LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (544)

Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI menyelenggarakan sosialisasi terkait pelaksanaan anggaran tahun 2015 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan RI di Ruang Dwi Warna Purna, Gedung Pancagatra Lt. 2 Lemhannas RI, pada Senin (6/7).

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh segenap personel Lemhannas ini membahas mengenai seluk beluk penganggaran di bidang pemerintahan, kesuksesan mengelola dan menyerap anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam mengimplementasikan bagan akun standar dan biaya perjalanan dinas.  “Adanya kesamaan pemahaman dan persepsi ini memungkinkan unit kerja Lemhannas dapat melaksanakan anggarannya sesuai dengan aturan yang berlaku guna percepatan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan“, ujar Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, Marsma TNI Yoyok Yekti Setyono dalam sambutannya.

Dra. Rina Robiati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini menyatakan masalah dalam pelaksanaan anggaran biasanya terkait dengan penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena kendala institusional, kendala struktural,  dan kendala kultur serta kebiasaan dalam pengelolaan anggaran.

Rina melanjutkan, strategi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien harus dipersiapkan sejak tahun anggaran sebelumnya seperti persiapan untuk lelang pengadaan barang dan jasa untuk menghindari rendahnya penyerapan pada triwulan pertama. Selain itu, pejabat pengelola keuangan juga harus memahami prinsip-prinsip perjalanan dinas menurut PMK 113/ 2012 dan prinsip standar biaya masukan menurut PMK 57/2015 agar tidak menjadi temuan BPK.

diskusi kndu 7juli15

“Indonesia is one of the leading nationan in ASEAN,” ujar President of Korea National Defence University (KNDU) Lieutenant General  Wee Seung Ho mengawali sesi diskusi setelah sebelumnya diterima dalam sebuah Courtessy Call oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. di Ruang Nusantara II Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Selasa (7/7).

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. tersebut, Wee Seung Ho menjelaskan bahwa KNDU merupakan universitas pertahanan unggulan di Korea sebagai pusat berkumpulnya ahli keamanan dalam bidang militer yang berfokus kepada pertahanan nasional dan peraturan keamanan (national defence and security policy) serta turut berperan dalam  memaksimalkan soft power, meningkatkan program keamanan nasional, dan sebagai dasar dari kedamaian dan kesejahteraan Korea.

Pertemuan ini memiliki arti penting sebagai dasar penjajakan kerja sama antara Lemhannas RI dengan KNDU di masa yang akan datang.

Didit Herdiawan menyambut baik pertemuan ini dengan menawarkan langkah penjajakan kerja sama lebih lanjut. “We can sharing knowledge. How build Indonesia and Korea Merit. How to deal our culture or sharing our experties,” ujar Didit Herdiawan.

Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid,  Direktur Pengkajian Bidang Politik Drs. Hanif Salim, M.A., serta Kepala Biro Humas Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

menkomaritim di ppsa xx

“Kalau kita bicara daerah pesisir, yang di atas air, yang di dalam air, yang di dasar laut, dan di bawah laut adalah milik kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. selaku panelis dalam kegiatan diskusi panel peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA XX) Lemhannas RI di Ruang Bhinneka, Gd. Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI, pada Selasa (7/7). 

Indroyono mengatakan bahwa potensi pesisir Indonesia sangat beragam, seperti penangkapan dan budaya ikan, rumput laut, sektor pariwisata, pelabuhan dan galangan kapal, serta minyak bumi dan gas yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk memacu pengembangan wilayah pesisir, dibuatlah kawasan ekonomi khusus kawasan pesisir yang salah satunya akan dibangun di Lombok, Mandalika,” papar Dwisuryo Indroyono. Kawasan ekonomi terintegrasi di daerah pesisir ini merupakan bentuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan penduduk pesisir dengan menggabungkan industri rumahan, soft industry, farming, eco tourism, water tourism, industri kehutanan, pelabuhan, dan lain sebagainya dalam satu kawasan.

Diskusi panel yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Nasional dan Geostrategi Mayjen TNI (Purn) Mulya Setiawan, M.Sc. ini dihadiri panelis lainnya yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Widodo, S.E., M.Sc dan Tenaga Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Bonar H. Hutagaol, M.M.  

Widodo menyebutkan bahwa potensi sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang besar ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional.  TNI AL sebagai salah satu komponen bangsa turut serta dalam pembinaan masyarakat pesisr dengan berbagai program kegiatan melalui pendidikan, latihan, serta pembangunan daerah. “Pembinaan masyarakat pesisir tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup di wilayah laut dan pesisir serta kesadaran pada berbagai aspek maritim,” tegas Widodo.

Sementara itu,  Bonar Hutagaol menyampaikan Rusia mengambil Krimea untuk memperpanjang garis pantai, sedangkan kita yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang tetapi tidak mampu mengurusnya.

Setelah ketiga panelis menyampaikan paparan, acara diakhiri dengan sesi diskusi dengan para peserta PPSA XX Lemhannas RI.

rtd narkoba 7 juli 15

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. secara resmi membuka acara Round Table Discussion bertema “Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Pendekatan Sosial Budaya Indonesia Darurat Narkoba Guna Menyelamatkan Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional” di Ruang Kresna, Gd. Asta Gatra Lt. 4 Lemhannas RI pada Selasa (7/7).

Acara ini bertujuan untuk mendengarkan paparan dari para narasumber guna memberikan masukan bagi bahan kajian di Lemhannas RI yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Samsudi, M.Si selaku narasumber dalam acara ini mengatakan bahwa di tahun 2011, lebih dari 5 juta penduduk Indonesia berusia 10-59 tahun merupakan pemakai narkoba. Hal tersebut menempatkan status Indonesia ke dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karenanya, sesuai UU No. 33 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54 menyatakan bahwa para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sehubungan dengan hal itu, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan dalam menanggulangi narkoba yakni tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Deputi Koordinasi Bidang Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. Haswan Yunaz, M.M., M.Si. mengatakan bahwa  penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.

Sementara itu, Kasubdit Bidang Pertahanan Bappenas RI Ir. Gunarta, M.E. mengatakan bahwa apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, pengguna narkoba diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapat angka sebesar 4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang.

cc prancis 8juli15

 

 

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Daya Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menerima Courtessy Call Delegasi Perancis yakni Country Manager Alsetex Daniel Rossi dan Gilbert Gennet di Ruang Tamu Pimpinan Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Rabu (8/7).

Kunjungan Daniel Rossi dan Gilbert Gennet ini merupakan langkah penjajakan kerja sama yang disambut baik oleh pihak Lemhannas RI.

Perusahaan Alsetex merupakan sebuah perusahaan milik Perancis yang berada di Vietnam dan bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan.

Budi Susilo Soepandji menyambut baik kunjungan kehormatan ini dan berharap akan ada peningkatan kerja sama yang lebih strategis di masa yang akan datang antara Indonesia dengan Perancis.

ppra liii gub bi 8juli15Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta menetapkan
kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi makroprudensial, dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran. Demikian disampaikan Agus Martowardojo saat acara diskusi panel dengan para Peserta PPRA LIII Lemhannas RI di Ruang NKRI, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Rabu (8/7).

Dalam paparannya yang berjudul “Peran Bank Sentral dan Relevansinya Bagi Kesinambungan Pertumbuhan Ekonomi”, Agus Martowardojo mengatakan bahwa dalam kebijakan moneter dan pengelolaan makro, penting untuk menjaga keseimbangan antara sisi supply dengan sisi demand guna mencapai pertumbuhan ekonomi yg berkelanjutan.

Di samping itu, Agus Martowardojo juga menyampaikan pentingnya menjaga tingkat inflasi rendah dan stabil guna meningkatkan kepastian dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga daya saing agar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Mengenai masalah struktural perekonomian Indonesia , pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan terkendala oleh permasalahan struktural yaitu defisit transaksi berjalan. Hal ini membuat rupiah terus mengalami tekanan fundamental.

Oleh karenanya, Bank Indonesia menetapkan beberapa arah kebijakan, salah satunya yakni menempuh kebijakan moneter yang prudent dan konsisten dlm mengarahkan inflasi menuju sasaran yg telah ditetapkan, serta untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

Setelah paparan materi, acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para Peserta PPRA LIII Lemhannas RI.

“Sesuai amanat dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di situ diamanatkan bahwa jabatan ASN ada tiga yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional,” ujar Kepala Bagian Kepegawaian Lemhannas RI Kolonel ADM Drs. Nana Sujana, M.Si. saat melakukan sosialisasi “Pengembangan Karir Jabatan Fungsional” dengan mengundang narasumber Widyaiswara Madya Pusbang ASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Drs. Suparjiyanta tentang perubahan tata kelola aparatur sipil negara di Ruang Syailendra, Gd. Asta Gatra Lt. 3, pada Kamis (8/7).

Sebagai konsekuensi dari disahkannya UU ASN, pegawai negeri sipil akan berubah nomenklatur menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan memiliki sistem pengelolaan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi di Indonesia. “PNS ini harus bergeser sesuai dengan profesi masing-masing, jadi lebih profesional,” tegas Nana Sujana.

Jabatan yang paling mempengaruhi struktur PNS saat ini adalah ditiadakannya sistem eselon dan munculnya jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional umum hanya untuk golongan 1 dan 2, sementara jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN dengan sistem kompetisi pangkat antar ASN yang lebih adil.

Hal senada diungkapkan oleh Suparjiyanta, “Arah pengembangan karir pegawai negeri sipil dalam arti ASN ke depan memang diarahkan untuk memperbanyak jabatan fungsional  tertentu bahwa pengembangan karir jabatan fungsional tertentu ditentukan oleh penetapan angka kredit”.  Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang pengembangan karirnya melalui  penetapan angka kredit (credit point) untuk naik pangkat atau jabatan.

Acara yang dihadiri oleh segenap PNS Lemhannas RI ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan Bagian Kepegawaian Lemhannas RI.

rtd sinergitas aparat penegak hkm 9juli2015“Forum diskusi ini sangat penting karena hasilnya akan menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi kepada pimpinan nasional,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional  (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh wakil Gubernur Lemhannas RI Laksya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A.dalam acara Round Table Discussion bertema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Guna Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pembangunan Nasional” di Ruang Kresna Gd. Asta Gatra Lt. 4 Lemhannas RI, Kamis (8/7).

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Irjen Pol. (Purn.) M. Rasyid Ridho, S.H., M.H. ini menghadirkan empat narasumber, yakni Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI Dr. H. M. Aziz Syamsuddin, M.A., M.Sc., Ph.D., Guru Besar STIK Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhamad, dan Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M.

Dalam paparannya, Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa jenis korupsi yang paling banyak ditemukan yakni berupa penyalahgunaan wewenang dengan cara suap. Tindak pidana korupsi bahkan sudah terjadi menjadi public official crime yang melembaga sehingga perlu koordinasi dari para aparat penegak hukum. “Sangat penting untuk membangun komunikasi antara para penegak hukum untuk menghindari ego sektoral,” ujar Indriyanto.

Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), baik secara nasional maupun internasional. Oleh karenanya, penanganan dan penegakan kasus korupsi membutuhkan suatu strategi khusus dan kebijakan yang mendukung. “Perlu sinergitas antar aparat penegak hukum Jaksa, Polisi dan KPK,” pungkas Aziz.

Di lain sisi, Farouk Muhamad mengatakan bahwa belum adanya sinergitas antara para penegak hukum dalam kasus korupsi salah satunya disebabkan oleh adanya diskriminasi kewenangan. Dalam prakteknya, masih ada tumpang tindih kewenangan antara Polri, KPK, dan Kejaksaan.

Sementara itu, Refly Harun mengungkapkan bahwa ada tiga hal penting yang harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum agar dapat memberantas korupsi secara efektif, yakni profesionalisme, independen, dan integritas.

Setelah mendengar paparan dari narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para penanggap.

Bazar 10 Juli 2015

"Semoga apa yang diadakan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya ucapkan selamat menjalani akhir bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat secara resmi membuka acara Bazar Murah Lemhannas RI di Lapangan Tenis, Kompleks Lemhannas RI pada Jumat (10/7).

Bazar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Dalam kesempatan ini, Budi Susilo Soepandji mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara serta pihak sponsor yang telah berpartisipasi dalam acara ini.

Melalui acara ini, Budi Susilo Soepandji juga berharap agar para pegawai Lemhannas RI dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan lancar, tanpa ada suatu halangan.

Turut hadir dalam acara ini yakni Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Adrian Partadinata, M.H., M.Si., Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.