LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A membuka Round Table Discussion (RTD) mengenai strategi menyikapi hegemoni antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional pada hari Selasa (27/10) di Ruang  Kresna Gd. Astagatra Lt IV Lemhannas RI yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengkajian Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas RI Marsda TNI Ir. Beng Tardjani.

AS dan Tiongkok merupakan  hegemoni yang memiliki pengaruh yang sangat  besar dari hubungan bilateral maupun dari hubungan regional dan global melalaui perkembangan geopolitik maupun ekonomi dan sosial serta  dalam dunia ekonomi, perdagangan, keuangan moneter global.  Dengan melihat peta global resiko global dari kedua hegemoni tersebut akan menjadi tantangan bagi bangsa sehingga dapat dijadikan sebagai peluang.

“Situasi konflik yang terjadi antara kedua hegemoni tersebut memiliki potensial apabila Indonesia menunjukkan kekuatannya (posisi strategis, potensi ekonomi yang jelas) dengan potensi dapat berperan aktif dalam pertemuan antara negara untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan dalam mencapai ketahanan nasional”, jelas Sujatmiko.

Tidak  hanya terpaku terhadap AS-Tiongkok, ada potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dengan memaminkan peran yang positif diantaranya mengembangkan kerja sama khususnya dalam informasi dan teknologi, reserve manajemen, ASEAN harus menjelaskan masalah perbatasan, perlunya role engagement, serta tidak mempersulit persoalan yang terjadi. Dengan memperhatikan natural “Battle Space” balance maritime power, counter balancing interest, serta worst scenario.

Narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut Pakar Ekonomi L. Anggito Abimanyu, Pengamat Intelejen Wawan Purwanto, dan Pakar Ekonomi Prof. J. Soedrajad Djiwandono, Ph.D, sebagai penanggap Duta Besar Dr. Sujatmiko, M.A, Pakar Hukum Laut Prof. Hasyim Djalal, Dosen Ilmu Ekonomi FEUI Dr. Thelisa Aulia Falianty, Direktur Anstra Ditjen Strategi Pertahanan Kementrian Pertahanan RI Marsma TNI Sofiudin, dan Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan serta penanggap floor.

“Kehadiran para intelektual muda bidang ketahanan nasional, merupakan angin segar yang diharapkan akan memperkuat daya dorong lahirnya kajian – kajian ketahanan nasional yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan ketahanan bangsa yang tangguh”, ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat mengawali Pelepasan Mahasiwa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN Kerja Sama Lemhannas RI – Universitas Indonesia di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Jumat (11/9).

DSC 8347

Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) merupakan kerja sama Lemhannas RI dengan UGM, UI, dan UNHAN dalam penyelenggaraan program beasiswa Pascasarjana Ketahanan Nasional dengan sumber dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Program kerja sama ini dibentuk berdasarkan cepatnya perubahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan respon cepat dan tepat dari para pimpinan dan tokoh masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya kepada para alumnus untuk dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan kerja masing-masing. “Gelar yang nantinya Anda sandang harus mampu menjadi motivasi bagi Saudara untuk mendorong terciptanya kehidupan nasional yang sehat, beretika, bermoral dan beradab sesuai cita-cita luhur pancasila yang telah kita sepakati bersama”, ujar Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dihadapan 18 lulusan Program Pascasarjana Ketahanan Nasional L-IUN Lemhannas RI - UI.

Pada tahun 2015, peserta program kerja sama Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN Lemhannas RI - UI telah menyelesaikan studi pada Pascasarjana Ketahanan Nasional dengan baik dan tepat waktu, bahkan 11 diantaranya mendapat predikat Cum Laude.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Nasir Madjid, Prof. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Ketua Prodi Pascasarjana UI Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ketua Prodi Kajian Ketahanan Nasional UI Prof. Dr. Ronny R. Nitibaskara, serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Utama Lemhannas RI.

“Hampir semua orang menjadi tidak percaya bahwa demokrasi akan membikin euphoria otonomi daerah saat itu, ternyata tidak diikuti oleh perilakunya." ujar Gubernur Jawa tengah H.Ganjar Pranowo, SH, MIP pada awal paparannya dalam diskusi panel P3DA IX di Ruang Airlangga Gd. Astagatra Lt. 3 Lemhannas RI pada Senin (21/9).

Lebih lanjut Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan sebelum menjadi kepala daerah,  selalu terdapat beberapa kepentingan pribadi, salah satunya didasari oleh mahalnya biaya politik sehingga tak jarang pula kebijakan yang diciptakan tidak berpihak pada masyarakat.

Selain itu dalam politik kita masih terdapat fatsun politik. Fatsun politik yang dimaksud adalah sopan santun dalam politik namun dalam hal yang salah. Hal tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan. Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa banyak sumber daya manusia berkualitas yang tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya.

Agar sistem reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, Ganjar Pranowo melibatkan masyarakat untuk berdialog. Semua akses agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemimpinnya harus dibuka. “Saya punya sms center,  saya punya call center, saya punya Laporgub berbasis web, saya punya akun twitter, semua SKPD saya wajib punya akun twitter dan harus dijawab kurang dari 24 jam.” tegas Ganjar

Selain Gubernur Jawa tengah, hadir pula kepala Pusat Penelitian Politik LIPI prof. Dr. Syamsudin Haris, M.Si.. Ia juga menyampaikan bahwa untuk dapat membentuk pemimpin yang berkualitas, sistem pembentukan karakter harus dibenahi, bukan hanya fokus pada pembangunan institusi. Dalam  demokrasi saat ini masih memiliki masalah yaitu masih terciptanya demokrasi yang bersifat prosedural dan belum bersifat substansial. “Apa itu dimensi substansial? Dua. Yang pertama adalah terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang efektif, yang governable, yang bisa memerintah. Yang kedua, munculnya pejabat publik yang akuntabel, bertanggungjawab.” Jelas Syamsudin Haris.

 

ganjar p3da

 

Solusi untuk masalah tersebut, lanjut Syamsudin Haris, skema pemilu perlu diubah menuju pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan DPD dan pemilu serentak lokal untuk memilih gubernur, bupati, walikota, dan DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Solusi yang kedua adalah pemilu serentak lokal dilaksanakan 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional agar rakyat dapat memilih kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional.

Pembicara ketiga yang hadir dalam Diskusi Panel tersebut adalah Direktur Institute  For Development Of Economics and Finance Dr. Enny Sri Hartati, SE, M.Si. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa peran kepala daerah yang paling utama saat ini adalah bagaimana menjaga kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dinilai dari stabilitas harga. Kedua peran pemerintah dalam kewenangan mengatur keuangan untuk menstimulus fiskal daerah. Yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi daerah. Peran Yang terakhir adalah mengoptimalkan potensi UMKM.

Diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Prof. Dr. H. Didin S.Damanhuri, SE, Ms, DEA, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi.

Selasa (22/9), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D. E. A. membuka Acara Pelaporan dan Penilaian Produk Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LIII di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, para Deputi, dan beberapa Tenaga Pengajar, Pengkaji dan Profesional.

 

gb buka ssln ppra liii22

 
“Pelaksanaan SSLN PPRA LIII telah berjalan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan” ungkap Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI. M. Nasir Majid. Dalam laporannya, Nasir Majid  menyampaikan secara garis besar hasil pelaksanaan SSLN selama 5 hari  yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 September 2015 di empat negara yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar.
 
SSLN sendiri dimaksudkan  untuk mengetahui kondisi objektif negara tujuan pada aspek tertentu yang bernilai kognitif dan bermanfaat bagi Indonesia serta sebagai bahan kajian bagi Lemhannas RI dan juga untuk memberikan wawasan internasional kepada para peserta tentang kondisi negara tujuan dalam kaitan pembangunan nasional.
 
Meski pelaksanaan SSLN diikuti Peserta PPRA LIII dengan serius dan antusias, namun masih ada hal yang harus diperbaiki untuk kesempurnaan program SSLN  ke depan diantaranya penentuan negara tujuan dan sasaran objek kunjungan sesuai dengan tujuan SSLN. 
 
Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan peserta mengenai laporan SSLN yang dimoderatori oleh pimpinan rombongan dengan berdiskusi dan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan.

Lemhannas RI Hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai   laporan keuangan anggaran Tahun 2014 dan RKA K/L Tahun 2016 dengan Wantannas serta Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I Gd. Nusantara II DPR RI, Selasa (22/9).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, S.I.P , Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A mengatakan bahwa Anggaran Lemhannas RI tahun 2014 secara keseluruhan terserap sebesar 94,8 persen yang terdistribusi ke dalam tiga program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas RI, serta Program Pengembangan Ketahanan Nasional Lemhannas RI.

rapat DPR RI

 

Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai RKA KL Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan  Tahun 2016. Beberapa Rencana kegiatan Lemhannas RI Tahun 2016 yaitu Pelaksanaan  kegiatan PPRA dan PPSA kepada 200 peserta, kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada 1200 peserta, pengkajian strategis, dan pembangunan menara Lemhannas RI.

Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini diantaranya DPR RI meminta komitmen Lemhannas RI untuk meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015  dan komitmen untuk melakukan kajian isu-isu strategis mengenai  Cyber Nasional dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marsono, M.Agr, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Ir. Yuhastihar, Tenaga Profesional Bid. SDA Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A, Tenaga Profesional Bid. Ekonomi Dr. Rosita S. Noor, M.A, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

ubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Nasir Madjid , Kepala Biro Kerja Sama Brigjen Ivan Ronald Pelealu S.E., dan  Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc menerima Courtessy Call Delegasi Menhan Republic Croatia yakni Duta Besar Kroasia Mr. Moran Drca, H.E, Director of The General Staff of The Armed Forced of Croatia Rear Admiral Robert Hranj, Assistant Minister, Mr.Zoran Drča,  Čadonić, Protocol  Col. Marijana Pleša,  Minister’s Security Mr. Zvonko Idžan, Interpreter, dan The Embassy Staff of Croatia in Jakarta. di Ruang Tamu Pimpinan Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Selasa  (22/9).

Budi Susilo Soepandji menyambut baik kunjungan kehormatan ini dan berharap akan ada peningkatan kerja sama yang lebih strategis di masa yang akan datang dengan Menhan Republic Croatia.

dsc 5795

 

Sementara, Rear Admiral Robert Hranj menyatakan sangat senang  berkunjung ke Lemhannas serta adanya keinginan untuk kerja sama  dan merasa tertarik dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di depan gedung Lemhannas RI yang merupakan semboyan Indonesia  ditambah Indonesia dan Republic Croatia  memiliki kedekatan sejarah.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan.

Lalu, Didit Herdiawan menambahkan bahwa dalam kemaritiman  tugas pokok Lemhannas dalam menjaga kedaulatan di dalam negeri sendiri, wilayah perbatasan, negara tetangga serta kawasan internasional tidak dapat melakukan secara sendiri namun juga dibantu oleh negara dengan cara kerja sama.

Selama diskusi dibicarakan berbagai hal tentang lembaga masing-masing dan juga terungkap keinginan Republic Croatia untuk dapat belajar dari Indonesia. Acara ini diakhiri dengan pertukaran cendera mata dan melaksanakan foto bersama.

Itulah tajuk Sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang diselenggarakan oleh Bagian Kepegawaian Biro Umum Settama Lemhannas RI bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada Senin (28/9) di Auditorium Lt. 3 Gd. Pancagatra Lemhannas RI. PUPNS 2015 dilakukan dengan menggunakan sistem online atau dikenal dengan electronic PUPNS (e-PUPNS).

“Dalam rangka kegiatan sekarang ini, saya berharap bahwa semua PNS khususnya di lingkungan Lemhannas ikut melaksanakan pendataan ulang”, ungkap Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Budi Setyadi, S.H., M.Si.

 

Sosialisasi PUPNS

 

Menurut narasumber dari BKN, Wahyu Firdaus, S.T., PUPNS merupakan program periodik yang minimal dilakukan 10 tahun sekali. Meskipun BKN mempunyai seluruh data PNS, data tersebut tidak sepenuhnya mutakhir (update) sehingga program E-PUPNS ini berfungsi sebagai monitoring dan evaluasi data kepegawaian. “Data yang tidak update, informasinya salah, kebijakannya pun akan salah. Oleh karena itu kita berharap data PNS secara nasional itu adalah data yang terbaru”, jelas Wahyu Firdaus. Ketika pemerintah memutuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke depan, tidak akan salah sasaran karena datanya tepat.  

Selain itu, pendataan ulang ini juga bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, terkait perubahan organisasi dan dinamika manajemen ASN. Wahyu menyatakan, jika PNS tidak tercatat dalam database nasional ASN, maka PNS tersebut tidak akan mendapat layanan kepegawaian dan dinyatakan berhenti atau pensiun sebagai PNS.

E-PUPNS dilakukan sejak tanggal 1 September hingga 31 Desember 2015. Peremajaan data seluruh PNS di Indonesia hatus dilakukan agar PNS peduli dengan datanya masing-masing. PNS juga harus waspada terhadap pengisian pendataan ulang ini untuk menghindari penyalahgunaan data PNS oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Wahyu menghimbau agar setiap PNS benar-benar memastikan alamat website PUPNS-nya benar.

Gubernur Lemhannas RI  Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. bersama dengan Direktur utama  PT Bank BNI (persero) Tbk Achmad Baiquni menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of understanding (MoU) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si, Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H,  Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan Adi Sulistyowati, para Pejabat Lemhannas RI, para Pimpinan dan Staff  PT Bank BNI (persero) Tbk di Ruang Nusantara, Lt. 1 Gd. Tri Gatra, Rabu (23/9).

 “Bank BNI banyak memiliki sejarah karena lahir tepat satu tahun setelah Indonesia merdeka. Dalam perjalanan nya, BNI pernah mengalami krisis global 2008 namun dengan dukungan pemerintah Bank BNI dapat lolos dari krisis global tersebut”, Ujar Achmad Baiquni.

 

bni lmh

Nota kesepahaman ini meliputi beberapa bidang diantaranya PT. Bank BNI diberikan kesempatan untuk belajar mengenai wawasan kebangsaan dan  pertahanan nasional.

“Perlunya pemantapan wawasan kebangsaan di dunia perbankan karena kami memiliki posisi strategis di sektor ekonomi dalam program pertumbuhan ekonomi” , pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Budi Susilo Soepandji dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini  dimaksudkan untuk memperluas wawasan kebangsaan, mempunyai  integritas dan dapat  meningkatkan peran perbankan dapat bersinergi dan bekerja sama  dalam membangun bangsa.

Kemudian , acara tersebut dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata dan foto bersama.

“Keseimbangan hubungan antara hablumminallah dan hablumminannas akan menginspirasi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab kita yang sebaik-baiknya sebagai abdi negara di lingkungan Lemhannas RI” ujar Budi Soesilo Soepandji dalam sambutannya pada Perayaan Idul Adha 1436 H di Lemhannas RI, Jakarta, (25/9).

kurban

 

Perayaan Idul Adha 1436 H di Lemhannas RI tahun ini mengangkat tema "Dengan Peringatan Idul Qurban, Mari Kita Teguhkan Kembali Nilai-Nilai Pengorbanan dan Perjuangan Demi Sesama”. Pada kesempatan ini turut diselenggarakan penyembelihan hewan qurban untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar Lemhannas RI yang berhak menerima kurban.

Budi Soesilo Soepandji menyampaikan harapannya agar segenap keluarga besar Lemhannas RI dapat memaknai perayaan Idul Adha ini dengan meningkatkan kepekaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1436 H Lemhannas RI dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Agum Gumelar, M.Sc., Wakil Gubernur Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si, Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Pengurus Perista (Persatuan Istri Anggota) Lemhannas RI, dan segenap keluarga besar Lemhannas RI.