GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

DEWAN PENGARAH

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

TENAGA AHLI PENGAJAR DAN TENAGA AHLI PENGKAJI

TENAGA PROFESIONAL

INSPEKTORAT

KOORDINATOR ICT

LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

IMPLEMENTASI KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA

 

IMPLEMENTASI KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL

DAN PERKEMBANGANNYA

 

Oleh ;

Marsma TNI (Purn) H. A. Gani Jusuf, S.IP

 

 

PENDAHULUAN

 

1.    Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara.  Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu ”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG ).  Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. (Security approache, Prosperity build in. Sebaliknya Prosperity approach, Security build in).


Keberhasilan implementasi Konsespsi Tannas, sangat tergantung pada kelancaran pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi masing masing daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun Rencana Strategi (Renstra) daerah.


Sesuai dengan Konsepsi Tannas, seluruh aspek  kehidupan nasional dirinci dalam 8 (delapan) Gatra. 3 (tiga) Gatra Alamiah berupa geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai ”modal dasar” pembangunan.  5 (lima) Gatra Sosial (dinamis) berupa idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan (Hankam), yang harus dibina dan dibangun secara nasional, agar tercipta suatu kondisi yang memungkinkan pembangunan nasional berjalan lancar dan berhasil.


Didalam mengelola dan memanfaatkan Gatra Alamiah sebagai modal dasar pembangunan Gatra Sosial (dinamis), sangat diperlukan adanya penguasaan IPTEK dan pengamalan IMTAQ serta penegakan HUKUM  yang betul betul adil tanpa ada keberpihakan (Iptek mempermudah hidup, Imtaq mengarahkan hidup, Hukum mengendalikan hidup).

 

 

2.   Implementasi Konsepsi Tannas, pada hakekatnya terletak pada pembinaan Tannas, baik secara ”Buttom Up” maupun secara ”Top Down”. ;

 

a.    Pembinaan Tannas secara buttom up dilaksanakan sejak dini, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah sampai pada tingkat nasional. Suatu pembinaan yang menekankan pada pribahasa ;

 

Dari keluarga kita berasal,
Diiringi kasih sayang kita berawal,
Tanpa budi dan akal,
Ketahanan diri tidak akan kekal.

 

Diharapkan melalui pembinaan ini, tercipta pemimpin pemimpin Bangsa yang memiliki kematangan moral, intelektual, emosional dan kematangan sosial. Terutama bagi pemimpin yang diberi kewenangan dalam melaksanakan ”Pemerintahan Negara” yang dapat mewujudkan tercapainya Tujuan Nasional.

 

b.    Pembinaan Tannas secara top down, diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Negara yang bersih (Clean Government), jujur, berani dan berwibawa, beriman, bertaqwa, berakhlak, dan bermoral, yang mampu mengatur dan menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, sehingga tercipta suatu kondisi kehidupan nasional yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam bentuk ;

 

1)    Kondisi kehidupan Idiologi yang mantap.
2)    Kondisi kehidupan Politik yang siap.
3)    Kondisi kehidupan Ekonomi yang kuat.
4)    Kondisi kehidupan Sosbud yang maju.
5)    Kondisi kehidupan Hankam yang siaga.

 

PENGEMBANGAN KONSEPSI TANNAS

 

Konsepsi Tannas di kembangkan sesuai dengan proses Pembangunan Nasional,  yang intinya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik manusia sebagai makluk individu maupun kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial. Kebutuhan akan ruang hidup dalam (Geografi), sumber hidup (SKA), kebersamaan hidup (Demografi),  sebagai modal dasar dalam pemenuhan kebutuhan sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM).


Pembangunan adalah suatu proses dinamis, yang mengarah pada tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik, serta keamanan yang penuh dengan kedamaian. Namun suatu performance pembangunan yang baik, bisa menciptakan berbagai masalah masalah pembangunan yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Emil Salim ” Kompleksitas permasalahan diperbesar, karena wilayah permasalahan semakin luas. Semakin terbatas pendapatan seseorang, semakin sederhana kebutuhannya. Tetapi semakin meningkat pendapatan seseorang, semakin meluas pula kebutuhannya”. Dengan demikian pembangunan juga dapat dikatakan proses tanpa akhir, yang merupakan kontinuitas perjuangan mewujudkan idea dan realita yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Implementasi Konsepsi Tannas dalam Pembangunan Nasional, merupakan suatu tuntutan sejarah yang sangat diperlukan dalam menyatukan misi pencapaian Tujuan Nasional. Pada dasarnya implementasi Konsepsi Tannas identik dengan pandangan Geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan Nasional, yang selama ini dilaksanakan Pemerintah Negara. Suatu pandangan dalam mengarahkan seluruh sumber daya nasional sebagai modal dasar dalam menggalikan situasi dan kondisi kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan (Tannas), mengendalikan ruang hidup (Darat, Laut, dan Udara), serta mengendalikan waktu tahapan pembangunan (Jangka Panjang, Jangka Sedang dan Jangka Pendek),

 

1.    Dalam era Pemerintah Soekarno, pembangunan diarahkan pada pembangunan ” Nation and Character building” yang dalam kenyataannya lebih fokus kepada Nation Building (Political Development), sebagai layaknya suatu negara yang baru merdeka. Nation building approach ini, relatif telah mengabaikan lapangan pendekatan pragmatis pembangunan ekonomi, dan arah perkembangan politik yang tidak menguntungkan, malahan menghasilkan keadaan yang cukup mengecewakan.


Pembangunan Nasional yang berat pada bidang politik tanpa proses rekonsiliasi perkembangan politik yang sehat, akan berkulminasi dalam satu ketidakpastian politik dan merupakan penyakit yang sering dialami dalam sejarah pembangunan negara negara baru berkembang. Pembangunan politik suatu bangsa, semestinya adalah bukan proses ” Penyusunan kekuatan golongan politik”, tetapi lebih merupakan suatu usaha untuk mendidik bangsa, khususnya generasi muda agar mampu memikul tanggung jawab politiknya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Generasi penerus bangsa yang mampu menyelenggarakan pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional (terwujudnya keamanan dan kesejahteraan).


Pembangunan politik yang menjurus pada proses penyusunan kekuatan dan mempertahankan kekuasaan, cenderung akan berakhir dengan suatu kegagalan politik, dalam arti kegagalan pembangunan seluruh bangsa.

 

2.    Dalam era Pemerintahan Soeharto, dengan latar belakang pengalaman pahit G30S PKI, telah disusun suatu strategi Pembangunan Nasional dengan berlandaskan pada Konsepsi Tannas sebagai salah satu Konsepsi yang dijadikan ”Pola Dasar” Pembangunan Nasional, disamping Konsepsi Wawasan Nusantara sebagi landasan Visional. Wasantara dan Tannas merupakan Konsepsi Nasional yang selalu mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah (wasantara), dengan pendekatan pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan pembangunan (Tannas).  Rakyat akan tetap dan mau bersatu, apabila terjamin adanya rasa aman dan harapan hidup sejahtera berada dalam NKRI. Untuk tidak terjadi tragedi yang sama atau mirip dengan G 30 S PKI, diperlukan pembinaan Tannas yang dilaksanakan secara terus menerus.


Dalam Konsepsi Tannas, Pembangunan Nasional identik dengan pembinaan Tannas, yaitu terciptanya kondisi dinamik kehidupan nasional (IPOLEKSOSBUD HANKAM) yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambantan dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sehubungan dengan uaraian diatas, hakekat Pembangunan Nasional adalah ”Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya dan seluruh Masyarakat Indonesia”.


Pelaksanaan  Pembangunan Nasional disusun secara bertahap dan berkelanjutan, berorientasi pada Trilogi pembangunan, dan  disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu: 1.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; 2.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan; 3. Pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial.
Suatu proses Pembangunan Nasional dengan pendekatan pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras diseluruh aspek kehidupan nasional yang dirinci dalam 8 (delapan) gatra kehidupan,  dalam rangka pencapaian tujuan nasional.


Dalam hal ini, para peenntu kebijaksanaan (Pemerintahan Negara) dituntut untuk dapat mengeintegrasikan seluruh gatra kehidupan didalam mengambil keputusan politik (Political Will), sebagai negarawan yang selalu berpihak dan mengedepankan kepentingan rakyat.  Negarawan yang mampu  mengamalkan nilai-nilai Panasila (Ideologi), dalams etiap mengambil keputusan yang demokratis (Gatra Politik), baik dalam mengelola modal dasar (Tiga gatra alamiah), maupun didalam membangun terciptanya kondisi kehidupan yang aman, tentram dan damai (Gatra Hankam) dan terciptanya kondisi kehidupan ekonomi yang kuat, maju dan mampu bersaing (Gatra Ekonomi), serta kondisi kehidupan dari seluruh rakyat Indonesia yang terdidik, cerdas, dan tidak ada  yang buta huruf (Gatra Sosial Budaya).


Strategi pembangunan ini Pada awal awal dilaksanakannya rencana pembangunan lima tahun (REPELITA), cukup mengembirakan dan menjanjikan. Namun kemajuan dan keberhasilan pembangunan, ternyata tidak sesuai dengan Trilogi Pembangunan yang diharapkan. Pemerataan Pembangunan dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan membangun daerah tetapi lebih pada” membangun di daerah” untuk kepentingan pusat. Perumbuhan ekonomi hanya untuk segelintir manusia Indonesia, yang berakibat pada terjadinya instabilitas dan tuntutan akan perubahan (Reformasi).

 

 

PEMBANGUNAN DAERAH BAGIAN INTEGRAL PEMBANGUNAN NASIONAL

 

 

Implementasi konsepsi Ketahanan Nasional sebagai ”landasan Konsepsional Operasional”, tercermin dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang dijabrkan kedalam peraturan daerah (Perda dalam rangka pencapaian tujuan nasional, yang intinya terciptanya adanya rasa aman dan harapan hidup sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia), melalui satu perencanaan berdasarkan urutan prioritas, program, dan rencana aksi.
Dalam penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah ;

1.    Secara empirik telah terjadi sembilan kali perubahan perUUan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun hingga saat ini belum ada keterpaduan dalam penafsirannya. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan NKRI, diterbitkan UU no 1 tahun 1945. Secara silih berganti Undang undang ini diganti dengan UU no 22 tahun 1948, UU no 1 tahun 1957, Penetapan Presiden no 6. tahun 1959, UU no 18 tahun 1965, UU no 5 tahun 1974, UU no 22 tahun 1999, dan UU no 32 tahun 2004 sebagai revisi UU no 22 1999, serta UU no 33 tahun 2004.


Setiap UU tersebut mengatur Otonomi Daerah, namun cenderung berbeda beda sesuai dengan kondisi social politik yang melatar belakangi diterbitkannya UU dimaksud.

 

2.    Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain ;

 

a.    Konsep Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 pada implementasinya  lebih bertumpu pada sisi otonomi daerah yang luas dan nyata saja dengan persepsi yang beragam. Persepsi yang kurang tepat, dalam pelaksanaannya menimbulkan ekses yang melampaui koridor otonomi dalam kerangka negara kesatuan. Karena otonomi luas, muncul anggapan bahwa daerah dengan leluasa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dapat melakukan pengaturan sekehendaknya, tanpa adanya kepedulian terhadap ketentuan yang lebih tinggi. Sedangkan aspek otonomi daerah yang bertanggungjawab, cenderung kurang mendapat perhatian serius dari  daerah. Otonomi yang bertanggungjawab masih terkesampingkan dalam pelaksanaannya yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan (services) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat justru semakin menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Menurunnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ditandai antara lain dengan menurunnya pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan, dan penyediaan fasilitas umum, serta kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas umum yang telah ada.


Dalam aplikasinya konsep otonomi daerah berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 itu ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat, dan ada yang tidak tepat. Itu semua sebagai konsekuensi logis dari pemahaman terhadap konsep dasar itu belum bulat karena memang ada pengaturan yang mengundang multi tafsir, sosialisasinya pun belum meluas dan mendalam. Disamping itu juga karena instrumen untuk melaksanakan itu semua masih ada yang belum tersedia. Instrumen itu berbentuk undang undang, peraturan pemerintah, keppres, kepmen, perda, dan keputusan kepala daerah. Pedoman, standar yang jumlahnya pasti banyak, sama dengan banyaknya urusan yang ditangani oleh daerah. Disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti isu globalisasi, trnasparasi, demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, dan lain lain.


Prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat, sejauh ini dalam implementasinya didominasi oleh pemda dan DPRD yang seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga yang terjadi hanya ada pergeseran tempat sentralisasi, yang semula berada di instansi pusat, bergeser ke instansi daerah.

b.   Dengan diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 mulai tanggal 1 Januari 2001, terlebih dengan adanya Ketetapan MPR no. IV/MPR/2000, secara empirik terjadi friksi dan ketegangan antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan kewenangan tersebut. Ada empat jenis friksi yaitu ;

1)    Friksi antara unsur pemerintah pusat dengan penyelenggara pemerintah daerah
2)    Friksi antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/ kota
3)    Friksi antara pemerintah kabupaten/kota sendiri
4)    Friksi dalam penerapan wewenang daerah di kawasan tertentu.


Friksi antara unsur pemerintah pusat dan penyelenggara pemerintah daerah yang terjadi diantaranya adalah dalam penangannan suatu wewenang yang menurut UU no. 22 tahun 1999 telah menjadi wewenang daerah, namun pemerintah pusat belum menindaklanjuti dengan fasilitasi, seperti memberi pedoman, petunjuk, standar, pelatihan dan supervisi.


Friksi antara penyelenggara pemerintahan kabupaten/ kota dengan penyelenggara pemerintahan propinsi antara lain terkait dengan konsep hubungan, dan tolok ukur soal lintas kabupaten/kota.


Friksi antar penyelenggara pemerintahan kabupaten/ kota itu sendiri yang terkait dengan sengketa soal perbatasan dan soal implikasi tata ruang serta pengembangan potensi pendapatan daerah. Permasalahan perbatasan tidak terletak dalam UU no. 22 tahun 1999 tetapi tindak lanjut penetapan batas wilayah terdapat secara pasti dilapangan.


Permasalahan permasalahan tersebut diatas antara lain disebabkan karena belum tersedianya peraturan pelaksanaan dari ketentuan UU no. 22 tahun 1999. Dengan dianutnya otonomi luas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 dan pasal 9, cenderung ditafsirkan oleh Pemerintahan Daerah secara litterlijk dan menganggap bahwa semua kewenangan diluar ketentuan pasal tersebut menjadi kewenangan daerah. Uraian pasal 7 ayat (2) yang tertuang dalam PP no. 25 tahun 2000 kurang diperhatikan.


Sedangkan pada sisi lain, Departemen Sektoral dipusat juga berpegang pada UU sektoral masing masing. Sebagai contoh Departemen Kehutanan berpegang pada UU no. 41 tahun 1999 yang mengatur mengenai kewenangan kehutanan. Permasalahan timbul karena subtansi kewenangan pada UU no. 22 tahun 1999 dengan UU no. 41 tahun 1999 berbeda pengaturannya. Begitu pula Badan Pertanahan Nasional selalu menganggap UU no.5 1960 tidak terpengaruh dengan Undang undang lainnya. Akibatnya terjadilah friksi antara pusat dari antara Departemen dan antara instansi pusat dengan daerah. Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut.

c.    Apabila keberadaan Pemda adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat, konsekwensinya adalah bahwa urusan yang ditangani daerah seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Inilah yang sebenarnya diakomodasikan dalam konsep otonomi nyata, namun dalam pelaksanaannya kurang diperhatikan. Adalah sangat tidak logis kalau disebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai adanya urusan urusan pertanian, perikanan, peternakan dan urusan urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer padahal daerah tidak memiliki potensi itu. Untuk itu analisis kebutuhan ( need assesment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan tersebut diserahkan kesuatu daerah otonom.


Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu ;

1).    Kebutuhan dasar  seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan (basic needs), lingkungan, keamanan, dan pelayanan dasar lainnya.
2).    Kebutuhan pengembangan usaha yang menjadi sektor unggulan ( core competence) masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, jasa dan sebagainya, sesuai dengan karakter daerah masing masing.

3.   Pada hakekaktnya filosofi dasar UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, adalah diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ternyata pelaksanaan UU no. 22 ini, belum sepenuhnya terselenggara secara efektif, efesien, ekonomis dan akuntabel, atau belum mampu diwujudkan, bahkan semakin banyak terdistorsi oleh kepentingan sesaat.


Ada 2 ( dua ) kelompok pelayanan (services) yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan keamanan, sebagai output yang diharapkan dari Pemda ;

 

a.    Pengadaan barang publik (Public Goods) yang sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan), antara lain: pasar, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain lain.
b.    Pelayanan pengaturan (Regulation), berupa pengaturan untuk mengatur kepentingan umum dan untuk menciptakan ketentraman/ ketertiban (Law and Order) dalam  masyarakat, antara lain: KTP, KK, Akta Kelahiran, IMB, ijin usaha dan lain lain.

Kedua kelompok pelayanan (services) ini, sangat mendasar kaitannya dengan implementasi Konsepsi Tannas, yang menggambarkan terlaksananya pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam pembangunan daerah.


Dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan penjelasannya sebagai pengganti UU no 22 tahun 1999, sertaa UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan penjelasannya, diharapkan akan dapat mengeleminir semua permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas  pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan berbagai upaya dalam memfilter  separatis.

 

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Otonom, antara lain ;

a.    Masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan professional.
b.  Masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal), maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal).
c.    Belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas. Kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan nasional.
d.    Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain karena belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah.
e.    Masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya.


Menyikapi ragam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah, dikaitkan dengan implementasi Konsepsi Tannas, menuntut adanya ;


a.   Satu kesamaan berfikir, bersikap dan bertindak dari seluruh pimpinan pemerintahan pusat maupun daerah, secara komprehensif integral, sistemik, sinergik dan obyektif.
b.    Kelengkapan UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun ketentuan lain yang dapat mengeleminir permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah.
c.  Kemampuan daerah dalam menentukan urutan prioritas pembangunan daerah, baik dalam menentukan komoditi unggulan maupun dalam berbagai aspek yang relatif berpotensi membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.
d.    Kemampuan daerah dalam menjabarkan RPJMN ke dalam kebijaksanaan strategi daerah, baik dalam bentuk Perda, Renstrat maupun program pembangunan daerah.
e.    Kemampuan daerah dalam melihat, menganalisa dan memecahkan berbagai permasalahan daerah secara komprehensif integral, dan kemampuan dalam menentukan sasaran, arah kebijakkan serta program-program pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakkan.
f.    Kemampuan daerah dalam mengantisipasi berbagai macam TAHG, baik dari dalam maupun dari luar, baik langsung maupun tidak langsung sehingga pembinaan Tannas di daerah akan lebih terarah, baik pembinaan secara buttom up maupun top down.
g.    Komitmen untuk melaksanakan Pembangunan Daerah (tingkat 1) sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Demikian pula Pembangunan Daerah Tingkat 2 merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah tingkat 1.

 

KESIMPULAN

 

1.    Implementasi dan Perkembangan Konsepsi Tannas, tercermin  dalam strategi pembinaan Tannas dan kemampuan bangsa melaksanakan pembangunan nasional yang dapat menjamin kepentingan nasional, baik kepentingan tetap tegaknya NKRI, utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa maupun kepentingan kelancaran dari pembangunan nasional itu sendiri. Terlaksanannya pembinaan Tannas dan kelancaran pembangunan nasional, salah satu faktor penentu utama adalah kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai  mana yang pernah diupayakan oleh kedua pemerintahan terdahulu (Ir. Soekarno dan Jenderal Soeharto).


2.    Pembinaan Tannas (Pembinaan Kondisi Kehidupan Nasional) diselenggarakan melalui sutu proses dengan berpedoman pada paradigma nasional yang telah disepakati dan harus (Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan Konsepsi Tannas), serta harus mempertimbangkan pengaruh perkembangan lingkungan strategis. Diharapkan dari proses pembinaan ini akan dapat dirumuskan kebijaksanaan, strategi dan upaya yang dapat dituangkan kedalam berbagai aturan perundang-undangan, sehingga tercipta suatu ketahanan nasional yang mantap dan tangguh.


3.    Pembangunan nasional dalam menciptakan kondisi kehidupan nasional seyogyanya diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan negara melalui suatu strategi kegiatan yang disesuaikan dengan pandangan geostrategi Indonesia yaitu ;

 

a. Kemampuan mengarahkan dan mengendalikan ruang hidup, baik geografi, demografi maupun sumber kekayaan alam sebagai modal dasar pembangunan nasional.
b.   Kemampuan mengarahkan dan mengendalikan situasi dan kondisi kehidupan nasional baik kondisi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam, untuk menciptakan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh.
c.  Kemampuan mengarahkan dan mengendalikan waktu dalam melaksanakan pembangunan nasional baik jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek untuk dapat menjamin suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan.

 

4.    Kondisi Kehidupan nasional yang tangguh sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan nasional. Sedang pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap tegaknya NKRI. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa telah tercermin dalam masa pemerintahan Ir. Soekarno yang menekankan pada pembangunan ”Nation and Caracter Building”, dan masa pemerintahan Jenderal Soeharto yang menekankan pada ”Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya dan seluruh Masyarakat”, Setidak-tidaknya pemerintahan saat ini dapat menterjemahkan penekanan pembangunan nasional dari kedua masa pemerintahan terdahulu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Suatu pembangunan yang dapat memberikan jaminan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat memberikan rasa aman dan harapan hidup sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.


5.    Keberhasilan pemerintahan negara baik pusat propinsi maupun daerah, dalam mengarahkan dan mengendalikan ruang (3 gatra), situasi dan kondisi (5 gatra), serta  mampu mengarahkan dan mengendalikan waktu baik jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, diharapkan akan tercipta suatu kondisi kehidupan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan maupun Gangguan.

 

PENUTUP

 

Demikianlah uraian singkat implementasi Konsepsi Tannas sebagai landasan Konsepsional Operasional, dan perkembangannya yang disesuaikan dengan politik dan strategi politik Nasional/Daerah, semoga bermanfaat dalam menyamakan kebulatan pemikiran, sikap dan tindakan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif integral, sistemik, sinergik dan obyektif.

 

 

                                                                                         Jakarta,     Desember 2011

 

                                                                                                                                                

 

                                                                                          H. A. Gani Jusuf, S.IP

                                                                                           Marsma TNI (Purn)