LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (544)

Sebanyak 30 orang mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Bandung melakukan studi banding ke Lemhannas RI, Selasa (24/10) siang, dan diterima langsung oleh Kabag Protokoler & Dokumentasi Biro Humas, Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si.

 

Dalam kunjungan tersebut sekaligus diberikan pembekalan materi kepada mahasiswa terkait Implementasi Sistem Demokrasi sebagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tenaga Ahli Profesional Bidang Politik, Kisnu Haryo Kartiko, SH., MA., memberikan materinya selama kurang lebih dua jam kepada mahasiswa di Ruang Syailendra Gedung Asta Gatra Lantai III.

 

Ia memaparkan ciri-ciri negara demokrasi menurut teori Larry Diamont, Sargent, Arbi Sanit dan Hendardi, antara lain suatu negara yang memberikan kebebasan berpendapat, berkespresi dan menyampaikan pendapat kepada seluruh warga negaranya. Selain itu terdapat lembaga pengontrol yang independen, serta diberlakukannya persamaan kedudukan dan perlakuan untuk semua warga negara. Seperti halnya di Indonesia, yang mengakui adanya perbedaan, sesuai dengan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

 

Disamping itu, Kisnu Haryo juga memaparkan terkait unsur-unsur yang secara sadar maupun tidak sadar telah mempengaruhi Ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni ideologi Pancasila. Seperti dicontohkan, adanya ideologi Agama, Imperialisme Kolonialisme, Liberalisme-Kapitalisme, Ekologisme, Feminisme, serta yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di masyarakat, yakni Sosialisme-Komunisme-Marxisme.

 

“Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Sebagai contoh Ideologi Agama, yakni Hindu atau Budha. Pengaruh yang ditinggalkan yaitu sistempemerintahan banjar sosial dan upacara tradisi di beberapa daerah seperti Bali, Tengger, dan Badui,” ujar Kisnu kepada para mahasiswa.  


Diakhir sesi pemaparan materi, dilakukan diskusi antara mahasiswa dan pemapar, untuk membangun peran aktif para peserta studi banding.

 

Tenaga Profesional Bidang Sistem Manajemen Nasional, Laksda TNI (Purn) Untung Suropati menjadi salah satu pembicara dalam Konferensi Internasional, Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2017, di The Kasablanka Mall, Jakarta, Sabtu (21/10).

 

CIFP merupakan festival diplomasi yang mempertemukan pejabat, duta besar, diplomat, politisi, selebriti, pengusaha, tokoh masyarakat, kalangan militer, intelijen, peneliti, pakar, jurnalis, pengamat, dosen, serta mahasiswa. Perhelatan internasional ini mengangkat tema besar ‘Win-Wining ASEAN, Conquering Globalization’ sebagai peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN pada tahun ini dan kaitannya dengan masalah globalisasi yang akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan dunia.

 

Terdiri dari 18 sesi dengan 80 orang pembicara dari dalam maupun luar negeri, Untung Suropati, menjadi salah satu pembicara untuk mengisi sesi Lemhannas yang membahas mengenai Konflik Laut Cina Selatan. Hadir pula sebagai pembicara pada sesi ini, Prof. Hasjim Djalal Diplomat Senior Indonesia, Prof. Richard Heydarian Asisten Profesor Hubungan Internasional dan Ilmu Politik di Universitas De La Salle, Dr. Ha Anh Tuan Peneliti Senior dan Direktur Pusat Analisis Kebijakan di Akademi Diplomatik Vietnam, dan Thomas Benjamin Daniel selaku Analis di Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia.

 

Dalam paparannya, menurut Untung Suropati, Indonesia sudah semestinya harus memainkan peran tradisionalnya sebagai penyeimbang strategis. Hal ini pada dasarnya merupakan inti dari basis kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

 

Sesuai dengan pidato Bung Hatta ‘Mendayung di antara Dua Karang’ di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) di Yogyakarta, 2 September 1948, mengenai sikap politik luar negeri Republik Indonesia, “tidak boleh jadi pihak pasif dalam politik internasional, tetapi harus menjadi pelaku aktif yang berhak memutuskan pendiriannya sendiri,” seperti ditulis oleh Rosihan Anwar, dalam Sejarah Kecil ‘Petite Histoire’ Indonesia Volume 2.

 

Menghadapi konflik dan sengketa di Laut China Selatan, menurut Untung Suropati, ada dua cara, yaitu pertama, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa adanya perkelahian atau kontak fisik, yakni dengan meraih kemenangan secara singkat tanpa perkelahian. Kedua, dengan mengenali musuh dan diri sendiri, maka seratus pertempuran pun tidak akan menjadi berbahaya.

 

“Jika Anda mengabaikan musuh, tapi mengenali baik kemampuan diri maka menang atau kalah atau setara tidak masalah. Namun jika anda mengabaikan keduanya maka dengan kata lain anda sedang berperang dengan keduanya,” jelas Untung Suropati. Serta faktor terakhir sangat bergantung pada Indonesia, sebagai negara terbesar dan paling penting di kawasan Asia.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah umum untuk  Purna Praja Lulusan IPDN angkatan XXIII dan Muda Praja IPDN angkatan XXVIII pada Jumat (20/10) di Kampus Institut Pemerintah Dalam Negri (IPDN), Jatinangor, Bandung. Ceramah tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para Alumni IPDN angkatan XXIII dalam pengabdian di perbatasan daerah.

 

Dalam ceramah tersebut, Agus Widjojo juga menyampaikan mengenai dua hal penting yang perlu diketahui dalam mengemban tugas. Hal yang pertama adalah sebagai generasi muda Indonesia, maka para alumni IPDN nantinya akan memegang tampuk kepemimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan pusat dalam pemerintahan nasional.

 

Selanjutnya, para alumni tersebut juga akan mengisi birokrasi yang merupakan batang tubuh untuk kehidupan pemerintahan dan mesin inti untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena tanpa birokrasi program-program pembangunan pemerintah itu tidak akan berjalan.

 

Birokrasi juga sebuah struktur profesional. Jadi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) ada pola karier profesionalnya, akan tetapi tidak untuk memasuki wilayah politik. Untuk para politisi karier profesional mereka adalah untuk mengikuti pilkada, pemilu, bergerak dalam partai, tetapi mereka tidak punya karier yang berjenjang seperti ASN.

 

Selain itu, birokrasi adalah sebuah struktur profesional. Jadi untuk ASN ada pola karier profesionalnya, akan tetapi tidak untuk memasuki wilayah politik. Sementara itu, untuk para politisi karier profesional mereka adalah untuk mengikuti pilkada, pemilu, bergerak dalam partai, tetapi mereka tidak punya karier yang berjenjang seperti ASN. Partai politik ini banyak yang membawakan ideologi-ideologi, aspirasi-aspirasi, kadang-kadang berganti.

 

Contohnya seperti era  Presiden SBY yang berasal dan dicalonkan oleh Partai Demokrat. Maka ideologi politik pada saat itu kebijakan-kebijakan itu yang bernuansakan platform Partai Demokrat. Berbeda dengan ideologi Presiden Jokowi, dimana kebijakan-kebijakannya sarat bernuansakan partai yang telah mencalonkan Presiden Jokowi dan memenangkan Pilpres yaitu Partai PDIP. Ini akan terus berganti, selama lima tahun sekali.

 

Partai politik itu sebetulnya menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat dan mereka memiliki ideologi platform masing-masing. Ideologi tidak harus berarti sosialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme akan tetapi ideologi adalah konsistensi keberpihakan melaksanakan visi dan misinya. Selanjutnya, dalam pembekalan tersebut  terdapat diskusi lebih dalam dan terdapat sesi tanya jawab oleh peserta.

Peristiwa Bom Bali Satu yang terjadi 15 tahun silam, tepatnya 12 Oktober 2002 lalu dianggap sebagai aksi terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Korban tewas mencapai 202 orang, dan 209 orang mengalami luka-luka serta dampak ledakan tersebut merusak hingga radius satu kilometer dari pusat ledakan. Proses pengungkapan motif dan pelaku dibalik peristiwa yang terjadi bukanlah suatu pekerjaan mudah. Polisi bekerja sangat luar biasa sampai dengan semuanya bisa terungkap.

 

Sebagai bentuk apresiasi kepada satuan Polri yang khusus menangani kejadian Bom Bali, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachjunadi yang pada saat kejadian menjabat sebagai Asisten Operasi Korps Brimob Polri, meluncurkan sebuah buku berjudul “Misi Walet Hitam, Menguak Misteri Teroris Dr.Azhari”. Peluncuran buku tersebut melalui program Talkshow “Kick Andy” di Metro TV, Kamis (19/10).

 

Ketika ditanya alasan mengapa Komjen Pol Arief Wachjunadi mengangkat Dr.Azhari sebagai tokoh utama dalam bukunya, Ia menjelaskan bahwa dari semua peristiwa bom yang terjadi semua bermula dari Dr.Azhari sebagai perakit bom. ”Mulai dari bom natal tahun baru, kemudian sebelumnya ada bom Filipina, bom atrium, Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Merriot, Bom Kedutaan Australia, semua yang merakit bom ini adalah Dr.Azhari,” jelas Arief.

 

Dr. Azahari adalah tokoh sentral dan dipercaya sebagai dalang utama terjadinya Bom Bali Satu. Dikenal sebagai ahli bom kelas kakap yang pernah mengikuti kursus singkat militer di kamp militer milik Osama Bin Laden. Dalam penulisan bukunya, Arif Wachjunadi melakukan research selama dua tahun sejak Januari 2016. Ia mengaku semuanya berawal dari sebuah pertanyaan tentang kebenaran dibalik siapa pelaku Bom Bali, serta latar belakang mereka.

 

Seluruh data-data yang dihimpun dalam penyusunan buku, diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan enam orang pelaku Bom Bali yang masih hidup. “Dari 12 orang pelaku, tiga dieksekusi di Nusa Kambangan, tiga di eksekusi di lapangan, satu diantaranya Dr.Azhari, lima ada di tahanan, dan satu sudah bebas. Dua ada di Metro Jaya, namanya Ali Imron dan Mubarok. Dua ada di LP Semarang, namanya Sawat dan Abdhul Ghoni, satu ada di LP Surabaya, namanya Umar Fatikh yang tertangkap terakhir,” ujar Arief ketika ditanya oleh Andy F.Noya pada saat Talkshow berlangsung.
 

Berdasarkan hasil research pada saat mewawancarai para pelaku, menurutnya sepuluh dari 12 orang pelaku merupakan alumni akademi militer mujahidin di Afghanistan, dimana mereka mendapatkan semua ilmu perang, seperti belajar persenjataan, merakit bom dan seterusnya. Hadir pula dalam Talkshow Kick Andy, salah seorang pelaku Bom Bali I, yang nama dan wajahnya disamarkan yakni Mr.X.

 

Mr.X disebut-sebut sebagai kunci yang mengungkapkan keberadaan Dr. Azhari. Pada kesempatan tersebut, Arief Wachjunadi meluruskan atas anggapan masyarakat selama ini yang menduga bahwa Dr. Azhari tewas karena meledakkan bom bunuh diri, ataupun menembakkan diri dengan menggunakan pistol yang dibawanya pada saat pengepungan di Villa Flamboyan, Batu, Malang Jawa Timur. “Saya mau meluruskan anggapan masyarakat, hasil riset saya menunjukkan bahwa Dr. Azhari tewas akibat tembakan dua butir peluru dengan caliber 556 oleh tim Crisis Responsive Team (CRT) atau pasukan terlatih Polri,” jelas Arief kepada para pemirsa Metro TV.

 

Tujuan dari penerbitan buku ini, menurut Arif, untuk mendokumentasikan sejarah penegakan hukum melawan terorisme di Indonesia. Selain itu, melalui buku “Misi Walet Hitam” ini sebagai sarana edukasi bagi generasi baru Indonesia tentang banyaknya ancaman yang terbuka terhadap bangsa dan negara Indonesia. “Oleh karena itu kami menganggap itu sebagai suatu sejarah, karena kita harus belajar dari masa lalu agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Bahkan saya berharap tidak ada lagi teror, maupun bom,” jelas Arief Wachjunadi.

Menjadi salah satu dari sepuluh Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) haruslah memiliki tenaga pengajar dan dosen profesional yang berperan penting dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sebagai wujud pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan dosen, dalam mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses belajar mengajar di kampus kepada mahasiswa, UNS mengirimkan 70 orang tenaga pendidiknya yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Wakil Dekan, Wakil Direktur, Biro, Kepala Bagian, Kasubbag, Lektor, Kaprodi, Guru Besar, dan Dosen untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lemhannas RI.

 

Kegiatan yang berlangsung selama seminggu, dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 2017 ini mengangkat tema ‘Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara’. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang dalam sambutannya Agus Widjojo menyampaikan rasa hormatnya kepada para peserta pelatihan yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan UNS.

 

“Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan terkait pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Saya ingin mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri, terhadap wawasan kebangsaan kita semua, guna merefleksikan pentingnya nilai-nilai luhur yang kita miliki, agar dapat kita jaga bersama,” terang Agus Widjojo.

 

Hadir pula sebagai peserta, Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S yang turut memberikan sambutannya diawal pembukaan. Ravik Karsidi berharap agar pelatihan ini mampu membawa UNS kearah yang lebih baik lagi. “Kita harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin UNS dimasa yang akan datang. Untuk itu, UNS pada tahun 2030 mencanangkan visinya menjadi perguruan tinggi yang mendapat stastus sebagai world class university, dan saat ini UNS sudah masuk kedalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” jelas Ravik Karsidi dalam sambutannya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, M.Si memberikan kuliah umum kepada peserta PPSA XXI dan personel Lemhannas RI. Kuliah umum yang dimoderatori oleh  Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa, berlangsung di Ruang Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Kamis (19/10). 

 

Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari kuliah umum tersebut adalah untuk  mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memahami tugas fungsi dan kewenangan BPK RI.

 

“Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,  di mana pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam mengelola keuangan negara harus dilakukan secara tertib dan akuntabel,” terang Agus Widjojo.

 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, lanjut Agus Widjojo, memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap tahun mendapatkan anggaran dari APBN, memandang perlu dan sangat penting untuk mendapatkan pencerahan dari ketua BPK RI tentang pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

 

Dalam kuliah umumnya, Moermahadi Soerja memperkenalkan tentang BPK RI dari struktur organisasi hingga tugas pokok dan fungsinya. Moermahadi menyampaikan bahwa BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

BPK RI bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

 

Dalam Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa BPK RI dapat memberikan  pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, Yayasan dan Lembaga atau Badan Lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. BPK RI juga memiliki peran dalam kancah internasional, yaitu melakukan auditor di beberapa lembaga atau instansi internasional. Pada kuliah umum tersebut selanjutnya dilakukan diskusi lebih dalam dan terdapat sesi tanya jawab.

Sebagai salah satu syarat bagi peserta asing untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Anggaran (PPRA) Lemhannas RI yakni wajib mampu berbahasa Indonesia. Untuk itu Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI memberikan pelatihan Bahasa Indonesia kepada 14 orang peserta asing yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.

 

Bekerja sama dengan Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional LIA (LBPP-LIA) dengan memberikan pelatihan Bahasa Indonesia selama tujuh bulan, mulai tanggal 4 Agustus 2017 – 2 Februari 2018. Kelas Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 15.00 WIB di ruang Telematika Training Unit (TTU), Gedung Astagatra Lemhannas RI.

 

Materi yang ingin dicapai kepada peserta pelatihan bahasa Indonesia diantaranya memperkaya kosakata (vocabulary), penguasaan tata bahasa (grammar), serta target expression. Sedangkan metode belajar yang diterapkan dengan memperbanyak praktik, seperti dialog, menulis kalimat berbahasa Indonesia, presentasi, dan mengadakan permainan.

 

Menurut salah seorang pengajar, Mrs. Dery, kendala yang dihadapi ketika ada peserta yang tidak menguasai bahasa Inggris, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Namun Ia mensiasatinya dengan menerapkan metode belajar yang bersifat interaktif, seperti melalui gambar, film, maupun lagu untuk menarik perhartian peserta. 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan memberikan ceramahnya dalam sebuah Seminar bertajuk “Rekonsiliasi 65” di Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Rabu (18/10) Siang. Hadir pula sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, atau yang akrab disapa Romo Magnis di hadapan 55 orang peserta seminar.

 

Agus Widjojo dalam ceramahnya menyampaikan bahwa rekonsiliasi adalah mencairkan batas-batas pemikiran dalam masyarakat yang merujuk kepada peristiwa nasional masa lalu, dan menanggalkan dendam serta pandangan yang terkotak-kotakan.

 

“Rekonsiliasi bukan menggantikan proses pengadilan, bukan pula untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengkukuhkan kembali. Oleh karena itu, sistem keadilan yang digunakan adalah restorative justice. Sebagaimana adanya, sebelum terjadi tindakan kekerasan,” kata Agus Widjojo.  

 

Upaya rekonsiliasi tersebut melalui pengungkapan kebenaran untuk mengambil pelajaran, guna memulihkan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat baru Indonesia yang telah berdamai dengan masa lalunya. “Orang masuk ke dalam rekonsiliasi itu harus mampu berdamai dengan masa lalunya, disini yang masih belum bisa,” jelas Agus Widjojo.

 

Menurut Agus Widjojo, peristiwa yang terjadi di tahun 1965, atau yang dikenal dengan G 30 S/PKI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa masa lalu, salah satunya terkait dengan pemberontakan yang terjadi di Madiun tahun 1948, yang menimbulkan banyak korban jiwa akibat keganasan PKI. “Yang paling menonjol adalah penghadangan Gubernur Jawa Timur, Suryo, serta pembantaian lainnya, dimana ditemukan kuburan massal,” terang Agus Widjojo kepada peserta seminar.

 

Namun untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis, PKI diikutsertakan dalam pemilihan umum di tahun 1955. Pada Pemilu pertama tersebut, menghasilkan empat kekuatan poros utama, yakni Kelompok muslim (Masyumi dan NU), kelompok Nasionalis (PNI) dan Komunis (yang direpresentasikan PKI).

 

Agus Widjojo memaparkan pula strategi yang diterapkan oleh PKI di tahun 1963, dengan menggunakan strategi revolusi massa, yang mengadaptasi dari negara Tiongkok. Pada masa itu, PKI mulai melakukan tindakan intimidasi dan teror politik, di antaranya melakukan aksi sepihak dengan memaksakan kebijakan tanah untuk rakyat. Kemudian membentuk Angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh dan petani, yang menurutnya sebagai ciri khas dari negara komunis, serta membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hingga akhirnya terjadi peristiwa yang dikenal dengan G 30 S/PKI, pada tanggal 1 Oktober 1965, ditemukan jenazah tujuh Perwira TNI AD di Lubang Buaya.

 

Di Indonesia sendiri diperlukan adanya pondasi rekonsiliasi yang berorientasi ke masa depan, dengan mencari penyelesaian atas pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, serta mampu mengambil pelajaran dari kesalahan bangsa di masa lalu, guna menuntaskan tanggung jawab generasi sekarang, untuk mewariskan masa depan yang baik kepada generasi penerus.

 

Sedangkan Romo Magnis memiliki cara pandangnya sendiri terhadap peristiwa 65. Menurutnya, tidak tepat jika dikatakan sebagai ‘Rekonsiliasi 65’, mengingat ‘kebrutalan’ PKI pada masa itu. “Rekonsiliasi itu bukan kata yg tepat. Pertama, tidak ada rekonsiliasi terhadap partai komunis, karena partai itu tidak cocok berada di Indonesia,” tegas budayawan Indonesia asal Jerman ini.

 

Ia juga berpendapat bahwa, pencabutan atas Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia merupakan tindakan yang salah. “Saya berpendapat tidak ada alasan untuk mencabut Tap MPRS nomor 25 tahun 1966, karena sudah jelas bertentangan dengan Pancasila,” tambah Romo Magnis.

 

Usai melaksanakan Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) pada pekan lalu (9-12 Oktober 2017), peserta PPSA (Program Pendidikan Singkat  Angkatan) XXI Selasa (17/10) melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai III Lemhannas RI. SSDN tersebut dibagi kedalam tiga kelompok dengan tujuan tiga provinsi yang berbeda yaitu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Maluku.

 

Acara diawali dengan laporan dari Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, bahwa tujuan dari pelaksanaan SSDN adalah membekali para peserta agar memiliki cakrawala berpikir lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari daerah ataupun provinsi yang dikunjungi, mempertajam kemampuan dalam menemukan isu-isu strategis di daerah, dan menemukan akar permasalahannya serta menganalisis dan mencari solusinya. 

 

Laporan SSDN pertama disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Laksda TNI Agung Pramono, S.H, M. Hum.  Agung menyampaikan bahwa kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Laporan yang kedua disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN  Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Marsda TNI Yoyok Yekti Setiono. Kemudian laporan terakhir dipaparkan oleh kelompik SSDN tujuan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Dr. H. Darma Kusuma.  Pada pemaparan laporan SSDN tersebut terdapat diskusi, tanya jawab dan ulasan dari Tenaga Ahli masing-masing kelompok. 

 

Dalam sambutannya yang sekaligus menjadi penutup kegiatan ini, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI telah tercapai.

 

“Saya yakin dengan penjelasan dan paparan laporan dari masing-masing kelompok tujuan SSDN tadi dengan menampilkan data, fakta, dan rekomendasi menunjukan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI 2017 Lemhannas RI telah dicapai,” ujar Agus. 

 

Melalui kegitan SSDN, lanjut Agus, peserta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk memajukan proses pembangunan di daerah. Selain itu, peserta juga telah berkontribusi kepada lembaga khususnya dalam memvalidasi data pengukuran ketahanan nasional. 

 

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., para Deputi, Tenaga Ahli Pengkaji dan Pengajar, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.