Pemerintah mencanangkan program prioritas untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sesuai dengan Asta Cita ke-2 dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Namun, cita-cita tersebut menghadapi hambatan ketersediaan pangan yang seiring dengan ledakan jumlah penduduk menjadi persoalan global yang sangat krusial. Produktivitas pangan menjadi masalah yang harus disikapi secara serius karena produktivitasnya tidak dapat mencukupi kebutuhan.
Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Ketahanan Pangan: Menuju Swasembada dan Lumbung Pangan Dunia” pada Selasa (3/12) bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astagatra, Lemhannas RI.
Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi isu strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa. “Kebutuhan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk menghadirkan tantangan kompleks untuk memastikan akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI. Tantangan yang dihadapi juga semakin berat karena dipengaruhi oleh perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik global yang mengganggu stabilitas pasokan serta harga komoditas.
Selain itu, kondisi di atas juga diperparah dengan adanya kesulitan penyiapan lahan yang sering terkendala oleh akses, kepemilikan, dan kesesuaian kondisi lahan dengan kebutuhan program. Rasio peralatan pertanian yang rendah dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia juga menjadi faktor yang memperumit proses pengelolaan lahan secara efisien. “Oleh karena itu, dukungan melalui penataan ruang yang memastikan alokasi lahan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ini,” ucap Wakil Gubernur Lemhannas RI.
Dalam rangka menuntaskan berbagai tantangan yang dihadapi, Lemhannas RI berkomitmen untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik dan aplikatif kepada presiden melalui perannya dalam mengembangkan kebijakan ketahanan nasional.
Hadir dalam kesempatan tersebut selaku narasumber, yakni Direktur PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA) Dean Novel, Staf Khusus KASAD Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, SE., Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo, Direktur Operasional PT Multi Andalan Sejati Muhammad Angga Rifandi Pane, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso, dan Pengamat Pertanian Khudori.
Kehadiran para narasumber yang berasal dari beragam latar belakang diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi lintas sektoral dan dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang menjadi acuan bagi pengambilan keputusan sehingga mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional dan lumbung pangan dunia yang tangguh dan berkelanjutan.
Ditemui pada kesempatan berbeda, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyatakan bahwa swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan makan bergizi. “Kebijakan ini sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan agar kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia memenuhi unsur gizi dan nutrisi,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Menyadari keberagaman Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Gubernur Lemhannas RI memandang bahwa implementasi program makan siang gratis akan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, Lemhannas RI akan mengamati implementasi program tersebut pada berbagai daerah, termasuk pihak yang terlibat. Setelahnya Lemhannas RI akan memberikan masukan khusus kepada Presiden RI terkait efektivitas dan kebijakan makan bergizi.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Lemhannas RI melalui tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI dalam mewujudkan Asta Cita yang menjadi tujuan bersama. (NA/CHP)
