Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas RI Selenggarakan FGD Jurpat Mitigasi Risiko Perang Nuklir

Direktorat Pengkajian Pertahanan, Keamanan, dan Geografi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) Kajian Urgent dan Cepat Mitigasi Risiko Perang Nuklir bertempat di Ruang Kresna, pada Rabu (5/4).

FGD tersebut bertujuan untuk dapat menemukan solusi strategis yang tepat dan dapat digunakan untuk memitigasi risiko apabila terjadi perang nuklir. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. saat menyampaikan laporannya.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa FGD mitigasi risiko perang nuklir ini dijalankan atas arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki kesiapan jika terjadi skenario terburuk perang nuklir dari ketegangan Rusia dan Ukraina.

FGD hari ini memikirkan skenario kalau betul-betul terjadi perang nuklir, tactical nuclear battle, tutur Gubernur Lemhannas RI.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dibentuknya kewaspadaan untuk menggambarkan skenario terburuk situasi ketegangan Rusia dan Ukraina, dengan status terburuknya adalah eskalasi menuju perang nuklir.

Acara tersebut dilanjutkan dengan pengantar fasilitator. Fasilitator pada FGD tersebut adalah Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Marsekal Pertama TNI Rolland D. G. Waha.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah ahlis sebagai narasumber, yakni Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Letjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Caka Alverdi Awal, M.A., Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksda TNI Dr. Bambang Irwanto, M.Tr (Han), CHRMP, Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.SI., Widyaiswara Ahli Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dr. Ir. Dody Ruswandi, M.SCE., dan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Rohadi Awaludin.

Pada paparan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI disampaikan bahwa dengan situasi keamanan yang begitu rumit saat ini, langkah-langkah konkret perlucutan senjata nuklir sangat dibutuhkan, termasuk dalam penguatan instrumen hukum mengenai Negative Security Assurances (NSA).

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI juga menyampaikan negara-negara pemilik senjata nuklir harus memastikan untuk menandatangani perjanjian kawasan bebas senjata nuklir yang berisikan untuk tidak memproduksi, menggunakan, memperoleh, menguji dan/atau memiliki senjata nuklir.

Kemudian, Indonesia juga perlu membuat rencana tanggap darurat yang berisikan pembuatan kerangka hukum tanggap darurat dengan segera, memperkuat koordinasi antar K/L, pengamanan logistik untuk masyarakat, menentukan tempat perlindungan yang dapat meminimalkan efek radiasi yang mungkin timbul, gotong royong untuk memperkuat sistem pengawasan sebagai budaya, dan peran kerja sama internasional harus dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendukung program di Indonesia. (SP/CL)