Sehubungan dengan akan diadakannya kunjungan Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi kepada seluruh staf unit kerja Lemhannas RI. Sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Senin (25/9).
Marsma TNI Antonius Sri Munada, S.E., M.M, selaku Karo Renku menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan terkait dengan evaluasi SAKIP Lemhannas RI di tahun 2016. Dokumen-dokumen tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (Lapkin) Unit Kerja, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perorangan.
Selanjutnya, Dr. Yulianus Pongtuluran, M.Ed, yang merupakan Direktur Program Pendidikan Kedeputian Pendidikan Lemhannas RI mensosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi Bidang Manajemen Perubahan. Dalam penjelasannya, Yulianus menuturkan ada delapan poin area perubahan yaitu, Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan, Bidang Sistem Manajemen SDM Aparatur , Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Bidang Tata Laksana, Bidang Pengawasan, Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
“Semua ini sudah dibentuk dan dikoordinir dengan masing-masing koordinator. Tetapi untuk mencapai semua ini tidak hanya cukup kalau hanya tim yang bekerja. Butuh semua personel Lemhannas. Oleh karena itu kita minta kesungguhan untuk kita wujudkan dan tim sudah bekerja semaksimal mungkin,” terang Yulianus.
Dalam hal ini, lanjut Yulianus, Lemhannas RI telah melakukan beberapa hal terkait dengan upaya mendukung reformasi birokrasi. Hal tersebut berupa penyusunan analisis jabatan, Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui studi penelusuran lulusan ke alumni Lemhannas RI dan pengguna alumni, Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP), restrukturasi kelembagaan sesuai PP No. 41 tahun 2017 dan pelatihan teknis penyusunan SOP. Selain itu, manajemen perubahan juga dilakukan untuk membantu meningkatkan capaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara fektif dan efisien.
Sebagai penutup, Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa yang juga merupakan Wakil Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi mengingatkan agar seluruh personel Lemhannas RI terus melakukan perkembangan perubahan untuk meningkatkan penilaian pada Reformasi Birokrasi.
Turut hadir dalam Sosialisasi tersebut para Deputi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staff Lemhannas RI.