LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Jumat, 26 Januari 2018

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan paparan dihadapan para peserta program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta terkait Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Sabtu (27/1). Sebelumnya, Kemenristekdikti telah melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan menghasilkan tujuh rekomendasi skala prioritas menghadapi era revolusi industri 4.0. Tujuh rekomendasi tersebut diantaranya bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, penguatan inovasi, reformasi birokrasi, serta zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Mohamad Nasir juga mengatakan sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mendukung inovasi untuk menghadapi perubahan global dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan di abad 21 pada era digital, sistem serta pendidikan tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan revolusi industri 4.0., antara lain dengan melakukan rekonstruksi kurikulum, dengan memberikan mahasiswa keterampilan atau kompetensi yang lebih luas, serta menggunakan format baru dalam proses pembelajaran (dalam bentuk face to face, blended learning, maupun full online learning).


Tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi memasuki era revolusi industri 4.0, lanjut Mohamad Nasir, adalah biaya kuliah yang semakin mahal, terbatasnya jumlah dosen, sedangkan jumlah mahasiswa semakin bertambah. Dalam paparannya kepada peserta Taplai UNS angkatan II, Mohamad Nasir juga menyampaikan solusi yang bisa diambil dalam menghadapi tantangan tersebut yakni dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan produktivitas (efektif dan efisien) dengan tetap mempertahankan mutu serta perlu adanya harmonisasi atau pengembangan peraturan yang sudah ada.

Di publikasikan di Berita