Lemhannas RI Kembali Raih Opini WTP untuk Ke-9 Kalinya

Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI Eko Margiyono menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta pada Kamis (25/7). Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menerima langsung LHP atas LKKL Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., CFA., ChFA. Lemhannas RI berhasil meraih Opini WTP ke-9 berturut-turut sejak tahun 2015.

Nyoman Adhi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga yang telah menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Pada kesempatan tersebut, Nyoman Adhi menyampaikan dalam penyusunan renstra harus sesuai pada hal-hal yang menjadi maklumat untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 yang berdasarkan pada empat pilar, yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Telah diketahui bersama bahwa AKN I membawahi bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Dalam pelaksanaan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi melalui perwujudan keamanan dan ketertiban yang kondusif, peran Polhukam menjadi kondisi prasyarat bagi terlaksananya pembangunan nasional. Tata kelola yang baik dapat mendukung peningkatan perekonomian, daya saing, peningkatan ekspor dan investasi serta penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai Quality Assurance dalam pencapaian Visi dan Misi pada setiap K/L. Penggunaan keuangan negara yang akuntabel dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Oleh karena itu, dengan terciptanya quality assurance yang baik pada hasil pemeriksaan keuangan, bapak ibu dapat mencapai good governance, ujar Nyoman Adhi.

Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. "Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif," ungkap Nyoman Adhi.

Nyoman Adhi juga mengatakan bahwa opini WTP meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan rating serta reputasi pemangku kepentingan. Selain itu, opini WTP mendorong peningkatan tata kelola good governance untuk mendukung pencapaian visi dan misi entitas dan merupakan representasi dari tata kelola keuangan yang baik. Ditegaskan juga oleh Nyoman Hadi bahwa BPK berkomitmen akan terus mendorong perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel yang berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penyerahan LHP LKKL tahun 2023 tersebut, hadir 11 Kementerian/Lembaga lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI , Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Keamanan Laut RI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Dewan Ketahanan Nasional RI. (SP/CHP)