LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Senin, 11 September 2017

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Myanmar, DR. Ito Sumardi DS Drs., S.H., M.H., M.B.A., M.M. memberikan kuliah umum kepada Peserta PPSA XI, PPRA LVI, Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Pengurus IKAL, dan Pengurus Perista Lemhannas RI yang bertempat di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI pada Selasa (12/9) siang.

 

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus Widjojo mengatakan bahwa di Indonesia saat ini sedang marak berkembang isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, yakni mengenai etnis Rohingya, yang sedang viral di media sosial. “Banyak hal-hal yang terkait dengan kemampuan teknis dari media sosial. Misalnya hoax, berita-berita yang tidak benar, serta gambar-gambar yang permasalahan sebenarnya sudah selesai kemudian dimunculkan kembali sehingga menimbulkan implikasi dan dampak kesampingan yang kurang menguntungkan.” Untuk itu kuliah umum dari Dubes RI untuk Myanmar sangat diperlukan.

 

Menurut Agus Widjojo, Dubes Ito Sumardi telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bisa membuat Indonesia menjadi sangat dekat dengan lingkaran elit di Myanmar, memiliki hubungan kedekatan dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin National League for Democracy (Persatuan Nasional untuk Demokrasi atau NLD), dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia, dan membuka akses terhadap etnis Rohingya. Di samping itu, Ito Sumardi juga mampu meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang dapat dijadikan kawan untuk mencari penyelesaian terkait konflik di Rakhine.

 

Dalam kuliah umumnya, Dubes Ito Sumardi menjelaskan tentang awal mula penyebab pecahnya krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di kampung Rakhine dianggap pendatang ilegal. Oleh sebab itu, Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

 

Pada tanggal 25 Agustus 2017, terjadi penyerangan terkoordinasi terhadap 30 pos polisi dan tentara di wilayah Rakhine Utara hingga menimbulkan beberapa korban jiwa. Tiga wilayah yang menjadi sasaran penyerangan yakni Rathedaung, Maungdaw, dan Buthidaung. Diketahui pelaku berasal dari kelompok militan yang dikenal dengan ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Ammar, dan beranggotakan oleh sebagian besar masyarakat dari etnis Rohingya.

 

Duta Besar Ito Sumardi juga menyampaikan situasi terakhir di wilayah Rakhine kepada para peserta kuliah umum. Perkembangan situasi di Rakhine Utara sejak tanggal 7 September lalu tidak terjadi lagi kontak senjata, Aparat Keamanan Myanmar lebih memprioritaskan kegiatan dalam bentuk patroli dan penjagaan pemukiman warga Myanmar untuk akses bantuan kemanusiaan. ARSA melayangkan surat permintaan gencatan senjata selama satu bulan dari tangga 10 September hingga tanggal 10 Oktober 2017.

 

Kuliah umum Duta Besar Ito Sumardi ini pada dasarnya untuk memberikan informasi terkait konflik di Rakhine State, Myanmar yang dialami oleh etnis Rohingya. Selain itu, Ito Sumardi juga  meyakinkan bahwa pemerintah Indonesia telah bertindak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri nya bebas aktif dan mengutamakan perdamaian dunia serta kemanusiaan.

Di publikasikan di Berita

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Sosial Budaya mengadakan RTD (Round Table Discussion)  yang membahas tentang “Revitalisasi Pendidikan dan Pengajaran (Pedagogi) Dalam Sistem Pendidikan Nasional guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diskusi yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ini dilaksanakan pada Selasa (11/9) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai IV Lemhannas RI dan dimoderatori oleh Dr. Adi Soejanto, Bc. I.P.,S.H., M.H., selaku Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas  RI.

 

Dalam laporannya, Plh. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Basuki, M.M mengharapkan diskusi ini bertujuan agar naskah kajian yang telah disusun mendapatkan masukan dari narasumber, penanggap, serta peserta diskusi guna memperkaya dan menyempurnakannya.

 

Agus Widjojo dalam sambutannya yang sekaligus menjadi pembuka diskusi meja bundar tersebut mengharapkan bahwa melalui pendidikan dan pengajaran dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat membentuk karakter manusia yang tangguh dan bermoral.

 

“Melalui pendidikan dan pengajaran diharapkan pula dapat dihasilkan manusia Indonesia yang berkuallitas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan , ulet, gigih, tangguh dan tidak mudah menyerah. Sehingga tumbuh menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan pendidikan karakter yang diterapkan kedalam pikiran seseorang sejak usia dini, remaja bahkan dewasa sehingga dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih tangguh dan bermoral,” jelas Agus Widjojo.

 

Sebagai awal pemaparan dalam diskusi, Sekretaris Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Rina Indiastuti menjelaskan tentang “Kebijakan dan Strategi Pendidikan dan Pengajaran (Pedagogi) dalam Sistem Pendidikan Tinggi Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Ketahanan Nasional”.

 

Dalam paparannya, Rina mengungkapkan bahwa berdasarkan empat komponen dalam kurikulum nasional, pengajaran seharusnya lebih fokus pada bahan pembelajaran dan metode pengajaran agar nantinya materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para peserta didik.

 

 “Dalam visi misi presiden RI terdapat revolusi karakter melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku, kurikulum memuat empat komponen yaitu tujuan pendidikan, substansi pendidikan, bahan pembelajaran dan cara yang digunakan untuk men-delivery bahan tersebut. Maka pengajaran lebih menyentuh pada penyusunan bahan pembelajaran dan metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta didik,” ungkap Rina.

 

Pada pemaparan kedua, Doni Koesoema A. M. Ed selaku Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting menjelaskan tentang “Metode Pelaksanaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Doni menyebutkan bahwa dalam satuan pendidikan terdapat tiga poin untuk dianalisis yang menjadi ide dalam pengembangan pendidikan karakter. Tiga poin tersebut adalah pengajaran di dalam kelas, pengembangan budaya sekolah dan partisipasi masyarakat.

 

Pendidikan karakter, lanjut Doni, telah menjadi bagian sejarah pendidikan bangsa bahkan sebelum Indonesia. Diawal kemerdekaan Indonesia, pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa, namun juga untuk mengisi kemerdekaan. Pendidikan pada saat itu diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang merdeka, mandiri dan berdaulat.

 

Dalam diskusi ini terdapat tiga penanggap yaitu Anggota DPR Wakil Ketua Komisi X Bidang Pendidikan Drs. Abdul Fikri, M.M., Pendiri Indonesia Heritage Foundation Dr. Ratna Megawangi, dan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, S. U.. Selanjutnya, dalam diskusi ini dilanjutkan dengan diskusi mendalam dengan para narasumber dan penanggap.

 

Hadir dalam RTD tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas Ri Marsdya TNI Bagus Puruhito, Para Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, dan sejumlah Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Di publikasikan di Berita