LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Myanmar  yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Myanmar yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

Dalam rangkaian Kunjungan ini diantara nya ialah melakukan kunjungan dan diskusi ke Kementerian Pertahanan dan National Deffence Collage diterima oleh sekretaris Jendral beserta staf, kemudian kunjungan ke Kementrian Pendidikan dan Teknologi yang diterima oleh Wakil Menteri bidang pendidikan. 

 

 

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Vietnam yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Vietnam yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

 

 Setelah tiba di Vietnam, para rombongan kelompok SSLN Vietnam di sambut oleh KBRI di Vietnam dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan kunjungan ke pabrik produk strategis vietnam, pemaparan seperti dari Kementerian Riset dan Teknologi Vietnam, dan lain sebagainya.

 

 

 

“Gotong royong sendiri merupakan budaya bangsa Indonesia sejak dahulu yang menyadari pentingnya menjadi makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan berinteraksi sesama individu lainnya,” ujar Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nillai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto ketika membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 di Lemhannas RI pada Kamis (17/8).

 

Dedy Yulianto menuturkan bahwa semangat gotong royong sejak dahulu sebenarnya telah terbentuk kokoh antar suku, agama, ras maupun golongan.Kebersamaan antar seluruh komponen bangsa tersebut, lanjut Dedy Yulianto, telah menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kebersamaan tersebutlah yang menjadi modal bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

 

Arus globalisasi yang ditandai dengan adanya demokrasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi tantangan yang berat bagi bangsa ini. Globalisasi, jelas Dedy Yulianto, tanpa disadari menggerus nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, toleransi, ketaatan hukum, moral, dan etika.

 

Dedy Yulianto juga menyampaikan bahwa Hari Ulang Tahun ke – 72 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat tema “Kerja Bersama” dirasa sangatlah tepat. “Momentum ini harus mampu kita manfaatkan dengan bijak untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa ini di dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi modal besar bangsa ini untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional,” tegas Dedy Yulianto.

 

Dengan tema “Kerja Bersama”, Lemhannas RI yang terbentuk atas dasar Empat Konsensus Dasar Bangsa memiliki kewajiban moral untuk turut memperkuat nilai - nilai luhur bangsa melalui peran, tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya dengan merangkul berbagai komponen bangsa dari berbagai kalanganpada bidang pendidikan, pengkajian strategik maupun pemantapan nilai - nilai kebangsaan.

 

Di tengah persaingan global dan dinamika geopolitik global, "Kerja Bersama" tidaklah cukup. Oleh karena itu, Dedy Yulianto mengatakan, peringatan 72 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa di dalam masyarakat dan meningkatkan kompetensi serta daya saing bangsa Indonesia.

  

Sebelum menutup sambutan, Dedy Yulianto menyampaikan untuk memanfaatkan momentum 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam meningkatkan budaya kerja bersama dan memperkuat semangat gotong royong dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi kita masing - masing.

 

Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat Lemhannas RI serta peserta pendidikan PPRA LVI dan PPSA XXI Lemhannas RI.

 

 

 

Rombongan peserta kursus Defence Service Command and Staff College (DSCSC) Srilanka mengunjungi Lemhannas RI dan melakukan diskusi mengenai isu keamanan kawasan di Ruang Airlangga Gedung Astagatra Lt.III Lemhannas RI, Jumat (11/08). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI Bidang Pertahanan & Keamanan Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. tersebut, kedua belah pihak terlihat antusias ketika membicarakan masalah terorisme dan Laut China Selatan.

 

Terorisme dan ekstremisme juga menjadi masalah di Srilanka. Salah satu peserta kursus DSCSC menyampaikan pemerintah Srilanka sekarang ini sangat peduli dengan pendidikan generasi mudanya agar tidak terjerumus ke dalam terorisme. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, pemerintah Srilanka aktif melakukan diseminasi ke sekolah-sekolah hingga sekolah informal seperti Sekolah Minggu agama-agama di sana.

 

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P., menanggapi bahwa Indonesia juga melakukan hal yang hampir sama. “Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pemuda, dan Kementerian Agama, para pemuda dibina dengan adanya program deradikalisasi. Selain pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilibatkan dalam program tersebut,” timpal Surya Dharma.  

 

Selain terorisme, masalah Laut China Selatan juga menjadi hal yang diperbincangkan. Pimpinan rombongan DSCSC  Air Commodore Don Kapila Wanigasooriya RWP RSP & Bar USP MDS menanyakan tentang sikap Indonesia tentang China dan konflik di Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut, Surya Dharma menjawab bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadi tumpuan. “Prioritas Indonesia adalah menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia selalu berperan sebagai penengah dalam konflik di Laut China Selatan dengan menaati code of conduct,” ujar Surya Dharma.

 

Agung Promono juga menambahkan bahwa Indonesia bukan claimant state dalam konflik Laut China Selatan. “ Indonesia adalah negara non claimant. Indonesia berupaya menciptakan suasana saling menghormati (mutual respect) diantara claimant states,” imbuh Agung.

 

Dalam diskusi ini, dibahas pula tentang diplomasi kultural dan ASEAN. Turut hadir pada diskusi sejumlah pejabat eselon I dan II Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 56 Lemhannas RI.

 

Selain berdisikusi, dalam kunjungannya ke Lemhannas, rombongan DSCSC Srilanka juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam courtesy call yang dilakukan sebelum pelaksanaan diskusi. 

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global” di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI pada Senin (31/7) di Ruang NKRI Lemhannas RI.

 

Ceramah tersebut membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia.  Dalam ceramahnya, Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, serta peran regional dan global Indonesia.

 

Selain itu, Retno Marsudi juga menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global. Menurutnya, sikap Indonesia dalam pergaulan dunia internasional tersebut merupakan mandat konstitusi mengenai perdamaian dan ketertiban dunia yang tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 

 

Selain alasan perdamaian, perlindungan WNI juga menjadi salah satu latar belakang kenapa Indonesia sangat aktif pada politik luar negeri. Menurut Retno Marsudi, ketika terjadi konflik diplomasi dengan negara lain, maka yang akan terkena dampak secara langsung adalah warga negara Indonesia.

 

Retno Marsudi juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI yang ia pimpin telah melakukan reformasi yang signifikan di bidang pelayanan sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, menurutnya, permasalahan harus dibenahi dari hulu hingga hilir, sebagaimana terjadi pada masalah penempatan tenaga kerja Indonesia.  “Dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kemudian membuat masalah lain. Kami menyelesaikan masalah dengan hati-hati dan harus bisa menyiasati agar tidak terjadi masalah yang lebih pelik lagi,” tegas Retno Marsudi.

 

Menyinggung meningkatnya ancaman terorisme, menurut Retno Marsudi, adalah akibat perubahan metode perekrutan teroris yang dulu masih bersifat konvergen dalam artian mereka mengumpulkan orang-orang untuk di latih lalu melakukan aksi terorisme, namun sekarang berubah menjadi bersifat divergen dimana mereka menyebarkan orang-orang yang sudah dilatih kembali ke negara asalnya dan melakukan aksi terorisme secara tidak struktur. Diakhir, Peserta PPRA LVI Lemhannas RI melakukan diskusi dan tanya jawab.

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.

 

 

Perista Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Halal Bihalal dan Pertemuan Rutin Anggota Perista dan Karyawati Lemhannas RI dengan tema Indahnya Silaturahmi pada Rabu (26/7) di Ruang Dwi Warna Lt. II Gedung Pancagatra Lemhannas RI.

 

Perista menjadikan kegiatan ini sebagai ajang halal bihalal antara anggota Perista dengan karyawati Lemhannas RI dengan. Ketua Perista Lemhannas Ri, Ninik Agus Widjojo dalam sambutannya menegaskan bahwa  kegiatan silaturahmi ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan sebagai makna dari silaturahmi yang sebenarnya dalam ruang lingkup Perista Lemhannas RI.

 

Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut, berlangsung lancar dan meriah dengan dibuka oleh ketua Perista Lemhannas RI, Ninik Agus Widjojo serta dilanjutkan ceramah agama oleh Ustadzah Lisa Azizah, hiburan paduan suara, dan diakhiri dengan ramah tamah.

  

Sementara Lisa Azizah yang hadir sebagai penceramah, memberikan ceramah singkat mengenai "istri solehah". Menurutnya, istri solehah merupakan cerminan istri yang akan masuk surga bila diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Selain itu, dalam ceramahanya ia juga menambahkan bahwa halal bihalal sebenarnya tradisi asli dari Indonesia yang memiliki makna untuk tidak saling bermusuhan, saling bermaaf-maafan dan tidak mengulangi perbuatan dosa.

 

Lisa Azizah yang telah banyak dikenal oleh para peserta, sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan juga pernah menjadi wakil Indonesia dalam acara Akademi Sahur Indosiar tingkat Asia (AKSI). Setelah melakukan ceramah yang menghibur selama kurang lebih 25 menit, Lisa mengakhiri ceramahnya dengan pembacaan doa dan berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan baik sesama manusia maupun secara dalam bernegara.

 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua jam terdebut, para peserta menikmati rangkaian acara yang terselenggara, tidak hanya pembawaan materi ceramahnya yang ringan, akan tetapi dapat dipahami seluruh peserta dengan baik. Lisa Azizah mampu menghibur peserta kegiatan dengan membawakan tiga lagu yang diantaranya lagu “Keindahan” milik Rhoma Irama, “Jera” milik Lesti, kemudian juga lagu dari Ebiet G Ade berjudul “Ayah”.

 

Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 lalu, pada Rabu (20/7) di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Manado.

 

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto yang membuka secara resmi acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Dampak  memiliki arti penting dan strategis untuk melihat sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul terutama kontribusi Alumni sebagai agen perubahan di daerah.

 

Melihat pentingnya acara T.O.T. bagi kepentingan kehidupan sosial masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Steven Liaow menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Utara siap melanjutkan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam menyiapkan kader-kader sebagai agen perubahan di Provinsi Sulawesi Utara pada masa mendatang. Di samping itu, kepengurusan Alumni Lemhannas untuk Komisariat Sulawesi Utara diharapkan dapat segera didaftarkan ke Pemprov, sehingga dapat dikukuhkan dan dilantik oleh IKAL Pusat.

 

Sedangkan Ketua Alumni T.o.T. Provinsi Sulawesi Utara yaitu Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H. menyatakan tekadnya bahwa para Alumni akan selalu berusaha dan berjanji dengan segenap tenaga dan kesungguhan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara

 

Acara Evaluasi Dampak di Manado ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, dosen, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda. Turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Soesilo, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Direktur Translai Universal RI Brigjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M.

 

 

Rombongan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wawang Kuswanto mengunjungi Lemhannas RI dalam rangka study tour pada Rabu (19/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si. yang mewakili Kepala Biro Humas di ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

 

Kunjungan tersebut, menurut Wawan bertujuan memperluas wawasan para mahasiswa untuk memahami peran, tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI lebih dekat. Selain itu pula, para mahasiswa juga dapat lebih memahami nilai - nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa.

 

Terkait hal itu, Mayjen TNI (Purn) Bibit Santoso, S.I.P., M.H. selaku Tenaga Profesional Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI menyampaikan paparannya mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Bibit Santoso mengungkapkan bahwa saat ini suasana pergaulan antar bangsa semakin kompleks dan saling berpengaruh. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang merupakan kesepakatan atas kesadaran kebangsaan yang kuat.

 

Oleh karena itu, Bibit Santoso menghimbau kepada para mahasiswa untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Nilai-Nilai kebangsaan, tegas Bibit Santoso, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan tukar menukar cendera mata dan foto bersama.

 

  

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Roundtable Discussion (RTD) Lemhannas RI dengan judul “Optimalisasi Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Guna Meningkatkan Kemandirian  dan Daya Saing Ekonomi dalam rangka Tercapainya Tujuan Nasional” pada Rabu (19/7) di Ruang Kresna, Lantai IV Gedung Astagatra, Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebelumnya telah melakukan studi literatur, kepustakaan dan Focus Group Discussion dengan menghadirkan pakar-pakar yang terkait dengan tema RTD ini. Dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang dinamis dengan turbulensi tinggi.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia di ASEAN relatif masih rendah yaitu pada peringkat lima. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah permasalahan konektivitas antar pulau di Indonesia.

 

Sementara itu Prof. Miyasto yang merupakan Ketua Tim Kajian kali ini mengungkapkan bahwa ada beberapa hal strategis yang dihasilkan dari berbagai kajian sebelumnya yang menyebut Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas ekonomi dunia, namun di sisi lain Indonesia memiliki kesulitan sebagai negara kepulauan karena minimnya konektivitas antarpulau.

 

Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, lanjut Prof. Miyasto, dapat menjadi sebuah peluang dan juga sebuah ancaman. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mencapai tujuan nasional. Permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pengangguran, ketimpangan sosial, menurunnya nilai-nilai kebangsaan dalam hal toleransi dan solidaritas, rentannya ketahanan pangan dan energi, pelayanan birokrasi yang masih belum maksimal, masalah struktur ekonomi yang buruk serta beberapa masalah sumber daya manusia lainnya, juga memiliki korelasi akibat kurangnya konektivitas antar pulau.

 

Dalam RTD yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul karena kurangan konektivitas antar pulau, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Maritim Ir. Agung Kuswandono, M.A. sebagai salah satu narasumber menyatakan Kemenko Bidang Maritim telah membentuk Indonesian Ocean Policy yang terdiri dari 7 pilar yang nantinya akan mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

Dengan demikian, Indonesia harus memulai penciptaan konektivitas yang dapat menghubungkan 17 ribu pulau di Indonesia. Salah satu yang saat ini telah direncanakan dan sedang dilakukan oleh Kemenko Bidang Maritim adalah pembangunan 19 pelabuhan, 15 bandara baru dan pembangunan 25 bandara di jalur terluar Indonesia untuk membuka wilayah yang terisolir. Sampai saat ini, lanjut Agung, dua bandara di daerah Toba dan Karimun Jawa yang sudah dapat beroperasi. Selain itu, direncanakan pula program Tol Laut menghubungkan seluruh pulau di Indonesia sehingga turut mampu menghadirkan peran negara di seluruh wilayah Indonesia.

 

Terkait Proyek Strategis Nasional, saat ini, telah disusun 243 proyek dan dua program seperti wisata bahari, pemberdayaan pulau kecil, dan beberapa proyek lainnya. Senada dengan Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian wahyu Utomo memiliki pendapat tak jauh berbeda, Wahyu menyampaikan saat ini Indonesia telah bergabung dengan One Belt One Road dan juga pembangunan Tol Laut untuk mendukung optimalisasi konektivitas antar pulau.

 

Selain itu, Wahyu Utomo juga menjelaskan bahwa untuk mencapai konektivitas antar pulau perlu didukung dengan adanya pusat-pusat ekonomi di daerah sehingga pengembangan kawasan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Pengembangan Kawasan adalah salah satu kunci dalam membangun ekonomi daerah agar tercipta pusat ekonomi di daerah,” jelas Wahyu Utomo. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi kendala seperti pembebasan lahan, tata ruang, dan pendanaan.

 

Sementara Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas nasional Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo Ph.d selaku narasumber ketiga menyebutkan bahwa pembangunan saat ini masih terpusat di jawa, begitu pula dengan pusat perekonomian. Maka dari itu, Java Sentris harus diubah menjadi Indonesia Sentris.

 

Sedangkan narasumber ke empat Direktur Pengembangan Komersial dan Bisnis, Pelindo II Saptono R. Irianto mengatakan bahwa konektivitas antar pulau juga terkendala dengan adanya logistic cost yang tinggi. Maka dari itu, Cargo cost harus diturunkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu soft infrstructure dan hard infrastructure.

 

Soft infrastructure plan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan link operation di pelabuhan, perbaikan service dengan layanan 24 jam selama 7 hari penuh. Sedangkan hard infrastructure plan yaitu dengan cara mengganti alat-alat lama yang tidak efisien menjadi lebih efisien, perbaikan fasilitas untuk menangani alat dermaga baru, penempatan konfigurasi layout pelabuhan agar lebih efisien, serta pembangunan pelabuhan baru.

 

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari empat penanggap ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., Mayjen TNI A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. selaku moderator, para Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta Para Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.

 

Halaman 1 dari 2