“Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi,” kata Presiden Joko Widodo dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 (16/8). Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri secara virtual kegiatan tersebut. Lebih lanjut Presiden memaparkan bahwa selain akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, bangsa Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. “APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi,” ujar Presiden. Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Presiden menyampaikan bahwa mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Hal tersebut terlihat dari kuartal kedua 2021, yang mampu tumbuh 7,07% (Year on Year/YoY) dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Presiden menegaskan bahwa capaian ini harus terus dijaga momentumnya dan reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. “Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan,” kata Presiden. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Selanjutnya Presiden menjelaskan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan di tahun 2022 dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun, Presiden mengingatkan untuk tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Dalam mengendalikan pandemi Covid-19, akan digunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli.

Dengan hal tersebut, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, Presiden kembali mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.

Presiden juga menyampaikan perkiraan bahwa Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

“Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” kata Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.  “Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun,” kata Presiden

Gubernur Lembaga Ketahanan Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber dalam Forum Dialog Nusantara yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Habibie – Ainun, Kamis (12/8). Webinar tersebut mengangkat tema Pembangunan Industri dan Teknologi Pertahanan Nasional.

“Teknologi Pertahanan Nasional itu tidak sepenuhnya meliputi cakupan Teknologi Nasional,” kata Agus menjelaskan Teknologi Pertahanan Nasional. Menurut Agus, Teknologi Pertahanan harus merupakan bagian rincian turunan dari Teknologi Nasional. Teknologi Nasional mempunyai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dalam seluruh fungsi dimensi nasional dan segala sesuatu yang bersifat untuk Teknologi Pertahanan berawal dari bidang nasional.

Agus menjelaskan Industri Pertahanan Nasional merupakan salah satu pilar dan salah satu bangunan utama bagi daya saing ekonomi nasional. Aspek tingkat nasional tersebut mencakup pada saat masa damai dan masa perang, sedangkan pertahanan hanya berfokus pada masa perang. Oleh karena itu, sebelum terjadi perang, industri dan teknologi harus menjadi kompetitif serta produktif pada saat masa damai.

Pada kesempatan tersebut, Agus mengatakan bahwa segala sesuatu, termasuk Industri Pertahanan Nasional, sepatutnya dipertimbangkan secara nasional lalu kemudian dijabarkan. “Segala sesuatu hendaknya dipikirkan dari nasional dulu baru kemudian dijabarkan untuk kepentingan masing-masing (turunan),” kata Agus.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara Dr. Ing. Ilham Habibie, MBA. Dan turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto, dan Pengamat Pertahanan Edy Prasetyono Ph.D. Sebagai narasumber.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri secara virtual Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, Senin, (16/8). “Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari,” kata Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, menginspirasi dan memotivasi. “Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujar Presiden.

Kemudian Presiden juga mengumpamakan pandemi seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa untuk menghadapi dan mengelolanya. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. “Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah,” tutur Presiden.

Presiden menyatakan bahwa ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Presiden menegaskan bahwa hal tersebut adalah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan.

“Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya,” kata Presiden. Menurut Presiden, penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi, penyelesaian bersama menjadi satu satunya cara. Presiden menegaskan dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah terselesaikan.

“Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutur Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh pihak untuk melewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini, dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Presiden juga mengingatkan seluruhnya untuk menjaga kesehatan, mendisiplinkan diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu karena tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman Covid-19, selama masih ada yang menderitanya.

Selain itu, Presiden juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. “Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi,” ucap Presiden.

“Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” yang diangkat menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan,” kata Presiden. Dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan dihadapi dan harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.

Gubernur Agus Widjojo yang hadir secara virtual menyimak dengan saksama setiap pernyataan dalam pidato Presiden Joko Widodo.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengadakan Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang “Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua” pada Kamis (12/8). Hadir tujuh narasumber dalam RTD tersebut, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Hilman Hadi, S.IP., M.B.A., M.Han.,  Pakar Sosial Budaya dan Pendidikan J. Sudrijanta, S.J., Penelitian Senior LIPI Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc., Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, S.H., M.Si., dan Pengamat Papua/Mantan Dubes Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Dr. Imron Cotan.

“RTD ini merupakan salah satu tahapan kegiatan Pengkajian Strategik Lemhannas RI untuk mengakomodasi ide-ide cerdas dan pemikiran strategis dari para narasumber termasuk juga mengakomodasi saran masukan dari para peserta diskusi,” kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI. Ide-ide cerdas dan pemikiran strategis tersebut akan diakomodasikan oleh tim penyusun kajian Lemhannas RI yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan kepada Presiden RI.

“Perlu kejujuran dari sisi pemerintah dan perlu kejujuran juga dari sisi perspektif Papua. Jadi di sini kita tidak bisa hanya berada pada posisi normatif, hanya dalam posisi untuk menyalahkan pihak yang kita hadapi dan memberi justifikasi kepada pihak kita sendiri,” kata Agus. Menurut Agus, apabila memang posisi itu yang masih digunakan,  maka dapat dikatakan tidak akan lahir ide-ide cerdas dan pemikiran strategis.

Agus juga menegaskan bahwa satu hal yang juga harus dipegang teguh adalah apapun persoalan yang ditemukan, perspektif yang digunakan akan menuju kepada kepentingan bersama. Oleh karena itu, hendaknya digunakan pendekatan kepentingan kebangsaan yang berdasarkan pada 4 Konsensus Dasar Bangsa. Bagaimana pun berbedanya pendapat, jika masih berdasarkan 4 Konsensus Dasar Bangsa maka masih berada dalam jalur yang benar.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menuturkan bahwa diskusi-diskusi mengenai Papua memang sudah sering diadakan, namun sering juga dalam diskusi tersebut hanya untuk mendengarkan kata-kata klise. “Kita harus sampai kepada pembahasan dan indikator konkret dari istilah-istilah yang klasik itu. Kita tidak mau hanya berujung pada istilah klasik normatif, tetapi kita menemukan ide-ide cerdas dan pemikiran yang strategis,” ujar Agus.

Agus berpendapat bahwa fenomena proses akan selalu berangkat dari proses sebab akibat. Oleh karena itu, harus ditemukan penyebab konkret dari masalah yang ada sehingga dapat ditemukan solusi konkret. “Kita tidak memerlukan berpuluh-puluh halaman penuh dengan nomenklatur-nomenklatur normatif yang sudah sering kita dengar dan yang sifatnya itu klasik, tidak. Kita ingin adanya argumentasi konkret untuk mencapai solusi-solusi konkret,” tutur Agus.

Diharapkan dari RTD tersebut muncul temuan yang lain daripada yang lain, tidak hanya mengulangi temuan yang sudah sering disampaikan. Harus muncul dengan sesuatu yang baru dan hal baru tersebut komprehensif dan sifatnya konkret.