LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (434)

 

SIARAN PERS

Jakarta Geopolitical Forum

Jakarta, 20 Mei 2017

 

Session 4 “Extremism Radicalism and Terrorism”

Mohammad Aboelfadl : Pendidikan Kunci Tangani Ekstremisme

Lemhannas—Jakarta, Menurut Mohammad Aboelfadl Pemred Koran Al-Ahram, Mesir masalah ekstremisme telah berkembang pada taraf yang mengkhawatirkan baik di Mesir maupun di Indonesia. Menurutnya munculnya gerakan ekstremis itu memiliki beberapa sebab seperti ketidakadilan,  kemiskinan dan kurangnya sikap toleransi. Lebih lanjut lagi jurnalis asal Mesir tersebut menjelaskan bahwa mulanya pemerintah Mesir telah menggunakan cara-cara represif untuk menekan ekstremisme, rupanya cara tersebut tidak tepat dan malah mendapatkan perlawanan. Kendati ia tidak sepenuhnya menolak cara-cara represif, namun ia beranggapan bahwa perlu cara lain untuk menangani ekstremisme.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Rüdiger Lohlker. “Untuk menangani masalah ekstremisme dan terorisme, yang makin lama makin pintar dan strategis, perlu digunakan langkah-langkah strategis pula untuk menangkal penyebarannya” ujar peneliti asal Austria tersebut. Perlunya menangkal ekstremisme juga disampaikan oleh Lina Khatib, peneliti berdarah Lebanon tersebut juga menyampaikan perlunya cara-cara non represif. “Untuk menangkal ekstremisme, terutama yang berasal dari Irak dan Suriah perlu diketahui masalahnya. Mengapa orang-orang mau bergabung ke ISIS” ujarnya.

 

Dalam menangani masalah ekstremisme dan terrorisme Mohammad Aboelfadl memiliki solusi menggunakan pendekatan non represif. “Menguatnya gerakan ekstremisme karena disebabkan oleh masalah kemiskinan, ketidakadilan, budaya terutama budaya toleran. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menciptakan pendidikan yang mengajarkan nilai- nilai toleransi. Langkah ini sudah dimulai oleh pemerintah Mesir, mulanya Mesir mengalami masalah dengan ekstremisme. Namun pemerintah sekarang sudah berusaha untuk mengubah kurikulum, agar menciptakan budaya toleran. Hal ini pertama dimulai oleh lembaga pendidikan tinggi Mesir, seperti Universitas Al-Azhar” ujar jurnalis berdarah Mesir tersebut.

 

Laksma TNI Estu Prabowo (0811163750)

Biro Humas Lemhannas RI

 

 

 

 

SIARAN PERS

Jakarta Geopolitical Forum

 Jakarta,19 Mei 2017

 

Session 2B Global Peace and Security

Profesor Rusia Oleg N. Barabanov; Tiongkok Sebagai Gerbang Utama Asia Pasifik

 

Lemhanas, Jakarta -- Profesor asal Rusia Oleg N. Barabanov mengatakan, Tiongkok merupakan gerbang utama Rusia memasuki kawasan Asia Pasifik. Menguatnya peran Rusia di kawasan Asia Pasifik membuat peranan Rusia mulai diwaspadai, terutama oleh negara-negara Uni Eropa.

 

Guru besar dari Universitas Moskow International University ini mengungkapkan bahwa sejak 2008 Rusia dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengembangan daerah Pantai

 

Pasifik Rusia dan Pantai Timur Tiongkok. "Sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mulai berkembang di daerah Asia, jadi wajar bila kemudian Rusia mulai terlibat di daerah Asia Pasifik," Kata Oleg.

 

Lebih lanjut Oleg menjelaskan menurutnya divisi Asia Timur Kementerian Perdagangan Rusia telah membentuk zona-zona investasi untuk area Asia Timur pasca terjalinnya kerjasama Rusia dan Tiongkok. "Kita telah mengembangkan beragam investasi di Tiongkok, mulai dari bidang pangan, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan, " ujar Oleg.

 

Selain itu menurut Oleg saat ini Tiongkok bersama dengan Rusia tengah mengembangkan kerjasama ekonomi lebih jauh lagi, melalui Eurasian Economic Union (EAEU) sebuah Uni yang dikembangkan di antara negara-negara bekas Soviet (Belarusia, Kazakhstan, Rusia, Armenia dan Kirgistan) dengan mendukung proyek Jalur Sutra Baru atau dikenal dengan One Belt One Road yang digagas oleh Presiden Xi Jin Ping.

 

"Dua tahun yang lalu kita telah sepakat dengan Tiongkok untuk menghubungkan daerah Eurasia bekas Soviet dengan One belt and One road Initiative. Vladimir Putin bahkan menghadiri forum One Belt and One Road Initiative di Beijing," ujar Oleg.

 

Ia menambahkan Rusia sangat memperhatikan pengembangan EAEU karena asosiasi telah membuat kemajuan serius dalam membentuk dan memperkuat pasar bersama. Kegiatan EAEU telah mengimbangi dampak kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan pada ekonomi negara-negara yang berpartisipasi.

 

Kontak narasumber: 

Laksma TNI Estu Prabowo (0811163750)

Biro Humas Lemhannas RI

 

Lemhannas, Jakarta -- Chatib Basri mengatakan ASEAN akan menghadapi fenomena New Normal. Situasi perekonomian dunia yang semakin tidak menentu, membuat sejumlah kalangan ekonom mempopulerkan istilah baru, yaitu New Normal Economy. 

 

"Situasi di mana ketidakpastian ekonomi dan ancaman krisis menjadi sesuatu pemandangan yang lumrah dan siklus krisis yang cepat menjadi suaru yang biasa." Kata Chatib Basri di Hotel Borobudur, Jakarta

 

Fenomena New Normal Economy menurut Chatib Basri dihadapi beberapa negara barat pasca krisis finansial 2007-2008, serta kondisi ekonomi dunia pasca resesi ekonomi 2018-2012. Belakangan ini menurutnya fenomena tersebut mulai dialami oleh Tiongkok.

 

"Tiongkok baru mulai mengalami fenomena ini tahun 2012. Berbeda dengan Eropa yang sudah mengalami fenomena New Normal Economy sejak tahun 2008," ungkap mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia di era SBY ini.

 

Ia memaparkan bahwa fenomena New Normal Economy di Tiongkok mulai berkembang karena beberapa hal. Salah satu diantaranya menurut Chatib terjadi pasca Brexit, kebijakan Proteksionis di Era Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kebijakan eksapansi dan normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan negeri Paman Sam tersebut.

 

Hal tersebut senada dengan pendapat Danny Quah, Pengamat Ekonomi berkebangsaan Singapura yang mengatakan bahwa munculnya fenomena New Normal Economy ini membuat banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap perekonomian dunia. "Fenomena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan merambah ASEAN karena kondisi ekonomi dunia setelah krisis finansial 2008 belum benar benar pulih," ujar Quah.

 

Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat dinikainya tetap akan memegang peranan dominan di kawasan Asia Pasifik. Disatu sisi cadangan valuta asing Tiongkok sudah mulai menurun dan fenomena ini berlanjut sampai beberapa bulan lalu. 

 

"Tiongkok sebagai pemimpin ekonomi Asia membawa hasil tidak baik bagi tetangga-tetangganya," ujar Quah. Disatu sisi menurut Quah kepemimponan Amerika Serikat di kawasan Asia akan tetap eksis.

 

Oleh karena itu menurutnya Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pada kegiatan ekspor ke Tiongkok, justrus harus secepatnya  mengambil manfaat sebesar besarnya dari Tiongkok. 

 

Solusinya  menurut Chatib Indonesia harus mengembangkan SDM yang berkualitas dan tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah seperti yang terjadi selama ini. 

 

"Indonesia perlu untuk mengambil untung dari Tiongkok, bukan hanya menjual bahan mentah seperti yang terjadi selama ini agar tidak terlalu terdampak fenomena New Normal Economy yang akan dihadapi ke depan di kawasan ASEAN," ujar Chatib

 

 

SIARAN PERS

Jakarta Geopolitical Forum

Jakarta,19 Mei 2017

 

Session 2A Global Peace and Security 

Satoru Mori:"Indonesia Sudah di Jalan yang Benar

 

*Lemhannas, Jakarta ---* Menurut Satoru Mori Profesor Emiritus dari Universitas Tokyo perubahan geopolitik pasca Perang Dingin membuat terjadinya masalah dan juga ancaman yang mengancam stabilitas dunia internasional. Pengamat Geopolitik ini menjelaskan dalam Jakarta Geopolitik Forum (JGF) di Jakarta bahwa ancaman tersebut diakibatkan kasus terorisme yang semakin marak terjadi, krisis pengungsi di Eropa, masalah Brexit, menguatnya sentimen konservatif dan proteksionis, serta pemanasan global. Ditambah lagi belum lama ini ancaman rudal Korea Utara.

 

"Korea Utara sengaja meluncurkan rudal agar memancing Amerika Serikat ke meja perundingan, sebuah masalah yang harusnya sudah selesai sejak lama," ujar Mori. Namun Mori menegaskan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar. "Indonesia fokus kepada pembangunan infrastruktur, dan saya berharap Indonesia harus dapat melakukan lebih daripada itu, " ungkap Mori.

 

Mori menilai saat ini Indonesia harus fokus pada pendidikan, sehingga Indonesia dapat mengembangkan produk-produk berteknologi tinggi agar dapat bergabung dengan deretan negara-negara kekuatan ekonomi dunia. Ia menjelaskan kedepannya Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam ekonomi dunia.

 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekjen China Institute of International Studies (CIIS), Yang Yi. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dapat memainkan peranan penting dalam dunia internasional. "Indonesia negara ASEAN satu-satunya yang masuk G20. Kita bisa bekerjasama dalam bidang ekonomi. Terutama dalam bidang maritim, " ujar Yang Yi. Indonesia dengan Tiongkok, dapat berperan lebih jauh di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

 

Yang Yi pun mengatakan bahwa Indonesia dengan Tiongkok selama ini telah terjalin kerjasama yang baik. "Salah satunya kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung" ungkap Yang Yi. Kendati demikian ia mengakui masalah Laut Tiongkok Selatan membuat negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia bersitegang dalam hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun menurutnya masalah itu dapat diselesaikan dengan segera. Yang Yi mengatakan persoalan Laut Tiongkok Selatan, sudah dibahas Presiden Jokowi tatkala bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing minggu lalu.

 

Mereka membicarakan masalah pertahanan dan keamanan, termasuk kerjasama dalam pengamanan Laut Tiongkok Selatan. "Presiden Jokowi akan mengajak negara-negara ASEAN untuk turut membicarakan masalah tersebut," kata Yang Yi.

 

 

Kontak narasumber:

Laksma TNI Estu Prabowo (0811163750)

Biro Humas Lemhannas RI

 

 

SIARAN PERS:

Jakarta Geopolitical Forum

Jakarta, Jumat 19 Mei 2017

 

 Session 1 The Geopolitical Overview

 

GUBERNUR LEMHANNAS RI : NKRI Terbentuk dengan Kesukarelaan

Lemhannas—Jakarta, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjend TNI (Purn) Agus Widjojo memaparkan dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) bahwa kondisi demokrasi di Indonesia belum selesai. “Transisi demokrasi akan selesai dan mencapai konsolidasi demokrasi apabila semua warga percaya kepada demokrasi dan dalam mencari solusi menggunakan kaidah-kaidah demokrasi. Dalam masyarakat kita masih banyak yang mencari penyelesaian di luar kaidah demokrasi”, ujar Gubernur Agus. Dia melanjutkan bahwa dalam transisi demokrasi, banyak yang harus dibenahi yaitu proses dimana publik atau komunitas internasional ingin melakukan dalam waktu singkat. Selain itu Indonesia juga harus belajar tentang penegakan supremasi hukum sebagai salah satu pilar demokrasi.

 

Gubernur Agus menyatakan dengan tegas bahwa NKRI tidak terbentuk dengan pemaksaan, semua dengan kesukarelaan. Kecepatan aspirasi dalam masyarakat mendahului pembangunan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. “Seperti revolusi teknologi (IT) membuat kita terkejut dan harus segera memulihkan kembali kesadaran diri untuk merespon hal itu karena semua elemen mempunyai kontribusi dalam transisi demokrasi,”ungkap Gubernur Agus. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Dorodjatun KuntjoroJakti, Guru Besar Emeritus Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menegaskan hal yang sama tentang kesukarelaan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. “Cara Indonesia berdiplomasi mencerminkan hal itu. Indonesia tidak membedakan mana negara besar dan kecil atau tendensi negara tetangga. Itu sesuai dengan konstitusi. Kita menghargai perbedaan, tidak memusuhi siapapun hanya karena perbedaan.”tutur Dorodjatun.

 

Guru Besar ini menegaskan ke depan perbedaan bukan akan berkurang tetapi akan semakin banyak, apalagi dengan adanya IT yang mudah menyebarkan segala informasi. Oleh karena itu perbedaan harus bisa diterima dengan biasa, tidak boleh dipaksakan, berikan argumen yang positif. “Seperti politik luar negeri (polugri) Indonesia terutama di ASEAN, banyak capaian diraih karena sabar dalam berargumen,” ungkap Dorodjatun. 

 

Kontak narasumber:
Laksma TNI Estu Prabowo (0811163750)
Jakarta, 19 Mei 2017

 

Gubernur Lemhannas RI
Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI (Purn)

 

Lemhanas, Jakarta-- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (Purn.) Agus Widjojo menyampaikan pidato sambutan dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF), (Jum’at/19/05/2017). Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta ini ia menyinggung mengenai urgensi didirikannya Lemhanas pada tanggal 20 Mei 1965. Pendirian Lemhanas didirikan karena kebutuhan akan studi geopolitik. 

 
Agus mengatakan Lemhanas merupakan sebuah lembaga yang memberikan perhatian dalam mempelajari dan memahami geopolitik nasional, regional, maupun global dalam pelaksanaan pendirian kader pimpinan tingkat nasional maupun pengkajian strategis ketahanan nasional. Selama 52 tahun berkiprah menurutnya, Lemhanas RI telah berhasil memiliki capaian capaian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 
 
 
Trend perubahan geopolitik global mempengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa dalam aspek keamanan global, ekonomi, politik, terorisme, radikalisme, dan pengungsi. Olehkarena itu menurut Agus dibutuhkan selalu kajian strategis geopolitik untuk mengembangkan gagasan utama akan kepedulian terhadap kondisi nasional untuk mengembangkan doktrin ketahanan nasional dan wawasan nasional.
 
 
“Kenali dirimu, kenali negaramu, kenalilah pulau-pulaumu, kenalilah tanah airmu, ciptakanlah strategi untuk pembangunan dan strategi untuk pertahanan berdasarkan kepada kondisi geopolitikmu,” ujar  Agus. Karena menurutnya Situasi Geopolitik Internasional sangat erat kaitannya dengan kondisi nasional saat ini dan di masa yang akan datang.
 
 
Ia menjelaskan, ketahanan nasional ialah respon suatu negara terhadap tantangan, halangan, ataupun ancaman. Menurutnya banyak perubahan geopolitik terjadi yang bergerak secara dinamis dan tidak terprediksi, dapat membawa kekagetan. “Banyak perubahan terjadi di berbagai tempat. Karena itu lah Lemhanas akan selalu menjadi garda terdepan mengkaji berbagai tantangan dan acaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional” kata Agus. 
 
 
Lebih lanjut lagi mantan Deputi Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) ini menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait dengan radikalisme Islam pasca berakhirnya Pilkada DKI. “Kita belum selesai transisi demokrasi. Transisi demokrasi akan berhasil apabila semua orang percaya kepada kaidah demokrasi. Masih banyak masyarakat kita yang percaya bahwa dapat mencari solusi di luar kaidah demokrasi. Hal tersebut sangat berpengaruh” kata Agus.
 
 
Menurutnya terkait dengan masalah radikalisme terjadi karena undang-undang belum dapat mendefinisikan dengan lebih spesifik masalah bagaimana yang melanggar dan bagaimana yang tidak. “Undang-undang itu harus didefinisikan dan terukur. Bagaimana seseorang itu melanggar undang-undang” ujar Agus. Hal ini menurutnya penting, sebab supremasi hukum harus ditegakkan untuk menghadapi masalah radikalisme. 
 
 
Melalui Jakarta Geopolitical Forum Agus mengungkapkan harapannya Indonesia dapat memiliki kajian yang komprehensif dalam merespon berbagai perkembangan lingkungan strategis dunia karena mendapatkan insight dari 22 pembicara kompeten yang terdiri dari 17 pembicara luar negeri dari Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Tiongkok, Jepang, Australia, Austria, Inggris, Turki, Singapura, Perancis, Mesir, dan 5 pembicara dalam negeri agar siap menghadapi tantangan dan ancaman dari pengaruh situasi geopolitik Internasional.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut kedatangan UD Pacific Command yang dipimpin oleh Admiral Scott Swift di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Rabu (3/5).

 

Kunjungan yang didahului degan Courtesy Call tersebut dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Nusantara II Lemhannas RI. Dalam diskusi yang didahului dengan pemutaran video profil Lemhannas  tersebut, Admiral Scott Swift mengatakan pendapatnya mengenai sejarah Lemhannas RI yang dibentuk karena adanya ketidakpastian dan ketidakstabilan pada masa tersebut dan juga perkembangan Lemhannas RI hingga saat ini. Ketidakstabilan tersebut  juga terjadi di berbagai negara seperti keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, adanya masalah pengungsi di Jerman, Pemilihan Umum di Perancis, konflik Laut Cina Selatan hingga konflik Suriah.

 

Ketidakstabilan dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara  tersebut, Lanjut Admiral Scott, dapat  diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Admiral Scott Swift mengatakan bahwa Lembaga seperti Lemhannas memiliki peran vital dalam membantu mendiskusikan solusi untuk masalah-masalah tersebut karena saat ini banyak pihak yang lebih dulu menilai tanpa mengetahui fakta situasi yang terjadi. Selanjutnya, Admiral Scott Swift menjelaskan mengenai Konflik Laut Cina Selatan,  dan kondisi Korea Utara.

 

Hadir dalam diskusi tersebut sebagai moderator Marsda TNI (Purn) Surya Dharma S.IP. Tenaga dan beberapa tenaga ahli dari Lemhannas RI yang berlatar belakang angkatan laut.

 

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mendalam mengenai kondidi di Korea Utara dan Laut Cina Selatan dan ditutup dengan sesi foto bersama.

 

 

Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang terdiri dari para pendeta mengunjungi Lemhannas RI pada Rabu (3/5). Kunjungan tersebut disambut oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

 

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PGI Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang memaparkan bahwa PGI memiliki sebuah program pendidikan kebangsaan bagi para pendeta di Indonesia. Tujuan dari pendidikan kebangsaan tersebut adalah untuk melihat Indonesia dan dunia sebagai “rumah bersama”. Selain itu,  lanjut Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang, dengan program ini diharapkan para pendeta dapat menginspirasi dan memotivasi umat untuk melihat panggilan gereja di tengah-tengah perubahan masyarakat yang sangat cepat, dan juga memahami dinamika-dinamika dalam masyarakat serta lintas agama. Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang berharap para pendeta di PGI dapat mengikuti kursus singkat ataupun pendidikan di Lemhanans RI.

 

Agus Widjojo menanggapi positif hal tersebut dan akan menindaklanjuti hal tersebut. Agus Widjojo juga menjelaskan mengenai beberapa program pendidikan dan juga Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI. Agus Widjojo juga mendukung agar para pendeta di PGI dapat bergabung dengan salah satu dari program pendidikan dan pemantapan di Lemhannas RI.

 

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai kebangsaan yang dilakukan di Ruang Gatotkaca, Gedung Astagatra Lantai III, Lemhannas RI. Dalam diskusi tersebut, Dr. Anhar memaparkan mengenai sejarah berdirinya Indonesia yang berasal dari berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat hingga sejarah digunakannya asas demokrasi di Indonesia.

 

Terkait dengan demokrasi, Anhar Gonggong menyampaikan bahwa demokrasi adalah hal yang sebenarnya sederhana. Demokrasi berarti bersaing untuk mendapatkan sesuatu dengan adanya aturan-aturan yang disepakati bersama.

 

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para pendeta  dan ditutup dengan sesi foto bersama.

 

 

Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, tim  Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 lalu.

 

Bertempat di Ruang Rubi Hotel Santika Palu, kegiatan Evaluasi Dampak dibuka oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto. Dalam sambutannya, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan berharap bahwa proses Evaluasi Dampak ini dapat mengukur efektivitas program dan outcome yang dihasilkan oleh para Alumni, terutama dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.

 

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ikhwan Mado menyampaikan bahwa semakin banyak ancaman yang harus diwaspadai. Mulai dari memudarnya wawasan kebangsaan, merebaknya sentimen SARA dan makin dominannya demokrasi liberal dibandingkan dengan demokrasi Pancasila. Oleh karena itulah kegiatan Lemhannas ini diharapkan mampu merajut persatuan dan mencegah konflik.

 

Kemudian perwakilan Alumni Taplai Palu yaitu Dr. Baharuddin Hi. Hasan melaporkan bahwa telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh para Alumni. Beberapa di antaranya adalah kerjasama dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Sulteng dalam pendidikan calon sarjana selama dua semester. serta peran Alumni sebagai pemateri dalam berbagai sosialisasi wawasan kebangsaan. Para alumni juga berharap bahwa agar semakin banyak dari mereka yang dilibatkan dalam kegiatan Lemhannas.

 

Acara ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda.

 

Turut hadir dalam kegiatan Evaluasi Dampak di Palu yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.