LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global” di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI pada Senin (31/7) di Ruang NKRI Lemhannas RI.

 

Ceramah tersebut membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia.  Dalam ceramahnya, Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, serta peran regional dan global Indonesia.

 

Selain itu, Retno Marsudi juga menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global. Menurutnya, sikap Indonesia dalam pergaulan dunia internasional tersebut merupakan mandat konstitusi mengenai perdamaian dan ketertiban dunia yang tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 

 

Selain alasan perdamaian, perlindungan WNI juga menjadi salah satu latar belakang kenapa Indonesia sangat aktif pada politik luar negeri. Menurut Retno Marsudi, ketika terjadi konflik diplomasi dengan negara lain, maka yang akan terkena dampak secara langsung adalah warga negara Indonesia.

 

Retno Marsudi juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI yang ia pimpin telah melakukan reformasi yang signifikan di bidang pelayanan sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, menurutnya, permasalahan harus dibenahi dari hulu hingga hilir, sebagaimana terjadi pada masalah penempatan tenaga kerja Indonesia.  “Dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kemudian membuat masalah lain. Kami menyelesaikan masalah dengan hati-hati dan harus bisa menyiasati agar tidak terjadi masalah yang lebih pelik lagi,” tegas Retno Marsudi.

 

Menyinggung meningkatnya ancaman terorisme, menurut Retno Marsudi, adalah akibat perubahan metode perekrutan teroris yang dulu masih bersifat konvergen dalam artian mereka mengumpulkan orang-orang untuk di latih lalu melakukan aksi terorisme, namun sekarang berubah menjadi bersifat divergen dimana mereka menyebarkan orang-orang yang sudah dilatih kembali ke negara asalnya dan melakukan aksi terorisme secara tidak struktur. Diakhir, Peserta PPRA LVI Lemhannas RI melakukan diskusi dan tanya jawab.

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.

 

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV Lemhannas RI yang berlangsung sejak Maret 2016 di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI (29/9). Hadir   pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Deputi Pendidikan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, Mantan Gubernur Lemhannas RI Ermaya Suradinata, Duta Besar Zimbabwe untuk Indonesia Alice Mageza, serta perwakilan Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia.

 

Acara penutupan diawali oleh orasi Menteri Perdagangan RI ke-31, Gita Wirjawan mengenai “Manifestasi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks Globalisasi”. Mengawali orasi tersebut, Gita Wirjawan memaparkan mengenai potensi dan cadangan dunia yang bila digunakan hanya akan habis dalam waktu 8-12 tahun. Perkembangan bisnis di dunia ditandai dengan berkembangnya industri e-commerce, baik di dunia maupun Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah  pertumbuhan ekonomi di abad ke-20 yang ditandai oleh dibentuknya institusi ekonomi internasional yaitu World Bank dan IMF melalui Bretton Wood System pasca perang dunia kedua.

 

Pembentukan institusi ekonomi internasional tersebut turut mengubah wajah negara-negara berkembang di kawasan Asia, Amerika Selatan, dan Eropa Timur. Menyikapi berbagai perkembangan tersebut, Gita Wirjawan berharap bahwa pemimpin Indonesia dapat memperhatikan tantangan ekonomi nasional di tengah terjangan ekonomi global. “Tujuannya (dari memperhatikan tantangan ekonomi dunia –red.) adalah untuk meningkatkan kue ekonomi nasional dengan pilar ekspor, impor, produksi, konsumsi, dan government spending. Yang perlu diperhatikan (oleh pemimpin Indonesia –red.) adalah upaya menciptakan middle class yang berkesinambungan, seperti yang terjadi di Singapura dan Amerika Serikat, yakni antara lain memberikan kesempatan bagi middle class untuk memiliki properti seperti apartemen bersubsidi atau rumah,” kata Gita Wirjawan.

 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI dalam pidato penutupan mengatakan, bangsa Indonesia ke depannya memiliki tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, bermartabat, sejahtera  dan berkeadilan.  “Tantangan tersebut, tidak saja datang dari lingkup eksternal, tantangan terbesar justru datang dari lingkup internal bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia ‘Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri’,” kata Gubernur Lemhannas RI.

 

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI memberikan penghargaan capaian prestasi terbaik kepada Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., D.E.S.D.; penghargaan  capaian kertas karya perseorangan terbaik kepada Kombes Pol Mohammad Iqbal S.IK., M.H.; serta penghargaan prestasi akademik terbaik untuk peserta negara sahabat kepada Kapten Anuar Bin Haji Ali.

 

 

Sebagai Penutup, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya kepada para alumni PPRA LIV untuk dapat mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pemahaman dan cara berpikir sistemik, komprehensif, integral dan menyeluruh yang didapatkan selama pendidikan. “Saudara-saudara memiliki tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui tindakan dan kerja. Sebagai alumnus Lemhannas RI, jaga nama baik nama lembaga ini dimanapun bertugas, melalui perkataan, perilaku dan perbuatan yang terpuji serta penguatan budaya malu melakukan perbuatan tercela,” kata Gubernur Lemhannas RI.

{fastsocialshare}

       LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

       REPUBLIK INDONESIA

               JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110

                 TELEPON (021) 3832114, 3832118, 3832155, FAKSIMILE (021) 3510582

 

PENGUMUMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN

(PPRA) LVI TAHUN AJARAN 2017 LEMHANNAS RI

  1. Bersama ini diumumkan kepada Pejabat di lingkungan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Republik Indonesia, bahwa dalam rangka penyiapan Kader Pimpinan Tingkat Nasional maka Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada TA. 2017 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI TA. 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
    1. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun Ajaran 2017 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
      1. Sistem off campus dengan metode e-learning dan teleconference, dilaksanakan selama1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.
      2. Sistem on campus dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
24 November

Revisi Kurikulum PPRA 2016

Di publikasikan di Berita

Selasa (24/11), Konsisten dan saling sinergis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta mengevaluasi mengenai kualitas dan kuantintas bidang pendidikan dalam memantapkan nilai pancasila dalam mengantisipasi lingkungan strategis pendidikan.  Langkah strategis terkait kurikulum 2016 akan dilakukan perubahan masa pendidikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) yang sebelumnya berlangsung selama 7,5 bulan dikompres menjadi 7 bulan dalam rangka mengefektifkan proses pendidikan yang relevan dengan tujuan dan sasaran pendidikan.

“Perlu penataan kurikulum tahun 2016 dan materi disesuiakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan peserta natinya dapat berpikir secara holistik dan mengetahui arah permasalahan sehingga para peserta dapat mengimplementasikan berdasarkan materi yang telah diberikan sehingga PPRA akan lebih baik dan efektif dari PPRA sebelumnya”, ujar Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Nasir Majid.

Untuk penceramah, tutor, narasumber, dan materi dalam pendidikan baik dri dalam dan luar Lemhannas RI perlu dioptimalkan sesuai standar kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi, kompetensi yang dituntut adalah Knowledge, skill, dan attitude sebagai unsur dasar dari kompetensi. Diharapkan PPRA 2016 siap dan lebih baik.

Tambahan, Termasuk salah satu tolak ukur dalam pendidikan adalah kepribadian. Secerdas apapun seseorang kalau kepribadiannnya tidak sesuai maka hasil menjadi tidak bagus. Untuk itu pembobotan dalam kepribadian dilakukan peningkatan. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kresna Lt.IV Astagatra membahas kurikulum 2016 dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Masrda TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, para Deputi, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Ahli Profesional, serta para Pejabat Struktural Lemhannas.