LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 lalu, pada Rabu (20/7) di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Manado.

 

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto yang membuka secara resmi acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Dampak  memiliki arti penting dan strategis untuk melihat sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul terutama kontribusi Alumni sebagai agen perubahan di daerah.

 

Melihat pentingnya acara T.O.T. bagi kepentingan kehidupan sosial masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Steven Liaow menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Utara siap melanjutkan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam menyiapkan kader-kader sebagai agen perubahan di Provinsi Sulawesi Utara pada masa mendatang. Di samping itu, kepengurusan Alumni Lemhannas untuk Komisariat Sulawesi Utara diharapkan dapat segera didaftarkan ke Pemprov, sehingga dapat dikukuhkan dan dilantik oleh IKAL Pusat.

 

Sedangkan Ketua Alumni T.o.T. Provinsi Sulawesi Utara yaitu Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H. menyatakan tekadnya bahwa para Alumni akan selalu berusaha dan berjanji dengan segenap tenaga dan kesungguhan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara

 

Acara Evaluasi Dampak di Manado ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, dosen, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda. Turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Soesilo, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Direktur Translai Universal RI Brigjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M.

 

 

“Maknai ini sebagai suatu siklus pembinaan karier bukan sebagai kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” tegas Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Acara Pelantikan Pejabat Eselon I hingga IV di Ruang Nusantara, Lemhannas RI pada Senin (24/07).

 

Agus Widjojo menuturkan bahwa pelantikan adalah rangkaian proses yang harus dilalui sebelum menduduki jabatan baru.  Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan kelanjutan dari pengembangan karier melalui mutasi, promosi dan rotasi jabatan dalam melakukan penataan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi siklus pembinaan karier dan bukannya sebagai kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

 

Diharapkan pejabat yang baru saja dilantik dapat mengemban tugas amanah yang diberikan negara dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab serta dapat memberikan sumbangsih gagasan dan kontribusi untuk kemajuan Lemhannas RI. Selain itu Agus Widjojo mengingatkan bahwa efisiensi anggaran Lemhannas RI yang cukup besar tidak akan mengganggu tugas pokok selama Lemhannas RI mampu menata program kerja yang menjadi prioritas.

 

Agus Widjojo kembali berpesan agar para pejabat baru untuk bekerja dengan ikhlas, keras, dan cerdas. “Saya berpesan pada pejabat yang baru saja dilantik untuk selalu bekerja ikhlas, keras, dan cerdas dalam keterpaduan untuk melakukan program kerja yang telah ditentukan,” pungkas Agus Widjojo.

 

Dalam pelantikan tersebut, diantara 12 Pejabat Lemhannas RI yang dilantik adalah Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI dan Brigjen Pol Drs. Immanuel Laross sebagai Inspektur Lemhannas RI.

 

 

Rombongan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wawang Kuswanto mengunjungi Lemhannas RI dalam rangka study tour pada Rabu (19/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si. yang mewakili Kepala Biro Humas di ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

 

Kunjungan tersebut, menurut Wawan bertujuan memperluas wawasan para mahasiswa untuk memahami peran, tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI lebih dekat. Selain itu pula, para mahasiswa juga dapat lebih memahami nilai - nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa.

 

Terkait hal itu, Mayjen TNI (Purn) Bibit Santoso, S.I.P., M.H. selaku Tenaga Profesional Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI menyampaikan paparannya mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Bibit Santoso mengungkapkan bahwa saat ini suasana pergaulan antar bangsa semakin kompleks dan saling berpengaruh. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang merupakan kesepakatan atas kesadaran kebangsaan yang kuat.

 

Oleh karena itu, Bibit Santoso menghimbau kepada para mahasiswa untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Nilai-Nilai kebangsaan, tegas Bibit Santoso, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan tukar menukar cendera mata dan foto bersama.

 

  

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Roundtable Discussion (RTD) Lemhannas RI dengan judul “Optimalisasi Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Guna Meningkatkan Kemandirian  dan Daya Saing Ekonomi dalam rangka Tercapainya Tujuan Nasional” pada Rabu (19/7) di Ruang Kresna, Lantai IV Gedung Astagatra, Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebelumnya telah melakukan studi literatur, kepustakaan dan Focus Group Discussion dengan menghadirkan pakar-pakar yang terkait dengan tema RTD ini. Dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang dinamis dengan turbulensi tinggi.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia di ASEAN relatif masih rendah yaitu pada peringkat lima. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah permasalahan konektivitas antar pulau di Indonesia.

 

Sementara itu Prof. Miyasto yang merupakan Ketua Tim Kajian kali ini mengungkapkan bahwa ada beberapa hal strategis yang dihasilkan dari berbagai kajian sebelumnya yang menyebut Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas ekonomi dunia, namun di sisi lain Indonesia memiliki kesulitan sebagai negara kepulauan karena minimnya konektivitas antarpulau.

 

Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, lanjut Prof. Miyasto, dapat menjadi sebuah peluang dan juga sebuah ancaman. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mencapai tujuan nasional. Permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pengangguran, ketimpangan sosial, menurunnya nilai-nilai kebangsaan dalam hal toleransi dan solidaritas, rentannya ketahanan pangan dan energi, pelayanan birokrasi yang masih belum maksimal, masalah struktur ekonomi yang buruk serta beberapa masalah sumber daya manusia lainnya, juga memiliki korelasi akibat kurangnya konektivitas antar pulau.

 

Dalam RTD yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul karena kurangan konektivitas antar pulau, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Maritim Ir. Agung Kuswandono, M.A. sebagai salah satu narasumber menyatakan Kemenko Bidang Maritim telah membentuk Indonesian Ocean Policy yang terdiri dari 7 pilar yang nantinya akan mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

Dengan demikian, Indonesia harus memulai penciptaan konektivitas yang dapat menghubungkan 17 ribu pulau di Indonesia. Salah satu yang saat ini telah direncanakan dan sedang dilakukan oleh Kemenko Bidang Maritim adalah pembangunan 19 pelabuhan, 15 bandara baru dan pembangunan 25 bandara di jalur terluar Indonesia untuk membuka wilayah yang terisolir. Sampai saat ini, lanjut Agung, dua bandara di daerah Toba dan Karimun Jawa yang sudah dapat beroperasi. Selain itu, direncanakan pula program Tol Laut menghubungkan seluruh pulau di Indonesia sehingga turut mampu menghadirkan peran negara di seluruh wilayah Indonesia.

 

Terkait Proyek Strategis Nasional, saat ini, telah disusun 243 proyek dan dua program seperti wisata bahari, pemberdayaan pulau kecil, dan beberapa proyek lainnya. Senada dengan Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian wahyu Utomo memiliki pendapat tak jauh berbeda, Wahyu menyampaikan saat ini Indonesia telah bergabung dengan One Belt One Road dan juga pembangunan Tol Laut untuk mendukung optimalisasi konektivitas antar pulau.

 

Selain itu, Wahyu Utomo juga menjelaskan bahwa untuk mencapai konektivitas antar pulau perlu didukung dengan adanya pusat-pusat ekonomi di daerah sehingga pengembangan kawasan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Pengembangan Kawasan adalah salah satu kunci dalam membangun ekonomi daerah agar tercipta pusat ekonomi di daerah,” jelas Wahyu Utomo. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi kendala seperti pembebasan lahan, tata ruang, dan pendanaan.

 

Sementara Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas nasional Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo Ph.d selaku narasumber ketiga menyebutkan bahwa pembangunan saat ini masih terpusat di jawa, begitu pula dengan pusat perekonomian. Maka dari itu, Java Sentris harus diubah menjadi Indonesia Sentris.

 

Sedangkan narasumber ke empat Direktur Pengembangan Komersial dan Bisnis, Pelindo II Saptono R. Irianto mengatakan bahwa konektivitas antar pulau juga terkendala dengan adanya logistic cost yang tinggi. Maka dari itu, Cargo cost harus diturunkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu soft infrstructure dan hard infrastructure.

 

Soft infrastructure plan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan link operation di pelabuhan, perbaikan service dengan layanan 24 jam selama 7 hari penuh. Sedangkan hard infrastructure plan yaitu dengan cara mengganti alat-alat lama yang tidak efisien menjadi lebih efisien, perbaikan fasilitas untuk menangani alat dermaga baru, penempatan konfigurasi layout pelabuhan agar lebih efisien, serta pembangunan pelabuhan baru.

 

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari empat penanggap ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., Mayjen TNI A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. selaku moderator, para Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta Para Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.

 

 

“Terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2017 adalah dalam rangka menajamkan kembali sasaran-sasaran program pemerintah agar dicapai efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi manfaat APBN T.A. 2017. Oleh Karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk mendukung dengan menyikapinya secara bijak dan cerdas,” ujar Agus Widjojo dalam amanatnya pada Upacara Bendera Bulanan di lapangan Tengah Lemhannas RI pada Senin (17/7).

 

Agus Widjojo meyakini bahwa melalui prioritasi sasaran-sasaran program kerja yang tepat, tuntutan efisiensi belanja barang bagi Lemhannas RI masih memungkinkan untuk dipenuhi tanpa mengganggu upaya pencapaian sasaran strategis Lemhannas RI. Maka dari itu, Agus Widjojo menyampaikan agar seluruh unit kerja segera menyiapkan usulan efisiensi anggaran secara cermat dengan memperhatikan program-program kegiatan prioritas yang bersifat strategis.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menekankan mengenai capaian kinerja kelembagaan yang salah satu nya dapat dilihat dari daya serap anggaran. Oleh Karena itu, Agus Wijojo kembali mengingatkan seluruh unit kerja untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan program-program kegiatan pada semester pertama. Hasil evaluasi tersebut, lanjut Agus Widjojo dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan pelaksanaan program-program prioritas pada semester kedua sehingga target serapan program kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dapat tercapai.

 

Disamping menekankan efsiensi anggaran dan capaian kerja lembaga, Agus Widjojo juga mengingatkan program kegiatan tiap kedeputian seperti pelaksanaan SSDN dan Outbound bagi peserta pendidikan, peningkatan kualitas kajian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta peningkatan kualitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Mengakhiri amanatnya, Agus Widjojo mengajak seluruh jajaran Lemhannas RI untuk memahami Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 terkait dengan penyesuaian organisasi baru Lemhannas RI yang dilakukan paling lambat satu tahun sejak Perpres tersebut diundangkan. Terkait hal tersebut, Agus Widjojo menekankan untuk menuntaskan berbagai hal yang diperlukan agar organisasi baru dapat disosialisasikan dan diimplementasikan sepenuhnya pda tahun 2018 mendatang.

 

“Tuntaskan Berbagai hal yang diperlukan sehingga organisasi baru nanti dapat disosialisasikan dan dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2018,” pungkas Agus Widjojo menutup amanatnya dalam upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran dan staf Lemhannas RI.

 

Kedatangan Rombongan SSDN PPRA LVI pada Minggu (16/7) yang dijemput Gubernur Riau Bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. didampingi Kabinda Riau dan pejabat dari TNI dan Polri di VIP Room Gedung Lancang Kuning Bandara Sutan Syarif Qasyim II Pekanbaru, Riau.

 

 

2017 07 17 PHOTO 00000004

 Kapolda Riau Irjen Pol Drs. Zulkarnain saat menerima Rombongan SSDN PPRA LVI di Mako Polda Riau, Pekanbaru, Riau pada Senin, 17 Juli 2017

 

2017 07 18 PHOTO 00000132

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Majen TNI Nunu Nugraha saat diterima Ketua DPRD Provinsi Riau Ibu Dra. Hj. Septina Primawati, MM pada hari Senin, 17 Juli 2017 di Kantor DPRD Prov Riau Jl. Sudirman Tangkerang Pekanbaru.

 

 2017 07 18 PHOTO 00000134

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Mayjen TNI Nunu Nugraha saat diterima Pimpinan Jajaran TNI Prov Riau pada hari Selasa, 18 Juli 2017 di Markas Korem 031/WB Jl. Perwira Pekanbaru.

 

2017 07 18 PHOTO 00000130

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Tajar Bidang Strategi Mayjen TNI Nunu Nugraha saat diterima Pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia pada hari Selasa, 18 Juli 2017 di Rumbai Chevron Club (RCC) Pekanbaru Riau. (Apws)

  

IMG 6461

Sambutan Bupati Kabupaten Pelalawan Prov Riau Bpk HM Haris saat menerima Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Mayjen TNI Nunu Nugraha pada hari Rabu, 19 Juli 2017 di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Kawasan Techno Park Pelalawan. (Apws)

 

 

Sejumlah 30 peserta Diklat III Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Kamis (13/7) sebagai salah satu rangkaian kegiatan diklat. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Hendrawan di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bagian Penyelenggara Diklat selaku Pimpinan Rombongan Aden Daenuri dalam sambutannya mengatakan bahwa Diklat ini tidak terlepas dari agenda pembelajaran wawasan kebangsaan. Dengan kunjungan ini, Aden Daenuri berharap para peserta diklat dapat lebih mengenal tugas dan fungsi Lemhannas RI serta mendapatkan inspirasi dari materi yang dipaparkan oleh narasumber. Paparan dari narasumber tersebut, jelas Aden Daenuri, nantinya diharapkan dapat membantu peserta diklat dalam merancang proyek perubahan sehingga proyek perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

 

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Wawasan Kebangsaan oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A.. Kisnu Haro memaparkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar dari wawasan kebangsaan, lanjut Kisnu Haryo, adalah Empat Konsensus Dasar Bangsa.

 

Kisnu Haryo kemudian menyatakann bahwa tujuan dari mempelajari wawasan kebangsaan adalah untuk membangun karakter bangsa serta membangun kesadaran terhadap sistem nasional dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam paparannya pula Kisnu Haryo mengungkapkan harapannya bahwa peserta diklat mampu mengemban amanah dengan baik dan menjadikan wawasan kebangsaan sebagai dasar dalam melakukan tugas dan fungsi dalam bekerja.

 

Diskusi yang ditutup dengan tukar menukar cenderamata dan foto bersama ini emudian dilanjutan dengan kunjungan singkat ke Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI.

                                        

 

 

Prof. Yan Xuetong, intelektual Hubungan Internasional ternama dari Tiongkok mengatakan Asia Bagian Timur (Eastern Asia) berpotensi menjadi pusat dalam tatanan internasional yang kini sedang berevolusi. "Jumlah GDP Tiongkok dan Jepang yang besarnya lebih besarnya daripada GDP seluruh negara di Eropa dan anggaran militer kedua negara yang cukup besar, serta menurunnya performa Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan finansialnya menjadikan Asia Bagian Timur berpotensi menjadi pusat dunia," ujar Yan Xuetong yang mengunjungi Lemhannas RI dan berdiskusi dengan sejumlah pejabat Lemhannas RI dan Peserta Program Pendidikan Angkatan LVI (PPRA LVI) di Ruang Nusantara II Lemhannas, Kamis (13/7).

 

Yan menuturkan, konsep integrasi ala Uni Eropa pasca Brexit dan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang "menarik" diri dari tatanan internasional membuat gerakan anti establishment mendapatkan momentum. Mau tidak mau, kecenderungan tatanan internasional pun berubah. Amerika, satu-satunya negara adidaya berlepas diri atas perannya selama ini dan model integrasi Uni Eropa yang dielukan ternyata lamban dalam menangani krisis finansial kawasan. Kedaulatan negara (sovereignty) yang dianggap tradisional ketika marak terjadi integrasi kawasan, kian memegang peranan di masa depan. Sementara itu Asia Bagian Timur, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, adalah kawasan yang secara ekonomi stabil dan relatif damai, meski belum mempunyai arsitektur keamanan regional.

 

Inilah tantangan dalam perwujudan Asia Bagian Timur menjadi pusat dunia. Absennya arsitektur keamanan regional membuat negara-negara di dalamnya belum mempunyai kesadaran satu sama lain untuk membangun Asia Bagian Timur menjadi pusat tatanan dunia. Ini menjadi tugas rumah masing-masing negara di kawasan ini. 

 

Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan misalnya, kenapa baru satu dekade ini konflik tentang batas wilayah menguat? Itu karena hubungan politik kita. "Yang menjadi masalah bukanlah 9 dash line, tetapi hubungan politik (antar negara). Selama Tiongkok dan Indonesia melihat isu ini dari level strategis, bukan dari pertimbangan lokal, tetapi dari pertimbangan politik di masa depan tentang sengketa ini maka tidak ada masalah sulit dalam menyelesaikan masalah ini", ungkap Yan Xuetong menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusI 

 

Dipimpin oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr, diskusi tentang "Evolusi Tatanan Internasional" bersama Prof. Yan Xueng ini berlangsung hangat dan diakhiri dengan foto bersama.

 

 

 

Bertempat di Ruang Krisna,  Gedung Astagatra Lantai IV,  Lemhannas RI,  Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI menggelar Roundtable Discussion pada Rabu (12/7) dengan judul "Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Guna Memperkokoh Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional".

 

Dalam RTD yang dibuka dengan laporan Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr.  Ir. Djagal Wiseso Marseno,  M. Agr ini,  Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs.  Arif Wachyunadi menyampaiikan keynote speech Gubernur Lemhannas RI bahwa berlakunya sistem presidensiil di Indonesia berdampak pada Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dimana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

 

Selain itu, jelas Arif Wachyunadi, berdasarkan   hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (LABKURTANNAS) pada Tahun 2016 menunjukkan indeks ketahanan gatra politik secara nasional memiliki skor 2.43 atau kurang tangguh. Hasil pengukuran tersebut,dapat memberikan early warning(peringatan dini) kepada bangsa indonesia terkait dengan kondisi politik indonesia saat ini yang kurang tangguh.

 

Sementara itu, Arif Wachyunadi mengungkapkan berdasarkan hasil jajak pendapat Lemhannas RI tentang tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat strategis menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih diharapkan untuk mengatur kebijakan yang bersifat strategis.

 

Selanjutnya,  dalam RTD yang dimoderatori oleh Laksda TNI Ir. Bambang Haryono, M.M. ini, salah satu Tim Perumus Naskah sementara kajian Lemhannas RI Laksda TNI Ir.  Yuhastihar menyampaikan bahwa pokok-pokok persoalan adanya kajian reformulasi GBHN ini dikarenakan adanya pertanyaan mengenai apkelebihan dan kekurangan dari SPPN dan implikasi perubahan SPPN terhadaap sistem ketatanegaraan Indonesia. selain itu, Yuhastihar juga memaparkan mengenai pro dan kontra mengenai adanya reformulasi GBHN tersebut.

 

Pro dan kontra yang muncul dalam reformulasi GBHN ini diamini oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.. Bambang sadono menyatakan walaupun wacana mengembalikan GBHN menimbulkan pro dan kontra namun sebagian besar menyetujui kembalinya GBHN.  Hal tersebut dipapar kan dalam hasil kajian MPR RI yang menyatakan bahwa GBHN merupakan panduan arah dan strategi jangka pendek, menegah dan panjang.

 

Mengenai bentuk hukumnya,  Bambang sadono berpendapat Tap MPR yang paling tepat. Namun,  Presiden dan Pejabat terkait yang tidak melaksanakan GBHN tidak akan dikenakan sanksi Hukum melainkan sanksi moral dan politik.

 

Selain itu,  bambang sadono juga memaparkan mengenai hasil konfigurasi opini yang dilakukan MPR RI. Dalam konfigurasi tersebut,  seluruh nya menyatakan setuju dengan adanya GBHN.  Maka dari itu. Terdapat tiga skenario sebagai jalan tengah.  Skenario Ketiga, jelas Bambang Sadono, yang bmenyatakan GBHN dipecah menjadi dua yaitu haluan negara sebagai kaidah penuntun secara makro (State Policy) ditetapkan oleh MPR  yang berupa SPPN dalam Undang-Undang dan Haluan Negara yang meliputi jangka Waktu yang lebih jauh merupakan skenario yang paling tepat.

 

RTD tersebut kemudian dilanjutkan dengan paapran dari narasumber kedua yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Bambang Broedjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.d., serta Pembahasan dari tiga penanggap yaitu ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) Dr. Bambang Kesowo, S.H.LL.M., Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., dan Direktur Eksekutif CSIS Phillips J. Vermonte.

 

Hadir dalam RTD tersebut para Tenaga Professional dan Tenaga Ahli Lemhannas RI, Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta perwakilan Peserta PPRA Lemhannas RI.