Cetak

Jelang Pesta Demokrasi, Pengkajian gelar FGD bahas Aktualisasi Peran Partai Politik

Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres tahun 2018-2019 mendatang tentunya menimbulkan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Para calon pemimpin baik kepala daerah, anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta presiden tumbuh dari pencalonan oleh partai politik (parpol). Parpol menjadi salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam mencetak kader pemimpin karena UUD NRI tahun 1945 pasal 6 A ayat 2 menyatakan bahwa “pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum melaksanakan pemilu sementara itu pada pasal 22 E terdapat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”.


Mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengadakan suatu kajian melalui focus Group Discussion (FGD) terhadap isu tersebut, Selasa (6/3/2018) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra, Lemhannas RI. Dengan mengangkat tema besar “Aktualisasi kepemimpinan negarawan di lingkungan kader partai politik guna terwujudnya etika politik dalam rangka ketahanan nasional”. Menghadirkan empat orang narasumber di antaranya Hendro witjaksono, Ak., M.Acc Staf Kemen PAN RB RI, H. Zainudin Amali, S.E., M.Si Ketua Komisi II DPR RI, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, M.Si Pakar Psikologi UI, dan Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni M.Agr.

Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. Depjianstrat membuka kegiatan dengan memaparkan beberapa permasalahan yang dibahas di dalam FGD.


Selain itu, fenomena yang terjadi saat ini adalah mengedepannya kepentingan kelompok/individu dibandingkan kepentingan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya kepala daerah hasil pemilu yang tertangkap OTT oleh KPK. “Setidaknya disepanjang tahun 2018 ini, setidaknya ada 5 kepala daerah yang terjaring atas tindak pidana korupsi. Sementara itu kondisi ekonomi wilayah, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pembangunan masih rendah. Artinya bahwa para pemimpin belum memiliki ciri-ciri kepemimpinan negarawan,” ujar Djagal.  


Faktanya fungsi parpol sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin belum berjalan sebagimana mestinya dan kondisi ini apabila terus terjadi maka akan berdampak pada ketahanan nasional. “Karena partai politik belum mengedapankan kehadiran kader yang utama, tetapi lebih pada kehadiran massa, banyak-banyakan massa.  Bukan pada seberapa orang yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan parpol kedepannya,” ujar Zainudi Amali Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Zainudin pemerintah perlu mencari format demokrasi yang lebih baik dan cocok di Indonesia, serta mampu menjawab kaidah-kaidah demokrasi secara universal.


Dihadirkan pula empat orang pembahas yakni Ubedilah Badrun Dosen Fisip UNJ, M.Si, Ari Nurcahyo, S.Si., M.Hum Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang Taprof Bidang Kepemimpinan, dan Kisnu Haryo S.H., M.A. Taprof Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI.