GOVERNOR

VICE GOVERNOR

GOVERNING BOARD

DEPUTY OF NATIONALITY VALUE STRENGTHENING DIVISION

EXPERT LECTURERS & EXPERT ANALYSTS

EXPERT PROFESSIONALS

INSPECTORATE

ICT COORDINATOR

LABORATORY FOR NATIONAL RESILIENCE MEASUREMENT

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

Lembaga Ketahanan Nasional
Pembukaan Penataran Suami/istri Para Peserta PPRA 51
Tuesday, 30 September 2014 14:40

 

Pada Selasa (30/9) Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA., membuka acara Penataran Suami/isteri para Peserta PPRA 51 Tahun 20014. Bertempat di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, kegiatan yang akan berlangsung selama enam hari ini akan memberikan pemahaman umum bagi para pendamping hidup peserta PPRA 51 sehingga para isteri/suami ini dapat menunjang dan membantu tugas pasangan dalam menjadi pemimpin di lingkungan kerjanya.

 

Tujuan lain diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan wawasan , pengetahuan, dan cakrawala pandang para suami/isteri sejalan dengan bekembangnya pengetahuan para peserta PPRA 51 setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Tujuan selanjutnya ialah untuk mempererat ikatan persaudaraan sesama suami/isteri peserta dan meningkatkan wawasan dan etika sebagai isteri/suami pemimpin tingkat nasional agar menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

 

Berkenaan dengan tantangan globalisasi yang semakin mengancam wawasan kebangsaan dan iklim kekeluargaaan, Budi Susilo Soepandji mengapresiasi tinggi acara ini. “Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam mengemban tugas negara tidak mungkin terwujud tanpa adanya pran suami/isteri selaku pendamping, oleh sebab itu, keharmonisan dalam keluargha harus senantiasa dijaga dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan para Ibu-ibu dan Bapak=Bapak yang hadir,”ucap Gubernur Lemhannas RI. 

 
Kajian Berlanjut Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Community 2015
Wednesday, 01 October 2014 10:12

 

Direktorat Pengkajian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI, pada Selasa (30/9) mengadakan Round Table Discussion (RTD) Kajian Berlanjut 1 dengan mengusung tema “Strategi Persiapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menuju komunitas ASEAN dalam rangka Ketahanan Nasional,” yang bertempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI. Hal ini untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan naskah sementara kajian yang telah disusun tent...

 
Pembukaan Workshop Ketahanan Nasional di Daerah
Wednesday, 01 October 2014 07:34

 

Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI kembali menyelenggarakan Workshop tentang Ketahanan Nasional di Daerah danPembahasa Isu Strategis Nasional dan Wilayah padaSelasa (30/9). Workshop tahunan yang telah memasuki tahun kelimanya ini, terhitung dari tahun 2010, dibuka oleh Sekertaris Utama Lemhannas RI, Komisaris Jenderal Polisi Boy Salamuddin di Ruang Gadjah Mada Gd. Panca Gatra Lemhannas RI.

 

Menurut laporan Ketua Labkurtannas, Prof. Dr. Miyasto, S.U., partisipasi peserta tahun ini bertambah menjadi 34 provinsi, dengan keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang termuda. Miyasto juga menyampaikan bahwa workshop ini diikuti oleh unsur Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Negeri dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 76 orang peserta.

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan workshop ini, pertama, untuk me-review dan validasi sistem pengukuran ketahanan nasional dan kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh Lemhannas RI. Kedua, membahas potret ketahanan nasional di daerah.Ketiga, menganalisis isu-isu strategis wilayah. Keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan publik dalam rangka menanggulangi isu-isu strategis tersebut.

 
Sosialisasi Wistleblowing System(WBS) oleh LKPP
Monday, 29 September 2014 14:23

 

Lemhannas RI melaksanakan Sosialisasi Wistleblowing System (WBS) dalam rangka aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang bertujuan untuk mewujudkan Clean Government And Good Governance.

 

Kerjasama Lemhannas RI dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada kegiatan ini, menghadirkan Ir. Ikak Gayuh Patriastimo, MSP. Selaku Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP sebagai narasumber dengan tema “Whistleblowing System” dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” pada Senin (29/9). Acara ini dilaksanakan di Ruang Gadjah Mada dan dibuka oleh Sekertaris Utama Lemhannas  RI Komisaris Jendral Polisi Boy Salamuddin.

 

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh wihstleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi pengadaan barang dan jasa di internal institusi dimana sang wihstleblower bekerja.

 

Dalam paparannya, Ikak G. Patriastomo menyampaikan pula tentang mekanisme operasi WBS yang terdiri dari beberapa tahap sebelum dilimpahkan oleh APIP kepada penegak hukum bila terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Ia juga menyampaikan tentang kerahasiaan sang whistleblower yang dijamin dengan undang-undang.

 

Dalam kata penutupnya, Sestama Lemhannas RI menyampaikan bahwa tidak ada kata mundur bagi Lemhannas dalam dinamika perkembangan yang akan membawa Indonesia maju.

 
Perlunya Konsep Perluasan Kawasan Industri Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian
Monday, 29 September 2014 08:48

 

Direktorat Pengkajian Strategik Lemhannas RI, pada Kamis (25/9) mengadakan Round Table Discussion (RTD) dengan mengusung tema “Konsep Perluasan Kawasan Industri dan Pemukiman Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Menjaga Sustainable Development Dalam Rangka Ketahanan Nasional,” yang bertempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra lt. 4 Lemhannas RI. Hal ini berkaitan dengan telah di ambang pintunya kesepakatan komunitas ekonomi ASEAN tahun 2015.

 

Dalam keynote speech Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E., berkaitan dengan permasalahan keberadaan industri sebagai suatu sistem yang diharapkan menjadi aktor penggerak pembangunan ekonomi nasional, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan industri ke seluruh wilayah nusantara, dimana pembangunan industri tidak akan lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.

 

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Dr. Ir. Imam Haryono, M.Sc., Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; Ir. Muhammad Said M.M. dari Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan; Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto M.SDAA., Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian; Dr. Rizari MBA M.Si., Direktur Kawasan dan Pertanahan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

 

Bertindak sebagai penanggap pada RTD ini adalah Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Dr. Ir. Ozwar Muazin, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Antar Lembaga Dr. Ir. Rukhiyat Deni Jaka Permanan M.Eng, Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc., sedangkan yang berperan sebagai moderator adalah Prof. Dr. Miyasto SU.

 

 
Pilkada Langsung dan Tak langsung dari Perspektif Media
Wednesday, 24 September 2014 09:10

 

Lemhannas RI kembali mengadakan acara Coffee Morning dengan pemimpin redaksi dan para wartawan media massa pada Rabu (24/9). Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji selaku Gubernur Lemhannas RI membuka acara rutin ini. Meskipun ini merupakan acara rutin yang diorganisir oleh Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI, kali ini Coffee Morning disajikan dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya, yakni dengan mengadakan dialog yang menunjukkan peran aktif para insan media.

 

Dengan tema “Pilkada Langsung dan Tak langsung dari Perspektif Media”, Lemhannas RI mencoba menggali pemikiran para insan media dalam isu yang saat ini sedang hangat, yakni mengenai pengesahan UU Pilkada yang banyak dikritisi oleh berbagai kalangan. Dimoderatori oleh Maulana Isnarto dari RRI, diskusi ini juga dibuka dengan paparan singkat mengenai kehidupan demokrasi seputar pemilu di Indonesia dari perspektif media oleh Tarman Azzam, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia.

 

“Pers sebagai tool (alat) demokrasi bertugas untuk mengawal produk demokrasi, yakni pemerintah. Bila ‘sang produk’ melakukan kesalahan dan menyimpang dalam memberikan pelayanan ke rakyat yang dipimpinnya, maka ‘sang alat’ harus segera menegur dan membela kepentingan masyarakat di muka pemerintah. Inilah tugas pers yiatu mengedukasi rakyat dengan selalumemihak kebenaran,” ucap Tarman Azzam.

 

Dalam kesempatan ini, para pemimpin redaksi dan wartawan yang hadir juga angkat bicara mengenai perspektif media yang menaunginya dalam memberitakan UU Pilkada. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara (langsung dan tak langsung), Lemhannas Ri dan para insan media berdiskusi mengenai sikap yang harus diambil kedepan dalam menyingkapi apapun keputusan DPR mengenai isu ini. 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 79