LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Senin, 05 Februari 2018

 

Komisioner Tinggi HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dr. Zeid Ra’ad Al Hussein beserta rombongan melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (6/2) dan disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Courtesy Call yang dilakukan di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

 

Dalam Courtesy Call tersebut, Dr. Zeid  mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi PBB selama 70 tahun terakhir ini adalah belum adanya solusi yang tepat untuk merekonsiliasi masyarakat di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian seperti yang pernah terjadi di Mozambik dengan perang sipilnya serta di Lebanon dengan perang saudaranya. Dr. Zeid juga mengatakan bahwa  negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal menghadapi kesulitan untuk berdamai dengan masa lalu mereka dan mengatasi isu-isu yang terkait dengan pertikaian tersebut. Dr. Zeid berharap kunjungan ke Lemhannas RI ini dapat memberikan masukan kepada PBB mengenai solusi rekonsiliasi nasional di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian.

 

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa untuk berdamai dengan masa lalu, negara-negara yang pernah mengalami pertikaian akan menghadapi kesulitan karena adanya ingatan akan masa lalu. Solusi untuk rekonsiliasi dan berdamai dengan masa lalu juga akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain karena adanya perngaruh budaya sehingga akan memerlukan pendekatan yang berbeda agar tercapainya rekonsiliasi nasional. “Saya percaya bahwa pengaruh budaya dalam rekonsiliasi tetap ada sehingga tiap negara memerlukan pendekatan yang berbeda untuk berdamai dengan masa lalu,” jelas Agus Widjojo.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai isu-isu rekonsiliasi nasional untuk negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal. Hadir dalam Courtesy Call tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS.

 

Di publikasikan di Berita

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Tahun Ajaran 2018 dimulai, para calon peserta diharuskan untuk melakukan daftar ulang sebagai salah satu syarat setelah dinyatakan lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes psikotes yang telah diikuti sebelumnya. Daftar ulang dilaksanakan selama empat hari (6-9 Februari 2018) bertempat di Ruang Diponegoro Gedung Pancagatra Lt. II Lemhannas RI pukul 08.00 - 15.00 WIB.


Sebanyak 100 orang yang terdaftar sebagai calon peserta PPRA LVII diantaranya berasal dari TNI (AD, AL, dan AU), Polri, ASN, Non ASN, dan negara sahabat. Para calon peserta yang akan melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Persyaratan terlampir dapat dilihat melalui website resmi Lemhannas RI atau yang tetera pada surat edaran yang diberikan kepada masing-masing calon peserta.


Selanjutnya, akan diadakan Upacara Pembukaan PPRA LVII pada hari Selasa, 20 Februari 2018 mendatang di Gedung Dwiwarna Purwa, Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Pendidikan akan dilaksanakan selama 7 bulan (1 bulan pertama off campus/e-learning dan 6 bulan berikutnya on campus).

Di publikasikan di Berita

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menggelar paparan yang disampaikan Kelompok Kerja Petunjuk Teknis di ruang rapat Nusantara II gd. Tirgatra Lemhannas RI, Selasa (6/2) pagi, membahas tentang laporan terkait penyusunan buku induk dan penilaian. Kegiatan paparan dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E., serta Tenaga Profesional, dan pejabat struktural Lemhannas lainnya.


Terdapat dua buah buku yang dipaparkan yakni buku induk kedeputian pendidikan pimpinan tingkat nasional tahun 2018 Lemhannas RI, dan juknis penilaian kapasitas kepemimpinan peserta PPSA/PPRA. Ketua Tim Pokja juknis penilaian kepemimpinan Dr. H. Darma Kusuma, M.Si mengatakan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para peserta pendidikan nantinya. Beberapa referensi yang digunakan oleh pokja dalam menyusun jukni penilaian kepemimpinan, diantaranya mengelompokkan kepemimpinan kedalam 4 kelompok, yakni kepemimpinan itu sendiri, kemudian kepemimpinan nasional, kepemimpinan visioner dan kepemimpinan negarawan.


Gubernur menanggapi paparan tim pokja tersebut, bahwa perlu adanya tutor yang khusus mendampingi secara intensif dan konsisten (dari awal hingga akhir pendidikan), terhadap perilaku dari pada peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar tutor yang mendampingi dapat mengamati kapasitas kepemimpinan peserta sehingga dapat melakukan penilaian secara lebih objektif. Agus Widjojo menambahkan terkait penilaian sikap dan perilaku peserta dapat dinilai menggunakan 5 indikator, yakni partisipasi, disiplin, etika, kontribusi, dan tanggung jawab. “Seorang pemimpin nantinya harus bisa membangun kerjasama, mampu mengambil alih keadaan, dan mampu meyakinkan akan pentingnya suatu tugas kepada prajurit sehingga tercipta komunikasi yang baik, karena sebuah penilaian tidak hanya dinilai dari atas saja namun di dunia sumber daya manusia yang modern ini seseorang akan dinilai dari atas, bawah, dan samping,” ujar Agus Widjojo.

Di publikasikan di Berita