LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Portal Lemhannas RI - Items filtered by date: Minggu, 01 Oktober 2017

Dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang telah diterima oleh Lemhannas RI, BSI Group akan melakukan audit pada beberapa unit kerja di Lemhannas RI. Pembukaan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I Lemhannas RI pada Senin (2/10).

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sertifikat ISO 9001:2015 harus dipertahankan melalui pelaksanaan audit secara berkala.

 

“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah mendapatkan persyaratan untuk bisa menggunakan sertifikat ISO, tetapi perlu kita sadari ISO itu harus kita pertahankan melalui pemeriksaan audit secara berkala. Ada yang sifatnya mungkin jangka menengah dan ada yang jangka pendek,” kata Agus.

 

Mendapatkan nilai atau predikat yang baik untuk mendapatkan ISO, lanjut Agus,  bukanlah tujuan untuk merebut status class institutions. Hendaknya hal tersebut dijadikan sebagai akibat karena organisasi telah  memenuhi persyaratan dan berjalan dengan lancar, efektif dan sebagaimana mestinya.

 

Tujuan audit surveilance, sebagaimana yang disampaikan oleh Satrio Budiawan yang bertindak sebagai  auditor adalah untuk mencari kesesuaian antara implementasi dengan apa yang dipersyaratkan oleh standar ISO 9001:2015. Dalam proses audit tersebut terdapat tiga temuan, yaitu kesesuaian, ketidaksesuaian dan opportunity for improvement. Metode yang digunakan pada audit surveillnace tersebut adalah metode sampling sehingga hanya beberapa area yang akan diaudit.

 

Kegiatan audit surveillance diawali dengan memverifikasi rapat dengan manajemen, audit, document controll dan verifikasi temuan dari audit sebelumnya. Selanjutnya akan melaksanakan audit di Kedeputian Pendidikan dan Kedeputian Pengkajian.

 

Di hari kedua, auditor akan mengaudit unit Inspektorat, persiapan membuat laporan dan penutupan. Pada penutupan tersebut auditor akan menyampaikan hal-hal telah didapatkan berikut temuan-temuannya selama proses audit berlangsung.

 

Turut hadir dalam rapat pembukaan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., para Deputi serta Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.

Di publikasikan di Berita

 

Sebanyak 116 orang anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT mengikuti kegiatan pembekalan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama tujuh hari yakni dari tanggal 2-8 Oktober 2017 mendatang, yang diselenggarakan guna menambah wawasan bagi para anggota PPAT. Berbicara mengenai peran, PPAT bertugas untuk membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

 

PPAT merupakan bagian integral dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama peranannya dalam mewujudkan tujuan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Idealnya, seorang anggota PPAT di masyarakat harus mampu menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah-tengah masyarakat serta mampu mendorong masyarakat itu sendiri agar mengedepankan tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan menjadi relevan untuk di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Dalam upacara pembukaan yang diselenggarakan pada Senin (2/10) pagi, di Gedung Tri Gatra Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan sambutan di depan para peserta kegiatan. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi wadah sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. “Nilai-nilai kebangsaan telah menjadi faktor pendorong dan memotivasi tumbuhnya kesadaran kebangasaan yang ditandai dengan bersatunya PPAT di wilayah nusantara. Betapa pentingnya peran PPAT didalam pembangunan nasional, misalnya dengan via perbankan, lembaga pembiayaan, membuat akta jual beli, akta jaminan harga tanggungan, disatu sisi didalam menjalankan tugasnya, PPAT mendapatkan hambatan persoalan hukum, karena saat ini PPAT tidak hanya berhubungan langsung dengan BPR saja, tetapi dengan Dirjen Pajak, Pemda, Kepolisian, Jaksa, KPK, PPATK, dan Hakim beserta instansi lainnya.” ujar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Wadah ini sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam mewujdkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai bangsa yang dipersatukan karena kemajemukannya, nilai-nilai kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga demi tetap tegak dan kukuhnya NKRI. Kemajemukan dan keragaman merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bangsa. Namun disisi lain mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Di publikasikan di Berita

 

Pada Seni n (2/10), Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Lemhannas RI. Kehadiran Tim Evaluasi tersebut diterima oleh Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi mewakili Gubernur Lemhannas RI.

 

Dalam paparannya, Penanggungjawab Tim Evaluasi Kemenpan RB Rolan Andrea Anas menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Lemhannas RI kali ini berfokus tidak hanya kepada Reformasi Birokrasi namun juga evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi terhadap dua hal tersebut diharapkan dapat membuat Lemhannas RI bereformasi menjadi lebih akuntabel, bersih, berkinerja tinggi, efektif, dan efisien, dan melakukan pelayanan publik yang makin prima.

 

Rolan melanjutkan bahwa saat ini akuntabilitas kinerja Lemhannas RI di tahun 2017 ini naik menjadi 60,04 % dari 55,05 %. Sementara Reformasi Birokrasi Lemhannas RI di tahun 2017 ini naik menjadi 65,31 % dari 55, 10 % di tahun 2016 lalu.

 

Untuk menaikkan akuntabilitas kinerja, Rolan mengatakan bahwa Kementerian dan Lembaga harus mulai berfokus terhadap outcome / hasil. Outcome tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengurai kinerja dalam bentuk bagan pohon kinerja. Dalam membuat pohon kinerja tersebut, setiap bagian di Lemhannas RI harus berfikir melalui outcome bukan melalui proses.

 

“Kita coba untuk menghindari yang berfikir dari proses. Kita coba berfikir dari belakang (outcome). Orientasinya pada hasil. Hasil tersebut yang mendorong kita untuk melakukan yang harus kita lakukan.” Jelas Rolan.

 

Selain itu, untuk menciptakan konektivitas antar kinerja di setiap pihak di pohon kinerja tersebut, Rolan mengatakan perlunya mengidentifikasi kegiatan yang harus tetap dilaksanakan, kegiatan baru yang harus dicoba untuk dilaksanakan, dan kegiatan yang tidak perlu lagi dilaksanakan.

 

Dengan pohon kinerja tersebut pula, lanjut Rolan, setiap orang di Lemhannas RI dapat memahami posisi serta tanggung jawab masing-masing yang juga akan menciptakan konektivitas kinerja dengan seluruh unit kerja di Lemhannas RI.

 

Dalam hal reformasi birokrasi, Rolan menyampaikan sedikit masukan dengan melakukan penilaian mandiri melalui inspektorat di Lemhannas RI dengan dilandasi rasa untuk terus menjadikan Lemhannas RI lebih baik.

 

Rolan melanjutkan bahwa nantinya, Kemenpan RB akan melakukan survei terhadap 100 staff Lemhannas RI. Selain itu, Rolan juga menjelaskan mengenai zona integritas yang diharapkan dapat dibentuk di Lemhannas RI sehingga nantinya Lemhannas RI dapat berubah menjadi lebih baik secara keseluruhan.

 

Pembukaan Evaluasi Kemenpan RB tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yang lebih mendalam mengenai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

 

Di publikasikan di Berita