Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto berkesempatan menjadi narasumber pada peserta pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan topik “Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Sosial dan Politik di Era Masyarakat Digital: Strategi, Tantangan, dan Antisipasi Tahun Politik 2023-2024” secara virtual pada Jumat (29/07).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI memberikan paparan dengan judul “Kepemimpinan Digital Geo V”. Mengawali paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Lemhannas RI dibentuk Presiden Soekarno sebagai sekolah kepemimpinan dan sekolah geopolitik. Secara evolusi konseptual, geopolitik sudah berada pada era 5.0. “Geopolitik 5.0 sangat relevan dengan Kominfo, sangat relevan dengan pelatihan kepemimpinan siang ini, itu berkaitan dengan cyber power,” tutur Gubernur Lemhannas RI. Konflik yang terjadi pada Geopolitik Era 5.0 terkait dengan konektivitas, infrastruktur, dan rantai pasok.
Untuk menyiapkan diri pada Geopolitik Era 5.0, Lemhannas RI diminta untuk mencetak kepeminpinan di tingkat operasional dan strategis. Pemimpin-pemimpin yang dicetak dari Lemhannas RI harus memiliki kombinasi dalam tiga hal, yakni knowledge, experience, dan strategic instinct. Kepemimpinan tidak hanya dari individu ke individu, tetapi juga harus melakukan inovasi pada adaptasi teknologi sehingga dapat menjadi pemimpin digital.
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan kerangka analisis Geo V yang terbagi kedalam lima sektor, yakni konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada konsolidasi demokrasi, Indonesia masih berada pada kategori “Flawed Democracy” atau demokrasi terbatas. “Tantangannya nanti di pemilu serentak 2024 dan pemilu serentak 2029, tantangannya antara lain menciptakan digital election yang betul-betul berbasis teknologi-teknologi terkini sehingga misalnya kita bisa melakukan e-voting, dan seterusnya,” tutur Gubernur Lemhannas RI.
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI memaparkan hal yang sangat terkait dengan topik DLA kali ini, yakni terkait transformasi digital. Menurut penilaian National Cyber Security Index (NCSI), kapasitas keamanan siber Indonesia berada di kategori kurang baik. Tetapi, Indonesia juga memiliki kekuatan relatif yang berada pada variabel identitas digital dan layanan kepercayaan (E-ID & TS). Sedangkan pada Global Innovation Index (GII), Indonesia dinilai belum mampu menunjang dan memproduksi inovasi. Tetapi, Indonesia juga memiliki variabel yang berada di atas rata-rata global, yakni kepuasan pasar. (SP/CHP)
