Sesi pleno ketiga Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 yang diselenggarakan pada 26 September 2024 mengangkat topik “Asean’s Future: Addressing The Region’s Geo-Maritime Rifts”. Dalam sesi tersebut diawali dengan pidato pemicu oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra yang menyampaikan bahwa ketika menghadapi potensi konflik terutama di Laut Natuna Utara, kebijakan pertahanan Indonesia memprioritaskan serta memobilisasi sumber daya militer dan non militer.
Pendekatan komprehensif tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang mampu menghalau ancaman sambil menekankan solusi diplomatik. Namun, jika diplomasi tidak cukup, komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tetap tegas melalui pendekatan ganda, baik secara diplomatik maupun militer. “Keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer tetapi juga pada pemahaman diplomatik dan penguatan persatuan nasional,” jelas Wakil Menteri Pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan pesan Menteri Pertahanan bahwa Indonesia selalu mengutamakan friendly neighbour policy, Indonesia selalu berupaya baik dengan tetangga agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Indonesia menyadari bahwa penyelesaian masalah di Laut China Selatan secara damai sangatlah penting untuk menjaga stabilitas regional dan mendukung perkembangan ekonomi di Asia Tenggara.
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksdya Erwin S. Aldedharma menyampaikan bahwa Pasifik terus menjadi kawasan geopolitik dan geoekonomi penting yang menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan dan ekonomi global. Namun, keunggulan tersebut diiringi dengan sejumlah tantangan yang kompleks. Menyoroti hal tersebut, Indonesia yang terletak di jantung Indo-Pasifik mempunyai peran penting dalam mendorong keamanan dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik.
Guna mewujudkan keamanan dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik, Indonesia mengeluarkan kebijakan Poros Maritim Global yang berfokus pada lima pilar utama. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam konektivitas maritim. Kedua, mengelola Sumber Daya Kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan. Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim untuk memastikan akses yang lebih baik di ribuan pulau di Indonesia. Keempat, memperkuat pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan melindungi perbatasan maritim Indonesia. Kelima, mendorong diplomasi maritim yang berfokus pada penyelesaian sengketa maritim secara damai dan memajukan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
“Indonesia melalui Poros Maritim Global berkomitmen terhadap diplomasi maritim dan operasi multilateral sebagai strategi dasar untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik,” kata Laksdya Erwin S. Aldedharma. Laksdya Erwin S. Aldedharma menyadari bahwa tantangan yang dihadapi saat ini memang rumit, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Melalui kerja sama, diplomasi, dan visi bersama untuk masa depan lautan dapat diciptakan kawasan Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera untuk generasi mendatang.
“Tidak mungkin ada konsep Indo-Pasifik tanpa India dan Indonesia,” kata Duta Besar India untuk Indonesia H.E. Sandeep Chakravorty. Lebih lanjut H.E. Sandeep Chakravorty menyampaikan bahwa peningkatan kepentingan global di kawasan perairan Indo-Pasifik semakin terlihat.
Menurut H.E. Sandeep Chakravorty, di dunia yang saling terhubung, perairan memegang kunci stabilitas dan kemakmuran. Semua akan makmur jika lautan aman, terlindungi, dan terbuka untuk semua pihak. Namun, beragam peristiwa meresahkan sangat sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih dalam, sehingga memaksa semua pihak untuk mempertimbangkannya dalam perhitungan ketahanan.
Karena tantangan dan tanggung jawabnya bersifat sangat kompleks dan bersifat multidimensi, H.E. Sandeep Chakravorty memandang sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab di setiap aspek. “Kita perlu secara simultan bekerja di kawasan Indo-Pasifik secara luas dan subkawasan yang lebih kecil. Pada akhirnya, semuanya saling memperkuat satu sama lain,” ucap H.E. Sandeep Chakravorty.
Pada kesempatan tersebut, H.E. Sandeep Chakravorty juga menjelaskan bahwa India memberikan perhatian yang sangat besar pada Indo-Pasifik dan beberapa kepentingan Maritim di kawasan ini karena India menempati kawasan ini. Perhatian tersebut salah satunya dapat terlihat melalui berbagai upaya India melalui berbagai upaya dan forum yang dibangun seperti IFC-IOR, IORA, IPOI, dan BIMSTEC. “Kami mendukung tatanan berbasis aturan dan bersedia untuk bekerja sama dengan para mitra untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” pungkas H.E. Sandeep Chakravorty.
Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Rusia telah memiliki doktrin maritim baru sejak Juli 2022. Doktrin maritim tersebut memberikan banyak perhatian pada sistem dukungan komprehensif untuk aktivitas maritim, termasuk pada pembangunan kapal; pengadaan staf, pendidikan, dan pelatihan; perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim; penyediaan informasi; dan dukungan hukum.
Dalam doktrin maritim tersebut juga diatur bahwa aktivitas maritim Rusia memerlukan sistem ukuran untuk memastikan keamanannya dari ancaman di area tersebut. Aktivitas maritim yang dimaksud melingkupi keamanan navigasi, pencarian dan penyelamatan, dukungan medis, keamanan infrastruktur maritim, pemberantasan pembajakan, dan terorisme maritim.
Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev menjelaskan bahwa perbedaan utama dari edisi baru doktrin maritim adalah fakta bahwa semua area prioritas dan arah kebijakan maritim nasional bertujuan untuk memastikan kedaulatan dan kemandirian Rusia di bidang aktivitas maritim.
Menutup paparannya, Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev menyampaikan bahwa pada Juni 2024 Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan inisiatif untuk menggeser arsitektur keamanan generasi baru. Inisiatif tersebut mencakup promosi tatanan dunia multipolar yang adil yang bertujuan menyelesaikan kontradiksi berbagai pihak sehingga mencegah konflik di masa depan. (NA/CHP)
