LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

 

Sebanyak 100 peserta dari kalangan birokrat, akademisi, DPRD, tokoh masyarakat, dan elemen TNI-Polri dari Ternate, Provinsi Maluku Utara mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Acara yang bertajuk “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri di Ternate” ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara pada Selasa (20/03).

 

 

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyatakan rasa terima kasihnya kepada para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menyampaikan harapannya agar peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menggali makna dan pemahaman wawasan nusantara dan nilai-nilai kebangsaan.

 

“Sebagai bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga. Melihat kondisi SDM yang cukup besar secara kuantitas, tetapi masih belum memenuhi harapan dari segi kualitas. Mentalitas dan moralitas, termasuk di dalamnya etos kerja, nasionalisme, dan patriotisme perlu untuk ditanamkan dan ditumbuhkembangkan”, ujar Agus dalam sambutannya.

 

 

Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini sendiri akan diselenggarakan selama 8 hari, dari 20 Maret hingga 27 Maret 2018. Selesai mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa, memahami paradigma nasional yaitu wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kepemimpinan nasional, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing di masyarakat.

 

Selama 8 hari peserta akan mendapatkan berbagai materi nilai dan wawasan kebangsaan, diskusi kelompok, simulasi, dan outbond untuk penyegaran.

 

Dalam pembukaan kegiatan pemantapan kebangsaan di Ternate, turut hadir Sultan Tidore Husain Sjah, Plt. Gubernur Maluku Utara Zeth Sahuburua, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Kornel Sianturi, perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Sekretaris DPRD Maluku Utara Abubakar Abdullah.

 

Seluruh pegawai Lemhannas RI mengikuti upacara bendera bulanan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Masdya TNI Bagus Puruhito di Lapangan Lemhannas RI, Senin (19/3) pagi. Dalam amanatnya, Wagub berpesan kepada seluruh peserta upacara bahwa sebagai abdi negara agar mampu mencermati dinamika di tahun politik 2018 ini dengan besikap netral. "Kita harus bersikap cerdas dan bijaksana menikapi perkembangan politik saat ini dengan netralitas kita sebagai abdi negara, baik dari lingkungan TNI, Polri maupun ASN," ujar Bagus Puruhito.


Diharapkan seluruh pegawai memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi perpolitikan nasional terkait proses penyelenggaraan Pilkada 2018, sehingga mampu mengantisipasi berbagai ekses negatif yang dikhawatirkan muncul, terutama terkait isu SARA.


Bagus juga sempat menyinggung seputar besaran daya serap anggaran Lemhannas RI yang sudah memasuki akhir triwulan pertama. "Besaran daya serap Lemhannas RI per tanggal 8 Maret 2018 baru mencapai 6,62 persen. Disisi lain terget realisasi pada triwulan pertama sebesar 10,42 persen. Berarti masih ada selisih target sebesar 3,81 persen hingga akhir triwulan pertama," jelas Bagus.


Ia berpesan kepada seluruh kepala unit kerja agar terus meningatkan fungsi pengendalian maupun pengawasan terhadap seluruh program kegiatan agar sesuai dengan rencana kerja. Disamping itu pengawasan dan pemeriksaan akuntabiitas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh BPK rencananya akan selesai pada akhir April mendatang.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengarahan awal terkait penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan yang semula Kertas Karya Perseorangan (Taskap) kepada para Tajar, Taji, dan Taprof, Jumat (16/3) pagi di ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Menurut Agus Widjojo terdapat beberapa perubahan dimana karya tulis ilmiah lebih mengutamakan substansi sehingga penilaian akhir merujuk kepada substansi yang terkandung, bukan pada format penulisan.


Alasan gubernur melakukan beberapa perubahan pada Taskap karena karya ilmiah lebih bersifat keilmuan/ ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah karya ilmiah mengandung fakta objektif yang menjadi latar belakang masalah, selain itu berisi pandangan yang didukung melalui pembuktian berdasarkan hipotesis, serta mengandung kebenaran faktual. Dalam penyusunannya dilakukan secara sistematis, konseptual dan prosedural menggunakan metode tertentu.


Proses yang harus dijalani pada saat menyusun karya ilmiah yakni diawali dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data-data faktual, lalu peserta mulai menganalisis data yang terdiri dari analisis logis dan proses sebab akibat serta ditutup dengan kesimpulan dan saran.  


Agus Widjojo juga mengungkapkan bahwa para peserta pendidikan di Lemhannas RI baik PPRA/PPSA dalam penyusunan Taskip nantinya perlu melakukan kajian kepustakaan, fungsinya agar tidak terjadi duplikatif (pengulangan) dalam membuat topik. Selain itu agar penelitian yang dilakukan mengalami kemajuan, tentunya berdasarkan pada temuan dalam kajian.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka forum komunikasi (Forkom) yang diselenggarakan oleh Biro Humas Lemhannas RI dengan mengundang para pemimpin redaksi beserta jurnalis, Rabu (14/3) pagi di Anjungan Trigatra Lemhannas RI. Forkom ini telah diselenggarakan sejak tahun 2011 ini bertujuan untuk saling berbagi informasi yang faktual dan aktual tentang isu ketahanan nasional sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara Lemhannas RI dengan media massa.


Tantangan ketahanan nasional menjelang Pilkada serentak di tahun 2018 menjadi tema menarik yang diangkat dalam forkom kali ini. Menurut Agus Widjojo, Pemilu yang semakin dekat belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik untuk mengkonsolidasikan internalnya. “Mereka menganggap itu sudah cukup, business as usual. Mereka baru sadar tidak ada kader yang bisa ditampilkan atau kadernya yang korupsi atau persepsi yang partainya kuat ternyata kalah di daerah. Partai belum intropeksi mengapa mereka kalah,” katanya.


Agus Widjojo mengungkapkan bahwa ketahanan nasional dalam menghadapi Pilkada mendatang masih dalam proses, karena tidak ada basis ideologi yang menaungi partai politik sebagai pembeda di antara satu partai dengan partai lainnya. “Partai A tidak berkoneksi dengan partai B, tapi di tempat lain bisa berkoalisi dengan partai B yang basis ideologinya berseberangan, ini adalah keterbelakangan sistem politik, tapi bagi ketahanan nasional ini membawa kuntungan dalam memoderasi konflik,” ujar Agus Widjojo.


Beberapa isu yang diangkat dalam diskusi forkom di antaranya mengenai maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kepada beberapa calon kepala daerah juga menjadi salah satu indikator bahwa masih marak terjadi money politic di masyarakat, karena besarnya dana bagi calon kepala daerah dalam berkampanye. Selain itu isu-isu lain yang menjadi pemantik seperti SARA masih menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Maraknya penyebaran hoax di media sosial, serta masyarakat yang mudah termakan oleh hoax.


Ketua Forum Pimpinan Redaksi Suryopratomo alias Tommy menyoroti terkait sistem demokrasi di Indonesia yang menurutnya dibangun secara terburu-buru, oleh sebab itulah peran partai politik sangat diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. “Supaya bisa terkelola, demokrasi itu harus cerdas wawasan kebangsaan. Bagaimana tugas partai politik dalam membangun demokrasi untuk membangun keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Tommy. Menurutnya permasalahan bukan berada pada ketahanan nasional, tetapi pada syahwat politik yang menghalalkan segala cara di dalam pertarungan. “Poin saya, mari kita menyadari demokrasi itu harus diterapkan di alam yang nyata. Jangan demokrasi itu dibawa ke paradigma idealisme. Demokrasi bukan best system, demokrasi itu second,” katanya.

Lemhannas RI konsisten menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai organisasi salah satunya Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat KADIN Indonesia, yakni organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. KADIN setiap tahunnya mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) dan hingga saat ini sudah ada empat angkatan KADIN yang mengikuti Taplai. Baru-baru ini KADIN melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua institusi ini, pada Selasa (13/3) di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI.


Dalam pertemuannya kali ini, Ketua KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa banyak dari anggotanya yang ingin dapat mengikuti Taplai di Lemhannas RI. “Animo masih cukup besar, menginginkan untuk bisa mengikuti kursus semacam itu. Kita juga terus mendorong kawan kawan KADIN ini ikut dalam PPRA dan PPSA. Terutama dari KADIN daerah yang ingin sekali mengikuti program dari Lemhannas supaya wawasan kebangsaan mereka lebih baik dan lebih besar,” ujar Rosan.


Agus Widjojo menyambut baik kerja sama yang ditawarkan oleh KADIN untuk terus mengirimkan anggotanya mengikuti pendidikan/pelatihan di Lemhannas RI. “Kami senang sekali untuk bisa membina MoU dengan KADIN, bahkan kalau bisa mengikuti kursus regular yang tujuh bulan untuk eselon dua. Kami mendapat amanat dari DPR, sedikit lebih banyak dari kalangan non TNI Polri, 49-51, amanatnya 51. Tapi kami mendapat kesulitan untuk mendapat masukan dari teman teman non TNI Polri kebanyakan karena waktunya yang lama. Tetapi kalau yang Taplai ini bisa custom tailored,” ujar Agus Widjojo.


Rosan mengungkapkan bahwa awal mula terjalinnya kerja sama antara KADIN dengan Lemhannas RI pada saat masa kepemimpinan Gubernur Budi Susilo Soepandji yang meminta organisasi KADIN untuk dapat membantu memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan di ruang lingkup dunia usaha. “Sudah ada 4 angkatan KADIN mengikuti Taplai, dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Budi, beliau meminta KADIN untuk membantu memasyarakatkan masalah pamantapan ini di dunia usaha, dan waktu itulah kita mulai, dan selalu di adakan di Lemhannas,” katanya.


Di akhir pertemuannya bersama ketua umum KADIN, gubernur meminta untuk diberi masukan terkait bentuk konkret lain selain keikutsertaan anggota KADIN dalam Taplai Lemhannas RI. “Coba saya diberi masukan bentuk-bentuk konkret MoU apa lagi selain dari Taplai, misalnya yang bisa memanfaatkan kompetensi inti dan bisnis inti dari Kadin yang mungkin bisa ditularkan dan bisa dimanfaatkan bersama,” kata Agus Widjojo.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan memberikan Orasi Ilmiah di hadapan 400 mahasiswa dalam Sidang Senat Terbuka yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STP NHI Bandung), di Gedung Mandalawangi STP NHI Bandung, Senin (12/3).


STP NHI Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata. STP NHI Bandung menjadi lembaga pendidikan yang mencetak sumber daya manusia pariwisata yang kompeten dan profesional, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia.

 
Dalam orasi ilmiahnya Agus Widjojo memberikan pandangannya terhadap posisi sektor pariwisata dalam konteks Ketahanan Nasional.


Acara Sidang Senat Terbuka ini merupakan bagian dari kegiatan Dies Natalis ke-56 yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2018, antara lain diisi dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial, Orasi Ilmiah, dan Wisuda Purna Bakti. Didampingi oleh Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, Gubernur tiba di Bandung pada Minggu (11/3).

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik 9 orang pengurus Indonesian Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) Alumni Association, Rabu (7/3/2018) di Ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI. Lembaga yang didirikan pada tahun 1995 di Hawaii ini merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DKI APCSS bertujuan untuk mengajak perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik untuk duduk bersama mendiskusi perdamaian dan mempertahankan stabilitas keamanan dan kemakmuran di wilayah Asia Pasifik.


DKI APCSS memiliki misi menghubungkan dan memberdayakan praktisi keamanan untuk membangun pemahaman dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan area yang menjadi fokus APCSS, yakni seputar manajemen krisis, perlawanan terhadap terorisme, keamanan maritim, pembangunan sektor keamanan, dan perdamaian.


Saat ini, DKI ACPSS telah memiliki kurang lebih 11.000 alumni dan 330 di antaranya berasal dari Indonesia. Dalam sambutannya Agus Widjojo mengungkapkan bahwa para alumni nantinya yang akan memperkuat pemikiran dalam konteks tantangan Indonesia dalam lingkup Asia Pasifik, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. “Saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks posisi indonesia di kawasan Asia Pasifik, demi mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh,” ujar Agus Widjojo.

Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres tahun 2018-2019 mendatang tentunya menimbulkan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Para calon pemimpin baik kepala daerah, anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta presiden tumbuh dari pencalonan oleh partai politik (parpol). Parpol menjadi salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam mencetak kader pemimpin karena UUD NRI tahun 1945 pasal 6 A ayat 2 menyatakan bahwa “pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum melaksanakan pemilu sementara itu pada pasal 22 E terdapat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”.


Mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengadakan suatu kajian melalui focus Group Discussion (FGD) terhadap isu tersebut, Selasa (6/3/2018) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra, Lemhannas RI. Dengan mengangkat tema besar “Aktualisasi kepemimpinan negarawan di lingkungan kader partai politik guna terwujudnya etika politik dalam rangka ketahanan nasional”. Menghadirkan empat orang narasumber di antaranya Hendro witjaksono, Ak., M.Acc Staf Kemen PAN RB RI, H. Zainudin Amali, S.E., M.Si Ketua Komisi II DPR RI, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, M.Si Pakar Psikologi UI, dan Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni M.Agr.

Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. Depjianstrat membuka kegiatan dengan memaparkan beberapa permasalahan yang dibahas di dalam FGD.


Selain itu, fenomena yang terjadi saat ini adalah mengedepannya kepentingan kelompok/individu dibandingkan kepentingan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya kepala daerah hasil pemilu yang tertangkap OTT oleh KPK. “Setidaknya disepanjang tahun 2018 ini, setidaknya ada 5 kepala daerah yang terjaring atas tindak pidana korupsi. Sementara itu kondisi ekonomi wilayah, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pembangunan masih rendah. Artinya bahwa para pemimpin belum memiliki ciri-ciri kepemimpinan negarawan,” ujar Djagal.  


Faktanya fungsi parpol sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin belum berjalan sebagimana mestinya dan kondisi ini apabila terus terjadi maka akan berdampak pada ketahanan nasional. “Karena partai politik belum mengedapankan kehadiran kader yang utama, tetapi lebih pada kehadiran massa, banyak-banyakan massa.  Bukan pada seberapa orang yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan parpol kedepannya,” ujar Zainudi Amali Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Zainudin pemerintah perlu mencari format demokrasi yang lebih baik dan cocok di Indonesia, serta mampu menjawab kaidah-kaidah demokrasi secara universal.


Dihadirkan pula empat orang pembahas yakni Ubedilah Badrun Dosen Fisip UNJ, M.Si, Ari Nurcahyo, S.Si., M.Hum Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang Taprof Bidang Kepemimpinan, dan Kisnu Haryo S.H., M.A. Taprof Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI.

Kegiatan Training of Trainers Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Para Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Sumatra Selatan secara resmi telah dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pagi ini, Selasa (6/2), di Hotel Novotel Palembang. Secara simbolis pembukaan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Gubernur Lemhannas RI kepada perwakilan peserta.

 

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyatakan, kegiatan ini merupakan model pelatihan dalam rangka menciptakan pengajar-pengajar berwawasan kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi, tidak hanya dalam menyalurkan ilmu tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang nantinya diharapkan dapat ditularkan kepada peserta didiknya.

 

Training of trainers Nilai-Nilai Kebangsaan ini diharapkan akan membantu para dosen, guru, dan widyaiswara pada lembaga Diklat untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belanja mengajar yang berkarakter kebangsaan secara lebih efektif, inovatif, dan kreatif sehingga dapat menyentuh rasa kebangsaan setiap peserta didik,” lanjut Agus Widjojo di hadapan para peserta training.

 

Training yang menjadi program kerja Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI ini bukan hanya sekedar kegiatan pemberian materi pembelajaran tentang nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tetapi juga membekali peserta untuk menjadi fasilitator yang handal sembari menyelami potensi terpendam, melatih membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan kewaspadaan.

 

Metode dalam training ini menggunakan model quantum, model pendidikan untuk orang dewasa yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan dikemas sesuai dengan kebutuhan para pengajar.

 

Kegiatan yang akan diselenggarakan selama 10 hari, hingga tanggal 16 Maret 2018 ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari kalangan dosen, guru, widyaiswara, TNI/Polri, dan media (RRI). Turut hadir dalam kegiatan pembukaan Traning of Trainers Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Para Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Palembang yaitu Asisten Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Sumatra Selatan Prof. Dr. Edwar Juliartha yang mewakili Gubernur Sumatra Selatan, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq yang mewakili Pangdam Sriwijaya, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno mewakili Kapolda Sumsel, Ketua MUI Provinsi Sumsel Prof. Dr. Aflatun Muchtar, M.A., dan perwakilan Kesbangpol Provinsi Sumsel.