GOVERNOR

VICE GOVERNOR

GOVERNING BOARD

DEPUTY OF NATIONALITY VALUE STRENGTHENING DIVISION

EXPERT LECTURERS & EXPERT ANALYSTS

EXPERT PROFESSIONALS

INSPECTORATE

ICT COORDINATOR

LABORATORY FOR NATIONAL RESILIENCE MEASUREMENT

LEMHANNAS SOCIAL NETWORK

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

FUNGSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTAR RODA PEMERINTAHAN (ANALISIS PUTUSAN No. 053/G/1995/Ij/PTUN-Jkt.)
Monday, 22 July 2013 09:47

 

Oleh : Syafran Sofyan, SH., M.Hum.

Tenaga Profesional Bidang Hukum & Ham Lemhannas RI


A.    PENDAHULUAN


Harus diakui bahwa sebagai penyelenggara negara, fungsi pemerintah (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan yang besar, juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan penertiban, perizinan dan berberbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan administrasi negara yang baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang tertentu atau pun rakyat banyak. Cabang-cabang penyelenggara negara yang lain, seperti pembentuk undang-undang (DPR) atau penegak hukum (kekuasaan kehakiman) tidak kurang perannya dalam mewujudkan dan menampakkan pemerintahan yang baik, kurang atau tidak baik. Pembentuk undang-undang dapat membuat undang-undang yang sewenang-wenang. Berbagai undang-undang yang dibuat belum tentu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok tertentu yang tentu saja dominan, seperti para konglomerat dan lain-lain. Demikian pula dalam penegakkan hukum, dapat terjadi berbagai tindakan atau putusan yang sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan itu bukan hanya terjadi karena kekuasaan penegak hukum tidak berdaya atau berkolaborasi dengan penyelenggara cabang kekuasaan lain. Kesewenang-wenangan dapat juga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan yang ada pada penegak hukum. Berbagai tindakan hukum seperti perkara perdata yang dijadikan perkara pidana, putusan hakim yang dirasakan tidak benar dan tidak adil, penundaan eksekusi yang merugikan pencari keadilan sama sekali tidak terkait dengan ketidakberdayaan atau kolaborasinya dengan kekuasaan, melainkan karena penyalahgunaan kebebasan dalam memutus atau membuat suatu ketetapan. Menyikapi hal diatas, seyogyanya tinjauan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya berkenaan dengan fungsi Administrasi Negara saja, melainkan juga termasuk pada cabang-cabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentukan undang-undang, yaitu bagaimana membuat suatu produk hukum yang baik sehingga dapat berfungsi untuk menggerakkan roda pemerintahan, maka dari itu sebaiknya kita memahami bagaimana fungsi Hukum Administrasi Negara, bagaimana seharusnya pemerintah membuat suatu produk hukum yang berkualitas serta bagaimanakah fungsi peraturan perundang-undangan dalam menggerakkan roda pemerintahan.


Setelah Amandemen UUD 1945, eksistensi Negara hukum tertuang jelas dalam konstitusi, salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya lembaga yudikatif yang independent and impartial judiciary, lembaga yudikatif tersebut merupakan tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum, baik dalam kerangka penyelesaian perkara pidana, perdata, tata Negara maupun tata usaha Negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari kekusaan kehakiman yang merdeka dan secara heirarki berada di bawah Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sudut sejarah ide dibentuknya Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial kontrol) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power).


Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya, namun perlu disadari bahwa das sollen seringkali bertentangan dengan das sein, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum professional dan belum berhasil menjalankan fungsinya, apalagi berjalannya fungsi PTUN dapat dilihat dari putusan yang berkeadilan serta pengaruh dari putusan tersebut. Sebelum diundangkannya UU No 9 Tahun 2004 putusan PTUN sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutornya dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah), asas rechtmatigheid van bestuur yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas. Setelah diundangkannya UU No.9 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN, namun dalam UU No 9 Tahun 2004 itu pun ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No.9 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Eksekusi Putusan PTUN seringkali tertunda karena adanya upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi, kalau eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka PTUN berwenang untuk melaporkan kepada atasan yang bersangkutan yang puncaknya dilaporkan kepada Presiden, itupun harus melalui kompromi politik yang kadang kala bertentangan dengan nurani hukum.


Dari sisi yang lain tentunya PTUN mempunyai peranan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, namun bukan merupakan rahasia umum bahwa negara ini masih mendapatkan rangking teratas dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih bukanlah hal yang mudah dan mungkin hanya merupakan konsep ideal belaka tanpa realisasi yang jelas, usia PTUN yang tidak muda lagi dan selama Indonesia ini berdiri fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih belumlah tercapai, yang menjadi pertanyaan mengapa PTUN sebagai peradilan yang mandiri belum bisa menjalankan fungsinya dan akankah fungsinya tersebut hanya menjadi pemanis bibir semata yang menodai panji-panji kedaulatan hukum dan jiwa kedaulatan rakyat yang terangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan itu dalam kesempatan ini penulis akan membahas perihal Fungsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutar Roda Pemerintahan, dengan menganalisa Putusan  PTUN No. 053/G/1995/Ij/PTUN-Jkt, sehingga permasalahan yang timbul adalah :
Sejauhmana Fungsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutar Roda Pemerintahan ?


B.    LANDASAN TEORI


Untuk mencapai keseimbangan dalam suatu Negara, kekuasaan Negara harus dipilah kepada tiga bagian, yaitu: kekuasaaan legislatif (legislative power); kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan federatif (federative power). Pikiran Locke ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul “De l’Esprit des Lois”, Montesquieu mengadakan modifikasi atas gagasan Locke dengan memisahkan kekusaan Negara kedalam tiga aspek kekusaaan, yakni kekuasaan legislative (la puissance legislative), kekuasaan eksekutif (la puissance executive), dan kekuasaan yudikatif (la puissance de juger) yang kemudian dikenal dengan teori trias politika, dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan terjamin kebebasan pembuatan perundang-undangan oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan Negara sehari-hari oleh pemerintah. Kata Montesquieu: Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, kekuaaan untuk menjalankan undang-undang pada raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan. Ketiga kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (functie) maupun alat perlengkapan (orgaan) yang dilakukan.


Munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep rechstaat menunjukan adanya hubungan historis antara Negara hukum Eropa Konstinental dengan Romawi. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, Konsep rechstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern roman law”sedangkan konsep “rule of law” bertumpu pada sistem “common law”, karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan common law adalah judicial, perbedaan karakteritik demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit, kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa, begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem continental lah mula pertama muncul cabang hukum yang baru yang disebut “droit administrative” dan inti dari droit administrative adalah hubungan antara adminstrasi dengan rakyat….dikontingen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi Negara (hukum administrasi dan peradilan administrasi).
Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip-prinsip Negara hukum adalah sebagai berikut:
1.    Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga Negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum, Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal)
2.    Perlindungan hak-hak asasi.
3.    Pemerintah terikat pada hukum
4.    Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum, hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilangar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum, pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melaui sistem peradilan Negara, memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5.    Pengawasan oleh hakim yan merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum yang dilaksanakan organ pemerintahan, oleh karena itu dalam setiap Negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.


Tiap peraturan hukum publik itu selalu mengenai hubungan hukum yang timbul atau dapat timbul sebagai akibat dari turut campurnya atau kepedulian pemerintah dalam suatu bidang kehidupan dalam masyarakat, ciri-ciri yang melekat pada hukum publik, khususnya Tata Usaha Negara adalah:
1.     Menggambarkan berlakunya asas-asas yang dianut dalam suatu Negara hukum, seperti asas wetmatigheid, diakui hak-hak dasar manusia, kekuasaan dalam Negara yang tidak dipustakan pada suatu kekuasaan melainkan terbagi-bagi menurut bidang-bidang yang diperlukan, dan akhirnya berlaku pengawasan pengadilan (hukum) terhadap urusan pemerintah.
2.    Hukum Tata Usaha Negara itu mengandung ide-ide kehidupan demokrasi, dimana dalam hukum Tata Usaha Negara itu mengatur syarat-syarat prosedur pembentukan serta isi dari keputusan-keputusan pemerintah.
3.    Dalam hukum Tata Usaha Negara itu yang berperan tidak hanya nilai-nilai yang berakar pada cita-cita kehidupan Negara hukum serta demokrasi saja, melainkan juga nilai-nilai yang merperkuat posisi warga masyarakat terhadap pemerintah. Hukum Tata Usaha Negara juga memiliki ciri yang khas karena ia juga berkedudukan sebagai suatu instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan, artinya hukum Tata Usaha Negara itu juga memberikan sarana-sarana yuridis bagi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan suatu urusan pemerintahan. Pada perundang-undangan administrtif maupun dalam praktek pemerintahan sehari-hari, disitu selalu sangat diperhatikan bagaimana caranya serta dengan sarana-sarana apa saja suatu tujuan pemerintahan disuatu bidang kehidupan masyarakat itu dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, jadi dalam hal ini segi efektifitas dan efesiensi (doelmatigheid) merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Tata Usaha Negara.


Konsep dasar dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dipisahkan dari introduksi FJ. Stahl, seorang sarjana dari Jerman, tentang Konsep Negara Hukum (Rechstaat), dimana sebagai negara hukum harus memiliki unsur-unsur yaitu; (a) mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, (b) untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politica, (c) yang dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang, dan (d) apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah masih melanggar hak asasi maka diperlukan adanya peradilan administrasi yang akan menyelesaikannya.  Tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.   
Adanya peradilan administrasi (Tribunal Administratif), yang menurut G. Braibant, cs., dalam bukunya yang berjudul Putusan-putusan Utama dalam Yurisprudensi Peradilan Administrasi, maka peranannya terlihat melahirkan norma-norma yang berlaku dalam bidang peradilan administrasi, mulai dari cara mengajukan gugatan, mengenai materi yang digugat, saat mengajukan gugatan dan jangka waktu mengajukan gugatan, sifat pemeriksaan, kekuasaan atau wewenang hakim dan sebagainya sampai kepada pelaksanaan putusan.  Lembaga peradilan tersebut, pada pokoknya, bertugas memeriksa dan mengadili hal-hal yang sangat menyentuh rasa keadilan bagi warga masyarakat, bahkan di Perancis lembaga ini merupakan “Les protecteurs des Citoyen” yang berarti “pelindung daripada warga masyarakat”, namun tidak berarti bahwa setiap pengaduan itu atau gugatan terhadap administrasi/ pemerintah oleh warga masyarakat dapat diajukan ke muka hakim peradilan tata usaha negara. Hal-hal yang terletak dalam hukum privat tetap jadi wewenang hakim perdata di muka pengadilan negeri.  

Suatu obyek sengketa Tata Usaha Negara, untuk dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Hans Kelsens, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kriteria;
1. Secara substansil, merupakan penetapan tertulis yang harus jelas, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalam-nya.
2.    Dari segi pembuatnya, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).
3.    Wujud materiilnya, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu tindakan hukum Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
4.    Dari segi sifatnya, adalah kongkrit, individual dan final.
5.    Dari segi akibatnya, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.   


Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud adalah: (a) direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara; (b) integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa; (c) stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (d) perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (e) korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.
Berhubung dalam hukum administrasi negara kedudukan para pihak tidak terdapat kesamaan, karena Rakyat selalu dalam kedudukan sebagai pihak yang relatif lemah berhadapan dengan pihak yang relatif lebih kuat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara harus ditempatkan atau menempatkan dalam posisi aktif dalam memimpin persidangan. Sehingga dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas keaktifan hakim (dominus litis) untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak, yang antara lain diimplementasikan dalam pasal 58, pasal 63 ayat (1,2) dan pasal 85 Undang Undang No. 5 tahun 1986.  


Karakteristik ekstern diatur dalam pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 13 (2) UU No. 5/ 1986 jo pasal 11 UU No. 35/1999. Selain itu, pasal 11 ayat 1 UU No. 43/1999 yang mendudukan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan sebagai Pejabat Negara, telah memberikan jaminan kebebasan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap produk-produk keputusan tata usaha negara dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Kontrol a posteriori ditampakkan dari keharusan sudah dikeluarkan-nya KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final oleh badan atau pejabat TUN (pasal 1(3)). Sebab, jika KTUN yang digugat belum sempat ditetapkan atau belum mengikat berdasarkan pasal 62 ayat (1) sub a akan di-dismissed (niet ontvantkelijkverklaard atas alasan gugatan prematur).
Kontrol Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (rechtmatigheid) dari segi hukum, bukan dari sisi pertimbangan kebijaksanaan pemerintah (doelmatigheid). Semboyannya dalam hal ini mengatakan bahwa, “Hakim itu dilarang duduk di kursi pemerintah”, artinya walaupun hakim itu tidak sependapat dengan kebijak-sanaan yang ditempuh tersebut, atau sebaliknya kalaupun ia sangat menyetujui kebijaksanaan yang dilakukan dalam keputusan yang digugat itu, ia tetap harus menguji dari segi hukum, apakah keputusan yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak”.


C.    PEMBAHASAN


1.    Putusan PTUN No. 053/G/1995/Ij/PTUN-JKT
Sengketa antara Ir. M.S. Zulkarnaen, Zukri Saad, Dedy Triawan, Dina Tri Sundari, Ahmad Djen, dan Tatyana Kodhyat, Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, melawan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia. Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dari beberapa kelompok masyarakat ditengah masyarakat, yang berminat serta bergerak dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 5 dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan peranannya, Penggugat secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap kelangsungan pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan. Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan bagi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan hak dan kewajibannya untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan telah diakui pula oleh Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 820/Pdt.G/1988/ PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 1/Pra/Pid/1994/ PN.MKT, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 088/G/1994/Piutang/PTUN-Jkt.


Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan-alasan sebagai berikut, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang menyatakan "Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis dampak lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan". Pasal 17 ayat (3) point f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat adalah membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan tentang dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.


Tuntutan penggugat adalah menyatakan bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 600/0115/SJ.T/1995 tertanggal 17 Februari 1995 perihal persetujuan RKL dan RPL kegiatan Pertambangan Tembaga di Kabupaten Fak Fak dan Paniai, Propinsi Irian Jaya, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, serta menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor: 600/0115/SJ.T/1995.


2.    Analisis
Putusan PTUN No. 053/G/1995/Ij/PTUN-Jkt adalah merupakan sengketa antara Pengurus LSM Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang  menggugat Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia. Pokok masalahnya adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia Nomor: 600/0115/SJ.T/1995 tertanggal 17 Februari 1995 perihal persetujuan RKL dan RPL kegiatan Pertambangan Tembaga di Kabupaten Fak Fak dan Paniai, Propinsi Irian Jaya.


Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan sebagai berikut, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan, Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang menyatakan. "Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis dampak lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan". Pasal 17 ayat (3) point f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat adalah membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan tentang dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.


Salah satu pertimbangan Hakim dengan ditolaknya gugatan pengurus WALHI tersebut adalah bahwa WALHI tidak mengalami sendiri, sebagaimana yang disebut dalam  pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum swasta yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu dengan ditolaknya gugatan pengurus WALHI oleh PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor: 053/G/1995/Ij/PTUN-Jkt, maka Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia Nomor: 600/0115/SJ.T/1995 tertanggal 17 Februari 1995 tetap berlaku. Oleh sebab itu putusan PTUN tersebut menjadi acuan bagi Kementerian ESDM dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya kebijakan persetujuan RKL dan RPL kegiatan Pertambangan Tembaga di Kabupaten Fak Fak dan Paniai, Propinsi Irian Jaya.


Secara umum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang berwenang untuk menilai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal 1 butir (b,c,d), 3, 47, 53, dan 97 ayat (9) UU No. 5/1986. Dalam pasal 1 butir b disebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktek, adanya kontrol ini sering juga dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala suatu bentuk tindakan atas penyimpangan tugas pemerintahan yang dilakukan dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundangan. Memang disinilah letak inti atau hakekat dari suatu pengawasan. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara juga diartikan sebagai kecenderungan tekad pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberikan pengayoman, sarana pemelihara ketertiban dan stabilisator hukum.


Hal yang demikian ini, maka dapat pula dikatakan adanya maksud dari fungsi hukum, sebagaimana yang dikemukakan Sjahran Basah, bahwa dalam kehidupan masyarakat yang conditio sine quanom, fungsi hukum adalah sebagai;
a.    Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
b.    Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
c.    Stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
d.    Perfektif, yaitu penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
e.    Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.
Hukum yang disebutkan di atas mempunyai makna yang sangat luas, termasuk dalam pengertian pengendalian, pencegahan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya segala suatu bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif). Dengan demikian, fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara Pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dengan rakyat (Orang atau Badan Hukum Perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.


Dengan terbentuknya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai implementasi dari pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 (jo. UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 4 tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat adanya peradilan administrasi sebagai bahagian dari kekuasaan kehakiman, dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan peradilan khusus. Dibentuknya lembaga ini dimaksudkan unutk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Demikian yang tersirat dalam Penjelasan Umum angka ke-1 Undang-undang tersebut.


Untuk menentukan segi pengujian yuridis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara harus dilihat pula peraturan perundang-undangan yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, misalnya; mengenai penggunaan upaya administratif (pasal 48) ditentukan untuk melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan apakah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif (penjelasan pasal 48 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan pasal 48 ayat 2 yang menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.


Konsiderans yuridis dari setiap keputusan menunjukkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan. Untuk itu dalam menentukan pengujian atau kontrol yuridis terhadap keputusan harus diperhatikan konsiderans yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa. Kontrol yudisial terhadap tindakan hukum tata usaha negara ini dilakukan dengan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki karakteristik sebagai suatu ekternal control, bersifat represif dan pada dasarnya hanya menilai segi legalitas tindakan Pemerintah dalam bidang hukum publik.


Dengan demikian, nampak karakteristik kontrol yudisial yang dilakukan oleh badan peradilan dalam hukum administrasi, yang meliputi, ekstern, karena dilakukan oleh suatu lembaga di luar pemerintahan, dan posteriori, yaitu karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol, legalitas atau kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja.


Oleh karena itu, penilaian Hakim Tata Usaha Negara terhadap keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara,  dilakukan dengan cara, menguji Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarkan dikeluarkannya, dan pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terhadap peraturan dasarnya dilakukan hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut walaupun barangkali setelah Keputusan Tata Usaha Negara itu ditetapkan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan tentang dasar pengujian dan dasar pembatasan pengadilan dalam menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu apakah mengandung sifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian dinyatakan batal atau tidak. Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa pengujian Hakim Tata Usaha Negara dari segi hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, itu dilakukan hanya dengan cara, melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.


Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan kontrol yudisial terhadap produk-produk hukum Tata Usaha Negara dibatasi hanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir c UU No. 5/ 1986, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Itupun masih di kecualikan untuk tidak menilai Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 2 dan 49-nya.


Sedangkan terhadap produk hukum Tata Usaha Negara, seperti norma jabaran (concrete normgeving), maka tunduk pada pengujian secara materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung jika by case melalui suatu pasal 26 UU No. 14 tahun 1970 via pemeriksaan tingkat kasasi atau dapat juga melalui prosedur Perma No. 1 tahun 1993 tanpa harus ada sengketa terlebih dahulu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara.


D.    PENUTUP


1.    Kesimpulan
Setelah menguraikan pembahasan mengenai Fungsi Putusan Pengadilan TUN dalam Memutar Roda Pemerintahan (Analisis Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 053/G/1995/Ij/PTUN-JKT), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.    Keputusan PTUN menjadi pedoman bagi Pejabat Pemerintah dalam pengambilan keputusan, oleh sebab itu Keputusan tersebut mempengaruhi kelancaran roda Pemerintahan.
b.    Keputusan PTUN merupakan alat kontrol yang sangat baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.    Saran
Setelah menguraikan pembahasan mengenai Fungsi Putusan Pengadilan TUN dalam Memutar Roda Pemerintahan (Analisis Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 053/G/1995/Ij/PTUN-JKT), maka dapat disarankan sebagai berikut:
a.    Seharusnya Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan/ kebijakan haruslah dikaji terlebih dahulu secara matang jangan terburu-buru, jangan sampai merugikan masyarakat, sedapat mungkin kebijakan tersebut harus responsif menampung keinginan masyarakat.
b.    Dalam membuat kebijakan seharusnya Pejabat Pemerintah mempelajari terlebih dahulu peraturan terkait, sehingga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan tersebut.



 

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, PM, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor- Jakarta, 1995.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Lotulung, PE, Beberapa Catatan tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap  Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Martiman P,  Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Marbun, SF, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, ”Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya”, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Mangkoedilogo, Benyamin, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan,    Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Philiphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006.

W. Irawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, UAJY, Yogyakarta, 1996.

 

 

 

Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, Dosen Tetap Fak.Hukum Univ.Semarang, Dosen/Nara-Sumber :  Konstitusi (Taplai), Kementerian Pertahanan (Demokrasi,Demokratisasi,Manajemen Konflik), Magister  S2/Pasca Hukum, Magister Kenotariatan (Univ Brawijaya, Jayabaya, Untag Smg, Mabes TNI, Polda Banten),  Nara-Sumber: Bareskrim Mabes Polri, Parpol, Diklat Perbankan, Jimly School at Law and Government ), Nara-sumber Seminar Hukum, Konstitusi, Politik dan Demokrasi, BEM Universitas/Mhs, Saksi Ahli, di Pengadilan dan Polri, Pendiri/Ketua Ikatan sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Notaris-PPAT-Pejabat Lelang di Jakarta Selatan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Hp.08111986768, Muhammad Ikhwan, www.studihukum.blogspot.com, Fungsi Peraturan Perundang-undangan, 20 Oktober 201, 1Aria Marga, www.ariamarga.blogspot.com, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm.66, Philiphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm.73, Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.9, Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor- Jakarta, 1995, Hlm. 16-17. Marbun, SF., Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,”Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya”. UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm.7,   W. Irawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, UAJY, Yogyakarta, 1996, Hlm.1, Mangkoedilogo, Benyamin, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan,    Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.67,   Ibid, Hlm.65,   W. Irawan Tjandra, Op.Cit, Hlm.13, Ridwan HR, Op.Cit, Hlm. 305-306, Hadjon, PM, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hlm. 313,Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm.166, Martiman P,  Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm.12
  Marbun, SF, Op. Cit, Hlm.268, Lotulung, PE, Beberapa Catatan tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap  Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 193, Hlm.18,Indroharto, Op.Cit, Hlm.167, Philipus M. Hadjon, Op. Cit, Hlm. 2.