LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

 

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema “Redesign kedaulatan pangan guna menjaga stabilitas pangan nasional dalam rangka ketahanan nasional” pada Kamis (28/4) di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt.IV.

 

Dalam paparan pengantar yang disampaikan Tenaga profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, saat ini kedaulatan pangan masih belum tercipta dengan baik. Maka dari itu,  diperlukan penataan ulang langkah strategis untuk menciptakan stabilitas ketahanan pangan yang mengarah kepada empat tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dengan lembaga dan institusi yang terkait dengan kedaulatan pangan.

 

Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa sebagai bangsa yang besar, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. “Upaya khusus yang dapat  dilakukan dalam mencapai kedaulatan adalah kita harus bisa mengendalikan impor dan peningkatan  produksi pangan dengan membedah kembali struktur pasar yang berubah yang menyebabkan disparitas”, ucapnya.

 

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F. Rina, berpendapat bahwa dalam mewujudkan swasembada pangan, wilayah perairan dapat dijadikan sebagai sumber pangan.  Salah satu cara untuk menjadikan wilayah perairan sebagai sumber pangan adalah dengan menghentikan illegal fishing. “Hentikan illegal fishing sehingga stok ikan kembali, sehingga dapat menyejahterakan nelayan dalam mengakses ikan serta tingkatkan konsumsi ikan”, ujarnya.

 

Dalam upaya mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun, Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Moh. Erwin Syafitri mengatakan bahwa TNI AD akan membantu petani mencapai pemenuhan pangan nasional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Presiden RI bersama dengan Kementerian Pertanian. Bantuan yang diberikan kepada petani dapat berupa penyediaan lahan, pupuk, benih, pengolahan (paska panen, paska penangkapan), distribusi, penetapan dan pengendalian harga, kebijakan importasi , penyiapan prasarana (nabati maupun hewani), irigasi, regulasi, kapal penangkapan ikan maupun pelabuhan serta penguasaan iptek (untuk mengatasi gangguan dari cuaca dan hama).

 

Selanjutnya, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa berdaulat pangan dapat diartikan kita berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak pangan masyarakat dalam menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dalam perwujudan kedaulatan pangan tersebut, sambung Ganjar, terdapat beberapa faktor yang menghambat kedaulatan pangan yaitu peralihan lahan pertanian, infrastruktur yang kurang menunjang, lambatnya penerapan teknologi, distribusi pupuk yang kurang lancar serta peredaran pupuk oplosan.

 

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Pengkaji Bidang IPTEK Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., turut hadir pula sebagai narasumber dan  empat orang penanggap yaitu Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, Staf Ahli Perum Bursa Logistik Agus Saifullah, Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas Andreas Maryoto dan Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Irjen Pol. (Purn) Drs. Erwin TPL Tobing.

 

Selain pembicara dan penanggap, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI. 

 

 

Selasa (26/4), Lemhannas RI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

 

Dalam nota kesepahaman, Lemhannas maupun BMKG sepakat untuk melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar informasi dan dukungan teknologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, dan pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan.

 

“Dengan adanya layanan atau ketersediaan informasi tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika dari BMKG, dapat dijadikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan mitigasi ataupun pengambilan kebijakan dalam mengantisipasi dan mengatasi fenomena alam yang akan terjadi”, ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.

 

Dampak dari fenomena alam (bencana alam dan pemanasan global, red) yang terjadi, sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Maka, diperlukan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

 

Wakil Gubernur Lemhannas RI berharap dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kedua instansi dalam menjalankan peran dan  fungsinya sehingga dapat berkontribusi melalui peran dan fungsinya untuk memperkuat ketahanan nasional.

 

Ia juga menyampaikan, data dan informasi yang ada di BMKG dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengumpulan data bagi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) dan data untuk kajian-kajian Lemhannas RI tentang perubahan iklim yang dampaknya akan mempengaruhi ketahanan nasional.

 

Dalam acara Rakornas dan penandatanganan MoU ini, hadir Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan; Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Ishak Mekki; Sekretarisa Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H.; perwakilan dari beberapa kementerian yaitu  Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenpan RB, BPK-RI; dan pejabat di lingkungan BKMG.

 

 

Penasihat Senior Program Asia Tenggara CSIS (the Center for Strategic  and International Studies) Amerika Serikat Ernest Z. Bower beserta staf berkesempatan melakukan courtesy call dengan Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, Selasa (26/4) bertempat di Ruang Nusantara I.

Didampingi oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Penasehat IKAL Dr. Bambang Kesowo, Tenga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noor, M.A, Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc, dan Kepala Bagian Kerja Sama Kombes Pol. Jabinson Purba, S.H., M.H., pihak CSIS dan Lemhannas membicarakan tentang kemungkinan hubungan kerja sama antara CSIS dan Lemhannas RI untuk membangun kemitraan dalam isu strategis.

Kedatangan komprehensif antara CSIS Amerika dengan Lemhannas RI dalam membangun kemitraan melalui diskusi  isu-isu strategis Ernest Z. Bower dimaksudkan untuk membicarakan hubungan partnership yang dan pelatihan dengan program fellowship secara intensif.

Ia juga mengungkapkan akan melakukan diskusi pendahuluan terkait program pertukaran pandangan geopolitik (geopolitics exchange programs) dan rencana penyelenggaraan forum geopolitik (geopolitics forum) di Lemhannas pada September mendatang.  Geopolitics forum sendiri merupakan forum internasional tahunan yang digagas oleh Lemhannas RI yang akan mengundang pembicara ahli dalam bidang geopolitik dari 5 kawasan dunia.

“Diharapkan forum ini akan memberikan pemahaman dinamika geopolitik dan pengaruhnya bagi kehidupan nasional secara komprehensif kepada pejabat tinggi negara selaku perumus kebijakan nasional di berbagai bidang”, jelas Ernest Z. Bower.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Lemhannas selain memperkenalkan Lemhannas RI dan membicarakan kemungkinan kerja sama, ia juga mengapresiasi kunjungan CSIS Amerika yang merupakan agen representasi lembaga lembaga think thank dengan kapabilitas tingkat dunia.

 

 

 

 

Delegasi Kenya National Defence College (NDC) mengunjungi Lemhannas RI pada Kamis (21/4). Dipimpin oleh Brigadier Adan Kanchoro Mulata, delegasi Kenya diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo bersama dengan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M di Ruang Tamu Gubernur.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Kenya NDC. 14 anggota delegasi yang datang diharapkan dapat mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih luas secara langsung terkait situasi dan kondisi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.

 

Adan Kanchoro Mulata sebelumnya menyebutkan perwakilan dari Kenya NDC yang mengikuti program pendidikan yang berkolaborasi dengan Lemhannas.  Ia menyampaikan perspektif Afrika dalam menangani dinamika pengaruh dan permasalahan, salah satunya terkait konflik Somalia serta terorisme dan apa saja yang didapatkan dengan meningkatkan kekuatan nasional. “we have to take control security challenging terorisme and take care of security”.

 

Pada kesempatan itu juga, Tenaga Profesional Laksda TNI Robert Mangindaan selaku narasumber menyampaikan bahwa terorisme sebagai mempengaruhi ketahanan nasional. “Tidak ada yang bisa menghentikan tindakan aksi teror karena sulit prediksi, hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia termasuk juga global untuk mengatasinya dengan meningkatkan sistem pertahanan.

 

Acara diskusi di Ruang Airlangga Gd. Astagatra Lt.IV dipandu oleh moderator Tenaga Profesional Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang.  Pada sesi diskusi ditanggapi antusias dan serius oleh anggota delegasi Kenya NDC dan peserta PPRA LIV dan LV terkait perspektif pertahanan nasional dan internasional.

 

Turut hadir Kepala Biro Kerja Sama Brigjen Ivan Ronald Pelealu S.E, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kombes Pol. Jabinson Purba, S.H., M.H, serta para pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

 

Lemhannas RI bekerja sama dengan Baraya TV Banten menggelar dialog interaktif dengan topik "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan", Senin (18/4). Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Yuhastihar menjadi narasumber acara tersebu bersama Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP dan  Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.

 

Rano Karno mengungkapkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari lingkup keluarga, salah satu cara untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air pada anak yaitu melalui kegiatan pramuka.

 

 

“Di Provinsi Banten sendiri keharmonisan antar suku, agama dan budaya sudah terwujud dari dahulu kala, yang bisa dilihat dari wilayah Banten lama yang masih berdiri saat ini “.

Sementara Yuhastihar menyatakan, “Lemhannas RI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan yang bermutu dengan meluluskan calon pemimpin tingkat nasional yang kompeten sesuai dengan paradigma nasional, melakukan pengkajian unggulan yang relevan dan berguna bagi kepentingan bangsa dalam mendukung tujuan nasional, memantapkan nilai-nilai luhur yang relevan bagi pembangunan karakter bangsa dalam mendukung pembangunan nasional”.

 

Sesuai tugas tersebut diatas khususnya memantapkan nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan birokrat, akademisi dan tokoh masyarakat di provinsi Banten.

 

Dengan tujuan membangun agen-agen perubahan dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

 

 

­­­Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP. beserta Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Ir. Yuhastihar membuka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi kalangan Kalangan Birokrat, Akademisi dan Tokoh Masyarakat di Ballroom Hotel Le Dian Serang, Banten pada Selasa (19/4).

 

 

Dalam sambutannya Gubernur Banten menegaskan,”Kegiatan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan, sehingga akan tercipta situasi pembangunan yang kondusif bagi Provinsi Banten. Yakni situasi yang aman, bebas dari gangguan yang merongrong kehidupan masyarakat, situasi kondusif dalam suasana yang menimbulkan motivasi aktif untuk bekerja, berkreasi dan berkarya, serta keadaan dinamis yang selalu berubah secara terkendali yang menunjang pembangunan nasional, khususnya di provinsi Banten.”

 

Sementara itu, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Laksda TNI Ir. Yuhastiar, M.M. yang mewakili Gubernur Lemhannas RI dalam pembukaan acara ini mengungkapkan “Kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, beretika dan bermartabat harus senantiasa terus ditumbuhkembangkan di tengah-tengah masyarakat.”

 

“Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua komponen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong, saling menghargai, santun dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara”, ungkap Yuhastihar.

 

 

Pemantapan nilai – nilai kebangsaan yang berlangsung selama 7 hari ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari kalangan birokrat 11 orang, akademisi 36 orang, tokoh masyarakat 10 orang, tokoh adat 10 orang, tokoh agama 10 orang, tokoh pemuda 15 orang, sertaTNI dan POLRI 8 orang.

 

Kegiatan yang mengangkat tema “Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar negara guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” selama penyelenggaraan menggunakan metode pemantapan melalui ceramah, diskusi, dan pembinaan peserta.

 

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua DPRD Provinsi Banten, Kapolda Provinsi Banten, Danrem 064/MY, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Banten serta Direktur Pemantapan Semangat Bela Negara Lemhannas RI, Brigadir Jenderal TNI Asrobudi.

 

Selain kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, direncanakan Rabu, (20/4) Lemhannas RI akan bekerja sama dengan PMi Provinsi Banten untuk menyelenggarakan kegiatan Donor Darah. Kegiatan donor darah ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT Lemhannas RI ke- 51 tahun pada bulan Mei mendatang.  

 

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. resmi menyerahkan jabatannya sebagai Gubernur Lemhannas RI kepada Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, Rabu (20/4) di Ruang Dwiwarna Gd. Pancagatra Lt. I. Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Lemhannas RI ditandai dengan pendatanganan berita acara sertijab.

 

Lemhannas merupakan lembaga strategis yang bertugas mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan empat konsensus dasar negara melalui penyiapan kader pimpinan tingkat nasional, kajian-kajian strategis terkait dinamika lingkungan nasional, regional, dan global secara langsung maupun tidak langsung, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Agus Widjojo mengatakan dalam sambutannya, menerima segala tugas dan amanah untuk memimpin lembaga ini. Untuk menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran barunya, Agus Widjoyo menyatakan perlu kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

 

“Perubahan dan dinamika lingkungan strategis bangsa harus menjadi fokus Lemhannas melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran secara nyata”, pungkasnya.

 

Agus Widjojo mengatakan, masih banyak yang harus ia pelajari dan implementasikan. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Lemhannas harus dirasakan (masyarakat) dalam menjaga keutuhan bangsa secara fungsional pada tataran praktis.

 

Sementara itu, usai penyerahan memorandum, Budi Susilo Soepandji menyampaikan bahwa Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dari seluruh jajaran struktural Lemhannas.

 

Budi Susilo Soepandji berharap solidaritas, semangat kebersamaan, serta kegotoroyongan yang telah terbangun dan didengungkan jajaran struktural Lemhannas tetap terjaga sehingga tercipta hubungan dan kekuatan yang semakin kondusif.

 

Acara sertijab ini dihadiri pula oleh Kepala Staf Umum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A, Mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, Ketua Umum IKAL Agum Gumelar, Mantan Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, perwakilan Negara Sahabat, perwakilan dari Kementrian dan Lembaga, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Pengurus Perista, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

 

Presiden RI Joko Widodo melantik Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada Jumat (15/4) di Istana Negara, Jakarta.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI yang merupakan putra salah satu pahlawan revolusi, Mayjen Sutoyo Siswoharjo itu dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tertanggal 7 April 2016.

Agus Widjojo yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1970, pada tahun 1994 meraih gelar master di bidang administrasi publik. Sebelumnya, Agus Widjojo juga pernah menjadi Dosen Gol-IV Seskoad pada tahun 1986-1988 dan menjabat sebagai Aspenum Pangab tahun 1998 dan Komandan Sesko Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1999.

Ketika ditemui wartawan, Agus mengatakan, ke depan dia akan membawa Lemhannas RI lebih sering menyentuh kepada kegiatan masyarakat, sehingga kehadiran Lemhannas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Ke depan saya sudah minta pengarahan dari Bapak Presiden agar Lemhanas tidak hanya dirasakan di dalam ruang-ruang Lemhanas, tetapi juga seluruh kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia pada seluruh wilayah," ujarnya. Selain itu, Agus Widjojo ingin Lemhannas RI dapat menangani hal-hal yang bersifat mendesak agar dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Hadir dalam upacara pelantikan ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

 

Indonesia hingga seluruh dunia saat ini masih menghadapi aksi teror dari paham radikalisme yang bersifat merusak dan menyebabkan kekacauan bahkan menimbulkan korban jiwa dari orang-orang yang tidak berdosa/bersalah.

 

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penangkalan terorisme, namun sampai saat ini aksi teror masih saja terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut membuat  masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menjamin keamanan nasional”, ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat membuka Round Table Discussion (RTD) bertempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt.IV, Rabu (13/4).

 

Mencermati masalah terorisme, pada Rapat Konsultasi di Istana Negara (19/1/2016), Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan berbagai lembaga tertinggi negara untuk mengkaji ulang undang-undang terorisme. Maka Round Table Discussion (RTD) kali ini, mengangkat topik mengenai urgensi revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme guna terwujudnya keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional.

 

Anggota Komisi DPR RI I Martin Hutabarat, S.H mengatakan bahwa revisi dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan salah satunya menangkal terorisme dan menyadarkan masyarakat bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman yang nyata karena telah memprovokasi agama dalam tindak aksi teror.

 

Karena tindakan terorisme merupakan extraordinary crime maka penanggulangannya juga harus extraordinary. “Harus diantisipasi jangan sampai revisi undang – undang memicu konflik sara”, kata Pengamat Hukum Dr. Mahendradata, S.H., M.H., M.A., Ph.D.

 

Dalam diskusi tersebut bertindak sebagai narasumber, Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, M.A, Dirjen Imigrasi Kemntrian Hukum dan Ham Dr. Ronny. F. Sompie, S.H., M.H, dan Deputi Bidang Kontra Intelijen  BIN Mayjen TNI Linston A Simanjuntak, S. Sos., M. Si.  Kemudian sebagai penanggap diantaranya, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat Prof. Dr. M. Baharun, S.H., M.H, Tokoh Masyarakat Ustad Abdul Rahman Ayub, dan Tenaga Pengajar Bidang Politik dan Kewarganegaraan Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A.

 

Turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.