LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.

 

 

Perista Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Halal Bihalal dan Pertemuan Rutin Anggota Perista dan Karyawati Lemhannas RI pada Rabu (26/7)di ruang Dwi Warna Lt. II Gedung Pancagatra Lemhannas RI.

 

Perista Lemhannas RI menjadikan kegiatan ini sebagai ajang halal bihalal antara anggota Perista dengan karyawati Lemhannas RI. Ketua Perista Lemhannas Ri, Ninik Agus Widjojo dalam sambutannya menegaskan bahwa  kegiatan silaturahmi ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan sebagai makna dari silaturahmi yang sebenarnya dalam ruang lingkup Perista Lemhannas RI.

 

Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut, berlangsung lancar dan meriah dengan dibuka oleh ketua Perista Lemhannas RI, Ninik Agus Widjojo serta dilanjutkan ceramah agama oleh Ustadzah Lisa Azizah, hiburan paduan suara, dan diakhiri dengan ramah tamah.

  

Sementara Lisa Azizah yang hadir sebagai penceramah, memberikan ceramah singkat mengenai "istri solehah". Menurutnya, istri solehah merupakan cerminan istri yang akan masuk surga bila diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Selain itu, dalam ceramahanya ia juga menambahkan bahwa halal bihalal sebenarnya tradisi asli dari Indonesia yang memiliki makna untuk tidak saling bermusuhan, saling bermaaf-maafan dan tidak mengulangi perbuatan dosa.

 

Lisa Azizah yang telah banyak dikenal oleh para peserta, sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan juga pernah menjadi wakil Indonesia dalam acara Akademi Sahur Indosiar tingkat Asia (AKSI). Setelah melakukan ceramah yang menghibur selama kurang lebih 25 menit, Lisa mengakhiri ceramahnya dengan pembacaan doa dan berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan baik sesama manusia maupun secara dalam bernegara.

 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua jam terdebut, para peserta menikmati rangkaian acara yang terselenggara, tidak hanya pembawaan materi ceramahnya yang ringan, akan tetapi dapat dipahami seluruh peserta dengan baik. Lisa Azizah mampu menghibur peserta kegiatan dengan membawakan tiga lagu yang diantaranya lagu “Keindahan” milik Rhoma Irama, “Jera” milik Lesti, kemudian juga lagu dari Ebiet G Ade berjudul “Ayah”.

 

Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 lalu, pada Rabu (20/7) di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Manado.

 

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto yang membuka secara resmi acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Dampak  memiliki arti penting dan strategis untuk melihat sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul terutama kontribusi Alumni sebagai agen perubahan di daerah.

 

Melihat pentingnya acara T.O.T. bagi kepentingan kehidupan sosial masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Steven Liaow menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Utara siap melanjutkan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam menyiapkan kader-kader sebagai agen perubahan di Provinsi Sulawesi Utara pada masa mendatang. Di samping itu, kepengurusan Alumni Lemhannas untuk Komisariat Sulawesi Utara diharapkan dapat segera didaftarkan ke Pemprov, sehingga dapat dikukuhkan dan dilantik oleh IKAL Pusat.

 

Sedangkan Ketua Alumni T.o.T. Provinsi Sulawesi Utara yaitu Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H. menyatakan tekadnya bahwa para Alumni akan selalu berusaha dan berjanji dengan segenap tenaga dan kesungguhan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara

 

Acara Evaluasi Dampak di Manado ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, dosen, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda. Turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Soesilo, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Direktur Translai Universal RI Brigjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M.

 

 

Rombongan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wawang Kuswanto mengunjungi Lemhannas RI dalam rangka study tour pada Rabu (19/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si. yang mewakili Kepala Biro Humas di ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

 

Kunjungan tersebut, menurut Wawan bertujuan memperluas wawasan para mahasiswa untuk memahami peran, tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI lebih dekat. Selain itu pula, para mahasiswa juga dapat lebih memahami nilai - nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa.

 

Terkait hal itu, Mayjen TNI (Purn) Bibit Santoso, S.I.P., M.H. selaku Tenaga Profesional Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI menyampaikan paparannya mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Bibit Santoso mengungkapkan bahwa saat ini suasana pergaulan antar bangsa semakin kompleks dan saling berpengaruh. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang merupakan kesepakatan atas kesadaran kebangsaan yang kuat.

 

Oleh karena itu, Bibit Santoso menghimbau kepada para mahasiswa untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Nilai-Nilai kebangsaan, tegas Bibit Santoso, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan tukar menukar cendera mata dan foto bersama.

 

  

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Roundtable Discussion (RTD) Lemhannas RI dengan judul “Optimalisasi Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Guna Meningkatkan Kemandirian  dan Daya Saing Ekonomi dalam rangka Tercapainya Tujuan Nasional” pada Rabu (19/7) di Ruang Kresna, Lantai IV Gedung Astagatra, Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebelumnya telah melakukan studi literatur, kepustakaan dan Focus Group Discussion dengan menghadirkan pakar-pakar yang terkait dengan tema RTD ini. Dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang dinamis dengan turbulensi tinggi.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia di ASEAN relatif masih rendah yaitu pada peringkat lima. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah permasalahan konektivitas antar pulau di Indonesia.

 

Sementara itu Prof. Miyasto yang merupakan Ketua Tim Kajian kali ini mengungkapkan bahwa ada beberapa hal strategis yang dihasilkan dari berbagai kajian sebelumnya yang menyebut Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas ekonomi dunia, namun di sisi lain Indonesia memiliki kesulitan sebagai negara kepulauan karena minimnya konektivitas antarpulau.

 

Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, lanjut Prof. Miyasto, dapat menjadi sebuah peluang dan juga sebuah ancaman. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mencapai tujuan nasional. Permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pengangguran, ketimpangan sosial, menurunnya nilai-nilai kebangsaan dalam hal toleransi dan solidaritas, rentannya ketahanan pangan dan energi, pelayanan birokrasi yang masih belum maksimal, masalah struktur ekonomi yang buruk serta beberapa masalah sumber daya manusia lainnya, juga memiliki korelasi akibat kurangnya konektivitas antar pulau.

 

Dalam RTD yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul karena kurangan konektivitas antar pulau, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Maritim Ir. Agung Kuswandono, M.A. sebagai salah satu narasumber menyatakan Kemenko Bidang Maritim telah membentuk Indonesian Ocean Policy yang terdiri dari 7 pilar yang nantinya akan mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

Dengan demikian, Indonesia harus memulai penciptaan konektivitas yang dapat menghubungkan 17 ribu pulau di Indonesia. Salah satu yang saat ini telah direncanakan dan sedang dilakukan oleh Kemenko Bidang Maritim adalah pembangunan 19 pelabuhan, 15 bandara baru dan pembangunan 25 bandara di jalur terluar Indonesia untuk membuka wilayah yang terisolir. Sampai saat ini, lanjut Agung, dua bandara di daerah Toba dan Karimun Jawa yang sudah dapat beroperasi. Selain itu, direncanakan pula program Tol Laut menghubungkan seluruh pulau di Indonesia sehingga turut mampu menghadirkan peran negara di seluruh wilayah Indonesia.

 

Terkait Proyek Strategis Nasional, saat ini, telah disusun 243 proyek dan dua program seperti wisata bahari, pemberdayaan pulau kecil, dan beberapa proyek lainnya. Senada dengan Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian wahyu Utomo memiliki pendapat tak jauh berbeda, Wahyu menyampaikan saat ini Indonesia telah bergabung dengan One Belt One Road dan juga pembangunan Tol Laut untuk mendukung optimalisasi konektivitas antar pulau.

 

Selain itu, Wahyu Utomo juga menjelaskan bahwa untuk mencapai konektivitas antar pulau perlu didukung dengan adanya pusat-pusat ekonomi di daerah sehingga pengembangan kawasan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Pengembangan Kawasan adalah salah satu kunci dalam membangun ekonomi daerah agar tercipta pusat ekonomi di daerah,” jelas Wahyu Utomo. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi kendala seperti pembebasan lahan, tata ruang, dan pendanaan.

 

Sementara Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas nasional Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo Ph.d selaku narasumber ketiga menyebutkan bahwa pembangunan saat ini masih terpusat di jawa, begitu pula dengan pusat perekonomian. Maka dari itu, Java Sentris harus diubah menjadi Indonesia Sentris.

 

Sedangkan narasumber ke empat Direktur Pengembangan Komersial dan Bisnis, Pelindo II Saptono R. Irianto mengatakan bahwa konektivitas antar pulau juga terkendala dengan adanya logistic cost yang tinggi. Maka dari itu, Cargo cost harus diturunkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu soft infrstructure dan hard infrastructure.

 

Soft infrastructure plan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan link operation di pelabuhan, perbaikan service dengan layanan 24 jam selama 7 hari penuh. Sedangkan hard infrastructure plan yaitu dengan cara mengganti alat-alat lama yang tidak efisien menjadi lebih efisien, perbaikan fasilitas untuk menangani alat dermaga baru, penempatan konfigurasi layout pelabuhan agar lebih efisien, serta pembangunan pelabuhan baru.

 

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari empat penanggap ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., Mayjen TNI A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. selaku moderator, para Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta Para Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.

 

 

“Terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2017 adalah dalam rangka menajamkan kembali sasaran-sasaran program pemerintah agar dicapai efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi manfaat APBN T.A. 2017. Oleh Karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk mendukung dengan menyikapinya secara bijak dan cerdas,” ujar Agus Widjojo dalam amanatnya pada Upacara Bendera Bulanan di lapangan Tengah Lemhannas RI pada Senin (17/7).

 

Agus Widjojo meyakini bahwa melalui prioritasi sasaran-sasaran program kerja yang tepat, tuntutan efisiensi belanja barang bagi Lemhannas RI masih memungkinkan untuk dipenuhi tanpa mengganggu upaya pencapaian sasaran strategis Lemhannas RI. Maka dari itu, Agus Widjojo menyampaikan agar seluruh unit kerja segera menyiapkan usulan efisiensi anggaran secara cermat dengan memperhatikan program-program kegiatan prioritas yang bersifat strategis.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menekankan mengenai capaian kinerja kelembagaan yang salah satu nya dapat dilihat dari daya serap anggaran. Oleh Karena itu, Agus Wijojo kembali mengingatkan seluruh unit kerja untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan program-program kegiatan pada semester pertama. Hasil evaluasi tersebut, lanjut Agus Widjojo dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan pelaksanaan program-program prioritas pada semester kedua sehingga target serapan program kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dapat tercapai.

 

Disamping menekankan efsiensi anggaran dan capaian kerja lembaga, Agus Widjojo juga mengingatkan program kegiatan tiap kedeputian seperti pelaksanaan SSDN dan Outbound bagi peserta pendidikan, peningkatan kualitas kajian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta peningkatan kualitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Mengakhiri amanatnya, Agus Widjojo mengajak seluruh jajaran Lemhannas RI untuk memahami Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 terkait dengan penyesuaian organisasi baru Lemhannas RI yang dilakukan paling lambat satu tahun sejak Perpres tersebut diundangkan. Terkait hal tersebut, Agus Widjojo menekankan untuk menuntaskan berbagai hal yang diperlukan agar organisasi baru dapat disosialisasikan dan diimplementasikan sepenuhnya pda tahun 2018 mendatang.

 

“Tuntaskan Berbagai hal yang diperlukan sehingga organisasi baru nanti dapat disosialisasikan dan dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2018,” pungkas Agus Widjojo menutup amanatnya dalam upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran dan staf Lemhannas RI.

 

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau pada Tahun 2015 lalu.

 

Bertempat di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, kegiatan Evaluasi Dampak dibuka oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Ir. Yuhastihar, M.M. Dalam sambutannya, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mengharapkan masukan dari para Alumni untuk perbaikan dalam penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di masa yang akan datang, baik meliputi aspek materi yang diberikan, metodologi yang digunakan, serta saran-saran lain yang terkait.

 

Acara ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari birokrat, TNI, akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda.

 

Turut hadir dalam kegiatan Evaluasi Dampak di Pekanbaru yaitu Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI Marsekal Pertama TNI Yoyok Yekti Setiyono, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Riau Bapak H. Anshari Kadir, S.Ag., M.Si. dan Ketua Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Angkatan I di Riau BapakDrs. Dendi Zulkhairi, M.Si.

 

“Aktualisasi makna kemerdekaan perlu kita lakukan, mengingat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa senantiasa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang dihadapi”,kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Rabu (17/8).

 

Agus Widjojo mengatakan bahwa aktualisasi kemerdekaan di era demokrasi ini harus dilakukan dalam koridor kebangsaan yang mengutamakan keseimbangan antara pemenuhan hak dengan kebebasan individual dan kewajiban setiap warga bangsa kepada negara.   

 

Lebih lanjut Agus Widjojo menyatakan hambatan psikologis yang disebabkan oleh ketimpangan antara kedua hal tersebut (pemenuhan hak dengan kebebasan individual dan kewajiban) harus diselaraskan agar Indonesia semakin maju dengan peradaban bangsa yang lebih tinggi dan mulia.

 

Selain itu, Agus Widjojo mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan HUT Republik Indonesia yang ke-71 sebagai inspirasi untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, dan untuk meraih kemajuan bersama seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2016 kemarin.  

 

Dengan tema “Indonesia Kerja Nyata” pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 kali ini, harus dipahami dan dimaknai secara sungguh – sungguh karena tema tersebut menegaskan kesadaran dan keinginan pemerintah untuk terus melakukan kerja nyata dan tidak terjebak dalam retorika dan perdebatan politis yang menyita waktu, tenaga dan pikiran.

 

Terkait dengan persaingan dan dinamika geopolitik global, Agus Widjojo mengatakan bahwa kerja keras saja tidaklah cukup. "Kerja anak bangsa harus disertai dengan etos kerja cerdas yang harus berpijak pada wawasan dan rasa kebangsaan yang dapat memberi keseimbangan bagi pandangan universalisme.   

 

Agus Widjojo menilai bahwa pandangan global tidak boleh diletakkan dalam pandangan paradoksal dengan nasionalisme karena tantangan kontekstual era ini adalah bagaimana membangun sistem nasional yang efektif dan kompatibel dengan sistem internasional tanpa kehilangan jatidiri.  Bahkan menurutnya, sistem nasional harus mampu merebut peluang yang ada pada sistem internasional untuk mempercepat pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, kesatuan antara pola pikir, pola sikap dan pola tindak, merupakan kata kunci keberhasilan yang harus dapat dibangun di berbagai tataran dan lapisan masyarakat", jelasnya.

 

Berkaitan dengan tema tersebut, lanjut Agus Widjojo, sebagai lembaga yang berkedudukan langsung dibawah presiden, Lemhannas RI terus berupaya untuk mendukung dan mendorong penegasan pemerintah tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI, baik dalam bidang pendidikan, pengkajian strategik maupun pemantapan nilai– nilai kebangsaan.  Selain itu, Lemhannas RI perlu memberikan perhatian khusus pada tiga langkah terobosan pemerintah yang menjadi fokus dalam tahun percepatan pembangunan ini yaitu percepatan pembangunan infrastrukur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, dan deregulasi dan debirokratisasi.

 

Disamping ketiga langkah terobosan tersebut, Lemhannas RI harus pula mencermati dan memahami empat aspek strategis agar mampu mencapai sasaran mempercepat reformasi hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi, perombakan manajemen anggaran pembangunan, politik luar negeri, dan demokrasi, stabilitas politik dan keamanan.  Oleh karena itu, Lemhannas RI harus mampu berpikir untuk memberikan nilai tambah pada aktualisasi peran Lemhannas RI dengan terus meningkatkan inovasi dan kreativitas jajaran Lemhannas RI.

 

“Saya yakin, dengan kapasitas dan konsistensi yang telah ditunjukkan selama ini, Lemhannas bersama – sama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya akan mampu memberikan kontribusi positif terkait tahun percepatan pembangunan menuju kualitas peradaban bangsa yang mulia dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” pungkas Agus Widjojo.

 

Sebelum menutup amanatnya, Agus Widjojo mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-71 kepada seluruh jajaran dan staf Lemhannas RI.  Upacara HUT ke-71 Republik Indonesia di Lemhannas RI tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Masdya TNI Bagus Puruhito, Para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pejabat Struktural Lemhannas RI, Peserta PPRA LIV dan LV serta segenap pegawai Lemhannas RI.

 

Selasa (2/2), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima kunjungan Duta Besar Slovakia YM Michal Slivovic untuk melakukan Courtessy Call (CC) di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI

 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Michal Slivovic melihat Lemhannas memiliki kegiatan pendidikan,  pengkajian sebagai lembaga think tank pemerintah. Selain itu, ia juga mendengar Lemhannas RI mengadakan presidential lecture Presiden Italy beberapa waktu lalu. Menurut Michal Slivovic, hal itu pernah dilakukan di Slovakia. Oleh karenanya ia berharap dapat menjalin hubungan kerja sama tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam pertahanan.

 

Lemhannas RI merupakan lembaga think tank pemerintah yang memiliki knowledge dan intelligence. “Saya pikir sangat penting untuk memberikan lecture di Lemhannas sebagai simbol lembaga think tank dan education sebagaimana yang disampaikan. Lemhannas merupakan knowledge intelligence”,  jelas Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

 

Selain itu, Duta Besar Slovakia juga berbagi informasi mengenai pertahanan militer, training militery dan juga defence industry. 

 

Turut hadir mendampingi Gubernur adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Pengkajian Strategis Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Ivan R Pelealu, S.E, Tenaga Profesional Lemhannas RI Ambassador Sebastianus Sumarsono dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Wahyu Widji Pamungkas, S. Kom., M.M.

 

Mandiri Best Employee (MBE) mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama 4 (empat) hari yang dibuka oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Ir. Yuhastihar pada Selasa (2/2), di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

 

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diikuti 190 peserta ini memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan wawasan yang berguna saat memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat dimanfaatkan sebagai wadah bertukar pikiran, mentransformasikan diri, dan bekerja sama guna memperluas wawasan kerja antar peserta.

 

Di sisi lain, Tantangan ke depan PT. Bank Mandiri semakin komplek, hal itulah yang menjadi alasan mengapa Bank Mandiri perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan prioritas layanan terbaik kepada nasabah.

 

Melalui kegiatan ini, peserta yang terpilih dalam kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi kandidat Bank Mandiri sebagai wujud apresiasi Bank Mandiri terhadap pencapaian kinerja para peserta yang merupakan panutan dalam mengimplementasikan budaya kerja perusahaan, menularkan nilai-nilai keteladanan, meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja.

 

Yuhastihar sendiri menilai bahwa sebagai staf yang baik harus berperilaku mandiri, handal, tangguh, tanggungjawab, dan percaya diri agar dapat mengantisipasi efek-efek negatif yang dapat menganggu stabilitas perbankan.

 

Materi yang diberikan diantaranya wawasan nusantara, kepemimpinan nasional, dan kewaspadaan nasional, pancasila Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Materi tambahan Tunas Integritas dari KPK, bakti sosial di lingkungan masyarakat di Kepulauan Seribu, dan Orientasi Kehidupan di atas Kapal KRI Banjarmasin 592.

 

Halaman 1 dari 2