LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

 

Kamis (27/7), Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Training of Trainers (T.o.T) Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 lalu.

 

Bertempat di Ballroom Borneo, Hotel Novotel Balikpapan, kegiatan Evaluasi Dampak dibuka oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto. Dalam sambutannya, Dedy Yulianto menyampaikan tujuan Evaluasi Dampak ini adalah untuk mengukur sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul dan bagaimana kontribusi Alumni dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya masing-masing.

 

Menanggapi kegiatan tersebut, Wakil Walikota  H. Rahmad Mas’ud, S.E. berharap dapat memberikan hasil yang baik dalam menumbuhkembangkan semangat kebangsaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan, serta sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan menggelorakan semangat kebangsaan kepada masyarakat.

 

Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua Alumni T.o.T Nilai-nilai Kebangsaan Balikpapan yaitu Drs. Suprijadi, M.M. menyampaikan bahwa telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh para Alumni, diantaranya sebagai Narasumber dalam PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru), serta pemberian materi Wawasan Kebangsaan di sejumlah Perguruan Tinggi. Kegiatan penyebarluasan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan dapat diteruskan juga dalam bentuk PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) hingga ke level Kabupaten/Kota.

 

Acara ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI dan Polri, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda.

 

Turut hadir dalam kegiatan Evaluasi Dampak di Balikpapan yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Deputi Evaluasi dan Pengendalian Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Dr. Silverius Sonny Y. Soeharso, serta Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H.

 

 

“Sejak terbentuknya ASEAN, peranan Indonesia tidak pernah surut dari tahun ketahun, setiap permasalahan yang terjadi di ASEAN, Indonesia  selalu tampil  aktif  dan bahkan ikut serta dalam memelopori penyelesaian permasalahannya, hal ini menjadikan Indonesia sebagai driving force di ASEAN” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. dalam kuliah umum kepada peserta PPRA LVI dan PPSA XXI Lemhannas RI dengan tema “Peran Indonesia Sebagai Driving Force Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN”, di Ruang Auditorium Lemhannas RI, Jumat (11/8).

 

Wiranto pada ceramahnya menyampaikan, kawasan Asia Tenggara sebelum ASEAN terbentuk merupakan kawasan yang penuh konflik dan gejolak. Negara-negara Asia Tenggara saat itu masih dalam tahap awal nation building yang penuh dinamika internal sebagai negara yang baru terlepas dari penjajahan, meskipun Thailand tidak termasuk negara terjajah, namun tetap saja kawasan tersebut menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan luar akibat Perang Dingin.

 

Kemampuan ASEAN menciptakan dan memelihara stabilitas dan perdamaian di lingkup kawasan telah mampu mendorong kemajuan diberbagai bidang, khususnya dibidang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ASEAN dinilai sebagai organisasi kawasan yang sukses apabila dibandingkan organisasi-organisasi kawasan lainnya.

 

Hingga sejauh ini, pencapaian ASEAN dalam bidang pembangunan ekonomi dapat terlihat dari kemampuan ASEAN menjadi kawasan yang lebih kompetitif dalam dinamika perekonomian dunia. Pada tahun 2015, ASEAN tercatat memiliki kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan terbesar ke-3 di Asia. Selain itu ASEAN juga merupakan tujuan investasi dunia, sehingga menempatkan ASEAN sebagai kawasan keempat terbesar sebagai penerima modal asing, setelah Amerika Serikat, Hongkong, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sehingga Kekuatan ekonomi ASEAN diproyeksikan akan menjadi kelima dan keempat terbesar di dunia pada tahun 2030 dan 2050.

 

Itu semua menunjukkan bahwa ASEAN memiliki prospek yang baik di masa depan sebagai suatu kawasan ekonomi yang lebih kuat, sehingga dengan demikian, secara otomatis akan membantu meningkatkan standar kehidupan rakyat ASEAN. meskipun begitu, prospek tersebut hanya akan menjadi wacana semata jika stabilitas keamanan ASEAN terganggu, baik yang dipicu oleh faktor internal berupa instabilitas negara-negara ASEAN itu sendiri, maupun faktor eksternal yang mampu mendestabilisasi kawasan ASEAN.

 

Lalu bagaiamana peranan Indonesia di ASEAN? Masih menurut Wiranto, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi-posisi yang penting dalam memegang kedudukan di ASEAN. Dalam konteks inilah pandangan tentang bagaimana peran Indonesia sebagai bagian dari ASEAN selama lebih dari 50 tahun sejak berdirinya. Sekaligus juga telah merasakan kemanfaatan berupa adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, dimana tentu saja hal tersebut merupakan hasil jerih payah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

 

Hal yang mendasari peranan Indonesia di ASEAN tidak terlepas dari konsistensi dari pemerintah Indonesia yang menjabarkan dari misi Indonesia ada empat, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3. yakni: melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

Sejak terbentuknya ASEAN, peranan Indonesia tidak pernah surut dari tahun ketahun, setiap permasalahan yang terjadi di ASEAN, Indonesia  selalu tampil  aktif  dan bahkan ikut serta dalam memelopori penyelesaian permasalahannya, hal ini menjadikan Indonesia sebagai driving force di ASEAN.

 

Kondisi tersebut harus tetap dijaga, mengingat tantangan keamanan semakin kompleks dan cenderung terus bermunculan, sehingga memerlukan kewaspadaan kita bersama. Ancaman stabilitas dan perdamaian kawasan tidak lagi semata berupa ancaman tradisional, tapi jauh berkembang bersama-sama dengan ancaman non-tradisional, khususnya tidak kejahatan lintas batas.

 

“Indonesia harus terus memegang peranan pada ASEAN, Mengingat masa depan Indonesia adalah masa depan ASEAN, dan sebaliknya, masa depan ASEAN juga masa depan Indonesia. Kemajuan itu terletak pada ikhtiar kita semua, masyarakat Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat ASEAN” ungkap Wiranto.

 

Kuliah umum yang digelar kali ini mendapatkan antusias dari para peserta PPRA LVI dan PPSA XXI yang memenuhi ruangan Auditorium Lemhannas RI, setelah melalui proses tanya jawab, acara ini diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Wiranto dan foto bersama.

 

 

Disambut oleh Plt Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, Delegasi Civil Servant College of Singapore (CSC Singapura) yang dipimpin oleh Direktur CSC Singapura Tina Ng Saw Tin selaku Asisten Manager dari CSC of Singapore melakukan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Kamis (10/8).

 

Dalam kunjungan tersebut, Karsiyanto menyampaikan selamat datang dan permintaan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubenrnur dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat ditunda. “Saya menyampaikan selamat datang dan kami memohon maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan wakil Gubernur,” jelas Karsiyanto.

 

Selain menyampaikan salam hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Karsiyanto juga menyampaikan bahwa hasil diskusi kali ini akan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas Ri, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Sementara itu pimpinan delegasi CSC Singapura Tina Ng Saw Tin menyampaikan kunjungan kali ini bukanlah merupakan kunjungan pertama CSC ke Lemhannas RI. Tina juga menuturkan bahwa CSC adalah lembaga yang memiliki kemiripan tugas dengn Lembaga Administrasi Negara di Indonesia. CSC mendidik Pegawai Negeri di Singapore dari berbagai institusi dan jabatan dan lebih fokus kepada pengabdian kepada masyarakat.

 

Dalam pertemuan ini, Tina berharap dapat mendiskusikan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Lemhannas RI terkait dengan program kepemimpinan. Mengenai pendanaan, CSC menuturkan bahwa para pegawai negeri yang menempuh pendidikan di CSC membayar secara mandiri dan program yang ditawarkan kepada pengabdian masyarakat di Singapore adalah program yang dibutuhkan oleh pengabdian masyarakat di Singapura, bukan yang dibutuhkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah.

 

Tina menurutkan bahwa CSC menganalisis apa yang dibutuhkan oleh pengabdian masyarakat Singapura, membentuk program yang sesuai dan menawarkannya kepada kementerian atau lembaga pemerintah untuk dapat memutuskan program yang sesuai untuk diikuti di CSC Singapura.

 

Beberapa hal yang menjadi fokus CSC Singapura, lanjut Tina, adalah kepemimpinan dalam penyelanggaraan pemerintahan, administrasi publik dan pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh CSC dapat diikuti oleh seluruh kementerian karena sifat dari pelatihan tersebut adalah pelatihan dasar.

 

Karsiyanto menanggapi positif maksud kerja sama yang disampaikan oleh pihak CSC Singapura dan diskusi tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengenai program-program pendidikan yang dapat dijadikan kerja sama oleh kedua institusi.

 

Hadir mendampingi Deputi Pendidikan Tingkat Nasional dalam pertemuan tersebut adalah Prof. Fasbir, Plt Kepala Biro Kerja Sama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito.

 

 

Rombongan peserta kursus Defence Service Command and Staff College (DSCSC) Srilanka mengunjungi Lemhannas RI dan melakukan diskusi mengenai isu keamanan kawasan di Ruang Airlangga Gedung Astagatra Lt.III Lemhannas RI, Jumat (11/08). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI Bidang Pertahanan & Keamanan Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. tersebut, kedua belah pihak terlihat antusias ketika membicarakan masalah terorisme dan Laut China Selatan.

 

Terorisme dan ekstremisme juga menjadi masalah di Srilanka. Salah satu peserta kursus DSCSC menyampaikan pemerintah Srilanka sekarang ini sangat peduli dengan pendidikan generasi mudanya agar tidak terjerumus ke dalam terorisme. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, pemerintah Srilanka aktif melakukan diseminasi ke sekolah-sekolah hingga sekolah informal seperti Sekolah Minggu agama-agama di sana.

 

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P., menanggapi bahwa Indonesia juga melakukan hal yang hampir sama. “Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pemuda, dan Kementerian Agama, para pemuda dibina dengan adanya program deradikalisasi. Selain pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilibatkan dalam program tersebut,” timpal Surya Dharma.  

 

Selain terorisme, masalah Laut China Selatan juga menjadi hal yang diperbincangkan. Pimpinan rombongan DSCSC  Air Commodore Don Kapila Wanigasooriya RWP RSP & Bar USP MDS menanyakan tentang sikap Indonesia tentang China dan konflik di Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut, Surya Dharma menjawab bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadi tumpuan. “Prioritas Indonesia adalah menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia selalu berperan sebagai penengah dalam konflik di Laut China Selatan dengan menaati code of conduct,” ujar Surya Dharma.

 

Agung Promono juga menambahkan bahwa Indonesia bukan claimant state dalam konflik Laut China Selatan. “ Indonesia adalah negara non claimant. Indonesia berupaya menciptakan suasana saling menghormati (mutual respect) diantara claimant states,” imbuh Agung.

 

Dalam diskusi ini, dibahas pula tentang diplomasi kultural dan ASEAN. Turut hadir pada diskusi sejumlah pejabat eselon I dan II Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 56 Lemhannas RI.

 

Selain berdisikusi, dalam kunjungannya ke Lemhannas, rombongan DSCSC Srilanka juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam courtesy call yang dilakukan sebelum pelaksanaan diskusi. 

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar Musyawarah Kerja yang dibuka oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, di ruang Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, pada Selasa (8/8).

 

Melalui sambutannya Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peranan ibu sangatlah penting dalam perkembangan seorang anak, sehingga kesadaran akan pengetahuan juga akan menular kepada anaknya.

 

Selain itu, Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan akan kewajiban orang tua dalam menuntun seorang anak agar berakhlak baik dan memiliki sopan santun. Pendidikan anak tidak serta merta hanya dibebankan kepada seorang ibu saja, tetapi juga membutuhkan peranan dari seorang ayah.

 

Sementara, Ketua Umum KOWANI, Dr. Giwo Ribuanto Wiyogo, M.Pd  menyampaikan bahwa musyawarah kerja KOWANI tahun 2017 yang mengangkat tema “Mengakselerasi dan Mengoptimalkan Perannya Sebagai Ibu Bangsa untuk Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter”, merupakan wujud kepedulian KOWANI untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

 

Dr. Giwo Wibuanto Wiyogo, M.Pd. menyatakan bahwa kegiatan Musyawarah Kerja ini, bertujuan untuk melaksanakan tugas dan program kerja yang diamanahkan kepada KOWANI sebagai bentuk kewajiban dari agenda pimpinan pusat KOWANI pada pertengahan masa bakti 2014-2019.

 

Peran Ibu Bangsa yang tereduksi harus dibangkitkan kembali, dimana peran Ibu Bangsa perlu ditanamkan dari ruang lingkup keluarga sejak dini, agar perilaku anak dapat terhindarkan dari hal-hal yang kurang baik. Melalui berbagai kegiatan KOWANI juga melakukan kerja sama dengan organisasi yang dinaunginya untuk melakukan gerakan melalui program maupun kampanye dengan memanfaatkan teknologi mengenai peranan Ibu Bangsa ini, dalam langkah dekat KOWANI juga mengajak kerja sama dengan Lemhannas RI untuk menuju wanita cerdas politik. “Meskipun tidak berpolitik akan tetapi setidaknya dapat menularkan pengetahuan tentang politik untuk orang-orang disekitarnya, untuk itu, kami memperjuangkan  adanya penambahan kuota yang semula 18 persen agar menjadi 30 persen,” ungkap Dr. Giwo Wibuanto Wiyogo, M.Pd.

 

KOWANI sendiri merupakan organisasi yang membawahi berbagai organisasi wanita di seluruh Indonesia yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, supremasi hukum dan konstitusi,  kesejahteraan rakyat, harkat dan martabat bangsa, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai salah satu komponen bangsa, KOWANI senantiasa berupaya membantu menemukan solusi dari banyaknya permasalahan bangsa Indonesia yang masih harus diperbaiki dan dituntaskan bersama komponen bangsa lainnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.. Menyambut baik keinginan KOWANI untuk penambahan kuota peserta wanita dalam program pendidikan maupun pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhannas RI.

 

Selain itu Marsdya TNI Bagus Puruhito juga mengapresiasi langkah KOWANI sebagai Ibu Bangsa dari 1928 lalu, melalui upaya pembangunan dan perkembangan Indonesia hingga saat ini.

 

 

“Jika saya Warga Negara Indonesia, Saya akan datang ke sini (Lemhannas RI) karena saya tergerak untuk melihat apa yang dilakukan oleh institusi ini, melakukan hal yang benar untuk rakyat Indonesia, untuk negara ini,” ucap James Hartsel, Direktur Sementara The Daniel K. Inouye Asia Pacific Center Security Studies (APCSS) dalam diskusinya di Lemhannas RI pada Selasa (8/8).

 

James “Hammer” Hartsel yang telah berkarir di Korps Marinir Amerika Serikat selama 36 Tahun ini menyampaikan bahwa dirinya menyukai konsep Lemhannas RI karena adanya penggabungan antara unsur militer, polisi, birokrat, pengusaha, akademisi dan juga sipil.  

 

Hartsel kemudian menjelaskan bahwa misi APCSS adalah untuk menghubungkan dan memberdayakan praktisi keamanan untuk membangun pemahaman bersama dan jaringan melalui pendidikan guna meningkatkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Program pendidikan yang dilakukan oleh APCSS adalah in house resident courses seperti program pendidikan di Lemhannas RI, extensive workshop, seminar and dialog seperti yang dilakukan di Honolulu dan beberapa daerah lainnya.  APCSS sendiri, lanjut hartsel, memiliki 120 staf yang berasal dari akademisi, militer dan juga warga lokal Hawaii.

 

APCSS yang didirikan pada tahun 1995 d Hawaii ini bertujuan untuk mengajak perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik untuk duduk bersama mendiskusi mengenai perdamaian dan mempertahankan stabilitas keamanan dan kemakmuran. Saat ini, ACPSS telah memiliki kurang lebih 11 ribu alumni dan 330 diantaranya berasal dari Indonesia.

 

Mengenai area yang menjadi fokus APCSS, Hartsel menyebutkan lima area yaitu manajemen krisis, perlawanan terhadap terorisme, keamanan maritim, pembangunan sektor keamanan, dan keamanan dan perdamaian wanita. Selain itu, APCSS juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara di Asia Pasifik untuk mengadakan dialog dan workshop.

 

Kunjungan yang merupakan pertama kalinya bagi The Daniel K. Inouye APCSS ini bertujuan untuk saling lebih mengenal peran masing-masing institusi dan merencanakan kerja sama dalam sebuah nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan APCSS di bidang stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

 

Usai penjelasan mendetail mengenai APCSS oleh Hartsel, diskusi yang dimoderatori oleh Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan tenaga ahli di Lemhannas RI serta ditutup dengan sesi foto bersama.

 

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut kedatangan beberapa perwakilan Serikat Pekerja PT. PLN Persero yang dipimpin oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Ir. Ahmad Daryoko dalam rangka melakukan Courtesy Call di Ruang Tamu Gubernur, Lemhannas RI pada Selasa (1/8).

 

Dalam Courtesy Call tersebut, Ahmad Daryoko menyampaikan bahwa sebelum menjadi karyawan tetap di PT. PLN, para calon karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan bela negara. Namun, sebagai salah satu institusi strategis negara, para karyawan PT. PLN dipandang perlu mendapatkan penguatan kembali nilai-nilai kebangsaan. Dengan mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI, diharapkan kinerja PT. PLN dapat semakin meningkat. Selain itu, dengan mengikuti salah satu program di Lemhannas RI, para karyawan PT. PLN dapat menemukan penyelesaian masalah-masalah dalam pekerjaan dengan merujuk pada empat konsensus dasar bangsa.

 

Agus Widjojo menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Lemhannas RI yaitu mendidik calon pemimpin tingkat nasional dalam konsensus dasar kebangsaan dengan doktrin operasional ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Sehingga nantinya, lanjut Agus Widjojo, para peserta yang mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dapat mencerminkan segala tindakan dan gagasan yang merujuk pada wawasan kebangsaan tersebut.

 

Tugas Lemhannas RI yang kedua adalah melakukan pengkajian strategis dalam bentuk kebijakan strategis yang terkait dengan empat konsensus dasar bangsa. Tugas yang ketiga adalah Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbincangan lebih mendalam untuk menentukan program pendidikan yang tepat untuk diikuti oleh serikat pekerja PT PLN.

 

Turut mendampingi Gubernur dalam Courtesy Call tersebut adalah Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksdya TNI Dedi Yulianto, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, dan Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si.

 

 

Sejak kecil masyarakat Indonesia dididik untuk memiliki kesadaraan akan pentingnya menjadi makhluk sosial yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya.

‘Gotong Royong’ adalah akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur.

Kebersamaan menjadi tema yang diangkat sebagai semangat pada perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka kali ini. Pendekatan tersebut menjadi esensi sekaligus ajakan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa Indonesia.

 

Logo ‘72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA’ merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

3

Angka ‘7’ pada logo merupakan simbolisasi dari sebuah anak panah yang menyerong ke arah kanan atas. Hal tersebut melambangkan dinamisme pembangunan yang berorientasi ke masa depan positif.

 

4

Letak dan posisi Angka ‘2’ pada logo yang terlihat merangkul Angka ‘7’ merupakan perlambangan dari asas kebersamaan dalam bekerja membangun Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan.

Bentuk angka ‘2’ juga merepresentasikan bentuk bendera Indonesia yang terdiri dari dua bagian.

 

Penggunaan slogan memiliki maksud sebagai berikut:

Kerja Bersama : Menunjukkan pendekatan yang bersifat merangkul dan juga memperlihatkan asas kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Bersama Kerja : Menunjukan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan. 

 

Klik untuk panduan lengkapnya

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus Widjojo, menandatangani nota kesepahaman dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)  di Ruang Nusantara, Gedung Trigratra Lantai 1 (1/7).

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menajdi komitmen kedua institusi untuk memberikan karya nyata dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

 

Lemhannas RI dan AMPI bersama-sama telah bersepakat dalam nota kesepahaman ini untuk terus melanjutkan komitmen yang selama ini telah terbangun melalui upaya yang tercantum dalam dua lingkup kerjasama. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati antara kedua pihak.

 

Dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan nota kesepahaman ini, diharapkan adanya tindak lanjut berupa kegiatan nyata terkait dengan bidang-bidang ada dalam kerjasama.

 

Sementara itu, Ketua  Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Ario Bimo Nandito Ariotedjo memaparkan, kerja sama antara Lemhannas RI dengan DPP AMPI ini merupakan kelanjutan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, dan dibuat atas kepedulian Lemhannas RI terhadap generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang memahami kebangsaan dan ketahanan nasional.

 

Dalam kepengurusan, DPP AMPI memiliki struktur organisasi mulai level Desa, Kecamatan, hingga Pusat. untuk itu, melalui program pendidikan, pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI, diharapkan dapat memperbaiki kualitas kader AMPI agar siap menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan.

 

Setelah melalui acara penukaran plakat dan nota kesepahaman, acara ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.

 

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI bagus Puruhito, S.E., M.M. Deputi Pendidikan, Mayjen TNI Sakkan Tampubolon,  Deputi Pemantapan Nilai-Nilai, Laksda TNI Dedy Yulianto,  Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, serta rombongan dari AMPI.