Laut Cina Selatan kini telah menjadi salah satu flash point di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan itu bukan saja melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan seperti Amerika Serikat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat menjadi pembicara dalam Diskusi Malam yang diselenggarakan oleh The Founding Fathers House pada hari Selasa malam (7/2/12).

Suasana Diskusi Malam yang diselenggarakan The Founding Fathers House.

Terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia sejak awal 1990-an telah memprediksi bahwa perairan itu akan muncul menjadi flash point di kawasan. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk aktif mencari solusi dalam sengketa di Laut Cina Selatan.

“Dinamika politik dan keamanan yang berkembang di Laut Cina Selatan menghadap kekuatan-kekuatan besar kawasan dengan kepentingan yang berbeda.” Ungkap Gubernur Lemhannas RI dalam penjelasannya.

Dalam makalahnya, dikatakan bahwa kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis itu meliputi tiga aspek politik, ekonomi dan militer. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas keamanan regional di Laut Cina Selatan, negara-negara yang berkepentingan, baik yang berstatus negara pengklaim maupun bukan negara pengklaim, hendaknya menempuh pendekatan-pendekatan sebagai berikut: Pertama, menahan diri dari tindakan provokatif, Kedua, mempercepat penyusunan Code of Conduct (CoC) Laut Cina Selatan, Ketiga, pengaturan peran aktor non negara.

Acara diskusi malam yang dimulai pukul 19.00 WIB, dihadiri oleh Ketua The Founding Fathers House,  Ir. Suko Sudarso dan segenap pengurusnya dan para Tenaga Ahli dari Lemhannas RI.