Kelompok SLISN Kalimantan Barat Angkat Tema Akselerasi Pembangunan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang hasilnya sangat nyata, ujar Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K. selaku perwakilan kelompok dalam laporan hasil Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 (PPRA 63) ke Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Lemhannas RI yang dilaksanakan di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI pada Selasa (28/06). Kelompok SLISN Kalimantan Barat ini membahas tentang akselerasi pembangunan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat yang berfokus pada pencapaian, tantangan, dan prospek.

Pada tahun 2018, lanjut Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K., Kalimantan Barat masih memiliki 677 desa yang sangat tertinggal. Pada tahun 2021, terdapat 385 desa yang sudah berkembang menjadi desa mandiri karena desa-desa tersebut sudah menyediakan sarana dan prasarana seperti transformasi digital, sistem informasi geo-spasial, cash management system, sistem pengelolaan aset desa, profil desa kelurahan, dan pembayaran pajak online. Dengan prestasi itu, pada tahun 2022, Kalimantan Barat meraih peringkat 6 indeks desa membangun se-Indonesia.

Meskipun sudah mengalami kemajuan, pembangunan desa di Kalimantan Barat masih mengalami beberapa tantangan pembangunan.Pembangunan desa di Kalimantan Barat masih mengalami beberapa tantangan pembangunan dari tiga sisi ketahanan, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan, jelas Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K.

Beberapa tantangan pada ketahanan sosial adalah terbatasnya akses dan keterbukaan wilayah desa, terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, dan penduduk multi etnik sehingga rawan konflik. Sementara pada ketahanan ekonomi, potensi percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, perkantoran sampai perdagangan masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian, adanya potensi rawan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan angin puting beliung, menjadi tantangan ketahanan lingkungan.

Selain tiga tantangan tersebut, Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K. menyebutkan masih terdapat tantangan lain seperti banyaknya desa yang belum berstatus desa mandiri dan keberlangsungan desa mandiri terkait berkurangnya pendanaan. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk membangun desa menjadi desa mandiri. Maka dari itu, Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan agar keberlangsungan desa mandiri tidak tergantung pada pendanaan pemerintah.

Khusus pada level makro, Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K., memaparkan rekomendasi untuk lembaga-lembaga terkait, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panglima TNI dan Kapolri.

Selain itu, Beberapa rekomendasi yang dipaparkan oleh kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Barat berupa kedinamisan status desa, menghindari pengurangan dana desa yang sudah tersedia, membangun akses jalan di desa terpencil, membangun layanan pendidikan dan tenaga pengajar, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menjadikan aspirasi musyawarah rencana pembangunan desa sebagai basis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa, menyelenggarakan penguatan wawasan kebangsaan dan indeks ketahanan desa, memerhatikan kondisi pembangunan desa di wilayah perbatasan, mensinergikan program tentara manunggal membangun desa dan mendorong sinergitas program kelembagaan forum kemitraan polisi dan masyarakat. (MDF/CHP)