GOVERNOR

VICE GOVERNOR

GOVERNING BOARD

DEPUTY OF NATIONALITY VALUE STRENGTHENING DIVISION

EXPERT LECTURERS & EXPERT ANALYSTS

EXPERT PROFESSIONALS

INSPECTORATE

ICT COORDINATOR

LABORATORY FOR NATIONAL RESILIENCE MEASUREMENT

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Generasi Muda Dalam Era Demokrasi.
Monday, 22 July 2013 11:14


Oleh: Safran Sofyan

Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI


            Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk “satu kesatuan sebagai bangsa “nation” dan “membentuk negara yang merdeka” penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dimulai dari Perjuangan para pemuda, sejak 1908 yang selalu kita peringati dengan Hari kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1908, disitulah kita telah mengenal Kehidupan Berbangsa dan berpolitik; Setelah itu dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul dari perwakilan pemuda di seluruh Indonesia. Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai catatan penting, karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa diletakkan, oleh para pemuda. Peristiwa dimaksud adalah “Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian sehari setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara”. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional (semua warga bangsa) bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan disepakati bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesia-an yang terdiri dari berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.


Konsensus nasional yang selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata saat ini, mengalami suatu kemunduran (degradasi). Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila dan Konstitusi, pada hampir semua generasi bangsa. Khusus pemuda, menurut laporan dari Kemengpora RI saat ini, ada 10 (sepuluh) masalah karakter bangsa pada generasi muda/pemuda, antara lain: masih maraknya tingkat kekerasan dikalangan pemuda ,adanya kecendrungan sikap ketidak jujuran yg semakin membudaya , berkembangnya rasa tdk hormat, kpd org tua, guru dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia dg semakin memburuk, berkembangnya prilaku menyimpang dikalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi,dll), kecendrungan mengadopsi nilai2 budaya asing, melemahnya idealisme, patriotisme,serta mengendapnya spirit of nation, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,serta semakin kabur pedoman yg berlaku , dan sikap acu tak acu terhadap pedoman ajaran agama. Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial.


Nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. Nilai kesamaan derajat,  setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dan Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang belaku.  


               Berdasarkan uraian nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Negara RI  Tahun  1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perumusan pasal-pasal UUD Negara RI  Tahun  1945 telah mengakomodasi segala aspek  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara     yang disesuai-kan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia saat itu.  Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sampai dengan saat ini masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia walaupun adanya pengaruh globalisasi.   Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Di dalam orde reformasi, suatu era demokrasi dan demokratisasi, ada hal yang sangat menggembirakan yaitu adanya core values of democracie, atau nilai-nilai demokrasi. Dalam proses tersebut pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya, seperti pemantaban kehidupan konstitusionalisme, promosi dan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka, otonomi daerah, pemilihan umum yang jujur dan adil secara langsung baik pemilu legislatif, DPD, Presiden/wakil Presiden serta pilkada, pemisahan Polri dari TNI, “civilian control to the military” perkembangan masyarakat madani, kebebasan mass media, pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif dan sebagainya dalam waktu yang relatif sangat cepat.


Ciri-ciri pemerintahan demokratis  yang baik adalah:
a.    Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan   keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung  (perwakilan).
b.    Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
c.    Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
d.    Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
e.    Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
f.    Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
g.    Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
h.    Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
i.    Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
Untuk itu semua, sangat diperlukan terciptanya suatu masyarakat yang mandiri, khususnya para generasi muda harapan bangsa, agar betul-betul memahami, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Th 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang dapat menyikapi perkembangan zaman, khususnya dalam era reformasi ini, tidak hanya melek dalam bidang politik, tapi juga mempunyai prestasi, baik di bidang iptek, maupun olah-raga, baik nasional, maupun internasional, untuk itulah diperlukan ketauladanan pemimpin, agar para pemuda generasi penerus dapat menjadi lebih baik, dan bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted.   

 

  Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, Dosen Tetap Fak.Hukum Univ.Semarang, Dosen/Nara-Sumber :  Konstitusi (Taplai), Kementerian Pertahanan (Demokrasi,Demokratisasi,Manajemen Konflik), Magister  S2/Pasca Hukum, Magister Kenotariatan (Univ Brawijaya, Jayabaya, Untag Smg, Mabes TNI, Polda Banten),  Nara-Sumber: Bareskrim Mabes Polri, Parpol, Diklat Perbankan, Jimly School at Law and Government ), Nara-sumber Seminar Hukum, Konstitusi, Politik dan Demokrasi, BEM Universitas/Mhs, Saksi Ahli, di Pengadilan dan Polri, Pendiri/Ketua Ikatan sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Notaris-PPAT-Pejabat Lelang di Jakarta Selatan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Hp.08111986768


 

 

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1.      Umum.

            Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk “satu kesatuan sebagai bangsa “nation” dan “membentuk negara yang merdeka” penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dimulai dari Perjuangan para pemuda, sejak 1908 yang selalu kita peringati dengan Hari kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1908, disitulah kita telah mengenal Kehidupan Berbangsa dan berpolitik; dan pada tanggal 20 Mei juga, pada tahun 1965 Presiden Sukarno, mendirikan Lemhannas RI. Setelah itu dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul dari perwakilan pemuda di seluruh Indonesia. Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai catatan penting, karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa diletakkan, oleh para pemuda. Peristiwa dimaksud adalah “Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian sehari setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara”. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional (semua warga bangsa) bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan disepakati bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesia-an yang terdiri dari berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

¨  Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa penghianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis, coup d’Etat, bahkan perjuangan politik yang legal melalui Konstituante, yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda, yang kita kenal dengan angkatan 66, dan diteruskan pada tahun 1998, bagaimana para pemuda dengan semangat tanpa pamrih, memperjuangkan reformasi sampai saat ini. Konsensus nasional yang selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata saat ini, mengalami suatu kemunduran (degradasi). Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila dan Konstitusi, pada hampir semua generasi bangsa. Khusus pemuda, menurut laporan dari Kemengpora RI saat ini, ada 10 (sepuluh) masalah karakter bangsa pada generasi muda/pemuda, antara lain: masih maraknya tingkat kekerasan dikalangan pemuda ,adanya kecendrungan sikap ketidak jujuran yg semakin membudaya , berkembangnya rasa tdk hormat, kpd org tua, guru dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia dg semakin memburuk, berkembangnya prilaku menyimpang dikalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi,dll), kecendrungan mengadopsi nilai2 budaya asing, melemahnya idealisme, patriotisme,serta mengendapnya spirit of nation, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,serta semakin kabur pedoman yg berlaku , dan sikap acu tak acu terhadap pedoman ajaran agama.

 

Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial.

Nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1)        Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan.

2)        Nilai kesamaan derajat,  setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum.

3)        Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang belaku. 

               Berdasarkan uraian nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal UUD Negara RI  Tahun  1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perumusan pasal-pasal UUD Negara RI  Tahun  1945 telah mengakomodasi segala aspek  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disesuai-kan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia saat itu.  Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sampai dengan saat ini masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia walaupun adanya pengaruh globalisasi.   Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Membangun Sistem Demokrasi sesuai dengan Konstitusi UUD NRI Th. 1945 [1].

              Proses reformasi yang bergulir pada penghujung tahun 1998, pada hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia secara gradual, berkesinambungan dan sistematis serta menyeluruh. Proses ini akan merupakan “on going process” mengingat agendanya yang berlanjut di samping interaksi pelbagai fenomena sosial politik yang harus dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.

              Bangsa Indonesia telah sepakat untuk melakukan meminjam istilah BJ Habibie- “evolusi yang dipercepat” (accelerated evolution) dengan membangun sistem demokrasi yang sehat atas dasar evaluasi dan introspeksi terhadap pelbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yang dinilai ternyata gagal, yaitu demokrasi liberal pada awal kemerdekaan yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan, demokrasi terpimpin pada era orde lama dan demokrasi Pancasila di era orde baru yang menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Sejak tahun 1998, dengan dorongan generasi muda, yang dikenal dengan angkatan 1998, telah merobohkan suatu rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Mulailah dicanangkan suatu orde baru yang lebih dikenal dengan orde reformasi, suatu era demokrasi dan demokratisasi, yang dikenal dengan core values of democracie, atau nilai-nilai demokrasi. Dalam proses tersebut pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya, seperti pemantaban kehidupan konstitusionalisme, promosi dan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka, otonomi daerah, pemilihan umum yang jujur dan adil secara langsung baik pemilu legislatif, DPD, Presiden/wakil Presiden serta pilkada, pemisahan Polri dari TNI, “civilian control to the military” perkembangan masyarakat madani, kebebasan mass media, pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif dan sebagainya dalam waktu yang relatif sangat cepat.

                  Sejak  Tahun  1998 kita telah berusaha untuk membangun sistem demokrasi tersebut atas dasar serangkaian nilai-nilai yang diyakini secara akademis dan empiris sebagai core values of democracy sebagaimana yang berlaku di Negara maju dan memperoleh pengakuan dari PBB. Nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1)        Prinsip pemerintahan berdasar konstitusi (baru) yang menjamin checks

     and balances yang sehat.

2)        Pemilihan umum yang demokratis (free and fair), yang pada akhirnya

     telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat.

3)        Desentralisasi kekuasan dan tanggung jawab atas dasar sistem otonomi

     daerah untuk lebih mendekatkan rakyat pada pengambilan keputusan.

4)        Sistem pembuatan undang-undang yang demokratis, aspiratif dan terbuka

     prosesnya.

5)        Sistem peradilan yang independen, yang bebas dari tekanan atau

     pengaruh dari manapun datangnya.

6)        Pembatasan kekuasaan kepresidenan atas dasar konstitusi.

7)        Peran media yang bebas sebagai sarana kontrol sosial.

8)        Jaminan terhadap peran kelompok-kelompok kepentingan (civil society).

9)        Hak masyarakat untuk tahu.

10)     Promosi dan perlindungan HAM, termasuk perlindungan hak-hak minoritas karena beda agama, ras, atau etnis.

11)     Kontrol sipil terhadap militer.

Atas dasar langkah-langkah tersebut saat ini Indonesia dikenal dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS. Serta di ikuti adanya amandemen terhadap Konstitusi sejak 1999, 2000, 2001, dan 2002.

 

Ciri-ciri pemerintahan demokratis  yang baik adalah:

a.    Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan   keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung  (perwakilan).

b.    Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

c.    Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

d.    Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.

e.    Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

f.     Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

g.    Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

h.    Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

i.      Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

 

Untuk itu semua, sangat diperlukan terciptanya suatu masyarakat yang mandiri, yakni masyarakat madani, agar demokrasi yang kita cita-citakan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan betul-betul mencari pemimpin yang kredibel, berkualitas, dan amanah, sehingga cita-cita, dan tujuan nasional cepat terwujud. Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, dimana pemerintahan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted.   Masyarakat madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.   Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:

a)                             Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

b)                            Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 

c)                             Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain  terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

d)                            Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga  swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan  kebijakan publik dapat dikembangkan.

e)                            Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling  menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

f)                                Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,  hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

g)                            Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan  yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Untuk itulah, peran pemuda sangat besar, untuk mengawal jalan demokrasi, dan terciptanya suatu masyarakat yang kondusif, mandiri, dan tau akan hak dan kewajibannya, serta selalu mengajak, dan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat luas.

Nilai Kebersamaan

Salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah memudarnya wawasan kebangsaan dan rasa bangga sebagai bangsa atau rasa nasionalisme yang dikumandangkan dengan penuh heroik pada tahun 1928, yang dikenal sebagai hari sumpah pemuda.

Tergerusnya rasa nasionalisme suatu bangsa dapat disebabkan oleh hal-hal yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal, manakalah rasa kebersamaan antara sesama anak bangsa mulai berkurang, seperti memelihara persamaan dalam perbedaan dan memelihara perbedaan dalam persamaan. bersifat eksternal dapat diidentifikasi dalam bentuk rong-rongan dan gangguan dari berbagai kepentingan asing yang bersifat pragmatis, historis, yang bertujuan untuk memecah belah semangat kebangsaan termasuk integritas wilayah, kedaulatan nasional  dan kemerdekaan politik nasional.

Berkaitan dengan pengaruh yang bersifat ekternal, globalisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak mungkin untuk dihindari. globalisasi adalah proses homogenisasi dengan  masuknya atau meluasnya pengaruh nilai-nilai dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya pengaruh sistem nilai lain kedalam suatu negara sebagai konsekwensi pergaulan dunia akibat kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi modern yang sangat cepat. Perbedaan internasionalisasi dan globalisasi adalah bahwa dalam internasionalisasi kedaulatan suatu bangsa masih memegang peranan penting, sedangkan globalisasi menumbuhkan nilai-nilai kosmopolitan.             

Proses globalisasi yang semula bernuansa ekonomis kemudian mengandung implikasi multidimensional  bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional,  secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Hal ini dapat diamati,  globalisasi dalam budaya (cultural diffusion) sebagai dampak  pertumbuhan kontak-kontak budaya sehingga menciptakan satu standard kehidupan dan pemikiran (world culture) misalnya, seperti masuknya pengaruh luar khususnya budaya barat melalui media tv dan internet, budaya barat dalam bentuk konsumerisme dan  cara berpakaian dan pergaulan bebas yang diikuti dan dijadikan model oleh sebagian masyarakat kita.

Kedepan diperlukan adanya pemaknaan nilai-nilai ideologi Pancasila yang berlangsung secara dialogis, tidak monologis.  pemaknaan sila-sila Pancasila ditopang oleh pilar-pilar dan nilai-nilai kearifan lokal yang meragai pluralisme konstruktif, mencerminkan keanekaragaman yang  Berbhinneka  Tunggal Ika. Pemaknaan masing-masing sila Pancasila sesuai dengan adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah, merupakan manifestasi dari common value yang hidup ditengah masyarakat, akan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku masyarakat sebagai pemilik ideologi yang bersifat lintas kultural sebagai benang emas (golden thread) yang menembus sekat-sekat budaya (cultural barriers).

Dengan pemaknaan yang tepat terhadap nilai-nilai Pancasila, sebagai ideologi dan simpul kebangsaan yang dapat mencerminkan kebersamaan, di era globalisasi yang penuh dengan turbulensi sosial dewasa ini, sangat dibutuhkan, karena kesadaran atas kebersamaan yang kuat merupakan kapital sosial yang sebenarnya memiliki akar budaya kuat di Indonesia. 

Tanpa itu peranan negara akan menjadi sangat lemah dan tidak effektif dilanda oleh arus globalisasi dan regionalisasi yang cenderung semakin kuat. Salah satu contoh adalah komentar para ahli tentang terror di Mumbai India yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya (disfungsionalisasi) pemerintah pusat di India menghadapi arus globalisasi dan industrialisasi serta akibat kuatnya federalisme sebagai dampak  pengaruh globalisasi demokrasi. Salah satu kegagalan di sini adalah kegagalan mengelola pluralisme (agama) dan kewaspadaan nasional.

Kebersamaan sebagai satu bangsa yang sangat pluralistik yang dibangun atas dasar jiwa dan semangat nilai-nilai obyektif dan non-primordialistik, sangat strategis yang tidak hanya larut pada pendekatan alamiah, rutin, praktis dan pragmatis semata dan menganggap persatuan nasional sebagai mitos yang langgeng.  Memantapkan karakter bangsa  dan memperkuat integrasi bangsa serta kehendak politik untuk selalu meningkatkan rasa kebangsaan sehingga sangat dipehitungkan bangsa dan negara lain, merupakan elemen kekuatan dan ketahanan nasional yang yang terus menerus memerlukan intervensi pemerintah dengan mengedepankan ”soft power”. Hal ini terutama menghadapi generasi baru yang melihat Indonesia sebagai suatu yang ”given” dan ”instant”.

Dalam posisi yang demikian, memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD NRI TH 1945, asas Bhinneka Tunggal Ika dan asas NKRI, yang secara keseluruhan menggambarkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, tetap tegar sebagai suatu sistem baik sistem fisik (kerjasama secara terpadu dari pelbagai sub-sistem untuk mencapai tujuan) maupun sebagai sistem abstrak (kesatuan karakter, pandangan, nilai, perilaku dan falsafah) memerlukan manajemen yang sistemik, berkelanjutan  dengan perspektif jangka panjang.

            Salah satu upaya untuk menghentikan kerawanan  dan berkembangnya konflik dalam masyarakat, adalah dengan pemahaman nilai ideologi Pancasila dan transformasi nilai universal secara benar dan komprehensif. Oleh sebab itu untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat serta tidak terbayangkan sebelumnya, diperlukan ide-ide segar yang dikembangkan dalam konteks kultural dan nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditopang oleh pilar-pilar dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah, yang dipertimbangkan merupakan sub-sistem nasional dan bukan yang sebaliknya merupakan “counter system”.

Dalam era globalisasi dewasa ini, tidak mungkin suatu negara dapat hidup dan membangun kemajuan dalam posisi mengisolasi diri dari pengaruh antar negara lewat teknologi informasi, teknologi industri, perdagangan uang dan perdagangan komoditas antar bangsa merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Untuk itu diperlukan kecerdasan sekaligus kecerdikan taktis dan strategis untuk merubah dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dari tantangan menjadi peluang.

Globalisasi harus difahami sebagai fenomena meningkatnya proses multikulturalisme atau diversitas budaya yang secara alamiah akan meningkatkan asimilasi budaya, akbat proses kombinasi antara kekuatan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan kekuatan politik. 

Hal ini pada tingkat nasionalisme maupun internasionalisme dibutuhkan secara sadar promosi atau pemajuan perdamaian dan pengertian antar manusia.

Krisis finansial global akhir-akhir ini telah mendemonstraikan kenyataan bahwa globalisasi merupakan suatu proses dimana manusia di dunia telah dipersatukan  kedalam  suatu masyarakat tunggal (single society)  dan berfungsi bersama (function together) , baik dalam menikmati kemajuan maupun dalam menghadapi bahaya bersama. dalam hal ini Nilai-Nillai Kebersamaan itulah yang menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia, terutama didalam menghadapi kuatnya arus globalisasi, dan informasi saat ini.

 

Ketaatan Hukum dalam Konstitusi

     Istilah konstitusionalisme mempunyai makna suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.  Dalam hal ini, yang dimaksud negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan, karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan[2].

Pusat-pusat kekuasaan tersebut baik yang terdapat dalam Supra Struktur Politik maupun dalam Infra Struktur Politik. Supra Struktur Politik meliputi organ legislatif, eksekutif, yudisial. Di sisi lain, Infra Struktur Politik terdiri atas Partai Politik, Tokoh Politik, Kelompok Penekan, Kelompok Kepentingan, dan Alat Komunikasi Politik. Selanjutnya pusat-pusat kekuasaan yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai kekuasaan itu mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain.

            Selain konstitusionalisme, sokoguru Indonesia adalah paham negara hukum. Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu rechtsstaat dan the rule of  law. Istilah Rechtsstaat (yang dilawankan dengan Machtsstaat) memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari Sistem Pemerintahan Negara yang berbunyi ” Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” Kalau kita lihat di dalam UUD 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan  pasal 1 hasil Amandemen yang ketiga tahun 2001, berbunyi ” Negara Indonesia adalah negara hukum.”

            Dari teori mengenai unsur-unsur negara hukum, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Th.1945, dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu: Pertama, adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, dalam melaksankan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

            Hukum obyektif adalah kekuasaan  yang bersifat mengatur, hukum subyektif adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat. Efektivitas hukum dalam masyarakat mengandung arti bahwa daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Menurut K.C. Wheare, kalau berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat, karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat (yang didalamnya sarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik).

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound a tool of social engineering. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila keadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

 Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat (warga negara). Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan atau orang-orang lain (bangsa lain) yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dalam suatu negara tertentu.  Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Seorang warga masyarakat mentaati hukum karena pelbagai sebab. Pertama, Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. Kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. Keempat, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kelima, kepentingan terjamin. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriyah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.  Dalam kajian struktur bahasa hukum tentang daya ikat konstitusi dalam aspek hukum bisa kita lihat dalam tindakan bahasa. Ketika tindakan bahasa hukum diperlukan untuk mempengaruhi perilaku, maka ditetapkanlah tindakan-tindakan bahasa direktif, institusional dan perikatan. Tindakan bahasa direktif yang padanya pembicara menggunakan sebuah kalimat untuk menggerakkan pendengarannya demi melakukan sebuah sesuatu. Sedangkan tindakan bahasa institusional, menggunakan sebuah kalimat yang dilaksanakan dalam sebuah institusi peradilan dan seterusnya. Di dalam institusi itu terdapat aturan-aturan konstitutif yang menimbulkan akibat institusional, dilengkapi dengan diktum sebuah undang-undang atau undang-undang dasar yang mengikatkan diri.  Kemudian kalau dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) sebagaimana dikatakan oleh Zippelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegakkanya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut. 

Esensi hukum postif, wawasan negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), inklusif di dalamnya pemahaman tentang konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembagaan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi. Bila demikian halnya, maka konstitusi akan selalu mengikat seluruh warga negara, dan Konstitusi merupakan Sumber Hukum tertinggi di Indonesia, yang mana semua Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

2. MENINGKATKAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI KONSTITUSI

               Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 mempunyai peran penting dalam mempertahankan esensi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyepakati untuk meletakkan konstitusi dalam kehidupan guna mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik secara nasional maupun internasional agar dapat berdiri sejajar dengan bangsa dan negara lain yang ada dan berdaulat di dunia ini.

Keberadaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu budaya sadar konstitusi perlu dikembangkan agar masyarakat memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam wujud sikap positif terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka menumbuhkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, kita perlu membangun budaya sadar konstitusi agar masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara baik perorangan maupun kelompok melalui pemahaman nilai-nilai konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

 

Peranan Nilai-nilai Konstitusi.

Peranan Nilai-nilai Konstitusi bagi suatu bangsa sangat strategis karena konstitusi adalah “the supreme law of the land”, merupakan “national myth and symbol bangsa dan negara” yang selalu terbuka bagi perubahan (amandemen) sehingga merupakan “the living constitution” sehingga memiliki peranan yang strategis berupa:

1) Menjaga kredibilitas dan efektivitas pelbagai lembaga publik.

1)        Menjamin kehidupan demokrasi dan “public engagement”.

2)        Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas

     badan-badan publik.

Salah satu agenda utama proses reformasi yang sangat monumental tersebut adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam proses amandemen tersebut telah terjadi pelbagai perkembangan yang signifikan pada pokok-pokok pikiran, struktur kelembagaan dan relasi antar lembaga negara, bahkan sampai dengan peniadaan lembaga-lembaga yang sebelumnya ada (mis. DPA), disamping munculnya lembaga-lembaga baru yang sebelumnya belum dikenal seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD dan sebagainya. Boleh dikatakan bahwa yang tidak tersentuh dengan proses amandemen adalah 4(empat) konsensus dasar (4 Pilar,istilah MPR) yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Yang sangat mendasar antara lain adalah tekad untuk memperbaiki sistem “checks and balances” berupa ketentuan-ketentuan konstitusional yang mengatur agar tiga cabang pemerintahan nasional saling membatasi kewenangan dan menjaga keseimbangan satu sama lain, sehingga mencegah adanya konsentrasi kekuasaan politik pada salah satu cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). “the constitutional provision whereby the three branches of the national govermentmat restrict one another’s authority, thus preventing a consntration of political power in any one branch (dye and ziegler: 2000)”

 

 Pemahaman Nilai-nilai Konstitusi.

Pemahaman Nilai-nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan mempertajam analisis guna terwujudnya kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaan sesuai tanggung jawab yang dibebankan negara, senantiasa berpikir, bersikap dan bertindak secara komprehensif dan integral, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, daerah dan golongan. Berpikir, bersikap dan bertindak yang dilandasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai perbedaan dalam keberagaman dalam rangka menjamin tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpikir, bersikap dan bertindak untuk senantiasa menjaga terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai warga Negara yang baik adalah memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi Negara, kesetiaan terhadap konstitusi, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu maka setiap warga Negara harus dan wajib untuk memiliki prilaku positif terhadap konstitusi, yang mempunyai makna berprilaku peduli atau memperhatikan konstitusi (UUD), mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang terjandung didalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani menegakkan jika konstitusi di langgar.

Cita-cita tersebut dapat terwujud seandainya masyarakat Indonesia dapat memahami nilai-nilai dengan sikap yang positif.

Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, adalah:

1)        Nilai kemanusiaan.

a)      Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

a)        Saling mencintai sesama manusia.

b)        Mengembangkan sikap tenggang rasa.

c)         Tidak semena-mena terhadap orang lain.

d)        Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

e)        Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

f)          Berani membela kebenaran dan keadilan.

g)        Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekejasama dengan bangsa lain

 

2)      Nilai religius.

a)      Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b)      Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

c)      Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

d)      Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

 

                   3)      Nilai Produktivitas.

a)        Kualitas perlindungan terhadap masyarakat dalam menuju

       kemakmuran.

b)        Kualitas undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan

       masyarakat.

 

3)            Nilai Keseimbangan.

a)        Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

       proporsional.

b)        Tidak memaksakan kehendak, tetapi ber-emphaty.

c)         Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani.

 

4)            Nilai Demokrasi.

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat, adalah:

a)        Rasa cinta tanah air.

b)        Jiwa patriot bangsa.

c)         Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pondasi utama tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa adalah rasa cinta dan patriotisme terhadap tanah air serta hadirnya kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan faktor penting dalam membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa adalah:

a)        Segala derap langkah yang utama harus didasarkan pada upaya

       mengejar kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

b)        Terpeliharanya rasa kemanusiaan dan keadilan.

c)         Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam

       keberagaman.

d)        Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

 

5)            Nilai Kesamaan Derajat.

Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakkan HAM yang paling menonjol adalah penegakkan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidakmanusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan.

 

 

6)            Nilai ketaatan Hukum.

Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan/politik praktis, agar adanya persamaan didepan hukum (equality before the law) dapat terwujud.

 

3. Penutup.

                  Dalam meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Konstitusi, perlu Konsepsi yang jelas dan tegas terhadap Nilai Demokrasi, Kebersamaan, dan Ketaatan pada Hukum yang berlaku, Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya kepada generasi muda, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam era demokrasi ini dan di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial.



[1] Syafran Sofyan : Implementasi Nilai-nilai Konstitusi Dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Tahun 2011.

 

[2] Pamela Maher Wijaya, agendadapamel.wordpress.com.