub tema Asean Maritime Security Challenges ini, Captain Dorne juga menambahkan bahwa ASEAN dapat memprioritaskan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran dalam proses pembuatan kebijakan.

Maj Gen Datuk Mhd Nizam bin Hj. Jaffar juga meyakini ASEAN Community dapat menjadi inisiasi baru yang berdasar pada tiga pilar, yaitu stabilitas dan keamanan politik, ekonomi dan budaya, serta politik itu sendiri. Hal Ini telah dianut oleh negara-negara anggota dan akan menjadi jalan bagi ASEAN.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Plenary Session 1 Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts”

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

TikTok: @lemhannas_ri

Press Release

Nomor  : PR/ 26 /VI/2023

Tanggal: 14 Juni 2023

Jakarta- Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto meyakini Pilar Komunitas Keamanan ASEAN masih relevan dan dapat diperkuat untuk meningkatkan stabilitas regional.

“Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko geopolitik terhadap peningkatan armada Angkatan laut yang ada di Kawasan Indo-Pasifik,” kata Gubernur Lemhannas saat membuka Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts” di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (14/6).

Lemhannas RI menyadari bahwa masalah mendasar dalam membangun konektivitas dan rantai pasokan maritim di Asia Tenggara adalah perbatasan maritim.

Indonesia telah melakukan negosiasi perbatasan maritim dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Saat ini, negosiasi juga sedang berlangsung dengan Timor Leste dan telah berhasil mendapatkan solusi bersama yang konstruktif untuk menyelesaikan perbatasan maritim antar negara.

“Saya percaya bahwa pola ini dapat menjadi model untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim di kawasan kita. Untuk memperkuat keamanan maritim demi stabilitas Indonesia dengan mengandalkan Pilar Komunitas Keamanan ASEAN,” kata Gubernur Andi.

Banyak hal yang dapat digunakan untuk menciptakan perdamaian global. Namun saat ini, terlihat bahwa perdamaian dan stabilitas global sangat sulit dicapai.

Konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok memaksa Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara, serta negara-negara lain di belahan bumi selatan untuk memilih antara blok Amerika, blok Tiongkok, atau blok Rusia. Sehingga mencari dan menemukan semacam terobosan, agar kita tidak terjebak dalam persaingan strategis semacam ini.

“Seperti yang telah disebutkan oleh Pak Luhut, Menko Maritim kita, Indonesia mencoba untuk memperkuat posisinya dengan menawarkan serta mengajukan skema baru konektivitas global dan rantai pasokan global,” tambah Gubernur Andi.

Oleh sebab itu, Lemhannas menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 dengan tujuan untuk mengantisipasi persaingan antar negara dalam mengelola konektivitas dan rantai pasokan global di kawasan.

Selain itu, pengembangan protokol keamanan navigasi maritim juga dapat dilakukan untuk mengurangi manuver angkatan laut yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antar negara.

Melalui Jakarta Geopolitical Forum ini, diharapkan mampu menghasilkan solusi-solusi yang sangat strategis dan juga operasional, sehingga dapat ditawarkan kepada pemerintah untuk diimplementasikan dalam memperkuat stabilitas regional Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan sebagai pembicara kunci serta para pakar dan pemerhati geopolitik Asia Tenggara dari enam negara sebagai pembicara.

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan Opening Remarks Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts”

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

TikTok: @lemhannas_ri