LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Senin, 16 April 2018

Setiap bulan tepatnya di tanggal 17, seluruh personel Lemhannas RI mengikuti upacara bendera yang kali ini bertugas sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito, di Lapangan Tengah Lemhannas RI, (17/4) pagi. Dalam amatnya, Bagus menyampaikan terkait pencapaian daya serap seluruh unit kerja, yakni mencapai 11,08 persen melebihi target capaian sebesar 10,42 persen untuk di triwulan pertama. “Hal ini menandakan bahwa peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh program kerja dan anggaran semakin baik. Saya kembali mengingatkan kepada seluruh kepala unit kerja untuk dapat meningkatkan sekaligus menjaga kualitas kinerja,” ujarnya.


Hal lain yang tak kalah pentingnya disampaikan dalam amanat yakni terkait dengan reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Sejalan dengan terbitnya Perpres No.98 Tahun 2016 tentang Lemhannas dan Pergub No. 12 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lemhannas RI, Bagus berharap para pejabat dan personel Lemhannas RI mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi, disertai dengan berbagai pembenahan secara bertahap.


Upacara bendera juga diikuti oleh para peserta PPRA LVII, dan tak ketinggalan Wakil Gubernur menyampaikan pesan-pesannya kepada para peserta yang dalam kurun waktu enam bulan kedepan akan menerima materi-materi pelajaran bidang studi inti maupun strategis lainnya serta penulisan karya ilmiah dalam bentuk taskap. “Mengingat padatnya jadwal pendidikan, diharapkan para peserta mampu dan pandai mengatur waktu serta menjaga kesehatan sehingga nantinya dapat menyelesaikan program pendidikan reguler ini dengan baik dan lancar,” pesan Bagus kepada peserta PPRA LVII.


Sedangkan bagi Kedeputian Pengkajian Strategis diharapkan agar hasil kajiannya dapat mencerminkan kualitas dengan mengedepankan teoritis dan analitis yang baik, hingga outputnya dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dalam rangka mendukung program dan kebijakan nasional. Kemudian untuk di Kedeputian Taplai disebutkan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan mampu merangkul berbagai kalangan dan elemen masyarakat yang diharapkan dapat menjadi agen penerus yang mampu menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekitarnya.

Di publikasikan di Berita

Perkembangan lingkungan strategis di lingkup global dan regional, serta berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi sekarang ini membutuhkan penyikapan dengan cara menguatkan wawasan kebangsaan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan spirit tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI, dan Polri di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, (17/4) hingga Selasa depan, (24/4), yang diikuti oleh 100 orang peserta.

 

Birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, TNI dan Polri merupakan elemen penting yang menjadi penggerak di masyarakat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) ini, mereka dapat mengaplikasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan tersebut di Hotel Patra, Semarang, Rabu (17/4) menyatakan agar peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi tentang permasalahan berbangsa dan bernegara dan menggali nilai-nilai wawasan kebangsaan.

“Dengan adanya diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan berbangsa dan bernegara dengan perspektif wawasan kebangsaan, para peserta akan memiliki cakrawala pandang yang semakin utuh dan luas mengenai nilai-nilai kebangsaan dan mampu menampilkan diri sebagai birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, TNI dan Polri yang lebih baik lagi dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Agus Widjojo.

 

Sejumlah pejabat daerah hadir dalam pembukaan kegiatan ini. Plt Gubernur Jateng Drs. H, Heru Sudjatmoko, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Priyanto, S.H., Kepala BIN Daerah Jateng Brigjen TNI Agoes Joesni terlihat khidmat mengikuti kegiatan pembukaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Setelah kegiatan pembukaan usai, Gubernur Lemhannas RI bersama dengan Plt Gubernur Jateng Drs. H. Heru Sudjatmoko dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng K. H. Ahmad Daroji menjadi narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan yang disiarkan TVRI Jateng, bersama Nesa Gosal sebagai moderator.

 

588A8395 01Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara simbolis membuka kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI, dan Polri di Jawa Tengah dengan mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan peserta, Selasa (17/4).

 

588A8440 01Seujumlah pejabat daerah Jawa Tengah tampak hadir dalam kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI, dan Polri di Jawa Tengah, Selasa (17/4).

Di publikasikan di Berita

Para peserta PPRA kehadiran Wakil Menteri Pertahanan era Presiden SBY Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rangka memberikan ceramah mengenai Modernisasi Instrumen Kekuatan Nasional Guna Memperkuat Fondasi Keamanan Nasional dalam rangka Pembangunan Nasional, Selasa (17/4) di ruang NKRI Lemhannas RI. Sjafrie memaparkan terkait tiga hal yakni spesifikasi dari globalisasi yang dapat menimbulkan gelombang ketidakpastian politik maupun ekonomi pada tingkat global, kemudian mengenai peran sertal pemimpin, serta yang terakhir tentang urgensi esensi sistem keamanan nasional. “Globalisasi, fenomena ini sebagai suatu interaksi multidimensi dimana hanya ada dua segmen, yakni ruang dan waktu. Globalisasi sendiri bersifat borderless atau mampu menembus semua batas, baik domestik maupun global,” ujarnya.


Menurut Sjafrie, globalisasi juga mulai menuntut kepercayaan diri (confidence) yang harus dicapai dengan strategi yang realistis, disinilah diperlukan sebuah personal capability. “Siapapun yg berada di tengahnya harus mempunyai semangat to fight againts reality jika ingin menembus globalisasi. Selanjutnya globalisasi dengan kepercayaan diri harus dicapai dengan strategi yang realistis. Kita interaksikan antara peserta yang satu dengan lainnya, sejauh mana personal capability itu dengan kondisi yang akan kita jalani,” katanya. Para peserta PPRA harus memiliki daya saing didalam perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, serta terus mengasah dan menguji integritasnya. “Harus bisa menantang alam globalisasi. harus punya daya kreasi dan inovasi. Istilahnya dalam militer dia bisa membaca apa yang ada di belakang gunung yang jauh dari medan pertempuran,” ujar lelaki yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya ini.


Ceramahnya dilanjutkan dengan penjelasan tentang tipikal dan kualitas pemimpin yang menurutnya terdapat dua hal penting yakni dilihat dari role model dan karakter. Seorang pemimpin harus mampu berpikir heterogen, dan peka terhadap perubahan yang membawa kemajuan. “Kita harus bisa menjadi garda depan sebagai katalisator, perlu mempunyai visi dan persepsi personal future, dan kalau kita mau mengambil peran sebagai role model, kita berkewajiban membangun sistem yang berkelanjutan untuk menjamin negara kita harus sustainability dalam sistem,” ujarnya.


Menurutnya seorang pemimpin yang ingin mempunyai role model harus diasah, pertama dengan menjalani proses edukasi, kemudian mempunyai kegiatan yang mampu mengsinkronisasikan antara edukasi dengan aplikasi (berupa pelatihan yang sifatnya implementatif), serta harus operasional dengan berani terjun ke lapangan. “Itulah resiko menjadi pemimpin, role model harus selalu di create, harus bisa mengembangkan diri, sebagai pengembangan daya saing dari personal capability sebagai bukti apakah mau berkontribusi dalam pembangunan nasional,” jelasnya.


Sedangkan dari segi karakter atau watak seorang pemimpin merupakan fondasi utama dan mutlak yang harus dipelihara eksistensi dan konsistensinya. Pemimpin harus berorientasi pada negarawan yang bijak, caranya dengan memelihara wisdom capability. Hal itulah yang nantinya akan mengimbangi intellectual capability. “Untuk mendapatkan wisdom capability tidak bisa cuma duduk duduk, jadi pemimpin tidak mudah, karena bijaknya seorang negarawan mampu mengorbankan apa yang dimiliki untuk negara, ini adalah persyaratan. Saat-saat kritis dimana akan timbul pertanyaan untuk memilih negara atau saya?” tegasnya.


Paparannya ditutup dengan menyinggung sedikit mengenai keamanan nasional (Kamnas). Esensi kamnas bagi bangsa Indonesia sangat penting, sebagaimana termuat dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, yakni negara/pemerintah harus bisa mengelola keamanan nasional, kesejahteraan nasional, dan menciptakan perdamaian dunia. “Oleh karena itu tiga hal dari alinea ini harus kita lihat bagaimana kondisi kehidupan, berbangsa, dan benegara kita saat ini. Ada dua hal yang menjadi perhatian kita bahwa kita dalam kondisi yang heterogen dan multi efek perlu ada penyesuaan yang mendasar atau aturan, serta perlu dilihat fenomena yang mengganggu keamanan nasional, dimana kita harus berada dalam koridor demokrasi,” katanya.

Di publikasikan di Berita