Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Beri Pengarahan Kepada Alumni PPRA 62 dan Peserta PPSA 23

Seluruh Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menerima Pengarahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada Rabu, 13 Oktober 2021. Pada kesempatan tersebut, beberapa perwakilan pejabat Lemhannas RI, Alumni PPRA 62, dan Peserta PPSA 23 hadir langsung di Istana Negara dengan melaksanakan protokol kesehatan, sedangkan yang lainnya mengikuti secara virtual.

“Untuk menambah wawasan yang telah diterima selama pendidikan di Lemhannas RI dan mendapatkan penjelasan tentang kebijakan nasional, kami mohon dengan hormat kepada bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan arahan dan pembekalan kepada para Alumni PPRA 62 dan Peserta PPSA 23 Tahun 2021 Lemhannas RI,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam laporannya kepada Presiden RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa Alumni PPRA 62 telah melaksanakan Seminar dengan judul “Modal Sosial dan Budaya Menjadi Kekuatan Nasional dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” dan Peserta PPSA 23 telah melaksanakan Seminar dengan judul “Roadmap Sistem Pendidikan Alternatif dalam Pusaran Pandemi dan Perkembangan Teknologi Menyambut Indonesia Emas 2045”. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan buku hasil Seminar Alumni PPRA 62 dan Peserta PPSA 23.

Lebih lanjut Gubernur Lemhannas RI juga melaporkan mengenai hasil kajian Lemhannas RI tentang “Hilirisasi Mineral Strategis dan Logam Tanah Jarang Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Dalam kajian tersebut ada 5 jenis mineral strategis yang menjadi kajian utama karena keterdapatannya di nusantara, yaitu nikel, bauksit, tembaga, timah, dan besi. Jika mineral strategis tersebut dikembangkan, dimungkinkan akan mampu menopang kebutuhan industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak tergantung pada mineral dari luar negeri. Gubernur Lemhannas RI juga menjelaskan bahwa peta lokasi pesebaran sumber daya mineral tersebut tersebar di wilayah Indonesia.

“Negara kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu kami yakin dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai listrik dan baterai kendaraan listrik,” kata Gubernur Lemhannas RI. Hilirisasi industri nikel tersebut dinilai akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan yang jika diolah menjadi sel baterai, nilainya bisa meningkat 6 sampai 7 kali lipat dan jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya, yaitu 11 kali lipat.

“Logam tanah jarang adalah salah satu grup unsur yang dinilai sangat strategis karena merupakan unsur logam yang sangat penting untuk pengembangan material berteknologi tinggi, juga teknologi pertahanan, dan tidak tergantikan,” kata Gubernur Lemhannas RI. Logam tanah jarang juga dapat mendukung pengembangan green energy industry utamanya solar cell dan windmill.

Agus juga menyampaikan rekomendasi hasil kajian yang membuahkan 5 variabel utama pendorong tercapainya hilirisasi mineral strategis dan logam tanah jarang yang lebih optimal, yakni kegiatan eksplorasi mineral dan inventarisasi termasuk integrasi data sumber kekayaan mineral, keselarasan regulasi antarkementerian atau instansi terkait dan penegakan hukum, ketersediaan energi murah utamanya energi hijau, pengendalian ekspor mineral, serta penguasaan teknologi pengolahan baik pyrometallurgy yang optimal dan hidrometalurgi. Pada kesempatan tersebut, Lemhannas RI juga menyerahkan buku kajian Sumber Kekayaan Alam.

Pada kesempatan  yang sama, Alumni PPRA 62 dan Peserta PPSA 23 berkesempatan menyampaikan hasil seminar PPRA 62. Perwakilan Alumni PPRA 62 Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek negatif pada kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo mulai menggerakkan kondisi perekonomian di Indonesia. Dari hasil seminar yang dilaksanakan, peserta PPRA 62 Lemhannas RI menemukan hal menarik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui kekuatan modal sosial budaya.

“Kalau kita melihat bahwa seluruh negara akan berusaha mengapitalisasi modal sosial modal budaya menjadi suatu produk. Untuk negara-negara miskin tentu berusaha bagaimana caranya, sehingga itu akan menjadi sebuah produk kreatif yang akan mendorong perekonomian,” kata Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan.

Lebih lanjut Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan menyampaikan data UNESCO pada tahun 2018 yang mencatat kapitalisasi dari culture values atau modal kapital dari modal sosial budaya sebanyak $2.250 milyar. Sedangkan PDB industri kreatif di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak Rp1.134 trilyun, dengan modal sosial budaya kuliner sebesar 41% atau Rp.455,44 trilyun, nilai ekspor produk kelapa sebanyak $1.032 juta, serta nilai ekspor rempah dan herbal sebanyak $9.64 juta.

Komodifikasi modal sosial budaya dinilai dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor pariwisata, yakni dengan melakukan pengembangan produk dan pasar, inovasi, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan dukungan regulasi.

Dari seminar yang dilaksanakan Alumni PPRA 62, ada empat rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden terkait pemulihan ekonomi sosial melalui modal sosial budaya. Pertama, membentuk lembaga khusus untuk mengkaji, mengembangkan, memberdayakan, menyiapkan infrastruktur, mempromosikan secara luas hasil modal sosial dan budaya. Kedua, membuat regulasi yang mendorong peningkatan modal sosial dan budaya beserta ekosistemnya. Ketiga, mengintegrasikan dan memfasilitasi semua kegiatan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan dan akan membangkitkan sektor pariwisata. Keempat, melakukan mapping culture-based economic untuk menjadi acuan tambahan dalam perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah, dan menjadikannya new pathway pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sejalan dengan pathway lainnya seperti low carbon development dan mainstream development pathway.

Perwakilan Peserta PPSA 23 Prof. Dr. Agus Surono juga berkesempatan menyampaikan hasil seminar PPSA 23 dengan judul “Roadmap Sistem Pendidikan Alternatif dalam Pusaran Pandemi dan Perkembangan Teknologi untuk Menyambut Indonesia 2045”. Prof. Dr. Agus Surono menyampaikan bahwa kondisi disrupsi di Indonesia terjadi karena adanya pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi yang cepat. “Kondisi disrupsi terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah karena adanya pandemi dan yang kedua karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang sangat dinamis sehingga memerlukan suatu langkah-langkah antisipatif dengan inovasi, inovatif, dan kreatif,” kata Prof. Dr. Agus Surono.

Berdasarkan hasil seminar yang dilaksanakan PPSA 23, ditemukan tiga strategi dalam peta jalan sistem pendidikan alternatif, yaitu tahap pemberdayaan, peningkatan kapasitas guru dan dosen, serta tahap pengembangan dan penguatan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dibagi menjadi dua, yakni rekomendasi secara umum dan rekomendasi secara khusus. Rekomendasi secara umum terdiri dari, pendidikan karakter, penyiapan nilai karakter, rencana aksi nasional tentang nilai-nilai karakter, dan harmonisasi sinkronisasi.

Kemudian rekomendasi secara khusus terdiri dari enam hal. Pertama, undang-undang sistem Pendidikan nasional yang komprehensif. Kedua, perubahan konseptual jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketiga, perubahan pendanaan pendidikan, difokuskan ke dalam peningkatan kapasitas guru dan dosen. Keempat, perubahan konseptual kurikulum menuju proses belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kelima, perubahan pendidikan vokasi dalam sistem Pendidikan nasional agar sesuai Kompetensi Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI). Keenam, penerapan pendidikan karakter secara utuh pada semua jenjang pendidikan, melalui integrasi dan implementasi, pendalaman, serta penguatan.

“Saya ucapkan terima kasih atas pemikiran dan masukan dari Lemhannas tadi yang telah dipaparkan mengenai SDA, mengenai modal sosial kita, juga mengenai dunia pendidikan kita,” kata Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kekayaan Sumber Daya Alam adalah anugerah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi musibah. Oleh karena itu, kelestarian dan keberlanjutan harus diseimbangkan antara beragam kepentingan. Namun, selain itu juga diperlukan peningkatan nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negeri, untuk kepentingan rakyat. “Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih,” kata Presiden. Beberapa perusahaan asing yang berhasil diambil alih diantaranya adalah Freeport-Mcmoran (51%), Blok Mahakam Total (100%), dan Blok Rokan Chevron (100%).

“Kita harus menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan,” ujar Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya melakukan hilirisasi, tidak bisa lagi melakukan ekspor dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Presiden menegaskan prinsip ekonomi berkelanjutan yang harus dipegang teguh adalah green economy dan blue economy. “Semua komoditas yang ada harus kita dorong hilirisasi, kita dorong industrialisasinya,” kata Presiden.

“Revolusi Indutri 4.0, disrupsi teknologi, kemudian pandemi ini yang mempercepat gelombang perubahan di dunia. Dunia sekarang ini betul-betul berubahnya cepat sekali, sehingga menimbulkan juga ketidakpastian yang tinggi,” tutur Presiden. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap aspek harus semakin arif dalam mengembangkan teknologi, dan mengakuisisi teknologi-teknologi baru. Sumber Daya Manusia harus menjadi fokus seluruh lapisan.

Guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, jangan memagari dengan program-program yang membelenggu. Perguruan Tinggi diharapkan tidak membiarkan mahasiswa hanya menjalankan rutinitas, monoton, dan tidak berani mencoba hal-hal baru. Sebaliknya, Perguruan Tinggi harus mendorong mahasiswa untuk belajar di mana saja dan dengan siapa saja. “Kita sendiri, dan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita harus disiapkan untuk strong, siap belajar, siap menghadapi perubahan,” kata Presiden.

Turut hadir dalam pengarahan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP, dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., serta perwakilan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

 

Foto: Kris, BPMI Sekretariat Presiden



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749