LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (434)

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri Roundtable Discussion (RTD) yang diselenggarakan oleh Kedeputian Pengkajian Lemhannas RI di Ruang Kresna. Lantai IV Gedung Astagatra, Lemhannas RI pada Senin (10/4).

 

RTD yang mengangkat tema “Penanggulangan dampak konflik di kawasan timur tengah terhadap keamanan di indonesia guna mencegah perkembangan paham radikal dalam rangka ketahanan nasional” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., Kepala Badan Nasional PenanggulanganTerorisme Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H., Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Dr. H. Marsudi Syuhud, dan Pengamat Terorisme Al Chaidar.

 

Dalam sambutanya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa konfilk yang terjadi di timur tangah akan memberikan dampak kepada stabilitas keamanan di Indonesia. Salah satu dampak negatif tersebut berupa gerakan radikalisme di Indonesia. program-program pemerintah untuk menghadapai ancaman gerakan radikalisme namun program-program tersebut belum berjalan efektif. Dengan kondisi saat ini, lanjut Agus widjojo, diperlukan penyusunan strategi untuk mencegah perkembangan gerakan radikaisme yang bersumber dari konflik timur tengah.

 

RTD kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil kajian sementara oleh Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Majid, S.E.. Nasir Majid memaparkan bahwa terdapat dua daerah konflik yang berpengaruh terhadap Indonesia yaitu di Iraq dan Suriah. Strategi sementara untuk menanggulangi ancaman radikalisme yang ada saat ini dengan deradikalisasi, memperbaiki sistem pendidikan, diplomasi, edukasi, dan sosialisasi.

 

Menanggapi paparan hasil kajian sementara, Suhardi Alius dalam paparannya menyatakan bahwa saat ini terdapat gerakan ideologi gerakan keagamaan transnasional yang bersifat lintas negara (borderless), bertumpu pada konsep khilafah (konsep umat), bersifat skripturalis, menggunakan dakwah keagamaan, dan menganggap negara barat sebagai ancaman.

 

Radikalisme sendiri, ungkap Suhardi Alius, terdiri dari dua macam yaitu yang bersifat destruktif yang pro kekerasan  dan statis yang hanya berupa gagasan. Akar dari radikalisme di dimensi internasional adalah adanya ketertindasan dan menganggap bahwa hal tersebut harus diubah, menganggap proses damai untuk mencapai perubahan tidak dapat diperoleh, dan kekerasan adalah cara yang sah dalam mencapai tujuan. Sementara dalam dimensi nasional, akar radikalisme adalah adanya salah tafsir dalam ajaran agama untuk mencapai tujuan kelompoknya, balas dendam, kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan.  

 

Suhardi Alius juga memaparkan potensi-potensi ancaman radikalisme di Indonesia yang berakar dari tidak kuatnya pendidikan kebangsaan. BNPT saat ini, ujar Suhardi Alius, berupaya mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan soft Approach dan Hard Approach. BNPT juga melibatkan media sosial, generasi muda,  juga para mantan pelaku redikalisme, tenaga ahli BNPT, dan kementerian juga lembaga pemerintah.

 

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. menyatakan bahwa  radikalisme tidak selalu berarti negatif dikarenakan radikalismese adalah bagian dari filsafat. Gerakan-gerakan radikalisme yang nasionalis dan pasif sebaiknya didukung namun Radikalisme yang bersifat merusak NKRI atau bersifat aktif harus diberantas.

 

Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa di bidang pendidikan,  indikator radikaslisme yang telah terindikasi adalah benci terhadap pemerintah, menolak menyanyikan lagu kebangsaan, dan adanya kelompok-kelompok di dalam sekolah yang memiliki solidaritas erat. Prof. Muhadjir mengatakan bahwa kemendikbud akan berusaha merubah sistem pendidikan dengan program yang mengharuskan sekolah memantau murid-muridnya walaupun setelah jam sekolah.

 

RTD tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh dua narasumber dan empat penanggap set=rta tanggapan dari peserta diskusi.

 

 

Pada Selasa (11/4) Delegasi Armada Ketujuh (7th Fleet) Amerika Serikat kunjungi Lemhannas RI dan disambut oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Gedung Trigatra.

 

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Delegasi Armada Ketujuh yang memaparkan bahwa yang memaparkan bahwa priroritas armada yang  berpangkalan pusat di Yokosuka, Jepang dan beberapa di Sasebo, dan Guam ini adalah kesiapan dan perkiraan perang, pembangunan kerja sama maritim, dan memaksimalkan postur kekuatan. Selain itu, ketua delegasi Armada Ketujuh juga menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh mereka dan juga beberapa hal yang menjadi fokus Armada Ketujuh.

 

Disamping itu, Delegasi Armada Ketujuh  juga menjabarkan mengenai berbagai macam aset-aset mereka seperti kapal, pesawat dan pasukan. Dalam hal kerja sama maritim, Armada Ketujuh bermitra dengan beberapa Negara dari Asia Utara, Oseania, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara di wilayah tersebut adalah dalam bentuk latihan bersama.

 

Paparan tersebut kemudian di lanjutkan dengan tanya jawab mengenai respon Armada Ketujuh tentang konflik Laut Cina Selatan dan beberapa kebijakan yang diambil oleh Armada Ketujuh.

 

Setelah diskusi mendalam, kunjungan tersebut ditutup dengan tukar-menukar cenderamata dan sesi foto bersama.

 

Hadir mendampingi Gubernur dalam diskusi tersebut adalah Tenaga Profesional Bidang Diplomasi /  Hubungan Internasional Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji dan sejumlah Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku Ketua Dewan Pembina DPP Senam Tera Indonesis (STI) melantik Pengurus DPP STI di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Kamis (6/4).

 

Dalam pelantikan yang didahului dengan pembacaa Surat Keputusan tersebut, Agus Widjojo mengungkapkan bahwa keterlibatan Lemhannas RI dalam senam yang dahulu dikenal sebaga senam tai chi adalah ketika Gubernur Lemhannas RI merespon perintah Panglima ABRI untuk menyelidiki kegiatan senam tai chi yang melibatkan masyarakat banyak di lapangan Monas dimana pada saat itu hubungan Indonesia dengan Tiongkok sedang tidak harmonis.

 

Berawal dari hal tersebut, lanjut Agus Widjojo, akhirnya Lemhannas membina kegiatan tersebut dengan membentuk organisasi pengurus senam tera pada Desember 1987 dengan diketuai Brigjen TNI Maini Dahlan  yang merupakan salah satu direktur di Lemhannas. Dengan demikian Senam Tera Indonesia memiliki kepengurusan resminya ketika dibina oleh Lemhannas, dan Gubernur Lemhannas sebagai pembina.

 

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa latihan senam tera ini diajarkan kepada para peserta pendidikan Lemhannas RI dan organisasi senam tera juga tumbuh menjadi sebuah organisasi terbuka yang menampung berbagai kalangan masyarakat dari berbagai macam latar belakang seperti suku, budaya, agama, ras, dan golongan.

 

Jika dilihat dalam perspektif ketahanan nasional, jelas Agus Widjojo, peran senam tera ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung perwujudan ketahanan nasional. Senam tera dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk membangun manusia–manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keseimbangan kesehatan jiwa, moral, jasmani dan rohani sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

 

Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap dengan kepengurusan barunya, senam tera dapat terus menunjukkan peran aktifnya.

 

“Saya berharap dengan kepengurusan barunya ini, senam tera indonesia dapat terus menunjukkan peran aktifnya sebagai sebuah organisasi olahraga yang dapat menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat,” pungkas Agus Widjojo.

 

Sebagai upaya untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi para pendidik di daerah, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan training of trainers (ToT/pelatihan untuk pelatih) di Bandung, Jawa Barat selama 10 hari. Kegiatan ini ditujukan agar para pendidik yang terdiri dari perwakilan guru, dosen, dan widyaiswara ini mendapatkan kemampuan mengelola keahlian, ketrampilan, dan wawasan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan serta menjadi fasilitator yang handal.

 

Bertempat di Ball Room Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Senin (3/4), Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto membuka kegiatan ini. Dalam sambutan Gubenur Lemhannas RI, yang dibacakan oleh Dedy Yulianto menyatakan, “Dalam kegiatan training of trainers nilai-nilai kebangsaan ini, para peserta akan mendapatkan latihan-latihan yang terkait dengan bagaimana memperkuat kemampuan mengelola keahlian dan ketrampilan serta wawasan, agar tidak semata-mata hanya memberikan materi pembelajaran dengan baik, tetapi sekaligus menjadi fasilitator yang handal, serta menciptakan kondisi kelas yang gembira dan menyenangkan, sehingga materi pembelajaran dapat masuk ke dalam alam pikiran, rasa dan berbuah ke dalam tindakan yang berwawasan kebangsaan dari setiap peserta didik”.

 

Dedy mengharapkan agar setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat memanfaatkan potensi mereka sebagai pendidik dengan semaksimal mungkin. “Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan lebih menyelami potensi yang selama ini terpendam baik pada diri bapak ibu maupun peserta didik. Ke depan perlu kita gali lebih mendalam dengan senantiasa mau membuka diri terhadap perubahan tanpa harus meninggalkan kewaspadaan terhadap dampak negative ancaman era globalisasi, sehingga memiliki daya lentur yang handal dalam menghadapi relita dan fenomena kehidupan yang semakin kompetitif dan serba berubah. Disamping itu, selama mengikuti ini, saya berharap para peserta dapat menampilkan sikap ceria, empati, terbuka, komunikatif dalam suasana kebersamaan.,” ungkap Dedy dalam pembukaan kegiatan ini.

 

Penyelenggaran pelatihan untuk pelatih ini dimaksudkan sebagai pengawal dan sekaligus penunjuk arah terkait dengan upaya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkarakter kebangsaan.

 

 

Turut hadir dalam pembukaan yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakapolda Provinsi Jawa Barat, Kasdam III/Siliwangi, Danlantamal III, Danlanud Husein Sastranegara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Karo Humas Settama Lemhannas RI dan beberapa pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI.

 

Kegiatan ToT dilakukan dengan menggunakan metode pemantapan melalui ceramah, diskusi, pembinaan peserta, praktek mengajar, dan outbond. Nantinya, peserta akan mendapatkan materi terkait 4 konsensus dasar bangsa yang terdiri dari materi utama (Pancasila, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika), materi dasar (wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional dan kewaspadaan nasional) dan materi penunjang (pengantar nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, dan interpersonal skill).

 

Terdapat 100 peserta dalam kegiatan ini, yang terdiri dari 10 orang dari dosen, 76 orang dari guru dan 14 orang dari widyaiswara dengan komposisi laki-laki 64 orang dan 36 wanita.

 

Rombongan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) POLRI yang dipimpin oleh Ketua STIK Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si. melakukan diskusi dengan Lemhannas RI yang diwakili oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Jumat (6/4).

Dalam diskusi tersebut, Sigid Tri Hardjanto mengungkapkan salah satu alasan kedatangan STIK POLRIyaitu untuk meminta saran dari Gubernur Lemhannas Ri terkait dengan pendidikan. Selain itu, maksud kedatangan STIK POLRI juga terkait dengan wacana pengubahan status STIK POLRI menjadi Universitas Keamanan. Disamping itu, Sigid Tri Hardjanto menyebutkan bahwa STIk berharap Tenaga Profesional Lemhannas RI dapat memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa di STIK POLRI.

 

Agus Widjojo memberikan masukanterkait dengan wacana pengubahan status STIK menjadi Universitas Pertahanan. Agus berpendapat bahwa hal tersebut baik, namun STIK POLRI harus mempertimbangkan hal-hal mendetail yang melatarbelakangi adanya wacana tersebut. STIK POLRI nantinya juga harus menentukan tujuan dan rumpun ilmu yang akan diajarkan.

 

Selain itu, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol  Arif Wachyunadi serta para tenaga ahli Lemhannas RI seperti Prof. Dr. Njaju Jenny M.T Hardjanto yang merupakan Tenaga Pengajar Bidang Sosial Budaya dan juga Dr. Anhar Gonggong sebagai Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya memberikan masukan kepada STIK POLRI terkait wacana tersebut.

 

Berkaitan dengan pengadaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para siswa di STIK POLRI, Agus Widjojo memperSilahkan pihak STIK POLRI untuk membicarakan mengenai jhal tersebut dengan lebih mendetail.

 

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Brigjen TNI Sakkan Tampubolon, Tenaga Ahli Lemhannas RI,serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

Diskusi tersebut ditutup dengan penyerhan cenderamata dan sesi foto bersama.

 

 

Bertempat di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. mewakili Gubernur Lemhannas RI melantik sejumlah pejabat eselon di Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Bagus Puruhito menyampaikan bahwa pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji dalam suatu jabatan negeri adalah kehormatan sekaligus manifestasi kepercayaan negara melalui pimpinan lembaga untuk mengemban amanah tugas dan tanggung jawab yang baru. Hal tersebut merupakan sebagai bagian dari dinamika pergantian pejabat dalam rangka merespon tuntutan dan tantangan pengabdian yang terus bergulir serta menjadi sarana bagi regenerasi pejabat.

 

Bagus Puruhito juga mengatakan bahwa bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatanharus selalu menyadari bahwa kenaikan strata jabatan berkonsekuensi terhadap meningkatnya lingkup beban tugas dan tanggu jawab. Oleh karena itu, para pejabat dituntut segera menyesuaikan diri dan mengubah mind set dalam menyikapi setiap persoalan penugasan yang dihadapi.

 

Sedangkan bagi yang bergeser dalam strata jabatan yang sama, Bagus Puruhito mengajak agar selalu meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kapabilitas diri.

 

Sebelum menutup sambutannya, Bagus Puruhito menyampaikan harapannya kepada para pejabat eselon yang baru saja dilantik.

 

“saya berharap saudara-saudara sekalian mampu melaksanakan tugas  dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi integritas, loyalitas, moralitas, dan disiplin serta berupaya menghadirkan ide-ide cerdas, kreatif dan inovatif dalam penugasan,” pungkas Bagus Puruhito.

 

Pejabat yang dilantik pada pelantikan eselon tersebut adalah Brigjen TNI Sudjari S.I.P., M.Si., Marsama TNI Sungkono, S.E., M.Si., Kolonel Laut (E) Suratno, S.H., M.H., Kombes Pol Mulyatno, S.h. M.M., kolonel Czi Drs. Sindu Tikno Saputro, M.Si., kolonel cku Andi Tjarwadi, S.E., Letkol Caj Drs. Mohadib, M.Sc..

 

Hadir dalam pelantikan tersebut adalah para pejabat struktural dan pengurus Perista Lemhannas RI. 

 

Delegasi Nationa War College of The United State (NWC) yang dipimpin oleh Ambassador Piper Campbell melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (4/6). Kunjungan tersebut diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dengan melakukan Courtesy Call (CC) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

 

Setelah melakukan CC kunjungan tersebut dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai IV. Diskusi yang dimoderatori oleh Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P. tersebut dihadiri oleh delegasi NWC dan perwakilan peserta PPRA LVI serta beberapa Tenaga Ahli Lemhannas RI.

 

Dalam paparannya, Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib menjelaskan secara singkat mengenai peran diplomasi pertahanan Indonesia. Terkait konflik Laut Cina Selatan, Abdul Chasib menjelaskan bahwa Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak memihak pihak manapun yang telibat dalam konflik tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak akan melakukan perlombaan senjata dengan negara lain dan tidak akan membuka konflik.

 

Disamping itu, peran diplomasi pertahanan Indonesia lainnya yaitu dalam memberantas terorisme. Hingga saat ini, Indonesia selalu bekerja sama dengan Negara lain seperti Astralia dan juga PBB untuk memerangi terorisme.

 

Abdul Chasib selanjutnya juga menjelaskan mengenai pengaruh islam dalam politik di Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan  pemerintah terkait poros maritim Indonesia. Kemudian, diskusi tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan sesi foto bersama.

 

 

Dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan, Lemhannas RI menggelar Dialog Kebangsaan bagi Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Traning of Trainers di Ruang Dwi Warna, Gedung Pancagatra Lantai I, Lemhannas RI pada Kamis (30/3). Dalam acara yang digelar selama dua hari hingga 1 April mendatang dibuka dengan laporan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto.

 

Dalam pembukaan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa penguatan wawasan kebangsaan menjadi hal yang penting bagi bangsa Indonesia karena adanya keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Selain itu, hal lain yang mendasari  pentingnya penguatan wawasan kebangsaan adalah adanya euphoria demokrasi yang cenderung bergerak semakin jauh dari Nilai-Nilai Luhur Pancasila dan juga mengabaikan semangat kegotongroyongan.

 

Agus Widjojo berharap kegiatan ini dapat melahirkan pemikiran, wadah diskusi, dan lahirnya konsep yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan  Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang lebih baik dalam membentuk calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang tinggi.

 

“Dari dialog dan diskusi yang akan dilakukan diharapkan para peserta mampu mengambil manfaat untuk mempererat wawasan dan karakter kebangsaan yang telah dimiliki, serta mampu menjadi agen-agen perubahan dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing,” pungkas Agus Widjojo

 

Dialog kebangsaan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 72 peserta dari 28 provinsi dan peserta dari perwakilan alumni pemuda, diplomat, HIPMI, entrepreneur organizations, dan Real estate Indonesia.

 

 

Lemhannas RI menggelar Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dan Pemimpin Redaksi Media Massa dengan tema “Jakarta Geopolitical Forum: Membaca Dinamika Geopolitik Global Dan Ketahanan Nasional Indonesia” di Anjungan Trigatra Lantai III, Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada kamis (30/3).

 

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin redaksi atas kehadiran para pemimpin redaksi dalam Forum Komunikasi.Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa forum komunikasi kali ini akan sekaligus menjadi wadah sosialisasi Jakarta Geopolitical Forum yang akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Lemhannas Ri pada tanggal 18 hingga 20 Mei mendatang.

 

Forum Geopolitik tersebut memiliki arti penting dan memiliki arti strategis dikarenakan dinamika geopolitik global dalam beberapa dekade terakhir  bergerak sangat cepat dan cenderung tidak dapat diprediksi dengan tepat. Menurut rencana, lanjut Agus Widjojo, akan menjadi forum akademis berskala internasional yang akan dilaksanakan secara berkala dan pada pelaksaan pertama ini ,mengangkat tema “Geopolitic in a Changing World”.

 

“Diharapkan dalam forum ini dapat memberi manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan sekaligus mengangkat nama Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa dalam lingkup regional maupun global,” pungkas Agus Widjojo.

 

Acara forum komunikasi yang dimoderatori oleh Maulana Isnarto ini kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Jakarta Geopolitical Forum oleh Ketua Organizing Committee Dr. Rosita S. Noer. Dalam paparannya, Dr. Rosita menyampaikan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya ketiga kedeputian di Lemhannas RI yaitu Kedeputian Pendidikan, Kedeputian Pengkajian Strategik, dan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan beserta masing-masing peran dan fungsinya. Yang menjadi salah satu latar belakang diselenggarakanya Jakarta Geopolitical Forumlatar belakang diselenggarakanya Jakarta Geopolitical Forum.

 

Selain itu, Dr Rosita juga menyebutkan bahwa sebagai suatu bangsa, inward looking saja tidak cukup karena Bangsa Indonesia juga merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Maka dari itu Jakarta Geopolitical Forum ini harus diupayakan menjadi ssalah satu upaya Lemhannas RI menjadi Lembaga berkelas dunia.

 

Dr Rosita juga menjelaskan bahwa Jakarta Geopolitical Forum ini nantinya akan dibuka di Istana Kepresidenan dan kemudian dilanjutkan pelaksanaan di Hotel Borobudur. Tujuan diselenggarakannya forum, lanjut Dr. Rosita, adalah sarana dan media komunikasi para akademisi, para profesional dan ahli geopolitik  untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait dinamika geopolitik dunia yang tersu berubah dan mempengaruhi ketahana regional dan nasional setiap negara di dunia.

 

Dalam Jakarta Geopolitical Forum ini nantinya akan diangkat beberapa isu yaitu perdamaian dunia an isu-isu keamanan, Perkembangan ekonomi dunia, keamanan insani, radikalisme, terorisme, imigran, pengungsi, dan korban bencana alam, dan ketahanan perubahan cuaca dan iklim. Acara forum komunikasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa dan ditutup dengan sesi foto bersama.