LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Menteri Pertahanan era SBY, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir. M.A., M.Sc., Ph.D. menjadi salah satu pengisi materi dalam diskusi panel yang diikuti oleh peserta PPRA LVII, dengan mengangkat topik seputar Implementasi Ketahanan Nasional dalam menghadapi Agresifitas Tiongkok di Laut China Selatan guna mendukung Pembangunan Pertahanan RI, di ruang NKRI gd. Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (11/4) pagi. Bersama dengan dua orang panel lainnya yakni Taprof Bidang SKA dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar, D.E.A, serta Taprof Bidang Tannas dan Geostrategi Lemhannas RI Lumban Sianipar dengan pembahasan topik yang berbeda-beda.  


Diawal pemaparan materi, Purnomo menjelaskan terkait pokok pemasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) yakni sengketa kedaulatan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan lima negara lain yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. “Pokok permasalahnya sengketa LCS itu adalah sengketa kedaulatan antara RRT versus lima negara terutama ASEAN. Karena Tiongkok melakukan klaim yang dikenal dengan nine dash line atau sembilan garis putus, maka negara-negara ini juga melakukan klaim,” katanya.


Menurut Purnomo, Tiongkok melakukan klaim atas LCS berdasarkan sejarah masa lalunya, dan utamanya berada pada pulau Spratly dan Paracel. Implikasinya terhadap Indonesia, di kawasan tersebut terdapat sea lines of communication (SLOC) dimana Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital bagi China, Jepang, dan Korea Selatan sehingga banyak kapal-kapal Indonesia yang melintas di kawasan LCS. “Indonesia sendiri ingin bahwa daerah itu stabil, karena disitu ada sea lines of communication (SLOC), kita juga ingin itu free passage, banyak tanker perdagangan kita lewat disitu, tanker LNG kita ke Taiwan, kemudian Jepang,” ujar Purnomo yang juga alumni dari PPRA 50 Lemhannas RI.


Purnomo menjelaskan bahwa Indonesia diminta untuk mengikuti prinsip hukum yang telah ditetapkan atas sengketa LCS. Ia menekankan prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia bahwa laut bukanlah sebagai pemisah pulau, tetapi Indonesia merupakan laut yang ditaburi oleh pulau. “Ada konvensi hukum laut, yang berfikir bahwa laut itu pemisah pulau-pulau, padahal prinsip Lemhannas bahwa kita itu laut yang ditaburi pulau bukan pulau yang dipisahkan oleh laut. Ini prinsip yang penting sebagai negara kepulauan,” tegasnya.


Luas wilayah negara Indonesia mengalami perluasan sebesar 3,5 kali jika dibandingkan pada saat awal kemerdekaan yakni dari semula 2,13 juta kilometer kini menjadi 7,39 juta kilometer. Purnomo menjelaskan bahwa membesarnya wilayah Indonesia disebabkan adanya Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.


Menurutnya Indonesia bukanlah negara yang ikut mengklaim (non-claimant state) LCS. “Kita non-claimant state atas fitur yang ada di wilayah LCS. Tetapi kita nine dash line jadi sepaket. Kita tidak punya sengketa teritorial perbatasan dengan RRT, kita bersikap netral dan menjembatani secara damai bagi claimant states dalam klaim batas negara,” terangnya.


Prunomo mengungkapkan fakta menarik yakni NKRI adalah Archipelago State terbesar di dunia, yang dalam pengelolaannya lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara kontinental. “Karena itu menyangkut infrastruktur, transportasi, komunikasi, kontrol, dan proteksi, daerah-daerah yang begitu besar, itu adalah masalah-masalah ketahanan nasional, itu perlu perhatian khusus dua sisi mata uang terutama kesejahteraan dan keamanan,” jelas mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI ini.


Menurutnya diperlukan adanya transformasi cara pandang geopolitik, wawasan nusantara, dan geostrategi Indonesia dalam hal ini ketahanan nasional. “Laut harus dipandang sebagai pemersatu, pendekatannya melalui kesejahteraan dengan keamanan. Karena kultur masyarakat yang masih berorientasi pada daratan. Kemudian pengelolaan sumber di laut, ZEE dan landas kontinental masih belum maksimal. Selain itu harus ada penegasan batas wilayah dengan kehadiran pasukan TNI,” pungkasnya.

Peserta PPRA LVII kali ini kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H. dalam rangka memberikan ceramah terkait Mewaspadai pengaruh gerakan radikalisme era global terhadap nasionalisme dan eksistensi NKRI, Selasa (10/4) di ruang NKRI Gd.Pancagatra Lemhannas RI. Dalam ceramahnya Suhardi memaparkan tentang perkembangan radikalisme ke arah terorisme.


Menurutnya paham radikalisme mengalami perubahan secara total dan bersifat revolusioner, dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada. Terdapat beberapa faktor yang memotivasi perubahan tersebut yakni faktor internasional seperti ketidakadilan global dan politik luar negeri yang arogan. Yang kedua faktor domestik di antaranya persepsi ketidakadilan hingga balas dendam, serta faktor kultural seperti pemahaman agama yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit.


Suhardi mengatakan bahwa baru-baru ini BNPT berhasil mengamankan 18 orang anak kecil yang berpotensi menjadi teroris. “Ada 18 org yang diselamatkan oleh BNPT yang berpotensi menjadi teroris karena terlibat dalam pelatihan militer di Syria,” ujarnya. Suhardi menekankan agar mengubah pandangan terorisme yang mengaitkan dengan stigma agama. “Jangan stigmakan agama, saya muslim ini penyimpangan. Kekejamannya mengatasnamakan agama,” tegasnya.


Disamping itu Suhardi mengatakan bahwa kelompok ISIS jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Al-Qaeda. “ISIS lawannya siapa saja, perempuan, laki-laki, anak-anak kalau bertentangan di eksekusi di tengah jalan. ISIS punya wilayah teritorial dan di Indonesia pengaruh-pengaruh ini sudah masuk,” ujar Mantan Sestama Lemhannas RI ini sembari memperlihatkan video kekejaman ISIS kepada para peserta PPRA LVII.


Di BNPT, seperti yang diungkapkan Suhardi, terdapat alat yang digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian radikalisme di seluruh dunia. Pola baru terorisme yakni cyber jihad dan khilafah, self radicalizaton, indoktrinasi online, rekrutmen dan pembantaian online serta lone wolf. Oleh karena itu BNPT merekrut duta-duta damai dari generasi muda karena yang menjadi sasaran pencucian otak dari kelompok radikal adalah anak-anak muda karena masih mencari identitas, masih labil emosionalnya, dan mudah dipengaruhi. “Target brain washing itu 15-25 tahun. Mereka pintar, mencari jati diri, dan emosi masih stabil, gampang dimasukin. Disitulah kita masuk. Mereka harus menyebarkan anti radikal dan pesan damai dengan bahasa milenial, jangan pake bahasa kita,” sebutnya.


Suhardi berpesan kepada para peserta PPRA LVII sebagai calon-calon pimpinan nasional agar memanfaatkan kesempatan belajar di Lemhannas dengan sebaik mungkin. “Pandai-pandailah melihat situasi saat ini, tanggung jawab moral, bangsa ini milik anak cucu kita, globalisasi merubah dunia.  Karena perkembangan teknologi digital mempengaruhi dinamika geo politik. Kita titipkan pada teman-teman PPRA 5 sampai 10 tahun kedepan. Anda sudah mendapat kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin belajar di Lemhannas, hal ini punya kebanggaan tersendiri,” katanya.


Suhardi yang juga alumni dari PPSA 17 berbagi pengalamannya kepada para peserta pada saat dirinya mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. “Manfaat sekolah di Lemhannas ada dua, Lemhannas tidak punya pekarangan yang luas, tetapi panji-panji nasionalisme bertebaran dimana-mana, saya merasa terbakar lagi nasionalisme saya. Yang kedua  network, tidak ada sekolah seperti disini, TNI, Polri, Birokrasi, LSM semua ada disini. Tidak ada satupun sekolah yang seperti ini, calon pemimpin semua ini,” ujarnya dengan semangat.

Prof. Zachry Abuza dari US National War College bersama dengan mahasiswanya bertandang ke Lemhannas RI untuk melakukan diskusi dan tukar pendapat dengan beberapa orang peserta PPRA LVII. Kegiatan diskusi mengangkat dua topik besar yakni Terorisme dan Kejahatan Transnasional yang diadakan di Anjungan Gd. Trigatra Lemhannas RI, Senin (9/4) siang. Tujuan diadakannya diskusi ini untuk mempresentasikan masalah Kesuksesan Indonesia dalam penegakan hukum menanggulangi terorisme, serta Strategi Indonesia dalam menghadapi kejahatan Transnasional. Diskusi dipandu oleh Taprof Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang sebagai Moderator, dan Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.krim., S.H., M.H., M.M. sebagai pemapar.


Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi turut hadir ditengah-tengah para peserta diskusi. Dalam paparannya Anas menyampaikan bahwa Indonesia telah diakui oleh negara-negara sahabat sebagai negara yang berhasil menanggulangi kasus-kasus terorisme. Di antaranya kasus Bom Bali Satu dan Dua, Bom di Hotel JW Marriot, Bom di Kedutaan Besar Australia di Kuningan Jakarta, dan kejadian terorisme lainnya.


Menurutnya pencapaian tersebut karena dukungan dan kerjasama yang erat antara semua pemangku kepentingan dan instansi-instansi terkait. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa instansi yakni BNPT, BIN dan TNI. Sedangkan khusus penanganan kasus terorisme, Indonesia memiliki Densus 88. “Terorisme di Indonesia terpengaruh oleh isu terorisme global, seperti konflik yang terjadi di Irak dan Syria (ISIS), Filipina Selatan (Marawi), dan Myanmar. Banyak orang Indonesia yang pergi ke negara-negara tersebut melakukan aksi teror yang mereka percayai sebagai perbuatan Jihad, serta mengajak orang untuk melakukan teror di Indonesia,” jelasnya.


Anas menjelaskan mengenai strategi Indonesia dalam menanggulangi aksi terorisme dengan mempraktekkan dua pendekatan, yaitu soft power dan hard power. Pendekatan soft power disoroti dari beberapa hal, antara lain deteksi diini dan opersi intelejen, lalu proses deradikalisasi yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan organisasi non pemerintah, serta masyarakat sipil. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait profil dan dilakukan pemantauan di area yang berpotensi adanya pertumbuhan kelompok radikal. Langkah selanjutnya dengan menembus batas teritorial teroris, memantau profil tokoh-tokoh teroris baik di dalam maupun di luar penjara. Polisi juga melakukan kontrol ketat di dunia maya, dan melakukan pendekatan terhadap para narapidana teroris sebagai sumber informasi dan upaya deradikalisasi. Tak luput menjalin kerjasama di dalam negeri serta mitra asing. “Sedangkan pendekatan hard power dengan melakukan operasi intelijen dan penegakan hukum,” katanya.


Berbicara menganai kejahatan Transnasional saat ini sudah menjadi ancaman terhadap keamanan dan kemakmuran global. Hal tersebut tentu berdampak pada Indonesia. “Tren kejahatan transnasional di Indonesia cukup memprihatinkan, khususnya masalah narkotika dan psrikotropika metamfetamin, yang banyak berdedar di Indonesia yang berasal dari China,” ujar Anas.


Kasus lain yang cukup mendapat perhatian adalah perdagangan manusia, pencucian uang, korupsi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, dan perdagangan hewan yang terancam punah, serta kejahatan ekonomi transnasional.

 

Prof. Zachry Abuza menyampaikan bahwa Ia hadir ke Lemhannas RI dengan tujuan untuk mengapresiasi atas capaian Indonesia selama ini yang mampu menanggulangi terorisme. “Saya ke sini datang untuk mengapresiasi atas apa yang Indonesia telah capai selama ini dalam menanggulangi terorisme, dalam berdemokrasi, penegakan hukum, dan penegakan HAM. Makanya saya bawa mahasiswa ke sini,” ujarnya. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki berbagai institusi yang mampu bekerja dengan baik dalam penanggulangan terorisme.

 

“Terorisme sangat dipengaruhi oleh tren global. Yang harus dipikirkan adalah apa yang akan terjadi setelah Suriah kolaps. Apa tren ke depan? Apa yang harus kita fokuskan? Apakah kita harus fokus pada jaringan ISIS?” tanya Prof. Zachry kepada para peserta diskusi. Menurutnya kita perlu memikirkan tren terbaru apa yang akan terjadi, seperti masalah yang terjadi di Myanmar, dan Bangladesh. Zachry berpesan agar seluruh komponen mampu berperan aktif dalam memimpin bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan. “Saya meminta teman saya di sini, di Indonesia untuk berperan aktif memimpin kawasan ini, terutama dalam manajemen perbatasan. Kalian perlu bekerja sama dengan Negara lain seperti Malaysia, Thailand,” ujarnya.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik 15 orang pejabat eselon I, II, III dan IV sekaligus melepas 9 orang pejabat eselon I dan II di lingkungan Lemhannas RI, Kamis (5/4) pagi di ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI. Agus Widjojo berpesan agar para pejabat yang baru dilantik mampu aktif dan menerapkan standar tinggi dalam bekerja dan menularkan komitmen kuat pada semua lini. “Saya yakin berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, saudara mampu merubah pola pikir dan pola budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi, efektifitas, produktifitas dan profesionalisme,” ujar Agus Widjojo.


Menurutnya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan momentum penting yang memberikan manfaat besar bagi organisasi. “Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji pejabat diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan kinerja organisasi yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang telah menjadi komitmen bersama,” terangnya.
Kesuksesan sebuah organisasi ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dilihat dari sosok pemimpinnya. “Kepemimpinan dan keteladanan saudara sangat menentukan sukses dan lancarnya program maupun sasaran organisasi. Karena sikap pemimpin sangat menentukan sikap bawahan dan pegawai lainnya,” katanya.


Terlebih saat ini di Lemhannas RI sedang dilakukan restrukturisasi organisasi dimana telah dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja. Perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut tiga aspek, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur. Oleh karena itu pejabat yang baru dilantik turut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, organisasi yang tertata, dan proses bisnis yang efektif dan efisien.


Agus Widjojo pun tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada 9 orang pejabat yang dilepas, karena telah mengabdi kepada lembaga, serta Ia yakni bahwa prestasi dan kinerjanya akan menjadi catatan inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.


Turut hadir dalam upacara pelantikan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekjen IKAL, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Tajar, Taji, Taprof, Pejabat Struktural, Ketua dan Penguru Perista.

Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI menyelenggarakan acara pertemuan rutin para anggotanya beserta Karyawati sebagai ajang silaturahmi dan berbagi ilmu dengan menghadirkan narasumber yakni seorang Designer ternama Didi Budiardjo untuk memberikan pengenalan mengenai Batik, di ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Rabu (4/4).


Ketua Perista Herlina Agus Widjojo membuka kegiatan pertemuan, dalam sambutannya Ia mengenang perjuangan R.A Kartini sebagai pahlawan yang memajukan peradaban perempuan Indonesia, salah satunya dengan mengajak untuk membatik. “Saat beliau dipingit, dia mengumpulkan perempuan di sekelilingnya untuk membatik, dan hari ini kira sudah kehadiran seseorang yang masih muda dan sangat mengerti tentang batik, ialah Didi Budiardjo,” ujar Herlina. Ia juga berpesan kepada para anggota Perista agar dapat memanfaatkan ajang pertemuan ini untuk menambah pengetahuan seputa batik.


Batik telah dinobatkan sebagai salah satu warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009, dan semenjak saat itu setiap tanggal 2 Oktober dikenal sebagai hari batik nasional. Didi Budiardjo memperkenalkan secara mendetail tentang filosofi batik, sembari menunjukkan koleksi-koleksi batik miliknya. Menurutnya pengertian batik sendiri adalah satu teknik yang berkembang di Indonesia dengan menggunakan Rintang Warna Malam/Lilin. Didi berulang kali menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara Batik dan Tekstil Motif Batik, yakni Tekstil Motif Batik menggunakan metode printing, berbeda dengan Batik sesungguhnya yang menggunakan penghalang/perintang warna malam dalam proses pembuatannya. “Disebut batik apabila melalui proses warna malam, apakah batik tulis ataupun batik cap,” ujar Didi.


Sembari diperdengarkan Gending Pakurmatan, yakni Gending yang dimainkan saat Raja menyambut tamu-tamunya, Didi Budiardjo yang menunjukkan koleksi batik-batiknya mampu mengubah suasana di ruang Dwiwarna layaknya di dalam Keraton. Batik dibagi menjadi dua bagian, yakni Batik Keraton dan Batik Pesisiran. Ia menjelaskan bahwa di Keraton terdapat 11 motif larangan, di antaranya yang paling terkenal adalah motif Parang. “Kalau orang Jawa berkunjung ke Keraton sebaiknya tidak menggunakan motif Parang, karena hanya diperuntukkan bagi keluarga Raja dan Raja,” jelasnya.


Selain itu Didi juga menceritakan tentang awal mula keberadaan batik yang berasal dari masyarakat agraris. “Nenek moyang bangsa Indonesia juga merupakan bangsa agraris, mereka bercocok tanam dan belum masuk ke Keraton. Batik Pangbangan adalah cikal bakal dari batik, yang berwarna merah. Ketika masuk Keraton, batik menjadi lebih beragam,” katanya.

Peserta PPRA LVII dan LVIII Tahun Angkatan 2018 menerima kuliah umum dari Ketua Program Studi Master of Science S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Dr. Bernard Loo Fook Weng yang mengangkat topik “Tiongkok dan Penolakan Wilayah Anti Akses (A2AD) di Laut Cina Selatan (LCS) serta Implikasinya untuk Asia Tenggara” di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, (3/4) pagi.


Dalam diskusi tersebut, Dr. Bernard memaparkan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan yaitu Operasi Asimetris yang melibatkan penjaga pantai dan pembangunan pulau buatan dan militerisasi berkelanjutan. Terkait operasi asimetris, Dr. bernard menyampaikan Tiongkok melakukan berbagai upaya  dalam mengklaim LCS diantaranya pengenaan di Zona Identifikasi Pertahanan Udara, tindakan militer di laut, serta taktik asimetris di laut. Dr. Bernard juga menyampaikan tentang sejarah terjadinya bentrokan bersenjata di LCS.


Selanjutnya, Dr.Bernard memaparkan taktik asimetris yang dilakukan Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan diantaranya dengan merancang ulang kapal bekas PLAN (angkatan laut Tiongkok) untuk dipergunakan sebagai kapal penjaga pantai wilayah Tiongkok. Selain itu, taktik ini juga didukung dengan kapal militan maritim, nelayan yang dipersenjatai dikenal dengan “Little Blue Man” dan dianggap sejajar dengan kapal milik Rusia yakni “Little Green Man” di Crimea. Sejak tahun 2014, kapal militant tersebut semakin berkembang dan sering merekrut personel purnawirawan PLAN.


Dr. Bernard kemudian memaparkan upaya lain Tiongkok dalam melakukan klaim terhadap Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan di Tiongkok sejak tahun 2014, yang diklaim dapat melindungi kapal-kapal nelayan selama musim topan. Bukti menunjukkan bahwa pulau-pulau buatan tersebut sedang dimiliterisasi. Selain itu, Dr. Bernard juga memaparkan mengenai strategi Tiongkok dalam menguasai wilayah laut Cina Selatan yang dikenal dengan strategi kubis yaitu dengan mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit di sekitar Laut Cina Selatan.


 Kegiatan Ceramah ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta PPRA LVII dan LVIII dan ditutup dengan foto bersama serta penyerahan cenderamata.

Kepala Biro Umum Brigjen Pol.  Drs.  Triyono Basuki memimpin acara Pelaporan Kenaikan Pangkat bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Lemhannas RI, Rabu (4/4) pagi di ruang Dwiwarna Purwa Gd.  Pancagatra Lemhannas RI. Jumlah personel Lemhannas yang dilaporkan kenaikan pangkatnya yakni TNI sebanyak 20 orang,  dan PNS sebanyak 39 orang.  Triyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula merupakan bentuk pehormatan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia bagi para personel Lemhannas yang terpilih dengan kriteria maupun syarat yang telah ditentukan.


"Kenaikan pangkat merupakan bagian dari pembinaan karier personel yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kesejahteraan moril dan materiil sehingga akan terpelihara tekad dan motivasi dalam bekerja," ujar Triyono selepas membuka acara kenaikan pangkat. Para personel yang menerima kenaikan pangkat kedepannya akan mengemban amanah yang sangat tinggi nilainya. Oleh karenanya diharapkan kenaikan pangkat hendaknya menjadi pendorong untuk bekerja lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas.


Selain itu kenaikan pangkat diharapkan mampu menjadi role model atau teladan bagi pejabat dan pegawai lainnya, sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang semakin baik lagi, memberikan manfaat bagi Lemhannas RI, terlebih bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Peserta PPRA LVII  mengikuti pembukaan outbound di Lapangan Lemhannas RI, Selasa (27/3). 100 orang peserta mengikuti kegiatan outbound selama tiga hari yakni pada 27 - 29 Maret 2018 di Lido Resort, Sukabumi.

New Doc 2018 03 29 1

Kegiatan outbound ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka, dengan melatih rasa saling percaya, saling memperhatikan serta sikap proaktif dan komunikatif antar tim.

Dalam rangka mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi di bidang ketata usahaan, Biro Umum Settama Lemhannas RI mengadakan kegiatan Penyuluhan Kearsipan dan Korespondensi yang diikuti oleh para konseptor, pengetik, dan korektor korespondensi di lingkungan Lemhannas RI yang diselenggarakan di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI, Selasa (27/3).  


Kepala Bagian TU Novelia Hadijah, S.E mewakili Kepala Biro Umum Brigjen Pol. Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si. dalam sambutannya mengatakan bahwa penyuluhan ini merupakan salah satu upaya mendukung komitmen Lemhannas RI menuju lembaga berkelas dunia (world class institution). “Seiring dengan komitmen Lemhannas RI menuju lembaga berkelas dunia (world class institution) melalui reformasi birokrasi di seluruh aspek, sebagai good governance, pengkajian, validasi organisasi dan lain-lain. Diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja di antaranya adalah biro umum, dalam hal ini khususnya bagian TU,” ujar Novel.


Penyuluhan yang diberikan bertujuan untuk menyamakan persepsi seiring dinamika perkembangan dalam tata naskah dan korespondensi sesuai tugas dan fungsi Lemhannas RI. Terdapat beberapa perubahan baik dari segi peraturan, maupun kebijakan pimpinan. “Berupa peraturan presiden tentang Lemhannas RI, peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Lemhannas RI, maupun perkembangan pada lembaga pemerintah yang terkait dengan tupoksi Lemhannas RI,” jelasnya.


Tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam korespondensi dan administrasi tata naskah, namun diharapkan agar para konseptor, pengetik, dan korektor korespondensi tetap menjalin komunikasi dalam perbaikan mutu pelayanan prima di lingkungan Lemhannas RI. Novel berpesan agar para peserta penyuluhan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan mengikuti tata cara penulisan sesuai aturan yang baku. “Karena apabila terdapat kesalahan yang sepele namun dibiarkan akibatnya akan mengganggu hasil, dan memakan waktu yang lama dalam pembuatan surat,” katanya.