LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Selasa, 10 April 2018

Menteri Pertahanan era SBY, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir. M.A., M.Sc., Ph.D. menjadi salah satu pengisi materi dalam diskusi panel yang diikuti oleh peserta PPRA LVII, dengan mengangkat topik seputar Implementasi Ketahanan Nasional dalam menghadapi Agresifitas Tiongkok di Laut China Selatan guna mendukung Pembangunan Pertahanan RI, di ruang NKRI gd. Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (11/4) pagi. Bersama dengan dua orang panel lainnya yakni Taprof Bidang SKA dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar, D.E.A, serta Taprof Bidang Tannas dan Geostrategi Lemhannas RI Lumban Sianipar dengan pembahasan topik yang berbeda-beda.  


Diawal pemaparan materi, Purnomo menjelaskan terkait pokok pemasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) yakni sengketa kedaulatan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan lima negara lain yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. “Pokok permasalahnya sengketa LCS itu adalah sengketa kedaulatan antara RRT versus lima negara terutama ASEAN. Karena Tiongkok melakukan klaim yang dikenal dengan nine dash line atau sembilan garis putus, maka negara-negara ini juga melakukan klaim,” katanya.


Menurut Purnomo, Tiongkok melakukan klaim atas LCS berdasarkan sejarah masa lalunya, dan utamanya berada pada pulau Spratly dan Paracel. Implikasinya terhadap Indonesia, di kawasan tersebut terdapat sea lines of communication (SLOC) dimana Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital bagi China, Jepang, dan Korea Selatan sehingga banyak kapal-kapal Indonesia yang melintas di kawasan LCS. “Indonesia sendiri ingin bahwa daerah itu stabil, karena disitu ada sea lines of communication (SLOC), kita juga ingin itu free passage, banyak tanker perdagangan kita lewat disitu, tanker LNG kita ke Taiwan, kemudian Jepang,” ujar Purnomo yang juga alumni dari PPRA 50 Lemhannas RI.


Purnomo menjelaskan bahwa Indonesia diminta untuk mengikuti prinsip hukum yang telah ditetapkan atas sengketa LCS. Ia menekankan prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia bahwa laut bukanlah sebagai pemisah pulau, tetapi Indonesia merupakan laut yang ditaburi oleh pulau. “Ada konvensi hukum laut, yang berfikir bahwa laut itu pemisah pulau-pulau, padahal prinsip Lemhannas bahwa kita itu laut yang ditaburi pulau bukan pulau yang dipisahkan oleh laut. Ini prinsip yang penting sebagai negara kepulauan,” tegasnya.


Luas wilayah negara Indonesia mengalami perluasan sebesar 3,5 kali jika dibandingkan pada saat awal kemerdekaan yakni dari semula 2,13 juta kilometer kini menjadi 7,39 juta kilometer. Purnomo menjelaskan bahwa membesarnya wilayah Indonesia disebabkan adanya Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.


Menurutnya Indonesia bukanlah negara yang ikut mengklaim (non-claimant state) LCS. “Kita non-claimant state atas fitur yang ada di wilayah LCS. Tetapi kita nine dash line jadi sepaket. Kita tidak punya sengketa teritorial perbatasan dengan RRT, kita bersikap netral dan menjembatani secara damai bagi claimant states dalam klaim batas negara,” terangnya.


Prunomo mengungkapkan fakta menarik yakni NKRI adalah Archipelago State terbesar di dunia, yang dalam pengelolaannya lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara kontinental. “Karena itu menyangkut infrastruktur, transportasi, komunikasi, kontrol, dan proteksi, daerah-daerah yang begitu besar, itu adalah masalah-masalah ketahanan nasional, itu perlu perhatian khusus dua sisi mata uang terutama kesejahteraan dan keamanan,” jelas mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI ini.


Menurutnya diperlukan adanya transformasi cara pandang geopolitik, wawasan nusantara, dan geostrategi Indonesia dalam hal ini ketahanan nasional. “Laut harus dipandang sebagai pemersatu, pendekatannya melalui kesejahteraan dengan keamanan. Karena kultur masyarakat yang masih berorientasi pada daratan. Kemudian pengelolaan sumber di laut, ZEE dan landas kontinental masih belum maksimal. Selain itu harus ada penegasan batas wilayah dengan kehadiran pasukan TNI,” pungkasnya.

Di publikasikan di Berita