LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

 

“Aktualisasi makna kemerdekaan perlu kita lakukan, mengingat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa senantiasa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang dihadapi”,kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Rabu (17/8).

 

Agus Widjojo mengatakan bahwa aktualisasi kemerdekaan di era demokrasi ini harus dilakukan dalam koridor kebangsaan yang mengutamakan keseimbangan antara pemenuhan hak dengan kebebasan individual dan kewajiban setiap warga bangsa kepada negara.   

 

Lebih lanjut Agus Widjojo menyatakan hambatan psikologis yang disebabkan oleh ketimpangan antara kedua hal tersebut (pemenuhan hak dengan kebebasan individual dan kewajiban) harus diselaraskan agar Indonesia semakin maju dengan peradaban bangsa yang lebih tinggi dan mulia.

 

Selain itu, Agus Widjojo mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan HUT Republik Indonesia yang ke-71 sebagai inspirasi untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, dan untuk meraih kemajuan bersama seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2016 kemarin.  

 

Dengan tema “Indonesia Kerja Nyata” pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 kali ini, harus dipahami dan dimaknai secara sungguh – sungguh karena tema tersebut menegaskan kesadaran dan keinginan pemerintah untuk terus melakukan kerja nyata dan tidak terjebak dalam retorika dan perdebatan politis yang menyita waktu, tenaga dan pikiran.

 

Terkait dengan persaingan dan dinamika geopolitik global, Agus Widjojo mengatakan bahwa kerja keras saja tidaklah cukup. "Kerja anak bangsa harus disertai dengan etos kerja cerdas yang harus berpijak pada wawasan dan rasa kebangsaan yang dapat memberi keseimbangan bagi pandangan universalisme.   

 

Agus Widjojo menilai bahwa pandangan global tidak boleh diletakkan dalam pandangan paradoksal dengan nasionalisme karena tantangan kontekstual era ini adalah bagaimana membangun sistem nasional yang efektif dan kompatibel dengan sistem internasional tanpa kehilangan jatidiri.  Bahkan menurutnya, sistem nasional harus mampu merebut peluang yang ada pada sistem internasional untuk mempercepat pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, kesatuan antara pola pikir, pola sikap dan pola tindak, merupakan kata kunci keberhasilan yang harus dapat dibangun di berbagai tataran dan lapisan masyarakat", jelasnya.

 

Berkaitan dengan tema tersebut, lanjut Agus Widjojo, sebagai lembaga yang berkedudukan langsung dibawah presiden, Lemhannas RI terus berupaya untuk mendukung dan mendorong penegasan pemerintah tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI, baik dalam bidang pendidikan, pengkajian strategik maupun pemantapan nilai– nilai kebangsaan.  Selain itu, Lemhannas RI perlu memberikan perhatian khusus pada tiga langkah terobosan pemerintah yang menjadi fokus dalam tahun percepatan pembangunan ini yaitu percepatan pembangunan infrastrukur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, dan deregulasi dan debirokratisasi.

 

Disamping ketiga langkah terobosan tersebut, Lemhannas RI harus pula mencermati dan memahami empat aspek strategis agar mampu mencapai sasaran mempercepat reformasi hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi, perombakan manajemen anggaran pembangunan, politik luar negeri, dan demokrasi, stabilitas politik dan keamanan.  Oleh karena itu, Lemhannas RI harus mampu berpikir untuk memberikan nilai tambah pada aktualisasi peran Lemhannas RI dengan terus meningkatkan inovasi dan kreativitas jajaran Lemhannas RI.

 

“Saya yakin, dengan kapasitas dan konsistensi yang telah ditunjukkan selama ini, Lemhannas bersama – sama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya akan mampu memberikan kontribusi positif terkait tahun percepatan pembangunan menuju kualitas peradaban bangsa yang mulia dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” pungkas Agus Widjojo.

 

Sebelum menutup amanatnya, Agus Widjojo mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-71 kepada seluruh jajaran dan staf Lemhannas RI.  Upacara HUT ke-71 Republik Indonesia di Lemhannas RI tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Masdya TNI Bagus Puruhito, Para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pejabat Struktural Lemhannas RI, Peserta PPRA LIV dan LV serta segenap pegawai Lemhannas RI.

Memasuki usia Republik Indonesia yang ke-71 pada tahun 2016, nasionalisme dan cinta Tanah Air  ternyata masih sangat kuat di hati masyarakat. Akan tetapi, kentalnya nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air  masih dihadapkan pada perilaku destruktif sebagian warga negara yang langsung atau tidak langsung dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terekam dari hasil jajak pendapat menjelang peringatan HUT RI terhadap 514 responden yang berdomisili di 12 kota besar di Indonesia untuk memotret bagaimana kondisi nasionalisme dewasa ini.

Kondisi Nasionalisme Saat Ini
      Setidaknya ada tiga kondisi nasionalisme yang tergambar dalam masyarakat dewasa ini, yaitu pemahaman nasionalisme, rasa nasionalisme dan bagaimana perilaku nasionalisme itu tumbuh di masyarakat. Pemahaman nasionalisme merupakan sebuah pengetahuan (knowledge) yang mengarah kepada wawasan kebangsaan yang tidak sektoral dan tidak individual. Rasa kebangsaan berkaitan dengan perasaan seseorang yang senantiasa merindukan dan mencintai tanah airnya; sedangkan perilaku nasionalisme merujuk kepada suatu sikap dan tindakan cinta Tanah Air dalam kondisi apapun.  
merah putih      Pemahaman publik akan nasionalisme terlihat dari jawaban hampir seluruh responden (92 %) yang menganggap pentingnya peringatan HUT RI di lingkungan tempat tinggal. Pemahaman yang sama terlihat dari jawaban 96,1 % responden dengan melakukan pengibaran bendera Merah Putih di halaman rumahnya. Hampir seluruh responden (96,7 %) juga masih merasa bahwa menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Pada konteks ideologis, nyaris seluruh responden (95,9 %) masih berpandangan bahwa setiap warga negara wajib hafal Pancasila. Pada tataran tertentu, hal ini mengindikasikan bahwa publik masih memiliki pemahaman nasionalisme atau cinta Tanah Air yang sangat kuat; hal ini tentu sangat membanggakan.
      Demikian pula dengan rasa Nasionalisme publik yang sangat membanggakan. Hal ini terlihat dari jawaban 91 % responden yang masih memiliki kepedulian ketika saudara sebangsanya disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Philipina. Kentalnya rasa nasionalisme di kalangan publik juga terlihat dari jawaban 92 % responden yang merasa bahwa bencana di daerah lain di Indonesia sebagai bencana di daerahnya sendiri, sehingga hampir seluruh responden (94 %) pun tergerak memberikan sumbangan kepada mereka yang tertimpa bencana. Rasa kebangsaan lain yang tergambar dalam jajak pendapat ini adalah berkaitan dengan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di negara kita. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 46 % responden merasa terganggu dengan kehadiran para TKA, hal ini tak ayal dianggap oleh 61 % responden karena akan menggeser peluang lapangan kerja bagi bangsa sendiri. Bahkan, 47,9 % responden menilai bahwa kehadiran TKA tersebut dapat mengancam Ketahanan Nasional.
      Walaupun pemahaman dan rasa nasionalisme publik membanggakan, akan tetapi perilaku nasionalisme saat ini berada pada taraf memprihatinkan. Hampir seluruh responden menunjukkan kekuatirannya terhadap perilaku destruktif sebagian warga negara, seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku korup, aksi terorisme, dan peredaran vaksin palsu.
      Korupsi merupakan salah satu perilaku masalah moral terbesar di negeri ini. Peliknya masalah korupsi di negeri ini tercermin dari pandangan 66,9 %  responden bahwa korupsi telah mencederai nasionalisme dengan sangat parah, sedangkan 29,4 % responden menganggapnya parah. Hal ini sangat beralasan mengingat besarnya kerugian negara akibat korupsi. Sebagai gambaran, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), pada tahun 2015 korupsi telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 31,077 triliun. Sekalipun pemerintah  berusaha sungguh-sungguh telah melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai upaya, tetapi justru kasus korupsi terus bermunculan di negeri ini. Para pelaku, tidak saja pejabat negara, tetapi juga politisi, akademisi, pengusaha, aparat hukum dan tidak ketinggalan juga tokoh-tokoh dari kalangan LSM yang selama ini ikut menyuarakan korupsi. Tertangkapnya Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu yang lalu, menunjukkan betapa tidak jeranya para pelaku korupsi tersebut.  

 

darurat narkoba
     Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman potensial dan strategis yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.  Hasil jajak pendapat juga mengungkapkan bahwa 95 % responden melihat narkoba telah mencederai nasionalisme dengan sangat parah dan parah. Narkoba sendiri telah sangat merusak moral dan masa depan bangsa. Hingga November 2015, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang; dan yang mengerikan adalah setiap harinya 50 orang anak bangsa meninggal sia-sia akibat narkoba. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini masuk dalam kategori darurat dan perang terhadap narkoba.
      Perilaku destruktif lainnya ditunjukkan dengan keterlibatan sebagian anak bangsa dalam gerakan radikal maupun kelompok teroris. Perilaku ini oleh 88 %  responden dinyatakan sebagai perilaku yang telah mencederai rasa nasionalisme bangsa Indonesia dengan sangat parah dan parah. Dengan dalih kemurnian agama, mereka mengklaim menjadi martir; tetapi aksi mereka justru mengacaukan negara. Serangan dan ledakan bom Thamrin Jakarta, Januari 2016,  menunjukkan bahwa pelaku teroris masih terus berkeliaran dan menjalankan aksinya. Sekalipun para tokoh utama teroris yang beraksi di Indonesia akhirnya telah ditangkap dan terbunuh oleh pihak keamanan, tetapi ternyata terorisme tidak mati dan masih tumbuh di Indonesia.
      Perilaku-perilaku lain yang telah mencederai bangsa sendiri adalah merebaknya peredaran vaksin palsu yang sangat merugikan masyarakat. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 90,6 % menganggap tindakan ini telah sampai pada kategori sangat parah dan parah dalam mencederai nasionalisme.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tindakan-tindakan destruktif yang tersebut di atas pada gilirannya membuat 58 % responden khawatir akan timbulnya ancaman bagi keutuhan NKRI.

Nasionalisme di Masa Depan
      Walaupun perilaku nasionalisme sebagian warga negara berada pada tahap memprihatinkan, akan tetapi pemahaman dan rasa nasionalisme masih dapat dibanggakan. Hal ini diperkuat dengan hasil jajaknasionalisme bungkarno pendapat yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (96 %) tetap mencintai negeri ini dalam kondisi apapun. Selain itu, 97 % responden juga menyatakan  tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal tersebut memberi harapan besar akan keberlangsungan bangsa kita di masa yang akan datang karena menjadi modal sosial yang besar.
Upaya untuk menggelorakan kembali jiwa dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia harus terus dilakukan, sehingga semangat pengorbanan menyala-nyala sebagaimana terjadi ketika mengusir imperialisme penjajah tetap tumbuh di negeri tercinta ini.
Untuk itu, diperlukan suatu konsep nasionalisme yang mampu menggelorakan kembali jiwa dan semangat nasionalisme kebangsaan. Semangat nasionalisme sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa agar setiap elemen bangsa bekerja dan berjuang keras mencapai jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Tiap-tiap elemen yang ada dalam masyarakat di Indonesia perlu memiliki konsep nasionalisme yang dapat diterjemahkan sebagai perilaku konstruktif di dalam kehidupan nyata.
      Nasionalisme sendiri seyogyanya tidak terbatas pada tataran pemahaman dan rasa, tetapi harus mampu diwujudkan dalam perilaku yang nyata dalam mencintai bangsa dan negara. Proklamator Republik Indonesia Ir. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme tidak sebatas pada adanya keinginan untuk bersatu atau persatuan sikap karena persamaan nasib. Lebih dari itu, Soekarno menekankan bahwa nasionalisme harus diwujudkan dengan tindakan konstruktif dalam kecintaan terhadap Tanah Air.
Menumbuhkan perilaku nasionalisme yang konstruktif terhadap Tanah Air dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan penegakan hukum dan aturan yang berlaku secara konsisten. Wujud bela negara saat ini menurut masyarakat Indonesia adalah menaati aturan hukum (49 %), bekerja dengan baik (26,3 %), dan membayar pajak (20,6 %). Selain penegakan hukum dan peraturan, agama, budaya dan pendidikan dapat menjadi pintu masuk dalam upaya membangun perilaku nasionalisme yang konstruktif.
      Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia, bukan saja untuk kehidupan kini di dunia, tetapi juga kelak dalam kehidupan masa yang akan datang. Dalam bukunya Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama, Ali Machsan mengatakan bahwa salah satu konsep pemahaman nasionalisme  para kiai adalah rasa keterikatan (al-ashabiyah) sekelompok orang yang berada dalam geografis tertentu yang memiliki kesamaan tujuan untuk membangun suatu sistem tatanan kehidupan. Pengelompokan tersebut merupakan kebutuhan obyektif yang bersifat fitri bagi manusia. Atas dasar inilah nasionalisme tidak dibangun dengan sentimen keagamaan, tetapi dibangun atas pluralitas (al-ummah), rasa persaudaraan (al-qau-miyah), solidaritas dalam keragaman (asy-syu ubiyah), kesederajatan (al-musawah), dan cinta tanah air (al-wathaniyah). Banyak pihak menilai bahwa agama bertentangan dengan nasionalisme, dan bahkan dianggap sebagai faktor perusak keutuhan bangsa. Akan tetapi, agama ternyata dapat menjadi faktor perekat bangsa (integrating forse) sekaligus bisa menjadi basis ikatan solidaritas sosial yang kuat (supra identity) antar warga bangsa.  Tentu, bukan hal salah apabila pencerahan nasionalisme digelorakan di tempat-tempat ibadah. Justru melalui tempat ibadah ini nasionalisme dapat disuarakan, sehingga dapat menjadi perekat bangsa dan menjadi basis ikatan solidaritas sosial yang kuat antar warga bangsa.
Peringatan HUT RI ke-71 merupakan momentum untuk  melakukan pencerahan tentang bagaimana nasionalisme  dapat diwujudkan dalam perilaku yang konstruktif.
Dirgahayu Indonesia.


Tim Penyusun:
Prof. Dr. Ir. Djagal W. Marseno, M.Agr.
Mayjen TNI Muhamad Hasyim, Sos.
Kolonel Caj.Drs. Mujianto, M.Sc
Megawarni Simamora, S.E., M.M
Dr. Danang Sri Wibowo R, S.T., M.T.
Shinta Tri Lestari, S.H., M.Kn.
Pria Jarkasih, S.E., M.Sc.
Tisnaini Adelini, S.H.
Bhayu Atmojo Putro, S.IP, M.Si.
Nety Nurda, Skom, M.T.
Ikcha Maulidya, S.Psi.
Muhammad Farid

 

 

 

graph1 graph2
graph3 graph4
graph5 graph6
graph7 graph8
graph9 graph10
graph11 graph12
graph13 graph14
graph15 graph16
graph17 graph18
graph19 graph20