LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

Berikut langkah strategis UMKM Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015 agar lebih mandiri melalui pendeketan multidimensi diantaranya, peningkatan wawasan para pelaku UMKM terhadap MEA dan peluang usaha, peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UMKM, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, dukungan akses permodalan, dan penciptaan ilkim usaha yang kondusif secara sinergitas dan gotong royong diharapkan mampu mengedepan kepentingan nasional.

UMKM pada dasarnya berperan penting di berbagai sektor ekonomi sebagai penyedian lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, sebagai sumber inovasi, dan  hal ini dapat dibuktikan pada masa krisis pada tahun 1998 UMKM mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia.


Sebanyak 97,3 persen UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari total angkatan kerja dan memiiliki kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia namun tingkat pendidikannya masih sangat rendah hal itu disebabkan kondisi bukan dari usaha yang dilahirkan. Penyebab dari timbulnya permasalahan UMKM dalam menopang pembangunan ekonomi nasional diantaranya karena iklim usaha yang belum kondusif, sektor UMKM yang menghadapi masalah (terbatasnya akses UMKM kepada teknologi dan lembaga Litbang, kurangnya kepedulian UMKM, kurangnya insentif lembaga pendudkung UMKM, belum terbangun prinsip kemitraan struktur/strategi pengembangan usaha, masih adanya gap/kesenjangan kebutuhan UMKM, pengalokasian KUR dari bank kepada pihak pelaku UMKM yang masih terkendala dalam hal administrasi (laporan pencatatan hasil usaha dan perizinan usaha).


“Tidak ada perubahan yang berarti dengan mengagungkan Usaha Mikro Kecil Menengah Umum (UMKM) karena produktivitas UMKM yang besar dengan usaha besar masih jauh. Persoalan krusial dari UMKM bukan terletak pada modal melainkan pada akses pasar, namun di sisi lain dalam modal adalah hambatan apabila dilihat dari ekspansinya.” Ungkap Dr. Enni Sri Hartati Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF).

Narasumber dalam diskusi tersebut adalah  Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ir. Agus Muharram, M.SP, Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Dr. Enni Sri Hartati, Ketua DPW Asoasiasi UMKM Provinsi DKI Jakarta Mochammad Ichsan, S.E, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai penanggap utama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin, Lic Econ, M.B.A, Ketua Program magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E, Pelaku UMKM/ Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Iwan Setyawan serta tanggapan floor yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan Ekonomi Lemhannas RI dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, serta para Pejabat Struktural Lemhannas.

“Pada prinsipnya kerjasama tidak boleh ada yang dirugikan dan saling mengamankan konstitusi, kedaulatan, dan kepentingan nasional masing-masing negara karena makna kerjasama bukanlah ajang jual-beli kedaulatan. Maka dari itu insting mengenai persainganperlu disingkirkan” ujar  Guru Besar Ilmu Ekonomi FEUI Prof. Dr. Ir. Sri Eddy Swasono selaku pembicara dalam Round Table Discussion (RTD) kajian berlanjut I mengenai Strategi Indonesia Sebagai Driving Force Guna Pengimplementasian Asean Economic Community dalam Rangka Ketahanan Nasional di Ruang Kresna Lt.IV Gd Astagatra Lemhannas RI, Selasa (01/12).
 
Negara harus memajukan sistem kerjasama, menghindarkan terjadinya korban persaingan, dan sekaligus memajukan ataupun mengefisiensikan kerjasama menuju sinergi optimal. Saat ini, globalisasi ekonomi terwujud dalam bentuk persaingan. Persaingan di pasar-pasar bebas menggusur yang lemah dan memajukan yang kuat.
 
Sementara, perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan dan berpotensi membahayakan ketahanan nasional. Di sisi lain, rendahnya daya saing internasional di ASEAN membuat defisit neraca perdagangan terhadap Asean meningkat. Ke depan, kehadiran MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN, red) perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing internasional.
 
Bagi Indonesia, nawa cita merupakan landasan dalam membangun ekonomi bertumbuh, berdaya saing, adil, dan berdaulat serta berkelanjutan sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah dituntut segera mempersiapkan langkah yang strategis menghadapi MEA dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang sinergi agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing (competitiveness) sumber daya manusia dan industri di Indonesia.

Pada diskusi ini,  Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Sri Adiningsih mengatakan “We have serious problem, what would happen if we not changed, apakah Indonesia siap menghadapi MEA?”
 
Agar MEA tidak mengarah ke persaingan melainkan ke arah pertumbuhan bersama, prinsip kerjasama secara bilateral maupun multilateral dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan kerjasama di dalam negeri, menciptakan keunggulan komparatif baru untuk meningkatkan efisiensi lokal dan produktifitas nasional, mutualisme, sinergisme memajukan socio-economic complementarities , saling menghormati tradisi, budaya, kedaulatan masing-masing negara, dan tidak meninggalkan culture piece.
 
Selain masalah ekonomi, yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MEA adalah peran media massa dalam mengedukasi masyarakat. “Peran media massa perlu ikut serta dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang adanya MEA dan mengkampanyekan secara intensif untuk membekali masyarakat mengenai isu-isu strategis khususnya MEA”, tanggap  Asisten Presiden Direktur Metro TV Shanti Retno Ruwyastuti.