Menteri Luar Negeri RI Y.M Retno L.P Marsudi hadir sebagai penceramah dalam kelas PPRA LVII dengan bahasan mengenai Kebijakan Luar Negeri dalam Menghadapi Perkembangan Geopolitik Internasional, di ruang NKRI Lemhannas RI, Jumat (20/4) Siang. Retno bercerita tentang berbagai diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu selama beberapa tahun terakir, seperti pada tahun 2017 sebanyak 10 ribu kasus hukum yang menyangkut Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil diselesaikan oleh Kemenlu, dari 15.454 kasus yang terjadi. “Dalam satu tahun, kita dapat menyelesaikan 10 ribu, sisanya kasus berat yang tidak dapat diselesaikan secara cepat dalam waktu satu tahun,” ujarnya.
Menurutnya terjadi penurunan kasus dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan terjadi peningkatan persentase untuk penyelesaian kasus. “Dalam 2016, dari 18.452 kasus diselesaikan sebanyak 12.969 kasus, terjadi penurunan kasus yang berarti baik buat kita, dan terjadi kenaikan persentase untuk penyelesaian kasus, yang juga baik untuk kita,” katanya. Seperti kasus penyanderaan yang terjadi di Filipina Selatan, dimana korban terbanyak adalah WNI. “Banyak kasus penyandraan di FilipinaSelatan, di perairan Sulu dan sekitarnya, dan indonesia adalah negara yang paling banyak victim. Sandra yang diambil dari Indonesia adalah yang paling banyak yaitu 32 orang, kita sudah dapat membebaskan 29 orang. Saya masih terus berupaya tiga orang yang di Filipina Selatan dapat dibebaskan,” ujar Retno.
Baru-baru ini Kemenlu meluncurkan sebuah aplikasi “Safe Travel” yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia apabila hendak bepergian ke luar negeri, dapat mengetahui apabila terjadi masalah di negara yang sedang dikunjungi. “Bisa dimanfaatkan jika bepergian ke luar negeri. Tinggal menginput data pribadi dan negara tujuan, melalui aplikasi safe travel kita akan mendapat informasi dari sistem yang kita bangun, dan tau kemana harus minta perlindungan. Aplikasi ini terbaru yang dimiliki untuk meningkatkan perlindungan WNI yang berpergian di luar negeri,” ucapnya.
Upaya diplomasi lain yang baru saja dilakukan oleh Menlu Retno, yakni pernah mengunjungi TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di luar negeri, untuk menderang secara langsung keluhan yang mereka alami. “Kadang-kadang keluhannya tidak pada saat mereka bekerja di luar negeri, melainkan pada saat mereka tiba di Indonesia. Misal mereka megang duit cash selama kerja, sampe di airport Indonesia ada saja yang meminta mengganggu. Kita harus berubah, mental palak memalak harus dipotong, mentalitas korupsi harus dibasmi sampai habis, keberpihakan kita menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Yang terakhir Menlu Retno Marsudi bercerita kepada peserta PPRA akan keberhasilannya dalam memperjuangkan untuk memiliki ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers dalam konteks ASEAN. Retno berkesimpulan bahwa Indonesia akan terus secara aktif memainkan peran di dunia internasional, baik untuk memeprjuangkan kepentingan nasional nagsa Indonesia maupun untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan dan perdamaian dunia.
