LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (544)

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu keynote speaker dalam Focus Group Discussion Industri Pertahanan Part I, yang diadakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Acara yang mengangkat tema “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Industri Strategi dan Pertahanan” ini diadakan di Hotel Sheraton Jakarta, Selasa (28/11) siang.


Diawal paparannya, Agus Widjojo berbicara mengenai implementasi dari Undang-Undang RI No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang sudah berjalan selama lima tahun. Menurutnya, sebuah negara bisa menjadi besar dan kuat salah satunya karena ditopang oleh industri strategis pertahanannya. “Tidak saja industri strategis pertahanan menjadi penting bagi pertahanan suatu bangsa, tetapi industri strategis pertahanan menjadi tonggak berdirinya kedaulatan suatu bangsa. Tidak ada bangsa menjadi besar dan kuat tanpa ditopang industri strategis pertahanannya,” ujar Agus Widjojo.


Jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan industri dan ekonomi membuat perubahan besar bagi negara-negara berkembang, dari aspek pembangunan industri strategis, kearah negara industri baru. Seperti yang terjadi di Taiwan, Korea, Afrika Selatan, Israel dan Tiongkok. Indonesia harus mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah mengembangkan teknologi pertahanannya menjadi aset strategis nasional.


Bukan tanpa tantangan bagi negara-negara tersebut dalam mengembangkan teknologi pertahanannya, salah satunya yakni menjaga keunggulan teknologi dan otonomi kemampuan pertahanannya melalui upaya penelitian dan pengembangan. Proses pembangunan teknologi pertahanan memerlukan proses panjang dan mahal, untuk memproduksi sistem senjata yang memenuhi kualitas dan kuantitas.


Menurut lelaki lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah doktrin pertempuran yang menjadi rujukan TNI. “Apabila TNI menggunakan doktrin operasi gabungan akan mempunyai konsekuensi standarisasi Alutsista atau interoperability antara TNI AD, AL, dan AU,” ujar Agus Widjojo.

 

Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik (Ditjianstrat) Direktorat Pengkajian Ekonomi Lemhannas RI menggelar pelatihan jajak pendapat ketahanan nasional.  Pelatihan yang tujukan untuk Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan Staff Ditjianstrat dilaksanakan di Ruang Kresna, Lemhannas RI pada Selasa (28/11).

 

Dalam sambutannya Direktur Pengkajian Ekonomi Lemhannas RI Brigjen TNI Sudjari, S.IP, M.Si, menyatakan bahwa pelatihan jajak pendapat ini sangat penting untuk mendukung hasil kajian“Pelatihan jajak pendapat ini sangat penting, mengingat jajak pendapat diperlukan untuk mendukung hasil kajian. Jajak pendapat merupakan suatu cara untuk mengetahui kondisi real dari pengungkapan suara rakyat sebagai sumber berita,” ungkap Sudjari.

 

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini(28-29 November 2017), dipandu oleh Manajer Departemen Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas beserta timnya. Toto menjelaskan kepada peserta mengenai jajak pendapat melalui telepon.

 

Mengawali paparannya, Ia menjelaskan tentang perbedaan riset dengan riset ilmiah. Riset bersifat intuisi, gagasan, subjektif, tidak ada metodologi dan aturan. Sementara riset ilmiah berdasarkan pada teori, terstrukur, objektif dan terdapat aturat ketat yang sitematis.

 

“Akan tetapi basic dari jajak pendapat ini adalah riset ilmiah. Ketika ada fenomena sosial, kita mau melihat itu dengan kacamata yang terukur, yang mempunyai pedoman metodologi tertentu,” jelas Toto.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai jajak pendapat disertai dengan tanya jawab.

Duta Besar India untuk Indonesia, Mr. Pradeep Kumar Rawat, H.E. bersama dengan Delegasi India melakukan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI yang diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Marsdya Bagus Puruhito, Senin (27/11). Agus Widjojo diawal memperkenalkan tugas dan fungsi Lemhannas kepada Mr.Pradeep yang memiliki tiga fungsi pokok yakni pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu Lemhannas juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Menko Polhukam.


Menurut Mr.Pradeep, Lemhannas merupakan suatu lembaga negara yang unik. Ia bercerita setelah sebelumnya mengunjungi beberapa negara, namun Ia belum pernah menjumpai lembaga negara serupa seperti Lemhannas yang menggabungkan beberapa elemen dalam hal ini astagatra. “Saya telah ke beberapa negara, dan saya tidak menemukan fasilitator serupa yang menggabungkan beberapa elemen. Namun jelas didedikasikan untuk membangun sebuah bangsa dari dalam, dan seluruh konsep ketahanan begitu unik,” ungkap Mr.Pradeep kepada Agus Widjojo.


Mr.Pradeep berpendapat bahwa India dan Indonesia memilik kesamaan. Jika di Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka di India menyebutnya dengan, Unity In Diversity (Bersatu dalam Perbedaan). Dirinya berharap jika Kedutaan Besar India dan Lemhannas bisa bekerja sama lebih jauh, akan banyak hal yang dapat didiskusikan untuk dipelajari.    


Sedangkan Agus Widjojo sendiri beranggapan bahwa geopolitik saat ini sedang menjadi isu yang hangat didiskusikan di berbagai belahan dunia. “Dunia menjadi lebih kecil, kepentingan geopolitik kita akan menjadi lebih saling terhubung dan menjadi menarik untuk dipelajari dari yang lain. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi penghormatan kita terhadap wilayah ini dan untuk membangun lebih banyak kedamaian dunia.”  ucap Agus Widjojo.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Kluster Perpaduan Nasional, Majelis Profesor Negara (MPN) Malaysia Prof. Dr. Mansor Mohd Noor ke Lemhannas RI Jumat (24/11) siang.  Dalam lawatannya ke Lemhannas RI, menurut Mansor, dirinya merasa tertarik dengan peran dan fungsi Lemhannas sebagai lembaga ketahanan yang menyelenggarakan pengkajian di semua unsur astagatra, baik nasional, regional maupun internasional yang bersifat konsepsional dan strategis yang kemudian diajukan oleh Presiden.


Majelis Profesor Negara (MPN) sendiri adalah perkumpulan profesor Malaysia yang bertanggung jawab dalam hal kontribusi ide, mengorganisir strategi dan mengatur tindakan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi setiap anggota MPN adalah 'Country Thinker'. “Kami memikirkan negara, kami ditempatkan di perdana menteri untuk memudahkan kita membicarakan negara ini dengan kementerian lainnya. Membahas semua isu yang berkembang di Malaysia, tidak terbatas soal politik saja,” ujar Mansor kepada Agus Widjojo.


Mansor menjelaskan lebih lanjut kepada Agus Widjojo terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam Majelis Profesor itu sendiri. “Saya ditugaskan untuk memikirkan tentang perselisihan terkait etnis Melayu, China, India, serta ketegangan yang terjadi didalam masyarakat. Kami akan dipanggil untuk menghadap Perdana Menteri dan menjelaskan di hadapan media untuk memaparkan dasar kajian-kajian yang berdasarkan pengamatan kami. Untuk mereda ketegangan dalam negara,” jelas Mansor.


Agus Widjojo bercerita sedikit mengenai ideologi Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia kepada Mansor Noor. Menurut Agus Widjojo, Indonesia sangat beruntung, karena pada saat negara ini terbentuk, founding fathers telah menciptakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, mengingat keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini. “Kita beruntung, bahwa founding fathers juga menciptakan Pancasila. Jadi jika terjadi perselisihan terkait perbedaan etnis (SARA) kita kembalikan kepada Pancasila,” ujar Agus Widjojo.


Mansor Noor berharap agar suatu saat Lemhannas RI dan MPN dapat menjalin kerja sama dan membuat suatu konferensi yang membahas tentang memperkuat kebangsaan.

 

Sebanyak 23 mahasiswa Politeknik Negri Bandung (Polban), yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mengunjungi Lemhannas RI. Kunjungan diterima oleh Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto di Ruang Syailendra Gedung Astagatra Lemhannas RI, pada Jumat (21/11).

 

Kunjungan yang disebut dengan Wisata Pemerintahan tersebut, merupakan program kerja  dari Departemen Hubungan Eksternal BEM Polban yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh tentang Lemhannas dan kedepannya dapat membentuk suatu kemitraan.

 

“Wisata pemerintahan ini tujuannya untuk membangun kerjasama strategis, khususnya dengan lembaga pemerintahan. Nantinya pada program wisata pemerintahan ini kita ingin mengenal lebih jauh tentang fungsi dan program (Lemhannas RI)  yang InsyaAllah, dari kami menginginkan terbentuknya suatu kemitraan,” ungkap Ketua BEM Polban Ghifaris Vasha Irhamsyah dalam sambutannya.

 

Sebelum masuk ke pembahasan, pembawaan materi diawali dengan pemutaran videoprofil Lemhannas RI. Selanjutnya, Mindarto menjelaskan mengenai sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta program-program kerja yang dilakukan oleh Lemhannas RI.  Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi.

 

Selain menerima paparan tentang Lemhannas RI, para mahasiswa juga mengunjungi Labkurtannas (Laboratorium Ketahanan Nasional) untuk mengetahui Indeks Ketahannan nasional pada setiap Provinsi di Indonesia, serta mengunjungi Laboratorium Jajak Pendapat Lemhannas RI yang diresmikan oleh Gubernur Lemhannas RI pada 1 Februari 2017.  

 

 

Peserta PPSA XXI telah menyelesaikan rangkaian pendidikan di Lemhannas RI. Pendidikan yang berlangsung selama 5,5 bulan tersebut, secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Upacara penutupan dilaksanakan di Ruang Dwi Warna Purwa Gedung Pancagatra Lantai I Lemhannas RI, pada Kamis (23/11).

 

Acara diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, mengenai perubahan paradigma dalam masyarakat seiring dengan hadirnya generasi baru millenial dan perkembangan teknologi di saat ini dan masa di depan.

 

Ridzki menyebutkan terdapat tiga generasi yang memiliki perbeda dari segi pola pikir dan tingkah laku, yaitu generasi baby boomers, generasi x dan generasi millenial. Dalam penjelasannya, Ridzki lebih menyoroti pada generasi millenial yang lahir di dunia digital. Generasi millenial dinilai sebagai generasi yang percaya terhadap pemerintah, memperhatikan kelangkaan sumber daya alam dan menyukai hal-hal yang bersifat otentik.

 

Menghadapi generasi millenial dan perkembangan teknologi, Ridzki menjelaskan peluang dan tantangan untuk pembuat kebijakan. Kaum muda dalam waktu ke depan akan lebih produktif seiring dengan persaingan global , regulasi harus mempersiapkan masa depan dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di Industri baru serta peran keluarga dan lingkungan terkecil akan semakin penting dalam membentuk karakter bangsa.

 

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E, dari 81 jumlah peserta PPSA XXI, sebanyak 79 dinyatakan lulus. Selain itu, Dewan Penilai menetapkan 1 orang peserta predikat taskap dan predikat nilai terbaik serta mendapatkan penghargaan wibawa seroja nugraha.

 

Agus Widjojo dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada alumni PPSA XXI. “Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPSA XXI bahwa para alumni mampu mengimplementasikan  seluruh ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir holistik, komprehensif, integral dan sistemik,” ungkap Agus Widjojo.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RImemberikan penghargaan Wibawa Seroja Nugraha kepada Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K yang medapatkan predikat taskap dan nilai akademik terbaik.

 

Penutupan PPSA XXI ditandai dengan penanggalan tanda peserta dan penyematan pin Lemhannas oleh Gubernur Lemhannas RI kepada perwakilan Peserta PPSA XXI. Selanjutnya, acara tersebut ditutup dengan pengukuhan alumni PPSA XXI sebagai pengurus IKAL (Ikatan Keluarga Alumni) Lemhannas RI masa bakti 2017-2022.

 

 

Menjelang akhir pendidikan, peserta PPSA XXI mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum IKAL (Ikatan Keluarga Alumni) Lemhannas RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc. Pembekalan yang diselenggarakan di Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Selasa (21/11).

 

Pembekalan diawali dengan pengenalan organisasi IKAL yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2 IKAL Lemhannas RI Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si. Semula IKAL merupakan akronim dari Ikatan Alumni Lemhannas. Akan tetapi berdasarkan Muasyawarah Nasional (Munas) pada tahun 2016, akronim IKAL saat ini adalah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas. Hal tersebut bertujuan agar semua peserta pendidikan di Lemhannas RI dapat disatukan sehingga dapat menjadi kekuatan besar, yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan karya nyata dalam pembangunan nasional. IKAL merupakan organisasi resmi yang mewadahi alumni Lemhannas, yang bersifat indepenen dan netral.

 

Selanjutnya, Agum Gumelar berpesan kepada seluruh peserta PPSA XXI agar berhati-hati dalam melangkah dan membuat keputusan, sehingga tidak mengukir catatan negatif dan menggagalkan tujuan dari setiap peserta. Selain itu, ia juga menyampaikan agar selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa.

 

“Kita harus selalu peduli terhadap situasi yang berkembang, tidak boleh apatis. Anggota IKAL itu berwawasan kebangsaan. Ketika berseragam IKAL maka kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tidak boleh ada kepentingan partai atau golongan masing-masing. Kita satu dalam memandang kepentingan bangsa,” pungkas Agum Gumelar.

 

Penataran Istri/Suami (Tar Istri/Suami) peserta PPSA XXI yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 15 November 2017, secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Selasa (21/11) pagi. Sebagai simbol berakhirnya kegiatan ini, gubernur melepas tanda peserta perwakilan peserta Tar Istri/Suami dan memberikan sertifikat kegiatan.


Penataran diikuti oleh 77 orang peserta, terdiri dari 73 orang istri dan 4 orang suami peserta PPSA XXI. Disamping pemberian ceramah dan diskusi oleh narasumber, peserta penataran juga melakukan kunjungan ke beberapa objek budaya seperti Museum Kepresidenan Balai Kirti, Rumah Budidaya Jamur Tiram di Gadog, dan PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia (HSI).  


Agus Widjojo berharap melalui penaratan ini, peserta memperoleh wawasan tentang peran istri/suami sebagai pendamping pimpinan tingkat nasional dan menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat. “Diharapkan pembekalan tersebut dapat memperluas wawasan serta menambah kemantapan diri para peserta penataran dalam menghadapi berbagai tantangan guna mendampingi tugas dan tanggung jawab suami/istri di masa mendatang,” kata Agus Widjojo.


Sebagai seorang pendamping bagi pasangannya, istri/suami harus mampu memposisikan diri sebagai motivator baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjalani tugas kedinasannya, “Peran seorang istri/suami sangatlah penting dalam mendukung karir pasangan, kita harus bisa memposisikan diri sebagai motivator agar pasangan dapat melaksanakan tugas dengan optimal sebagai kepala rumah tangga, dan juga sukses dalam tugas kedinasan sebagai pimpinan nasional,” ujar gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya.


Keluarga menjadi elemen terkecil dari sebuah bangsa, jika setiap keluarga mempunyai karakter yang baik, maka bangsa Indonesia akan memiliki karakter yang baik pula. Seperti yang diharapkan Agus Widjojo kepada peserta penataran yang dapat menanamkan nilai-nilai positif didalam keluarganya, dan terus berkembang hingga ke lingkungan masyarakat.


Pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud sebuah keluarga yang berkualitas, merupakan salah satu pendekatan keluarga dalam character building. Oleh sebab itu, peserta Tar Istri/Suami diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, agar dapat mengembangkan perannya sebagai seorang ibu/bapak bagi para generasi penerus bangsa, pendamping suami/istri serta perannya dalam masyarakat guna ikut memajukan bangsa.

 

Peserta PPSA XXI dan alumni PPRA LVI Lemhannas menerima pembekalan dari Wakil Presiden RI Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Pembekalan yang disertai dengan paparan hasil seminar nasional PPSA XXI dan PPRA LVI diselenggarakan di Gedung 2, Istana Wakil Presiden pada Senin (20/11).

 

Acara diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kepada Wakil Presiden terkait dengan hasil seminar yang nantinya dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah. Paparan hasil seminar nasional PPRA LVI dengan tema “Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut dalam Rangka Ketahanan Nasional”, dibacakan oleh Kolonel Czi Rido Hermawan, M.Sc merekomendasikan pemecahan masalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dengan aktualisasi materi nilai-nilai kebangsaan dan penguatan fungsi kelembagaan.

 

Pada seminar nasional PPSA XXI dengan tema “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI”, paparan hasil seminar dibacakan oleh Andy Yentriani, S.Sos, M.A. Seminar tersebut merokemendasikan agar terdapat kebijakan untuk  media massa dalam menyajikan program-program tentang aktualisasi Pancasila dan mendorong partai politik, ormas, maupun lembaga-lembaga lain untuk mengintegrasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

 

Sejalan dengan paparan hasil seminar yang telah dibacakan, Jusuf Kalla menyatakan bahwa keragaman yang dimiliki oleh Indonesia justru menjadi kekuatan. “Kita mengakui perbedaan karena itu ada Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, perbedaan itulah menjadi kekuatan kita,”ungkap Jusuf Kalla.

 

Menghadapi perbedaan dan keberagaman, lanjut Jusuf Kalla, mengharuskan adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Selain sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga perlu diaktualisasikan dan dibangun.  Semua rezim pemerintahan selalu mengakui Pancasila dalam ideologinya, tetapi tanpa membangun, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah.

 

Turut hadir dalam acara pembekalan tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arief Wachyunadi, para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar , Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.