LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Seusai apel rutin, Senin (26/2) pagi seluruh pegawai Lemhannas RI mengikuti pengarahan langsung yang disampaikan oleh dua orang narasumber, yakni Deputi SDM Aparatur Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E, M. Eng, dan Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN Kukuh Heruyanto S.H, M.H.

 

Pengarahan dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara serta Tata Cara Pemberian Cuti. Pada kesempatan itu, Setiawan menyampaikan terkait visi pembangunan ASN sampai tahun 2024, kondisi ASN masa kini, dan bagaimana strategi meningkatkan pembangunan kualitas ASN melalui pelaksanaan PP No.11 Tahun 2017. Smart ASN 2024 merupakan pencapaian yang diinginkan di masa mendatang dengan kompetensi dasar meliputi, integritas, nasionalisme, IT & bahasa asing, hospitality, networking, serta wawasan global. Sedangkan, program strategis dimulai dari perencanaan, rekruitmen, pengembangan dan terakhir kesejahteraan.

 

Sesuai dengan Roadmap Pembangunan ASN yang menargetkan pemerintahan Indonesia mencapai pada tahap World Class Goverment di tahun 2024. “Bahwa pada tahun 2024 kita akan masuk ke dalam World Class Goverment atau pemerintahan yang berkelas dunia," ujar Setiawan.

 

Sedangkan Kukuh Heruyanto menyampaikan bahwa terdapat dua peraturan tentang kepegawaian sebagai petunjuk pelaksanaan PP No.11 Tahun 2017 yakni, Perka BKN No.7 Tahun 2017 tentang tata cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji serta Perka BKN No.24 Tahun 2017 tentang tata cara Pemberian Cuti PNS. Dengan dasar hukum Pasal 341 PP No.11 Tahun 2017 ditetapkan pula peraturan kepegawaian negara No.24 Tahun 2017 sebagai pengganti PP No.24 tahun 1976 Berdasarkan Surat Edaran Perka BKN Tahun 1977.

Pemanfaatan metode E-Learning pada proses belajar mengajar Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII bukan hanya mengikuti trend dari perkembangan teknologi saja, melainkan bagian metodologi pengajaran untuk sistem andragogi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta dalam menyiapkan diri mengikuti materi pengajaran yang akan diberikan di Lemhannas RI. Oleh karena itu Lemhannas RI mengadakan briefing bagi tutor pendamping dan pembina materi peserta PPRA LVII, Jumat (23/2) di ruang Kresna Gd. Astagatra Lemhannas RI. “Dalam andragogi peserta dianggap sudah memiliki isi, sehingga isi inilah yang perlu diwarnai keragamannya, sehingga kesamaan dalam menuntut ilmu ini akan menjadi keseragaman yang yang nantinya untuk menyelesaikan persoal-persoalan yang bersifat strategis,” ujar Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si., pada saat membuka kegiatanbriefing.  

 

Sungkono dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dalam penerapan metode e-learning salah satunya adalah penggunaan video conference. “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yakni sistem itu sendiri yang pada waktu video conference dirasakan masih kurang optimal, di karenakan sempat drop atau stuck waktu digunakan. Hal tersebut maka perlu diadakan sebuat evaluasi,” ujar Sungkono.

 

Lemhannas menerapkan dua tahap pendidikan yaitu tahap off campus dan on campus. Pada tahap off campus inilah para peserta pendidikan memanfaatkan sistem belajar Long Distance Learning atau belajar jarak jauh yang dilakukan melalui dua media, yakni aplikasi group chat dan video conference (V-Con). Pada saat menggunakan aplikasi group chat/ chatting masing-masing kelompok diberikan tiga pertanyaan setiap sesinya (terdiri dari 2 sesi), kemudian masing-masing sekretaris kelompok diberikan waktu 10 menit untuk merangkum. Sedangkan metode pelaksanaan V-con, pembina materi akan memberikan waktu selama 30 menit untuk peserta berdiskusi dan sekretaris kelompok diberi kesempatan untuk merangkum hasil diskusi selama 10 menit. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Biro Telematika Marsma TNI Indrianto Wibowo Leksono.

 

Indrianto berharap agar proses e-learning dapat berjalan dengan lancar dan serta para tutor pendamping dan pembina materi dapat mempersiapkan materi ataupun soal-soal yang nantinya akan diberikan kepada peserta secara matang agar memudahkan para peserta dalam menangkap esensi materi.

 

Dalam rangka mempererat kerja sama antara Lemhannas dengan Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSIS), Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima courtesy call dari Associate Proffesor dan Koordinator Program Indonesia Leonard C. Sebastian, Jumat (23/2) di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Selain berbicara tentang kerja sama antar kedua institusim dalam lawatannya kali ini Leonard mengundang Agus Widjojo untuk bersedia hadir sebagai pembicara dalam sebuah seminar yang diadakan oleh RSIS. “Sebenarnya ini adalah program bagi pensiunan perwira, dan Anda mungkin akan jadi orang pertama dari Indonesia yang berbicara. Kami akan menjadwalkan jika anda bersedia, untuk berbicara di dalam sebuah seminar di Singapura,” ujar Prof. Leonard.


Sebelumnya RSIS telah mengirimkan MoU ke Lemhannas di antaranya terkait pertukaran tenaga pengajar, kemudian melakukan pengkajian bersama, maupun mengadakan seminar. “Kita bisa melakukan penelitian bersama, ini bisa juga menjadi pertukaran para dosen, dosen kami datang ke Lemhannas, dan dosen Lemhannas datang ke RSIS. Karena Lemhannas merupakan institusi yang sangat bagus, institusi yang terkenal, jadi kita bisa melakukan seminar bersama,” Leonard menambahkan.


Prof. Leonard mengungkapkan bahwa kerja sama ini sangat penting dan dapat menjadi kesempatan besar bagi institusi RSIS kedepannya. RSIS sendiri merupakan Sekolah Studi Internasional yang didirikan pada bulan Januari 2007 sebagai sekolah otonom di Nanyang Technological University (NTU). Dikenal sebelumnya sebagai Institut Pertahanan dan Studi Strategis ketika didirikan pada bulan Juli 1996, misi RSIS adalah menjadi institusi penelitian dan pengajaran pascasarjana terkemuka dalam urusan strategis dan internasional di Asia Pasifik. NTU menjadi salah satu dari 10 sekolah terindah di dunia.


Dua aspek yang diajarkan di RSIS yakni penelitian dan kuliah kebijakan (study policy). “Jadi payung besar RSIS yakni ada pengajaran penelitian juga ada kuliah kebijakan (study policy). Karena sebenarnya kami memiliki 3 pemangku kepentingan yang berbeda, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Koordinasi Keamanan Nasional,” jelas Leonard.


Diakhir kegiatan courtesy call bersama Prof. Leonard, dilakukan penandatanganan MoU kerja sama antara kedua institusi yakni Lemhannas RI dan RSIS. “Saya pikir ada banyak agenda di masa depan yang bisa kita lakukan dengan MoU ini, inilah saatnya untuk digali. Saya sangat suka pertemuan seperti ini, sangat singkat, fleksibel, seperti konstitusi kita,” timpal Agus Widjojo seraya disambut tawa para tamu yang hadir.

Kegiatan konsolidasi Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Debidtaplaikbs) yang berlangsung selama dua hari, sejak tanggal 21 Februari 2018, pada hari ini (22/2) secara resmi ditutup oleh Deputi Taplaikbs Laksda TNI Dedy Yulianto, di ruang Pancasila Gd. Trigatra Lemhannas RI.


Selama pelaksanaan konsolidasi di hasilkan beberapa evaluasi dalam proses penyelenggaraan program Debidtaplaikbs, di antaranya dibutuhkan inovasi berupa accelerate learning dan genius learning, lalu buku-buku materi yang digunakan oleh peserta didik agar lebih up to date dan bernuansa kebangsaan. Evaluasi lain yang tidak kalah pentingnya yakni diharapkan lebih bersinergi dengan kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenkopolhukam, Kemhan, dan UKP-PIP.


Dedy menyampaikan dalam sambutannya dihadapan peserta yang terdiri dari Tajar, Taji, Taprof, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI bahwa dengan terlaksananya konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi dan pemahaman peserta dalam proses penyelenggaraan program taplai yang akan di laksakanan dalam waktu dekat. “Berbagai penjelasan terkait mekanisme penyelenggaraan program Debidtaplaikbs harus benar2 dikuasai dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh dengan penuh kepedulian komitmen dan rasa tanggung jawab untuk meingkatkan kualitas,” ujar Dedy.


Para peserta konsolidasi nantinya yang akan terlibat langsung pada saat proses penyelenggaraan program Debidtaplaikbs sebagai narasumber, fasilitator, pendamping, moderator, maupun panitia. Dedy berpesan agar penjelasan yang telah diberikan kepada peserta konsolidasi selama dua hari terakhir dapat dikuasai dan diimplementasikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.  


Diharapkan para peserta konsolidasi mampu berpikir, bersikap dan bertidak secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu diharapkan juga agar mampu berperan sebagai motivator yang kreatif, inovatif dan visioner serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat bagi peserta didik.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai – Nilai Kebangsaan (Taplaikbs) Laksda TNI Dedy yulianto secara resmi membuka kegiatan konsolidasi Taplaikbs, Rabu (21/2) di ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Kegiatan berlangsung selama dua hari sampai dengan tanggal 22 Februari 2018. Dalam sambutannya Dedi menyampaikan terkait materi-materi yang akan di bawakan dalam kegiatan Konsolidasi Taplai, di antaranya adalah pengantar konsolidasi Taplaikbs, mekanisme dan strategi nilai-nilai kebangsaan, pembinaan peserta, evaluasi dampak taplaikbs tahun 2017, inovasi dan metodologi pengajaran taplaikbs, serta pembahasan esai serta praktik.

 

Pada kegiatan pembukaan ini dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dengan damping oleh Wagub Marsdya TNI Bagus Puruhito beserta Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi. Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan konsolidasi terdiri dari Tajar, Taji, Taprof, serta Jajaran Struktural Lemhannas RI.

 

Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya disampaikan terkait program kerja dari Kedeputian Taplaikbs. “Kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan selama dua hari pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang saya pandang memiliki arti penting dan strategis dalam proses kegiatan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tahun 2018,yang nantinya akan menyampaikan tentang program kerja tahun 2018” ujar Agus Widjojo.

 

Selain itu dalam kegiatan ini juga disampaikan terkait evaluasi internal, evaluasi dampak mekanisme dan strategi nilai-nilai kebangsaan, serta fasilitator sebagai bahan perbaikan program kerja Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tahun 2018.

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi memberikan paparan seputar pengenalan lembaga di hari pertama Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII, Selasa (20/2) di ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari 38 orang anggota TNI (AD, AL, dan AU), 20 orang anggota Polri. 20 orang dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), 1 orang dari Kejaksaan Agung, 2 orang anggota Legislatif, 11 orang anggota Organisasi Masyarakat, dan 2 orang dari Partai Politik. Tidak hanya dari dalam negeri, 7 orang peserta mancanegara juga masuk kedalam daftar nama peserta pendidikan, di antaranya berasal dari Sri Langka, Malaysia, Timor Leste, Zimbabwe, Nigeria, dan Singapura.


Arif dalam paparannya menyampaikan terkait sejarah berdirinya Lemhannas RI oleh Presiden pertama RI Soekarno pada tahun 1965, yang pada awalnya dikenal dengan Lembaga Pertahanan Nasional. Peserta juga diperkenalkan seputar visi, misi, kedudukan, tugas dan fungsi Lemhannas.


“Diperlukan keterampilan profesi, pengetahuan, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana konsesus dasar kepemimpinanan bangsa yang sekarang sedang kita ketahui bersama bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian geografi, demografi, nanti ada astagrata dan seterusnya. Nanti ada Ketahanan Idiologi, Politik, Ekonomi, dan Sosbud, dalam rangka untuk menembus ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan dalam tujuan nasionalnya, kesimpulannya kita harus menjaga sumber kekayaan alam kita demografi dan geografi,” jelas Arif.


Agenda pengenalan kelembagaan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai struktur organisasi serta program kerja yang disampaikan langsung oleh masing-masing Kepala Biro yang menjabat. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII tahun ajaran 2018 Lemhannas RI secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI Selasa (20/2) pagi. Dalam sambutannya Agus Widjojo menyampaikan bahwa 100 orang peserta yang telah terpilih merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga peserta patut untuk bersyukur. Oleh karena itu, amanat dan kepercayaan negara yang diberikan kepada para peserta harus dapat dijalankan dengan niat yang tulus.


“Saya yakin para peserta yang telah memiliki kemampuan akademis dan latarbelakang pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentu akan lebih arif dan bijaksana dalam mengikuti proses pembelajaran di lembaga ini. Para peserta yang terdiri dari berbagai unsur dengan latar belakang disiplin ilmu, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan saling bertukar pengalaman satu sama lain,” kata Agus Widjojo.


Turut hadir pula dalam acara pembukaan, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf Angkatan, Pimpinan Kementrian lembaga, para Atase Pertahanan  Perwakilan Negara Sahabat, Ketua Umum IKAL, Gubernur dan wakil gubernur IPDN, Komandan Sesbud TNI, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sestama Lemhannas RI, Para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji dan Tenaga Profesional.


Sebagai bentuk dibukanya PPRA LVII, dilakukan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh gubernur Lemhannas RI.

Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) mengadakan rapat persiapan Malam Keakraban di ruang Dewan Pengarah Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (15/2), dalam rangka membahas penyelenggaraan HUT ke-40 dan Reuni Akbar tahun 2018. Berdasarkan keputusan Ketua Umum IKAL dan Program Kerja IKAL tahun 2017 malam keakraban akan digelar pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang.

 

Dengan mengangkat tema Paguyuban Citra, acara Makrab nantinya akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua Umum IKAL. Sebagai acara hiburan akan dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Keroncong yang mempunyai kelebihan bisa bernyanyi dalam 24 bahasa di dunia, yakni Tuti Maryati. Tak hanya dari penampilan penyanyi Keroncong saja, tetapi juga akan ditampilkan tari-tari daerah, di antaranya Tari Enggang & Balian dari Kalimantan, Tari Topeng dari Indramayu, dan Tari Bubuka dari Jawa Barat. Serta yang tak kalah menarik yakni peragaan busana kain nusantara.

 

Sebanyak 300 tamu undangan yang akan hadir dalam acara malam keakraban IKAL tersebut.

KPK mengadakan sosialisasi penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN), di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI, Kamis (15/2). Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pejabat struktural dan pegawai Lemhannas RI, dengan dibuka oleh Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si. Triyono mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk penyampaian informasi terkait LHKPN kepada seluruh personel Lemhannas. “Sangat penting sekali acara hari ini karena menyangkut hal-hal yang merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 perihal tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan LKHPN,” ujar Triyono.

 

Materi sosialisasi yang di sampaikan secara langsung oleh Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan, yakni di antaranya terkait cara melaporkan harta kekayaan digunakan sebagai salah satu pencegahan korupsi, terkait dasar hukum, serta mekanisme pelaporan yang baru menggunakan e-LKHPN.

 

“Ada hal yang memotivasi untuk melakukan korupsi, Need (kebutuhan), Opportunity(kesempatan), Exposure (pengungkapan) dan Greed (keserakahan),” ungkap Kunto. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya untuk mencegah korupsi. Laporan harta kekayaan harus sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dan kelengkapan data.

 

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai laporan harta kekayaan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, KEP KPK Nomor 07/KPK/2/2005 tentang cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, UU no.30 thn 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Mekanisme yang digunakan dalam e-LHKPN semakin memudahkan dalam pelaporan harta kekayaan yakni karena berbasis elektronik yang dapat di akses melalui website www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang di input oleh penyelenggara negara secara otomatis tersimpan dalam server di KPK.