GOVERNOR

VICE GOVERNOR

GOVERNING BOARD

DEPUTY OF NATIONALITY VALUE STRENGTHENING DIVISION

EXPERT LECTURERS & EXPERT ANALYSTS

EXPERT PROFESSIONALS

INSPECTORATE

ICT COORDINATOR

LABORATORY FOR NATIONAL RESILIENCE MEASUREMENT

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KONSTITUSI DALAM MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KONSTITUSI
DALAM MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

SYAFRAN SOFYAN, SH., M.Hum.

Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI

 

I.   LATAR BELAKANG


     Proses reformasi yang bergulir pada penghujung tahun 1998, pada hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia secara gradual, berkesinambungan  dan sistematis serta menyeluruh. Proses ini akan merupakan “on going process” mengingat agendanya yang berlanjut di samping interaksi pelbagai fenomena sosial   politik yang harus dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang bersifat  nasional, regional maupun  internasional.


     Bangsa Indonesia telah sepakat untuk melakukan meminjam istilah BJ Habibie- “evolusi yang dipercepat” (accelerated evolution) dengan membangun sistem demokrasi yang sehat atas dasar evaluasi dan introspeksi terhadap pelbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yang dinilai ternyata gagal, yaitu demokrasi liberal pada awal kemerdekaan yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan, demokrasi terpimpin pada era orde lama dan demokrasi Pancasila di era orde baru yang menghasilkan pemerintahan yang otoriter.


     Dalam proses tersebut pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya, seperti pemantaban kehidupan konstitusionalisme, promosi dan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka, otonomi daerah, pemilihan umum yang jujur dan adil secara langsung baik pemilu legislatif, DPD, Presiden/wakil Presiden serta pilkada,  pemisahan  Polri dari TNI, “civilian control to the military” perkembangan masyarakat madani, kebebasan mass media,  pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif dan sebagainya dalam waktu yang relatif sangat cepat.


     Sejak tahun 1998 kita telah berusaha untuk membangun sistem demokrasi tersebut atas dasar serangkaian nilai-nilai  yang diyakini secara akademis dan empiris sebagai “core values of democracy” sebagaimana  yang berlaku di negara-negara maju dan memperoleh pengakuan dari PBB.  Nilai-nilai dasar tersebut adalah :


a)   Prinsip pemerintahan berdasar konstitusi (baru) yang menjamin checks and balances yang sehat;
b)   Pemilihan umum yang demokratis (free and fair), yang pada akhirnya telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya pada rakyat;
c)   Desentralisasi kekuasaan dan tanggungjawab atas dasar sistem otonomi daerah untuk lebih mendekatkan rakyat pada pengambil keputusan;
d)   Sistem pembuatan undang-undang yang demokratis, aspiratif dan terbuka prosesnya;
e)   Sistem peradilan yang independen, yang bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun datangnya;
f)    Pembatasan kekuasaan kepresidenan atas dasar konstitusi;
g)   Peran media yang bebas sebagai sarana kontrol sosial;
h)   Jaminan terhadap peran kelompok-kelompok kepentingan (civil society);
i)    Hak masyarakat untuk tahu;
j)    Promosi dan perlindungan HAM , termasuk perlidungan hak-hak minoritas karena beda agama, ras, atau etnis;
k)   Kontrol sipil terhadap militer;
l)    Dll.


     Atas dasar langkah-langkah tersebut saat ini Indonesia dikenal dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS.


     Nilai-nilai konstitusi bagi suatu bangsa, peranan kostitusi sangat strategis. Konstitusi yang merupakan “the supreme law of the land”; merupakan “national myth and symbol bangsa dan negara” yang selalu terbuka bagi perobahan (amandemen) sehingga merupakan “the living constitution” memiliki peranan yang strategis :


(1)    Menjaga kredibilitas dan effektivitas pelbagai lembaga publik;
(2)    Menjamin kehidupan demokrasi dan “public engagement”; dan
(3)    Menumbuhkan kepercayaaan  masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik;


     Salah satu agenda utama proses reformasi yang sangat monumental tersebut adalah amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam proses amandemen  tersebut telah terjadi pelbagai perkembangan yang signifikan pada pokok-pokok pikiran, struktur kelembagaan dan relasi antar lembaga negara, bahkan sampai dengan peniadaan lembaga-lembaga yang sebelumnya ada (mis. DPA), di samping munculnya lembaga-lembaga baru yang sebelumnya belum dikenal seperti Mahkamah Konstitusi,  Komisi Yudisial, DPD dan sebagainya.   Boleh dikatakan bahwa yang tidak tersentuh dalam proses  amandemen adalah 4 (empat) konsensus dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Pancasila, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.


     Yang sangat mendasar antara lain adalah tekad untuk memperbaiki sistem “checks and balances” berupa ketentuan-ketentuan konstitusional yang mengatur agar tiga cabang pemerintahan nasional saling membatasi kewenangan  dan menjaga keseimbangan  satu sama lain , sehingga mencegah  adanya konsentrasi kekuasaan politik  pada salah satu cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif dan judikatif). “the constitutional provisions whereby the three branhces of the national governmenmat restrict one another’s authority, thus preventing a consentration of political power in any one branch”. (dye and ziegler : 2000).


     Apapun kritik terhadap reformasi dan khususnya amandemen UUD 1945 harus disikapi secara positif, dan di masa depan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan konsolidasi kembali sesuai dengan prosedur demokratis yang berlaku. Namun reformasi dan amandemen UUD 1945 merupakan “point of no return” dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara.


     “Constitutional reform” merupakan langkah yang strategis untuk reaktualisasi nilai-nilai dasar demokrasi yang di era sebelumnya  banyak disalahgunakan dan disalahtafsirkan oleh penguasa  untuk kepentingan jangka pendek, akibat singkatnya konstitusi sehingga membuka peluang multi tafsir. Hasilnya telah kita rasakan semua berupa, “abuse of power”, pelanggaran HAM dan  pelbagai bentuk  penyimpangan lain seperti KKN dan sebagainya.


     Secara konseptual, apa yang telah dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia dalam kerangka amandemen  UUD 1945 pada dasarnya  bertumpu pada 3 (tiga) pendekatan :


(1)     Pendekatan untuk meningkatkan (to enhance) kredibilitas dan efektivitas  pelbagai lembaga publik;
(2)  Pendekatan untuk memperkuat (to strengthen) demokrasi dan “public engagement” melalui pengambilan keputusan; dan
(3)     Pendekatan untuk menambah (to increase) kepercayaan dan akuntabilitas  badan-badan publik.


     Semua hal tersebut sama sekali tidak berifat abstrak , namun memiliki dampak  nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi di Indonesia  semacam ini seringkali menimbulkan keheranan bagi para ahli sosial politik di dunia, karena secara teoritis demokrasi akan sulit dilaksanakan dalam masyarakat yang tingkat keadilan sosialnya masih relatif rendah, yang tidak memungkinkan terjadinya partisipasi politik yang signifikan dan aktif dalam pengambilan keputusan (process of governance). Apalagi dalam masyarakat super-pluralistik yang hidup tersebar dalam geografi yang bersifat ”archepelagic’ yang sangat luas, yang sulit  menjamin sosialisasi perobahan sistem  politik yang memadai dalam waktu singkat, belum lagi masalah pembudayaan. Ada pula yang mempersoalkan compatibilitas Islam dan demokrasi yang dianggap janggal.


     Demikian pula keberadaan bangsa Indonesia yang sama sekali tidak dilandasi oleh ikatan primordial seperti dinasti pemerintahan, suku, agama, ras, dan bahasa asli, disertai dengan potensi dan kepentingan daerah yang bervariasi dengan letak geografi lokal  yang berbeda-beda. Keberadaan bangsa Indonesia semata-mata didasarkan atas faktor-faktor obyektif berupa ”soul and spirit” berupa penderitaan yang sama di masa lalu karena dijajah oleh bangsa lain, yang dianggap sangat rentan terhadap perpecahan, khususnya apabila terdapat elemen-elemen separatis yang ada di suatu kawasan. Apalagi bila terdapat rasa tidak puas (injustice feeling) dikaitkan dengan masalah HAM dan  pelbagai elemen-elemen demokrasi di atas yang mencakup masalah politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan serta keamanan. Kondisi yang pada akhirnya melahirkan sistem multipartai semacam ini dianggap tidak ”compatible” dengan sistem demokrasi dan sistem presidensiil.


     Pengaruh globalisasi ekonomi, politik, sosial budaya dan informasi juga lebih  memicu terjadinya gerakan separatis dengan alasan proses demokratisasi,  yang dilandasi oleh nilai universal berupa ”right to self determination”, yang tidak mustahil juga   didorong oleh  kepentingan asing terhadap SDA (sumber daya alam) yang ada di suatu daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki SDA alam kuat atau daerah  yang diberi ”otonomi asimetrik”.  Akan terbukti dalam hal ini bahwa kuat lemahnya wawasan kebangsaan juga merupakan kekuatan sentripetal dan sentrifugal bagi  kehidupan demokrasi. Di era otonomi daerah terdapat daerah-daerah di luar jawa yang GDP-nya lebih besar daripada daerah-daerah di jawa.


     Dilihat dari pendekatan sistem, sebenarnya secara purposive dan parameter  demokrasi yang diterapkan,  hampir tidak ada salahnya. Namun demikian diperlukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan, substansi perundang-undangan termasuk konstitusi,  yang tidak hanya  merupakan produk hukum semata-mata, tetapi juga  merupakan dokumen organik  dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan  kewenangan pemerintah. Belum lagi persyaratan kepemimpinan di semua lini yang harus konsisten dan ”committed” terhadap budaya demokrasi.


     Hal-hal di atas akan menumbuhkan pertanyaan apakah sistem demokrasi Indonesia saat ini  masih mencerminkan suatu sistem yang terpadu dan menggambarkan nilai-nilai ”wholism; purposive behavior; interrelatedness; openess; value transformation; control mechanism” dari suatu  sistem politik.


     Apabila diskusi hari ini mengandung arti ”making real or giving the appearance of reality” dari demokrasi di Indonesia saat ini, dalam hal ini akan banyak dipertanyakan kualitas elit politik, kualitas partai politik dan kualitas ”good governance” (eksekutif, legislatif dan judikatif) sebagai produk politik tersebut.  Untuk itu perlu difikirkan ”performance index” atau ”achievement index” untuk melakukan konsolidasi demokrasi yang dapat menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Pertanyaan lain adalah perlukah dilakukan amandemen ke V UUD 1945 untuk proses aktualisasi tersebut ?. Selanjutnya juga dipertanyakan sampai seberapa jauh kapital sosial yang bersumber dari budaya partikularustik rakyat Indonesia perlu dioperasionalkan untuk mewarnai demokrasi saat ini. Kemudian tidak boleh dilupakan bahwa demokrasi tidak hanya bernuansa poltik, tetapi juga bernuansa demokrasi ekonomi.

 
     Konsolidasi demokrasi yang ,menjamin tetap tegaknya NKRI tidak dapat dilakukan secara fragmented dengan melakukan perobahan-perobahan ad hoc terhadap perundang-undangan politik, tetapi harus dilakukan secara profesional secara sistemik dengan mengkaji akar permasalahannya (root causes) secara akurat.


     Dewasa ini kita masih dihadapkan pada berbagai permasalahan bangsa, utamanya berkenaan dengan kehidupan politik dan ekonomi yang sejalan dengan permasalahan keamanan negara yang kondisinya rawan dan rentan terhadap ancaman disintegrasi.


     Apabila dicermati lebih dalam, berbagai permasalahan bangsa itu tumbuh dan bersumber pada nilai-nilai konstitusi yang tersurat pada Batang Tubuh Perubahan I-IV UUD 1945, yang tidak sepenuhnya selaras dengan falsafah dasar pemerintahan negara dan staadsidee seperti terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, apalagi saat ini konstitusi kita 87,5 % baru. Dengan demikian, kalau Batang Tubuh UUD 1945 tersebut tidak segera diselaraskan dengan landasan filosofinya dan dengan staadsidee yang menjadi norma dasarnya, maka akan terus timbul ketidakselarasan hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.


     Untuk memberi solusi demi tetap terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, kita memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat, yang mampu membawa rakyatnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi ; seorang pemimpin yang disamping mampu menciptakan rekonsiliasi nasional, juga mampu mengkonsolidasikan segenap komponen bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.


     Kita perlu seorang pemimpin yang mampu menumbuhkan semangat dan disiplin kuat rakyatnya untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau rakyatnya mampu membangun dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungannya secara benar dengan dilandasi semangat yang tinggi dan disiplin dalam penegakan hukum yang kuat, serta memahami dengan benar esensi nilai-nilai konstitusi. Karena, ditengah masyarakat yang tidak memiliki semangat dan disiplin, akan mustahil dapat membangun dirinya menjadi bangsa yang besar.


     Dalam rangka itu, untuk terwujudnya keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka kita sebagai warga negara maupun aparatur negara perlu memiliki kesamaan landasan pengertian, pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai konstitusi yang terimplementasikan sebagai dasar dan landasan nilai pijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 
II. PEMBAHASAN


     Amanat konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Atas dasar  UUD 1945 tersirat  bahwa, RI adalah “eenheidstaat”; di dalam lingkungan negara tidak dimungkinkan adanya daerah yang juga  bersifat staat, artinya hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara atau negara bagian.


     Kebijakan desentralisasi, mempunyai dua tujuan utama, yakni tujuan politik dan administratif. Tujuan politk memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya civil society, sedangkan tujuan admisistratif memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan public yang efisien dan efektif.
Kebijakan otonomi daerah, di satu sisi bermanfaat bagi penciptaan kemandirian masyarakat daerah. Disisi lain "kita harus mewaspadai tumbuhnya berbagai sikap yang dapat mengancam nasionalisme dan keberadaan NKRI yang majemuk dan multi budaya," yang dapat menumbuhkan keangkuhan etnis, sikap kedaerahan yang etnosentris, serta egoisme putra daerah sebagai efek samping otonomi daerah, yang merupakan salah satu pemicu konflik yang dapat merusak eksistensi NKRI.


     Kesadaran atas bahaya globalisasi yang “multifaceted”  sebagai bagian dari bahaya keamanan yang asimetrik, seharusnya merupakan pemicu meningkatnya kohesi nasional dan bukan sebaliknya dipercaya sebagai pendorong meningkatnya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination)  atas dasar pemikiran primordialistik yang menyimpang dari hakekat sejarah pembentukan negara republik Indonesia, yang tidak didasarkan atas suku, agama, ras, bahasa,  geografi dan dinasti.


     Berkaitan dengan tumbuhnya berbagai sikap yang dapat mengancam eksistensi NKRI, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Pasal 30 UUD 1945 secara tegas menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.


     Upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dengan menum-buhkan semangat bela negara, diselenggarakan melalui : pendidikan kewarganegaraan dengan materi,  nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.


     Kesadaran bela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air pada setiap warga negara dapat mengarahkan setiap warga negara pada dorongan untuk memberikan  yang terbaik bagi negara dan bangsa.


     Oleh karena itu, bela negara menjadi sesuatu yang agung, sebagaimana yang ditunjukan oleh para pahlawan kemerdekaan untuk mengusir penjajah dan berhasil memproklamirkan NKRI 17 agustus 1945. Bela negara bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dan kebanggan setiap  warganegara.

     Konsepsi bela negara merupakan konsepsi yang mengejawantah  pada sikap dan tindakan warga negara dalam setiap pekerjaan dan profesinya. Wujud bela negara dapat berupa spektrum dari berbagai upaya yang beraneka ragam sifatnya, yang akan beresultante pada upaya mewujudkan kesejahteraan sampai dengan keamanan dalam kerangka membela dan melindungi kepentingan nasional, integritas teritorial dan kedaulatan negara.


     Dalam resultante ini terdapat beberapa kandungan nilai-nilai bela negara,yang meliputi ;pertama  rasa cinta tanah air, merupakan komitmen warga negara dengan memahami wilayah serta tujuan nasional sehingga selalu rela serta siap membela tanah air dalam mencapai tujuan nasionalnya dari segala bentuk ancaman baik militer maupun non militer.  Kedua  sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagai wujud kesadaran untuk selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Memahami sejarah kenegaraan Indonesia dan menghormati lambang negara dan lagu kebangsaan serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga yakin akan kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara,  keyakinan pada landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, sehingga dapat membawa bangsa dan negara kepada kehidupan sesuai yang dicita-citakan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keempat rela berkorban bagi bangsa dan negara, setiap langkah dan tindakan tidak semata-mata mementingkan diri sendiri, melihat kerangka kepentingan jauh kedepan untuk kepentingan negara dan bangsa.


     Mencermati perkembangan lingkungan strategis, dewasa ini yang lebih mengemuka adalah ancaman asimetrik, non militer, berdimensi ipoleksosbud, penyalahgunaan  informasi dan teknologi, yang memiliki kemampuan tidak hanya membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, tetapi sekaligus juga berbahaya bagi keselamatan segenap warga negara (human security).


     Dimensi horizontal ancaman terhadap negara dan bangsa di era globalisasi sangatlah luas, sedangkan dimensi vertikalnya adalah bergeser dari ancaman terhadap kedaulatan negara menjadi ancaman terhadap kedaulatan individu baik pribadi maupun kelompok , seperti . Bencana alam  yang bersifat man made (global warming) , bencana terhadap pembangunan seperti globalisasi yang tak terkendali dan  bahaya yang bersifat sosial politik seperti kejahatan transnasional terorganisasi,  terorism, gerakan separatisme, radikalisme dll.  Yang merupakan tiga kelompok  ancaman [triple threat] yang bersifat transnasional yang penanganannya memerlukan penguatan rasa cinta tanah air, solidaritas dan komitmen untuk dapat mengatasi ancaman.


     Masalah bela negara dikaitkan dengan issue tentang “human security” yang bersifat transnasional yang didominasi oleh aktor-aktor non negara dan sama sekali tidak menghargai kedaulatan, kemerdekaan politik  serta integritas teritorial,  juga telah  menumbuhkan keasadaran bela negara dikaitkan dengan  issue kerjasama keamanan regional dalam rangka ketahanan regional.


     Dalam hal ini kedaulatan negara harus juga ditafsirkan tidak hanya mengandung prinsip “non-interference”, tetapi juga kesanggupan suatu negara untuk melindungi warganegaranya dan tidak mengganggu keamanan negara tetangga dan kawasan.


     Untuk itu sebenarnya harus diyakini bahwa dalam rangka  memahami nilai-nilai konstitusi dan nilai bela negara, setiap warganegara sebenarnya harus faham betul terhadap pelbagai “spirit and soul” yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang sayangnya saat ini seolah-olah  hanya diperlakukan sebagai  sesuatu yang bersifat simbolik dan sakral namun  tanpa makna fungsional.

 
     Pada tahun 2007 Lemhannas RI juga melakukan penelitian dibeberapa propinsi (12 propinsi) mengenai implementasi nilai-nilai ideologi, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai universal dan bela negara yang hasilnya telah ditampilkan secara lugas untuk mendapatkan tanggapan dan analisis yang lebih luas dan lebih tajam dari masyarakat.
Dengan menggunakan hasil kajian dan hasil penelitian Lemhannas RI dimaksud, untuk mengungkap kondisi pemahaman masyarakat tentang implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk digunakan sebagai bahan penyusunan materi makalah Panelis yang antara lain mencakup implementasi nilai-nilai konstitusi yang berkenaan dengan:


1.    Peran dan muatan Pembukaan UUD 1945
2.    Pelaksanaan kedaulatan
3.    Distribusi dan perimbangan kekuasaan negara
4.    Hubungan fungsional antar lembaga negara
5.    Ketentuan UUD yang menjadikan Presiden tersandera secara politis
6.    Eksistensi dan dinamika negara kesatuan serta hubungan Pusat – Daerah
7.    Ancaman terhadap NKRI
 
Ad.1.     Peran dan muatan Pembukaan UUD 1945


Pembukaan UUD 1945 mengandung grund norm dan staads fundamental norm yang nilai-nilainya harus tercermin dalam Batang Tubuh UUD 1945.
Nilai-nilai grund norm dan staads fundamental norm tersebut sering dikatakan sebagai "roh" Pembukaan UUD 1945 yang tersurat dalam rumusan sebagai berikut : Pertama, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ;
Kedua, cita-cita pergerakan kemerdekaan; Ketiga, proklamasi kemerdekaan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;
Keempat, rumusan tugas pemerintah negara yang juga merupakan tujuan nasional; Kelima, rumusan lima sila (Pancasila) sebagai dasar negara
Nilai-nilai konstitusi yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang seharusnya menjadi acuan utama bagi grand desain dalam penyusunan pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.


Ad.2.    Pelaksanaan kedaulatan


Ketentuan pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD adalah tidak memiliki pengertian yang jelas. Pertanyaan yang timbul dalam masyarakat adalah "siapa" yang melaksanakan kedaulatan ?  Sehubungan dengan itu, demi terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa, kiranya kesan negatif berkenaan dengan implementasi nilai-nilai konstitusi yang terkait dengan penegasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perlu memperoleh penjelasan dan pelurusannya.


Ad.3.    Distribusi dan perimbangan kekuasaan negara


a.    Perimbangan kekuasaan lembaga negara :
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan diharapkan eksekutif menjadi lembaga yang terkuat. dan dalam realitas kekuasaannya ternyata tidak lebih kuat  dari yang seharusnya. Dalam dunia yang kian terbuka memang diperlukan keleluasaan yang semakin cukup bagi eksekutif untuk menjalankan pemerintahan.
b.    Perimbangan kekuasaan legislatif :
Menurut persepsi masyarakat, yang seharusnya lebih kuat dalam lembaga legislatif adalah MPR, disusul oleh DPR dan urutan berikutnya adalah DPD. Namun dalam realitasnya justru DPR jauh lebih kuat dari pada MPR maupun DPD. Kekuasaan DPR dinilai masyarakat terlalu kuat dari yang seharusnya, sedangkan kekuasaan MPR dinilai jauh lebih lemah dari yang seharusnya dan DPD juga dianggap lebih rendah kekuasaannya dari yang seharusnya.
c.    Perimbangan kekuasaan yudikatif :
Masyarakat menilai bahwa Mahkamah Agung (MA) seharusnya menjadi lembaga yudikatif yang paling kuat dibanding dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Namun realitasnya, kekuasaan MA nampak lebih lemah dari yang seharusnya, sedangkan kekuasaan MK jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Mayoritas masyarakat menyatakan MK dan KY memang diperlukan keberadaannya, selain itu juga diperlukan Komisi Kejaksaan untuk menjamin terwujudnya jaksa-jaksa yang berkualitas, independen dan berdedikatif.
d.    Kedudukan Kejaksaan Agung :
Mayoritas masyarakat mengharapkan Kejaksaan Agung (KA) menjadi sebuah lembaga yang otonom, namun sebagian masyarakat menghendaki KA berada dibawah Presiden seperti sekarang. Sebagian lagi masyarakat menyatakan KA bertanggung jawab kepada DPR atau kepada MA. Kendati demikian, pendapat masyarakat tersebut perlu mendapat apresiasi yang sepadan.
Ketidaksesuaian yang cukup tajam antara harapan dan realitas perimbangan kekuasaan negara seperti diuraikan diatas, memberikan kesan di mata masyarakat telah terjadi ketidak seimbangan power vs politik dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pihak-pihak yang terkait telah mengabaikan nilai-nilai konstitusi mengenai keselarasan dengan landasan filosofinya.


Ad.4.    Hubungan fungsional antar lembaga negara


a.    Kewenangan membuat UU :
Mayoritas masyarakat menilai lembaga negara yang berwenang membahas dan menyusun UU adalah Eksekutif, DPR dan DPD. Realitas kondisi saat ini hanya Eksekutif dan DPR saja yang secara aktif membuat UU. Hal ini berarti harus dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur kewenangan pembuatan UU.
b.    Efektivitas Fungsi Eksekutif :
Masyarakat menilai bahwa kinerja Eksekutif yang menonjol adalah dalam hal pemberantasan korupsi, stabilitas politik dan keamanan, serta perbaikan ekonomi. Dalam hal penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menilai masih jauh dari yang diharapkan.
c.    Efektivitas Fungsi Legislatif :
Meskipun terlihat seimbang, namun masyarakat melihat urutan efktivitas kinerja DPR yang paling menonjol adalah fungsi legislasi, dan yang menonjol berikutnya adalah fungsi bugeting, sedangkan fungsi pengawasan DPR masih jauh dari memuaskan.
Kecenderungan meluasnya interpretasi kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.
Semangat Rapat Kerja (istilahnya "memanggil") dengan Menteri yang terlalu sering, menjadikan kinerja para Menteri tidak produktif. Disamping itu, terlalu luasnya interpretasi fungsi pengawasan tersebut hingga menjangkau BUMN, jelas menyalahi prinsip-prinsip korporasi yang diatur dalam UU BUMN dan UU Perseoran Terbatas (PT). Fungsi pengawasan yang semula di desain untuk ditujukan terhadap Presiden, akhirnya menjadi pengawasan terhadap negara dan seluruh aparaturnya.
d.    Efektivitas Fungsi DPD :
Mayoritas masyarakat menilai bahwa DPD belum berperan secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.
e.    Efektivitas Fungsi Yudikatif :
Terkait dengan kinerja Mahkamah Agung (MA), fungsi yang paling menonjol dari MA adalah mengadili pada tingkat kasasi. Masyarakat juga sangat menyadari akan arti pentingnya keberadaan MK sebagai lembaga yudikatif yang strategik. Peran yang paling menonjol dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Fungsi MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga dinilai belum efektif.
f.    Komisi Yudisial (KY) :
Kinerja Komisi Yudisial (KY) belum terasa sampai ditingkat daerah dan fungsi KY sangat tidak maksimal, sebab di daerah masih banyak dijumpai mafia peradilan yang melibatkan oknum hakim. Kondisi yang demikian dengan sendirinya semakin menjauhkan harapan masyarakat untuk memperoleh rasa keadilan.
g.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :
Di bidang pemeriksaan keuangan, masyarakat melihat kinerja BPK yang paling menonjol adalah baru pada tingkat melaporkan hasil auditnya kepada publik. Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada lembaga-lembaga negara, BPK dinilai masih kurang transparan dan tidak akuntable.


Ad.5.    Ketentuan UUD yang menjadikan Presiden tersandera secara politis


Presiden berkewajiban mengesahkan RUU menjadi UU (pasal 20 (4) Perubahan I). Kalau tidak disahkan Presiden, RUU tetap menjadi UU dalam 30 hari terhitung RUU tersebut disetujui DPR (pasal 20 (4) Perubahan I). Walau tidak setuju terhadap RUU, tetapi setelah berlaku sebagai UU, Presiden wajib melaksanakannya sesuai dengan Sumpah yang diucapkan (pasal 9). Bila tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, DPR dapat mengadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa pelanggaran sumpah adalah "perbuatan tercela" dan karenanya "tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden" (pasal 7A Perubahan III). Terbuktinya tuduhan tersebut di Mahkamah Konstitusi dapat berujung pada tindakan "impeachment" di MPR (pasal 7B (6), (7) Perubahan III). Disamping itu, berkenaan dengan terjadinya penipisan terhadap kewenangan Presiden yang berdampak pada terdistorsinya hak prerogatif Presiden (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi), dapat dijelaskan bahwa per definisi hak prerogatif mengacu hak yang sebenamya dimiliki/berasal dari lembaga negara lain, tetapi diserahkan penggunaannya kepada Presiden/ Kepala Negara sebagai penghormatan dan pelaksanaannya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian maka perumusan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) sebenarnya tidak menjadi tepat lagi.


Ad.6.    Eksistensi dan dinamika Negara Kesatuan serta Hubungan Pusat – Daerah


a.    Pilar Utama Persatuan dan Kesatuan Indonesia :
Sesuai dengan urutan urgensinya, pilar-pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang masih eksis dan berkembang dalam masyarakat adalah nilai-nilai (1) rasa cinta tanah air, (2) jiwa patriot bangsa, dan (3) tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu adanya ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, kesamaan bahasa dan kesamaan budaya sudah tidak lagi menjadi nilai penting dalam membangun persatuan dan kesatuan Indonesia. Pendapat semacam itu disampaikan oleh sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa pondasi utama tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa adalah rasa cinta dan patriotisme terhadap tanah air serta hadirnya kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan faktor penting dalam membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan urutannya adalah : (1) segala derap langkah yang utama harus didasarkan pada upaya mengejar kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, (2) terpeliharanya rasa kemanusiaan dan keadilan, (3) pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, dan (4) tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
b.    Otonomi Daerah :
Hampir semua lapisan masyarakat menghendaki terjadinya keseimbangan hubungan kekuasaan pusat dan daerah secara proporsional, namun pemerintah pusat tetap menjadi pengendali utama dan menjadi sentral kebijakan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang  menghendaki pemerintah daerah mendapatkan porsi kekuasaan yang lebih besar. Nampaknya harapan masyarakat itu sejalan dengan keinginannya agar pemerintah pusat yang mesti bertanggung jawab atas segala kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
Mayoritas masyarakat merasakan nilai-nilai manfaat otonomi daerah pada peningkatan persatuan bangsa, menguatnya rasa keadilan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c.    Otonomi Khusus
Pemberlakukan otonomi khusus bagi Papua dan NAD dinilai sebagian masyarakat belum membawa kemakmuran dan keadilan, dikarenakan sumber daya manusia (SDM) di kedua wilayah tersebut masih relatif rendah serta masih banyak ditemukan fakta yang menguntungkan para elit daerah.
d.    Pilkada langsung dan Partai Lokal
Mayoritas masyarakat menilai bahwa Pilkada langsung belum nampak memberi manfaat, namun paling tidak Kepala Daerah terpilih langsung lebih membela kepentingan rakyat pemilihnya dari pada kepentingan partai atau kepentingan lain.


Ad.7.    Ancaman terhadap NKRI


a.    Tantangan :
Masyarakat menilai keadilan sosial merupakan penyebab utama terjadinya gerakan separatisme atau motivasi untuk lepas dari NKRI (disintegrasi). Namun, peran elit politik daerah, pengaruh asing dan kemiskinan merupakan faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian.
Sebaliknya, keadilan sosial ternyata juga menjadi pemicu utama keinginan untuk melakukan pemekaran daerah, yang kemudian dimanfaatkan oleh elit lokal untuk menuntut adanya pemekaran wilayah dan untuk menaikkan posisi tawarnya terhadap pemerintah pusat. Dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan, masyarakat berpendapat mengenai perlunya dibentuk badan khusus yang mengelola wilayah perbatasan dan perlunya dibuat UU khusus tentang pengelolaan wilayah perbatasan, memperkuat lobi diplomasi internasional dan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada propinsi masing-masing.
b.    Penegakan HAM :
Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan ternyata belum mendapatkan porsi yang memadai.


     Pengkajian tentang evaluasi terhadap implementasi hasil amandemen UUD 1945 dan urgensi wacana amandemen ke lima UUD 1945, dilaksanakan   secara  konprehensif  integral  dengan  menggunakan pisau analisis Ketahanan Nasional, melalui penghimpunan data dan informasi,  penyusunan naskah awal, uji sahih awal (expert meeting), belanja  masalah, curah  pikir,  pengolahan  dan  penyempurnaan  naskah, roundtable discussion yang mengikutsertakan segenap komponen bangsa, yakni Ketua MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, Ketua Panitia Ad-Hoc BP MPR, Tim Ahli Amandemen UUD 1945 yang terlibat langsung proses amandemen UUD 1945, unsur Perguruan Tinggi, para Pakar, Birokrasi pemerintah, dan unsur Lemhannas RI, guna penyempurnaan naskah akhir. Dalam hubungannya dengan amandemen tersebut, terdapat beberapa yang patut dicermati, seperti :


1.    Sistem pemerintahan yang dipergunakan.
Pada tataran konsep, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidential, akan tetapi kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal-pasal UUD 1945, membatasi Presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, seperti yang terdapat pada Pasal 13 Ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5). Sehingga design kenegaraan yang ditawarkan menjadi tidak jelas.
2.    Sinkronisasi.
UUD 1945 hasil amandemen, terdapat ketidak singkronan, baik secara Verikal, Horozontal dan belum mempertimbang harmoni nilai-nilai universal.  Ketidak singkronan tersebut antara lain terlihat antara Pembukaan UUD 1945 yang berisikan pokok-pokok pikiran yang mencerminkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, segala urusan dimusyawarahkan, sementara pada Pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen, demokrasi sudah bergerak kearah demokrasi langsung bukan lagi demokrasi perwakilan, hak individu lebih ditonjolkan.
3.    Check and Balances.
Lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pemerintahan, ternyata  adanya ketidak seimbangan peran, tumpang tindih kewenangan dan belum adanya mekanisme kontrol diantara lembaga negara.


III. PENUTUP


     Demikian pembahasan mengenai Implementasi nilai-nilai konstitusi dalam meningkatkan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan harapan agar materi yang termuat didalamnya dapat digunakan sebagai bahan diskusi untuk memperluas wawasan dan mempertajam analisis guna terwujudnya kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


     Lembaga ini mengharapkan kepada Saudara-saudara, para peserta  Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Sistem Nasional dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, para Pejabat Pemerintah Daerah se Indonesia, peserta PPSA, PPRA, dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaan sesuai tanggung jawab yang dibebankan negara, senantiasa berfikir, bersikap dan bertindak secara komprehensif dan integral, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, daerah dan golongan. Berfikir, bersikap dan bertindak yang dilandasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai perbedaan dalam keberagaman, dalam rangka menjamin tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berfikir, bersikap dan bertindak untuk senantiasa menjaga terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

 

Biodata Singkat Penulis:

Nama           : Syafran Sofyan

Jabatan         : Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI

                         Labkurtanas Bidang Politik.

                         Pokja Politik/Hukum (Tutor, Nara-Sumber)

Lain-lain       : -    Fungsionaris Pusat DPP Partai Golkar

-       Dosen Pasca Sarjana Hukum

-       Dosen Magister Kenotariatan

-       Dosen/Nara-Sumber Perbankan/BUMN

-       Dosen /Nara-Sumber Jimly School & Government

-       Dosen S1 Hukum (1995 sd sekarang).

-   Petatar P4 ( 1995 sd 1998).