GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

DEWAN PENGARAH

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

TENAGA AHLI PENGAJAR DAN TENAGA AHLI PENGKAJI

TENAGA PROFESIONAL

INSPEKTORAT

KOORDINATOR ICT

LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

PMPRB, Instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara online dan mandiri
Senin, 26 November 2012 09:37

 

       Senin (26/11), Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online di Gedung Trigatra Lt. III Timur Lemhannas RI, Jakarta.

 

       Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja, baik dari lingkungan kesettamaan maupun kedeputian di Lemhannas RI. Hadir sebagai narasumber utama dalam mengenalkan PMPRB adalah Dr. Ismail Mohammad, Deputi Program RB Kementerian PAN dan RB. Kemudian dilanjutkan penerapan aplikasi online PMPRB oleh tim dari Kemen PAN & RB.

 

 

      Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa sosialisasi PMPRB ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian reformasi dan birokrasi yang telah berjalan di lingkungan Lemhannas RI

 

      “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.” Jelasnya lagi.


       Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini sendiri bertujuan, pertama, memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; kedua, menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

 

      Reformasi Birokrasi adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui tiga pilar utama yaitu, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis (tata kelola) dan peningkatan disiplin dan manajemen SDM. Grand design Reformasi Birokrasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010.

 

      Kualitas tata kelola sebuah organisasi tergantung pada seberapa besar struktur organisasinya memadai untuk mengemban tugas. Dengan kata lain, struktur organisasi harus mencerminkan tujuan utama organisasi dan pada saat bersamaan juga harus fleksibel menanggapi perubahan strategi organisasi.

 

      Hal ini juga harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai. Fungsi aparatur negara harus memiliki keseimbangan antara masalah ketatausahaan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan ataupun pengembangan manajemen serta mampu meningkatkan produktivitasnya melalui proses bisnis yang efektif, efisien dan ekonomis. 

 

      Dalam penjelasannya, Deputi Program RB Kementerian PAN dan RB menyampaikan bahwa model Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB ini sendiri terdiri atas 2 komponen besar yaitu : 1) Pengungkit (enablers) dan 2). Hasil (result). PMPRB online memastikan dan menghubungkan pencapaian kinerja pada level instansional (K/L dan pemda) dengan pencapaian target RB Nasional 2014. Indikator dan target RB sampai tahun 2014 Adalah sebagai berikut :

 

 

       Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Wakil Koordinator Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.