LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

Sebagai puncak Peringatan HUT Ke - 53, Lemhannas RI menggelar Upacara Parade pada Senin (21/5) sore di Lapangan Tengah Lemhannas RI.  Upacara di awali dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Lemhannas RI dan perkembangannya hingga saat ini. Disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1965, Presiden Soekarno menyadari akan perlunya sebuah wadah bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional dalam fungsi pertahanan, yang tidak hanya berasal dari kalangan militer dan kepolisian saja, tetapi dari seluruh komponen bangsa.

 

"Berdasarkan gagasan Presiden Soekarno bahwa fungsi pemerintahan bukanlah masalah senjata dan tenaga manusia, tetapi harus mencakup secara integratif seluruh potensi dan sumber daya nasional dengan kesadaran akan tujuan nasional yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek geopolitik," ujar Agus Widjojo.

 

Dalam amanatnya Agus Widjojo menyampaikan bahwa HUT Lemhannas RI yang jatuh pada tanggal 20 Mei dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dirasa semakin spesial karena berbarengan dengan Bulan Ramadhan 1439 H. "Momentum ini, tentu saja memiliki makna tersendiri bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Momentum ini dapat kita jadikan titik balik kita untuk senantiasa melakukan introspeksi sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan memberi sumbangan bagi kemajuan lembaga," ungkapnya.  

 

Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai hari peresmian Lemhannas RI merupakan kesengajaan dengan maksud agar semangat kebangkitan nasional selalu dirasakan oleh seluruh personel Lemhannas,  dan tidak akan hilang dimakan zaman. "Dengan semangat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei,  momentum tersebut sengaja dipilih sebagai hari diresmikannya Lembaga Pertahanan Nasional, sehingga semangat kebangkitan nasional senantiasa menjiwai dan menjadi marwah pengabdian Lemhannas RI yang tidak akan lekang seiring berjalannya waktu," ujarnya.

 

Dengan diperingatinya HUT ini pula, Gubernur berharap agar seluruh personel Lemhannas RI dapat menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan para pendiri bangsa dalam rangka menjaga semangat kebangkitan nasional serta nilai-nilai kebangsaan. Setengah abad lebih Lemhannas RI telah berdiri kokoh menjalankan peran dan fungsinya dalam membina ketahanan nasional, baik dalam mencetak kader-kader pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategis,  hingga memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat.

 

Dengan mengangkat tema HUT "Dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika, Lemhannas RI Bertekad Ikut Menyukseskan Pesta Demokrasi Nasional", Agus Widjojo mengajak seluruh elemen Lemhannas RI untuk ikut mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg - Pilpres 2019 mendatang dengan aman dan damai.

 

"Dalam menghadapi tahun pesta demokrasi kiranya perlu kita ingat untuk menjaga kehormatan Lemhannas sebagai lembaga yang independen dan profesional.  Sikap untuk berlaku non partisan dan profesional dalam pemilu juga berlaku bagi perseorangan PNS,  Anggota TNI dan Polri, kecuali anggota Parpol yang tengah mengikuti program pendidikan. Dengan demikian diharapkan kita juga terus membangun kehidupan sosial politik yang semakin tertib dan efektif," kata Agus Widjojo.

 

Di tengah-tengah berjalannya prosesi upacara, diisi dengan penampilan dari Paskibraka Panji-Panji Operasi Bunga Seroja Dharma Lemhannas RI yang mengenakan seragam putih, matching dengan sepatunya, hingga pengucapan Sapta Marga, Tribrata dan Panca Prasetya Korpri oleh masing-masing perwakilan dari TNI, Polri dan PNS.

 

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai Lemhannas RI yang telah mengabdikan diri kepada lembaga, maka kepada beberapa orang perwakilan diberikan Tanda Kehormatan Negara berupa Satyalancana Karya Satya bagi PNS yang telah mengabdi kepada pemerintah selama 10 atau 20 atau 30 tahun. Serta Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan bagi Prajurit TNI yang telah berdinas dan mengabdi kepada negara selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun hingga 32 tahun.  

 

Selain para pejabat struktural dan fungsional serta anggota Lemhannas RI, turut hadir pada upacara tersebut, yaitu Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko, Wakil Ketua Umum dan Sekjen IKAL, para Athan Negara sahabat, dan Ketua Perista beserta Jajarannya. 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Nasional (FOKKUS BABINROHIS NASIONAL/ FBN) dalam rangka meminta dukungan moril dari Lemhannas RI karena rencananya pada akhir Juli mendatang FBN akan menyelenggarakan Konferensi Nasional, (11/5) di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lemhannas RI.

 

FBN sendiri merupakan sebuah forum yang membawahi seluruh Rohis yang ada di Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI/Polri serta lembaga-lembaga yang memiliki BABINROHIS lainnya. “Contoh kantor kementerian A memiliki Babin Rohis, anggota yang termaktub 1050 itu hanya ketua-ketuanya saja, anggotanya jutaan. Jadi setiap orang Islam yang ada di kantor, dan ada Babin Rohisnya itu anggota kita, sedangkan yang kita kumpulkan hanya ketua-ketua Babin Rohisnya saja, dari Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI/Polri dan lain-lain,” ujar Ketua FBN KH. Ridwan Muhammad Yusuf.

 

Konferensi Nasional Fokkus Babinrohis yang akan diselenggarakan secara nasional ini dalam rangka berkumpul dan membicarakan terkait isu-isu nasional yang semakin lama dirasa semakin rumit. “Saat ini, contoh di depan tentang isu Palestina (pada saat terjadi aksi save palestina di Monas), bagaimana umat secara rasional, kemudian isu ganti presiden, ada juga masalah manajemen masjid yang dipecah menjadi empat kelompok. Disini kami yang turun langsung, umat biar diluruskan cara berpikirnya,” jelasnya. M.Yusuf juga sempat menyinggung masalah pengambil-alihan masjid oleh kelompok-kelompok ekstrem, dan menurutnya sudah banyak masjid-masjid kampus yang diambil alih oleh informal leader. “Masjid-masjid kampus sudah diambil alih oleh informal leader, itu yang mewarnai mahasiswa sehingga terjadi missing link antara program kampus dengan program mahasiswa,” ujarnya.

 

Menurutnya gagasan untuk diselenggarakan konferensi ini murni datang dari  anggota-anggota FBN yang kembali lagi ingin secara bersama-sama meluruskan cara berpikir umat Islam. “Kami secara sistemik masuk untuk membenahi sistem di masjid Indonesia, kami bergerak karena ini persoalan umat. Umat kalau sudah punya keinginan tidak bisa di bendung pak,” ujar M.Yusuf kepada gubernur. Gubernur pun menyambut baik kedatangan para pengurus FBN ke Lemhannas RI dalam rangka sowan dan meminta masukan terhadap kegiatan yang akan mereka selenggarakan. “Saya setuju dengan semua masalah-masalah itu, justru itu merupakan harapan-harapan saya. Jadi FBN ini seperti DPR, MPR dan Presiden, dimana kedaulatan itu datang dari bawah. Mandat itu di dapat dari anggota-anggota. Tantangannya adalah bagaimana mengentalkan concern keprihatinan itu di antara semua anggota,” ucap Agus Widjojo.

 

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa yang bisa meluruskan dan memperbaiki cara berpikir umat islam, yakni umat islam itu sendiri, tanpa campur tangan dari unsur luar islam. “Jadi harus ada kesadaran umat Islam sendiri yang dikaitkan dengan keberadaan kita sebagai warga dari sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” jelasnya.

 

Di akhir pertemuannya, M.Yusuf meminta gubernur untuk meluangkan waktu dan terlibat sebagai pembicara dalam Konferensi Nasional Fokkus Babinrohis yang akan diselenggarakan akhir Juli.

 

 

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Myanmar  yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Myanmar yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

Dalam rangkaian Kunjungan ini diantara nya ialah melakukan kunjungan dan diskusi ke Kementerian Pertahanan dan National Deffence Collage diterima oleh sekretaris Jendral beserta staf, kemudian kunjungan ke Kementrian Pendidikan dan Teknologi yang diterima oleh Wakil Menteri bidang pendidikan. 

 

 

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Vietnam yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Vietnam yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

 

 Setelah tiba di Vietnam, para rombongan kelompok SSLN Vietnam di sambut oleh KBRI di Vietnam dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan kunjungan ke pabrik produk strategis vietnam, pemaparan seperti dari Kementerian Riset dan Teknologi Vietnam, dan lain sebagainya.

 

 

 

“Gotong royong sendiri merupakan budaya bangsa Indonesia sejak dahulu yang menyadari pentingnya menjadi makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan berinteraksi sesama individu lainnya,” ujar Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nillai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto ketika membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 di Lemhannas RI pada Kamis (17/8).

 

Dedy Yulianto menuturkan bahwa semangat gotong royong sejak dahulu sebenarnya telah terbentuk kokoh antar suku, agama, ras maupun golongan.Kebersamaan antar seluruh komponen bangsa tersebut, lanjut Dedy Yulianto, telah menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kebersamaan tersebutlah yang menjadi modal bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

 

Arus globalisasi yang ditandai dengan adanya demokrasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi tantangan yang berat bagi bangsa ini. Globalisasi, jelas Dedy Yulianto, tanpa disadari menggerus nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, toleransi, ketaatan hukum, moral, dan etika.

 

Dedy Yulianto juga menyampaikan bahwa Hari Ulang Tahun ke – 72 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat tema “Kerja Bersama” dirasa sangatlah tepat. “Momentum ini harus mampu kita manfaatkan dengan bijak untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa ini di dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi modal besar bangsa ini untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional,” tegas Dedy Yulianto.

 

Dengan tema “Kerja Bersama”, Lemhannas RI yang terbentuk atas dasar Empat Konsensus Dasar Bangsa memiliki kewajiban moral untuk turut memperkuat nilai - nilai luhur bangsa melalui peran, tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya dengan merangkul berbagai komponen bangsa dari berbagai kalanganpada bidang pendidikan, pengkajian strategik maupun pemantapan nilai - nilai kebangsaan.

 

Di tengah persaingan global dan dinamika geopolitik global, "Kerja Bersama" tidaklah cukup. Oleh karena itu, Dedy Yulianto mengatakan, peringatan 72 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa di dalam masyarakat dan meningkatkan kompetensi serta daya saing bangsa Indonesia.

  

Sebelum menutup sambutan, Dedy Yulianto menyampaikan untuk memanfaatkan momentum 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam meningkatkan budaya kerja bersama dan memperkuat semangat gotong royong dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi kita masing - masing.

 

Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat Lemhannas RI serta peserta pendidikan PPRA LVI dan PPSA XXI Lemhannas RI.

 

 

 

Rombongan peserta kursus Defence Service Command and Staff College (DSCSC) Srilanka mengunjungi Lemhannas RI dan melakukan diskusi mengenai isu keamanan kawasan di Ruang Airlangga Gedung Astagatra Lt.III Lemhannas RI, Jumat (11/08). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI Bidang Pertahanan & Keamanan Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. tersebut, kedua belah pihak terlihat antusias ketika membicarakan masalah terorisme dan Laut China Selatan.

 

Terorisme dan ekstremisme juga menjadi masalah di Srilanka. Salah satu peserta kursus DSCSC menyampaikan pemerintah Srilanka sekarang ini sangat peduli dengan pendidikan generasi mudanya agar tidak terjerumus ke dalam terorisme. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, pemerintah Srilanka aktif melakukan diseminasi ke sekolah-sekolah hingga sekolah informal seperti Sekolah Minggu agama-agama di sana.

 

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P., menanggapi bahwa Indonesia juga melakukan hal yang hampir sama. “Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pemuda, dan Kementerian Agama, para pemuda dibina dengan adanya program deradikalisasi. Selain pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilibatkan dalam program tersebut,” timpal Surya Dharma.  

 

Selain terorisme, masalah Laut China Selatan juga menjadi hal yang diperbincangkan. Pimpinan rombongan DSCSC  Air Commodore Don Kapila Wanigasooriya RWP RSP & Bar USP MDS menanyakan tentang sikap Indonesia tentang China dan konflik di Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut, Surya Dharma menjawab bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadi tumpuan. “Prioritas Indonesia adalah menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia selalu berperan sebagai penengah dalam konflik di Laut China Selatan dengan menaati code of conduct,” ujar Surya Dharma.

 

Agung Promono juga menambahkan bahwa Indonesia bukan claimant state dalam konflik Laut China Selatan. “ Indonesia adalah negara non claimant. Indonesia berupaya menciptakan suasana saling menghormati (mutual respect) diantara claimant states,” imbuh Agung.

 

Dalam diskusi ini, dibahas pula tentang diplomasi kultural dan ASEAN. Turut hadir pada diskusi sejumlah pejabat eselon I dan II Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 56 Lemhannas RI.

 

Selain berdisikusi, dalam kunjungannya ke Lemhannas, rombongan DSCSC Srilanka juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam courtesy call yang dilakukan sebelum pelaksanaan diskusi. 

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global” di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI pada Senin (31/7) di Ruang NKRI Lemhannas RI.

 

Ceramah tersebut membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia.  Dalam ceramahnya, Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, serta peran regional dan global Indonesia.

 

Selain itu, Retno Marsudi juga menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global. Menurutnya, sikap Indonesia dalam pergaulan dunia internasional tersebut merupakan mandat konstitusi mengenai perdamaian dan ketertiban dunia yang tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 

 

Selain alasan perdamaian, perlindungan WNI juga menjadi salah satu latar belakang kenapa Indonesia sangat aktif pada politik luar negeri. Menurut Retno Marsudi, ketika terjadi konflik diplomasi dengan negara lain, maka yang akan terkena dampak secara langsung adalah warga negara Indonesia.

 

Retno Marsudi juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI yang ia pimpin telah melakukan reformasi yang signifikan di bidang pelayanan sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, menurutnya, permasalahan harus dibenahi dari hulu hingga hilir, sebagaimana terjadi pada masalah penempatan tenaga kerja Indonesia.  “Dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kemudian membuat masalah lain. Kami menyelesaikan masalah dengan hati-hati dan harus bisa menyiasati agar tidak terjadi masalah yang lebih pelik lagi,” tegas Retno Marsudi.

 

Menyinggung meningkatnya ancaman terorisme, menurut Retno Marsudi, adalah akibat perubahan metode perekrutan teroris yang dulu masih bersifat konvergen dalam artian mereka mengumpulkan orang-orang untuk di latih lalu melakukan aksi terorisme, namun sekarang berubah menjadi bersifat divergen dimana mereka menyebarkan orang-orang yang sudah dilatih kembali ke negara asalnya dan melakukan aksi terorisme secara tidak struktur. Diakhir, Peserta PPRA LVI Lemhannas RI melakukan diskusi dan tanya jawab.

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.

 

 

Perista Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Halal Bihalal dan Pertemuan Rutin Anggota Perista dan Karyawati Lemhannas RI dengan tema Indahnya Silaturahmi pada Rabu (26/7) di Ruang Dwi Warna Lt. II Gedung Pancagatra Lemhannas RI.

 

Perista menjadikan kegiatan ini sebagai ajang halal bihalal antara anggota Perista dengan karyawati Lemhannas RI dengan. Ketua Perista Lemhannas Ri, Ninik Agus Widjojo dalam sambutannya menegaskan bahwa  kegiatan silaturahmi ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan sebagai makna dari silaturahmi yang sebenarnya dalam ruang lingkup Perista Lemhannas RI.

 

Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut, berlangsung lancar dan meriah dengan dibuka oleh ketua Perista Lemhannas RI, Ninik Agus Widjojo serta dilanjutkan ceramah agama oleh Ustadzah Lisa Azizah, hiburan paduan suara, dan diakhiri dengan ramah tamah.

  

Sementara Lisa Azizah yang hadir sebagai penceramah, memberikan ceramah singkat mengenai "istri solehah". Menurutnya, istri solehah merupakan cerminan istri yang akan masuk surga bila diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Selain itu, dalam ceramahanya ia juga menambahkan bahwa halal bihalal sebenarnya tradisi asli dari Indonesia yang memiliki makna untuk tidak saling bermusuhan, saling bermaaf-maafan dan tidak mengulangi perbuatan dosa.

 

Lisa Azizah yang telah banyak dikenal oleh para peserta, sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan juga pernah menjadi wakil Indonesia dalam acara Akademi Sahur Indosiar tingkat Asia (AKSI). Setelah melakukan ceramah yang menghibur selama kurang lebih 25 menit, Lisa mengakhiri ceramahnya dengan pembacaan doa dan berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan baik sesama manusia maupun secara dalam bernegara.

 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua jam terdebut, para peserta menikmati rangkaian acara yang terselenggara, tidak hanya pembawaan materi ceramahnya yang ringan, akan tetapi dapat dipahami seluruh peserta dengan baik. Lisa Azizah mampu menghibur peserta kegiatan dengan membawakan tiga lagu yang diantaranya lagu “Keindahan” milik Rhoma Irama, “Jera” milik Lesti, kemudian juga lagu dari Ebiet G Ade berjudul “Ayah”.

 

Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 lalu, pada Rabu (20/7) di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Manado.

 

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto yang membuka secara resmi acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Dampak  memiliki arti penting dan strategis untuk melihat sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul terutama kontribusi Alumni sebagai agen perubahan di daerah.

 

Melihat pentingnya acara T.O.T. bagi kepentingan kehidupan sosial masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Steven Liaow menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Utara siap melanjutkan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam menyiapkan kader-kader sebagai agen perubahan di Provinsi Sulawesi Utara pada masa mendatang. Di samping itu, kepengurusan Alumni Lemhannas untuk Komisariat Sulawesi Utara diharapkan dapat segera didaftarkan ke Pemprov, sehingga dapat dikukuhkan dan dilantik oleh IKAL Pusat.

 

Sedangkan Ketua Alumni T.o.T. Provinsi Sulawesi Utara yaitu Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H. menyatakan tekadnya bahwa para Alumni akan selalu berusaha dan berjanji dengan segenap tenaga dan kesungguhan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara

 

Acara Evaluasi Dampak di Manado ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, dosen, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda. Turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Soesilo, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Direktur Translai Universal RI Brigjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M.

 

Halaman 1 dari 2