LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Pada Jumat (9/1), Lemhannas RI menerima kedatangan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka menghadiri rapat evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Rapat yang diselenggarakan di ruang Nusantara II, Gd.Trigatra Lemhannas RI dipimpin oleh Inspektur Brigjen Pol Immanuel Larosa dalam hal mewakili Sestama Lemhannas RI yang pada saat itu berhalangan hadir. Ketua Tim KemenPAN-RB yakni Ronald Andrea Annas hadir sebagai pembicara utama, menjelaskan terkait pentingnya evaluasi kinerja di lingkungan Lemhannas.


Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ronald dalam paparannya antara lain perlu adanya manajemen perubahan dengan menyusun roadmap RB, memiliki quick win yang terkait dengan kurikulum pendidikan reguler PPRA, serta membuat laboraturium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) yang dapat dijadikan benchmarking atau pembanding dan pusat data bagi instansi lain, serta bisa menunjuk agent of change.


Sedangkan rekomendasi yang bisa digunakan adalah dengan terus menginternalisasikan budaya kerja secara terus menerus di seluruh organisasi, dan meningkatkan peran serta agent of change sebagai penggerak reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Lebih lanjut Ia menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Menurutnya akan menjadi lebih baik jika sudah dilakukan identifikasi, analisis dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta memiliki SOP terkait penyusunan peraturan gubernur terus melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan produk hukum.


Selain itu perlu dilakukan penataan dan penguatan organisasi dengan menyelesaikan proses reorganisasi yang sedang dilakukan, dan memastikan bahwa reorganisasi yang dilakukan juga mampu menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang baik. Kemudian terkait penguatan pengawasan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penanganan kebijakan pengawasan yang sudah ada, melakukan pembinaan kepada unit eselon 1 untuk diajukan sebagai unit kerja menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan kapabilitas APIP (dalam hal ini Inspektorat).

DR. Ir. Ngakan Timur Antara. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian memberikan ceramah kepada peserta pemantapan nila-nilai kebangsaan (Taplai) terkait peran industri dalam pertumbuhan ekonomi, Kamis (8/2) di ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Menurut Ngakan peran industri tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perindustrian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terlebih saat ini pemerintah menekankan kepada pelaku usaha untuk mengoptimalkan bonus demografi. “Mengapa? Karena apabila bonus demografi itu tidak dikelola dengan baik bukan menjadi bonus tapi akan menjadi beban negara,” ujar Ngakan.


Menurut Ngakan rasa nasionalisme juga sangat penting dalam berekonomi. Ia memberikan contoh dengan mulai diberlakukannya peraturan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) baru produk-produk tertentu. “Saya ambil salah satu contoh mengapa nasionalisme itu penting di dalam kita berekonomi, misalkan sekarang ada produk yang diberlakukan wajib SNI. Kalau dia tidak mempunyi label SNI dia tidak boleh beredar. Kita memberi pengakuan terhadap produk yang ber-SNI ada lembaganya, yakni lembaga sertifikasi produk,” jelas Ngakan.


Pemberian sertifikat produk bagi pelaku usaha merupakan bentuk standarisasi bisnis. Standarisasi bisnis tidak akan mampu bertahan apabila perekonomian nasional tidak berkembang, oleh karena itu perlu adanya perpaduan antara standar, bisnis, dan nasionalisme. Badan Litbang Industri disini berperan sebagai pembina lembaga sertifikasi produk yang beroperasi di tingkat nasional. Litbang Industri melakukan pengembangan produk melalui inovasi teknologi, memberikan solusi terhadap permasalahan industri, meningkatkan daya saing industri nasional dan melakukan penerapan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah barang.


Banyak media memberitakan terkait kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dinilai relatif menurun. Ngakan memberikan gambaran terminologinya bahwa sektor industri terhadap PDB menurun karena pada dasarnya kontribusi bersifat realtif, dengan menurunnya PDB nasional yang sebelumnya berada pada 20%, sehingga terjadi deindustrialisasi. Deindustrialisasi merupakan proses kebalikan dari industrialisasi yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap PDB. Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi dari aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. Gejala ini juga kerap disebut deindustrialisasi negatif di tengah belum matangnya per tumbuhan ekonomi suatu negara seperti Indonesia.


Indonesia saat ini sudah berkontribusi sebanyak 2,5% pada pertumbuhan global, paling tinggi di ASEAN, dan nomor lima di dunia. Konstribusi tertinggi yakni Tiongkok yang menunjukkan kemajuan pesat dalam sektor manufaktur dan menempati peringkat teratas didunia sejak 2010. Sementara Indonesia sebagai sesama negara berkembang, naik secara lambat dari peringkat 18 di tahun 1990 ke peringkat 11 di tahun 2015 dan peringkat 9 di tahun 2016.

Indonesia dapat dikatakan sebagai miniatur dunia karena jenis keragaman dunia tersebut hadir disini, dan semua itu disimbolisasikan oleh 5 sila Pancasila. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief dalam ceramahnya dihadapan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO), Rabu (7/1) pagi di Lemhannas RI.


“5 sila Pancasila tersebut menggambarkan Indonesia sebagai suatu heterogenitas multikulturalisme bangsa ini,” ujar Yudi Latief. Yudi menjelaskan bahwa Pancasila menjadi inspirasi dalam berprestasi, bukan hanya prestasi sebagai individu tetapi menjadi prestasi bersama. Namun permasalahan yang dihadapi bangsa ini yakni cenderung menciptakan pencapaian secara individu, dan sulit untuk mengubah kepada capaian yang berjejaring. “Problem kita justru ketika capaian2 pribadi itu harus berjejaring menjadi suatu kekuatan collectivate,” kata Yudi.


Yudi memberikan gambaran singkat makna dari ke 5 sila Pancasila kepada peserta taplai. Seperti pada sila pertama yang menyiratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan multi agama. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kemudian dalam sila ke dua yang mensiratkan kemajemukan penduduk berdasarkan ras manusia. Sedangkan pada sila ke tiga menggambarkan bangsa ini sebagai bangsa yang beragam, namun pada saat yang sama menyadari akan adanya tautan-tautan persatuan. Penjelasan terkait sila ke empat, yakni mengenai keberagaman partai dan aliran partai politik, serta sila kelima yang menggambarkan kemajemukan dari segi lapisan kelas sosial.


Menurut Yudi, dalam hal membumikan Pancasila didalam kehidupan sehari-hari, pertama-tama penting untuk memahami 5 isu strategis, diantaranya adalah Pemahaman Pancasila, Inklusi Sosial, Keadilan Sosial, Pelembagaan Pancasila, dan Keteladanan Pancasila.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berkesempatan memberikan ceramah dihadapan seluruh peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO) di Lemhannas RI, Rabu (7/2) siang. Materi yang diangkat dalam kelas taplai tersebut yakni mengenai toleransi beragama di Indonesia.

 
Menurut Lukman, manusia adalah makhluk yang terbatas tidak dapat mempelajari semua secara komperhensif (menyeluruh) itulah mengapa adanyaa keragaman beragama. “Karena sesuatu yang begitu sempurna datang dari sang maha kuasa, kemudian di interpretasikan oleh umat manusia yang terbatas, jangan kan antara satu agama dengan agama yang lain, di internal tiap agama itu keragaman nya luar biasa,” ujar Lukman.


Lukman mengatakan bahwa manusia sebagai umat beragama yang menyadari akan adanya perbedaan keyakinan antar warga negara, sudah semestinya tidak saling men-judge bahwa dirinyalah yang paling baik diantara umat beragama lainnya. “Mestinya tidak ada diantara kita yang paling berhak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sayalah yang paling benar dan anda yang lain salah,” jelas Lukman. Meskipun setiap penganut ajaran agama sudah tentu harus meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik, tetapi Lukman menghimbau agar jangan sampai merasa menjadi yang paling benar kemudian menyalahkan agama lain.


Hal tersebut merupakan kunci utama dalam bertoleransi yakni rendah hati dalam beragama, saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan. “Hal tersebut adalah titik yang harus di cermati dengan baik, karena itu adalah awal mula dapat bertoleransi dengan baik,” ujar Lukman. Agama menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menjaga kemajemukan warga, demi terjaganya keutuhan bangsa dan negara. Selain toleransi dan rendah hati dalam beragama, esensi dan subtansi agama pada hakekatnya adalah untuk memanusiakan manusia agar harkat, derajat, dan martabat kemanusian dapat terjaga. “Semua agama mengajarkan keadilan, hargai, lindungin HAM persamaan di depan hokum,” tambah Lukman.


Didalam kehidupan masyarakat agamis, agama tidak bisa dipisahkan dari segala akitifitas keseharian manusia, terlebih dalam berpolitik. “Perlu dicermati bahwa bukan memisahkan agama dengan politik karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan karena kita bukan bangsa yang sekuler. Ciri negara sekuler yaitu memisahkan secara drastis persolan kehidupan dengan keagamaan. Mereka dapat memisahkan secara tegas dan tidak ada urusan anda mau rajin beragama atau tidak,” tegas Lukman.


Ia berpesan kepada para peserta taplai EO yang berlatarbelakang sebagai pegiat usaha bahwa yang harus dicermati adalah untuk tidak menyalahgunakan agama untuk tujuan yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada Rabu (7/2), Duta Besar Nigeria untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk melakukan Courtesy Call kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

 

Dalam Courtesy Call tersebut Duta Besar Nigeria untuk Indonesia mewakili Nigeria War Defence College memberitahukan mengenai rencana kunjungan peserta pendidikan Nigeria War Defence College ke Indonesia. Dalam kunjungan ke Indonesia, para peserta pendidikan tersebut rencananya akan berkunjung ke Lemhannas RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Institusi Pertahanan dan Kebijakan di Indonesia.

 

Berkaitan dengan kunjungan ke Lemhannas RI, Para Peserta dari Nigeria War Defence College Defence ingin mengetahui lebih dalam mengenai Counter Terrorism and National Security in Indonesia. Duta Besar Nigeria berharap kunjungan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan juga institusi militer dari kedua negara.

 

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo menyambut positif rencana kunjungan tersebut dan akan mempersiapkan materi kunjungan dengan baik. Agus Widjojo juga berharap bahwa kunjungan dan diskusi yang nantinya akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi kedua institusi.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai detail kunjungan dan foto bersama.

Calon peserta PPRA LVII dan LVIII tahun ajaran 2018 yang berasal dari negara sahabat, menerima pembekalan awal tentang pengenalan kelembagaan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto, Rabu (7/2) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra Lt. III, Lemhannas RI. Peserta terdiri dari 14 orang peserta asing yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.


Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito D. Asmoro. Ia menyampaikan pesan kepada para peserta mancanegara, agar terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia agar dapat mengikuti program pendidikan dengan baik. “Bahasa Indonesia mengalami tantangan dalam kehidupan, terutama di era media sosial. Bapak-bapak harus terus berusaha untuk mengimprove listening, speaking, kemudian reading, dan yang paling berat adalah tahap menulis.” ujar Rujito.


Selanjutnya, Brigjen TNI Mindarto memberikan paparan mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI, arti lambang Lemhannas, visi & misi, struktur organisasi Lemhannas serta program kerja Lemhannas.


Adapun acara berikutnya dilanjutkan dengan paparan tentang tata tertib Lemhannas RI oleh Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki P, M. Si., pengenalan kurikulum, taskap dan binta oleh Dr. Yulianus Pongtuluran , S.E., M.Ed., dan pengenalan bidang studi kepemimpinan oleh Drs. Hanif Salim, M.A.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto didampingi Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi, mengunjungi kantor Media Group di Kebon Jeruk, Jakarta (06/02).  Kunjungan dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin antara Lemhannas RI dan Media Group.

 

Kunjungan Humas Lemhannas RI disambut baik oleh Public Relations and Publicity Manager Henny Puspitasari didampingi Kepala Sekretariat Redaksi Media Indonesia Sadyo Kristiarto, Wakil Pemred MetroTVNews.com Khudori, beserta jajaran. Henny Puspitasari menyampaikan bahwa mengingat sudah adanya Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Media Group, kesempatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum untuk mengevaluasi dan saling memberi masukan bagi kedua belah pihak.  

 

Sebelumnya, Lemhannas RI bekerja sama dengan Eagle Institute Metro TV melaksanakan kompetensi film dokumenter Eagle Award pada tahun 2015 dengan tajuk “Merajut Indonesia”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kolaborasi Lemhannas RI dan Metro TV dalam upaya menggugah dan membangkitkan semangat akan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah menyadari pentingnya peran media dalam mendukung program kerja Lemhannas RI khususnya dalam menyampaikan kinerja Lemhannas RI dan turut serta menguatkan ketahanan nasional bangsa. Pada kesempatan tersebut, Media Group juga menyampaikan beberapa informasi dan masukan kepada Humas Lemhannas RI terkait alur kerja redaksi di media agar hubungan kerja antara humas dan jurnalis dapat lebih efektif dalam hal peliputan kegiatan lembaga.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menggelar paparan yang disampaikan Kelompok Kerja Petunjuk Teknis di ruang rapat Nusantara II gd. Tirgatra Lemhannas RI, Selasa (6/2) pagi, membahas tentang laporan terkait penyusunan buku induk dan penilaian. Kegiatan paparan dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E., serta Tenaga Profesional, dan pejabat struktural Lemhannas lainnya.


Terdapat dua buah buku yang dipaparkan yakni buku induk kedeputian pendidikan pimpinan tingkat nasional tahun 2018 Lemhannas RI, dan juknis penilaian kapasitas kepemimpinan peserta PPSA/PPRA. Ketua Tim Pokja juknis penilaian kepemimpinan Dr. H. Darma Kusuma, M.Si mengatakan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para peserta pendidikan nantinya. Beberapa referensi yang digunakan oleh pokja dalam menyusun jukni penilaian kepemimpinan, diantaranya mengelompokkan kepemimpinan kedalam 4 kelompok, yakni kepemimpinan itu sendiri, kemudian kepemimpinan nasional, kepemimpinan visioner dan kepemimpinan negarawan.


Gubernur menanggapi paparan tim pokja tersebut, bahwa perlu adanya tutor yang khusus mendampingi secara intensif dan konsisten (dari awal hingga akhir pendidikan), terhadap perilaku dari pada peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar tutor yang mendampingi dapat mengamati kapasitas kepemimpinan peserta sehingga dapat melakukan penilaian secara lebih objektif. Agus Widjojo menambahkan terkait penilaian sikap dan perilaku peserta dapat dinilai menggunakan 5 indikator, yakni partisipasi, disiplin, etika, kontribusi, dan tanggung jawab. “Seorang pemimpin nantinya harus bisa membangun kerjasama, mampu mengambil alih keadaan, dan mampu meyakinkan akan pentingnya suatu tugas kepada prajurit sehingga tercipta komunikasi yang baik, karena sebuah penilaian tidak hanya dinilai dari atas saja namun di dunia sumber daya manusia yang modern ini seseorang akan dinilai dari atas, bawah, dan samping,” ujar Agus Widjojo.

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Tahun Ajaran 2018 dimulai, para calon peserta diharuskan untuk melakukan daftar ulang sebagai salah satu syarat setelah dinyatakan lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes psikotes yang telah diikuti sebelumnya. Daftar ulang dilaksanakan selama empat hari (6-9 Februari 2018) bertempat di Ruang Diponegoro Gedung Pancagatra Lt. II Lemhannas RI pukul 08.00 - 15.00 WIB.


Sebanyak 100 orang yang terdaftar sebagai calon peserta PPRA LVII diantaranya berasal dari TNI (AD, AL, dan AU), Polri, ASN, Non ASN, dan negara sahabat. Para calon peserta yang akan melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Persyaratan terlampir dapat dilihat melalui website resmi Lemhannas RI atau yang tetera pada surat edaran yang diberikan kepada masing-masing calon peserta.


Selanjutnya, akan diadakan Upacara Pembukaan PPRA LVII pada hari Selasa, 20 Februari 2018 mendatang di Gedung Dwiwarna Purwa, Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Pendidikan akan dilaksanakan selama 7 bulan (1 bulan pertama off campus/e-learning dan 6 bulan berikutnya on campus).