LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

 

Rapat Audit Surveillance di Lemhannas RI yang dimulai sejak Senin (2/10) lalu resmi ditutup oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Drs. Sukendra Martha, M.Sc, M.App.Sc. sebagai perwakilan manajemen di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Selasa (3/10).

 

Dalam penutupan tersebut, Sukendra mengatakan bahwa audit ini bertujuan untuk mengetahui apakah Lemhannas RI berhasil dalam mempertahankan ISO Berhasil atau tidaknya Lemhannas RI dalam mempertahankan ISO 9001 : 2015.

 

Satrio Budiawan selaku salah satu auditor eskternal dari British Standards Institution mengatakan bahwa Lemhannas RI menyampaikan bahwa audit yang telah dilakukan selama dua hari tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penemuan yang bersifat ketidaksesuaian sehingga Lemhannas RI dapat mempertahankan Sertifikat ISO 9001 : 2015.

 

Namun, lanjut Satrio, terdapat tiga peluang perbaikan di Lemhannas RI. Peluang perbaikan pertama adalah Sasaran Mutu pada Kedeputian Pengkajian yaitu “outcome 100 %” namun realisasinya sulit untuk diukur dikarenakan tidak adanya feedback yang kembali ke Lemhannas RI setelah intisari kajian stategis diserahkan melalui Setneg.

 

Peluang perbaikan kedua yaitu Isu terkait efisiensi anggaran yang berdampak (beresiko) kepada realisasi jumlah tema kajian strategis yang harus diselesaikan belum dibahas saat pada saat Rapat tinjauan manajement tanggal 20 September 2017 namun Gubernur Lemhannas RI pada saaat Rapat tinjauan manajemen tersebut telah memberi arahan untuk mengkaji ulang resiko yang ada pada masing-masing bagian/fungsi.

 

Peluang perbaikan yang ketiga, lanjut Satrio, adalah sasaran mutu organisasi yang saat diturunkan kepada tiga kedeputian bukanlah merupakan hal rutin seperti  penyusunan bahan ajar atau membuat laporan keuangan namun merupakan  suatu proses yang tidak terkait dengan pelayanan seperti menjadi World Class Institution.

 

Penutupan rapat audit tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut dan ditutup dengan makan siang bersama.

 

Hadir dalam penutupan rapat audit surveillance tersebut adalah Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, Plh Kepala Biro Kerja Sama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu serta sejumlah pejabat struktural Lemhannas RI.

 

Gubernur Lemhannas RI memberikan materi kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kandidat Mandiri Best Employee 2016 pada Selasa (3/10). Pada kegiatan yang diikuti oleh para pegawai Kantor Pusat  PT. Bank Mandiri Persero Tbk Region seluruh Indonesia, Agus Widjojo memberikan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

 

Diawal materinya Agus Widjojo memperkenalkan Lembaga Ketahanan Nasional RI kepada peserta. Agus Widjojo menceritakan sejarah pembentukan Lemhannas, yang pada saat diresmikan oleh Presiden Ir. Soekarno adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Namun berganti menjadi Lembaga Ketahanan Nasional sampai pada saat ini.

 

Selain itu, dijelaskan pula fungsi utama dari Lemhannas, yaitu sebaga lembaga yang mendidik calon pemimpin nasional tentang empat konsensus dasar kebangsaan, mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

 

Ketahanan nasional, ungkap Agus, merupakan sebuah outcome atau hasil. Ketahanan nasional akan dikatakan baik jika didukung oleh aspek ketahanan lainnya yang baik pula. Seperti ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan pertahanan keamanan. Aspek ketahanan tersebut terdapat pada lembaga-lembaga fungsional dari tiap fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat oleh instansi atau lembaga pemerintahan terkait.

 

Agus Widjojo melanjutkan tentang bagaimana mentransformasi ketahanan nasional ke dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yang menjadi tantangan bagi semua.

“Bagaimana melakukan transformasi ketahanan nasional menjadi ketahanan didalam suatu organisasi? Yaitu mampu untuk menghadapi segala tantangan bisnis, utamanya dalam menangani persaingan dan memenangkan persaingan dengan pesaing yang lain,” ungkap Agus.

 

Dalam pembekalan tersebut diadakan diskusi dan tanya jawab oleh peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kandidat Mandiri Best Employee 2016. 

 

 

 

Pada Seni n (2/10), Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Lemhannas RI. Kehadiran Tim Evaluasi tersebut diterima oleh Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi mewakili Gubernur Lemhannas RI.

 

Dalam paparannya, Penanggungjawab Tim Evaluasi Kemenpan RB Rolan Andrea Anas menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Lemhannas RI kali ini berfokus tidak hanya kepada Reformasi Birokrasi namun juga evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi terhadap dua hal tersebut diharapkan dapat membuat Lemhannas RI bereformasi menjadi lebih akuntabel, bersih, berkinerja tinggi, efektif, dan efisien, dan melakukan pelayanan publik yang makin prima.

 

Rolan melanjutkan bahwa saat ini akuntabilitas kinerja Lemhannas RI di tahun 2017 ini naik menjadi 60,04 % dari 55,05 %. Sementara Reformasi Birokrasi Lemhannas RI di tahun 2017 ini naik menjadi 65,31 % dari 55, 10 % di tahun 2016 lalu.

 

Untuk menaikkan akuntabilitas kinerja, Rolan mengatakan bahwa Kementerian dan Lembaga harus mulai berfokus terhadap outcome / hasil. Outcome tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengurai kinerja dalam bentuk bagan pohon kinerja. Dalam membuat pohon kinerja tersebut, setiap bagian di Lemhannas RI harus berfikir melalui outcome bukan melalui proses.

 

“Kita coba untuk menghindari yang berfikir dari proses. Kita coba berfikir dari belakang (outcome). Orientasinya pada hasil. Hasil tersebut yang mendorong kita untuk melakukan yang harus kita lakukan.” Jelas Rolan.

 

Selain itu, untuk menciptakan konektivitas antar kinerja di setiap pihak di pohon kinerja tersebut, Rolan mengatakan perlunya mengidentifikasi kegiatan yang harus tetap dilaksanakan, kegiatan baru yang harus dicoba untuk dilaksanakan, dan kegiatan yang tidak perlu lagi dilaksanakan.

 

Dengan pohon kinerja tersebut pula, lanjut Rolan, setiap orang di Lemhannas RI dapat memahami posisi serta tanggung jawab masing-masing yang juga akan menciptakan konektivitas kinerja dengan seluruh unit kerja di Lemhannas RI.

 

Dalam hal reformasi birokrasi, Rolan menyampaikan sedikit masukan dengan melakukan penilaian mandiri melalui inspektorat di Lemhannas RI dengan dilandasi rasa untuk terus menjadikan Lemhannas RI lebih baik.

 

Rolan melanjutkan bahwa nantinya, Kemenpan RB akan melakukan survei terhadap 100 staff Lemhannas RI. Selain itu, Rolan juga menjelaskan mengenai zona integritas yang diharapkan dapat dibentuk di Lemhannas RI sehingga nantinya Lemhannas RI dapat berubah menjadi lebih baik secara keseluruhan.

 

Pembukaan Evaluasi Kemenpan RB tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yang lebih mendalam mengenai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

 

Sebanyak 153 peserta kandidat Mandiri Best Employee dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI. Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ini berlangsung di Ruang Dwiwarna Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Selasa (3/10).

 

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diisi dengan ceramah untuk para peserta dengan narasumber yang berasal dari Lemhannas RI dan luar Lemhannas RI. Materi utama yang akan disampaikan kepada peserta adalah mengenai empat konsesus dasar yaitu, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa kesempatan ini dapat dijadikan sebagai momentum instropeksi diri mengenai wawasan kebangsaan yang dimiliki setiap peserta.

“Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar. Saya ingin mengajak peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum instropeksi diri terhadap wawasan kebangsaan kita semua,” ujar Agus Widjojo.

 

Nilai-nilai kebangsaan, lanjut Agus, menjadi semakin penting dalam rangka memperkokoh kesatuan dan kebhinnekaan pada Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus menjadi unsur utama dalam membangun karakter kebangsaan dalam bernegara.  Hal inilah yang membuat tantangan dalam menghadapi perekonomian pada tahun 2017 dalam mewujudkan kehidupan bermastyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih sejahtera semakin terasa.

 

Selanjutnya acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi kandidat Mandiri Best Employee tahun 2016 dilanjutkan dengan ceramah oleh Gubernur Lemhannas RI. 

 

 

Sebanyak 116 orang anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT mengikuti kegiatan pembekalan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama tujuh hari yakni dari tanggal 2-8 Oktober 2017 mendatang, yang diselenggarakan guna menambah wawasan bagi para anggota PPAT. Berbicara mengenai peran, PPAT bertugas untuk membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

 

PPAT merupakan bagian integral dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama peranannya dalam mewujudkan tujuan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Idealnya, seorang anggota PPAT di masyarakat harus mampu menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah-tengah masyarakat serta mampu mendorong masyarakat itu sendiri agar mengedepankan tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan menjadi relevan untuk di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Dalam upacara pembukaan yang diselenggarakan pada Senin (2/10) pagi, di Gedung Tri Gatra Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan sambutan di depan para peserta kegiatan. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi wadah sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. “Nilai-nilai kebangsaan telah menjadi faktor pendorong dan memotivasi tumbuhnya kesadaran kebangasaan yang ditandai dengan bersatunya PPAT di wilayah nusantara. Betapa pentingnya peran PPAT didalam pembangunan nasional, misalnya dengan via perbankan, lembaga pembiayaan, membuat akta jual beli, akta jaminan harga tanggungan, disatu sisi didalam menjalankan tugasnya, PPAT mendapatkan hambatan persoalan hukum, karena saat ini PPAT tidak hanya berhubungan langsung dengan BPR saja, tetapi dengan Dirjen Pajak, Pemda, Kepolisian, Jaksa, KPK, PPATK, dan Hakim beserta instansi lainnya.” ujar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Wadah ini sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam mewujdkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai bangsa yang dipersatukan karena kemajemukannya, nilai-nilai kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga demi tetap tegak dan kukuhnya NKRI. Kemajemukan dan keragaman merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bangsa. Namun disisi lain mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang telah diterima oleh Lemhannas RI, BSI Group akan melakukan audit pada beberapa unit kerja di Lemhannas RI. Pembukaan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I Lemhannas RI pada Senin (2/10).

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sertifikat ISO 9001:2015 harus dipertahankan melalui pelaksanaan audit secara berkala.

 

“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah mendapatkan persyaratan untuk bisa menggunakan sertifikat ISO, tetapi perlu kita sadari ISO itu harus kita pertahankan melalui pemeriksaan audit secara berkala. Ada yang sifatnya mungkin jangka menengah dan ada yang jangka pendek,” kata Agus.

 

Mendapatkan nilai atau predikat yang baik untuk mendapatkan ISO, lanjut Agus,  bukanlah tujuan untuk merebut status class institutions. Hendaknya hal tersebut dijadikan sebagai akibat karena organisasi telah  memenuhi persyaratan dan berjalan dengan lancar, efektif dan sebagaimana mestinya.

 

Tujuan audit surveilance, sebagaimana yang disampaikan oleh Satrio Budiawan yang bertindak sebagai  auditor adalah untuk mencari kesesuaian antara implementasi dengan apa yang dipersyaratkan oleh standar ISO 9001:2015. Dalam proses audit tersebut terdapat tiga temuan, yaitu kesesuaian, ketidaksesuaian dan opportunity for improvement. Metode yang digunakan pada audit surveillnace tersebut adalah metode sampling sehingga hanya beberapa area yang akan diaudit.

 

Kegiatan audit surveillance diawali dengan memverifikasi rapat dengan manajemen, audit, document controll dan verifikasi temuan dari audit sebelumnya. Selanjutnya akan melaksanakan audit di Kedeputian Pendidikan dan Kedeputian Pengkajian.

 

Di hari kedua, auditor akan mengaudit unit Inspektorat, persiapan membuat laporan dan penutupan. Pada penutupan tersebut auditor akan menyampaikan hal-hal telah didapatkan berikut temuan-temuannya selama proses audit berlangsung.

 

Turut hadir dalam rapat pembukaan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., para Deputi serta Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi telah menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan LVI yang diikuti oleh 114 peserta PPRA LVI dari berbagai instansi di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai II Lemhannas RI pada Kamis (28/9).

 

Pada acara penutupan tersebut, Plt Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto melaporkan bahwa 114 peserta dinyatakan lulus dari Lemhannas RI.

 

“Program pendidikan telah berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil sidang Dewan Penilai yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI pada tanggal 25 September 2017, telah memutuskan dan menetapkan bahwa 114 orang peserta PPRA LVI dinyatakan lulus dan menerima ijazah. Selanjutnya sidang Dewan Penilai menetapkan peneriman penghargaan untuk 1 orang predikat akademik terbaik, 1 orang predikat taskap terbaik, 1 orang lulusan terbaik peserta negara sahabat,” lapor Karsiyanto.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa peserta PPRA telah menjalani proses belajar yang intens, mendalami dan menerapkan rangkaian proses panjang yang bertujuan untuk memberikan bekal dan menguatkan terhadap pemahaman tentang bidang studi inti. Bidang studi tersebut meliputi Pancasila dan UUD Negara RI 1945, Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Kepemimpinan Nasional. Para peserta juga mempelajari bidang studi lainnya untuk menambah wawasan pengetahuan para peserta dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan solusi terhadap persoalan aspek ketahanan nasional sesuai metodologi yang diajarkan.

 

Perkembangan lingkungan strategis global baik regional maupun nasional beserta dampaknya merupakan fenomena global yang harus disikapi secara tepat, cerdas dan bijak oleh setiap warga negara utamanya oleh pimpinan nasional. Untuk itu, Agus menekankan kepada peserta untuk memahami betul geopolitik dan geostrategi sebagai calon pemimpin nasional.

 

“Oleh karena saudara akan menjadi calon pemimpin nasional, harus paham betul geopolitik dan geostrategi negara masing-masing. Salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian serius kita adalah saat ini kondisi sosial masyarakat di mana sikap intoleran yang semakin mencemaskan, diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menyebarkan berita-berita kebohongan dan mengajak aliran radikalisme, terorisme dan intoleransi terhadap perbedaan. Apabila kondisi tersebut tidak dicegah akan dapat melemahkan kondisi ketahanan nasional,” jelas Agus Widjojo.

 

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga memberikan penghargaan kepada peserta dengan predikat akademik terbaik kepada Ruslaini, S.E., M.M., predikat taskap terbaik kepada Kombes Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dan predikat lulusan terbaik peserta negara sahabat diraih oleh peserta yang berasal dari Singapura ME 7 Gan Chee Weng Melvin.

 

Penutupan PPRA LVI ini ditandai dengan penanggalan tanda peserta dan penyematan pin Lemhannas oleh Gubernur Lemhannas RI kepada perwakilan Peserta PPRA LVI. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengukuhan alumni PPRA LVI sebagai pengurus IKAL (Ikatan Alumni) Lemhannas RI masa bakti 2017-2022.

 

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E.,M.M., para Deputi, Tenaga Ahli, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Pejabat Fungsional dan Struktural Lemhannas RI, Ketua Perista, dan tamu undangan.

 

Jakarta Geopolitical Forum (JGF) yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI resmi ditutup pada Kamis (28/9) siang. Closing ceremony yang dilaksanakan di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lemhannas RI ini dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan ditutup oleh Ketua Organizing Comittee JGF, Rosita S Noer. JGF merupakan forum seminar akademik internasional pertama, yang diselenggarakan tidak hanya di Jakarta, tetapi di beberapa negara-negara tetangga. Bertajuk ‘Geopolitics in a Changing World', JGF mengangkat sejumlah isu penting dalam konteks geopolitik, antara lain, perdamaian dan keamanan global, ekonomi, perubahan iklim, terorisme, ekstremisme, radikalisme, pencari suaka, dan migrasi.

 

JGF dalam pelaksanaannya berjalan secara interaktif dan komprehensif. Diskusi yang dilakukan dinilai cukup berbobot, bermakna serta memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa sekaligus mengangkat nama Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa dalam lingkup regional maupun global. Selain itu JGF juga berhasil mendapatkan penghargaan dari dunia Internasional. Menurut Rosita S. Noer, keberhasilan JGF tidak hanya atas kerja keras bersama, namun atas kerja keras seluruh unit didalam kepanitiaan.

 

Kegiatan yang diselenggarakan sebagai rangkaian acara hari ulang tahun Lemhannas RI ke-52 ini diikuti oleh sejumlah tokoh pemerintahan tanah air serta komunitas akademik dan pakar dari berbagai belahan dunia, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Inggris, Turki, Kanada, Australia, Austria, Singapura, Prancis, Mesir, PBB, dan Uni Eropa.

 

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Seminar Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 November 2017 mendatang, para peserta PPSA XXI Lemhannas RI melakukan kunjungan ke Perpustakaan Habibie Ainun untuk menerima pembekalan oleh Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih akrab disapa B.J. Habibie. Hasil Seminar Nasional direncanakan akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada 20 November 2017 di Istana Negara.

 

Mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI”, pembekalan oleh B.J.Habibie diikuti oleh seluruh peserta PPSA XXI Lemhannas RI sebanyak 81 orang yang terdiri dari TNI, Polri, Kementerian, LSM, DPR RI, Komnas Perempuan, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis, Ormas serta Tokoh Masyarakat. Turut hadir pula enam orang pejabat Lemhannas RI sebagai pendamping.

 

Diawal pembekalan materi, B.J. Habibie bercerita, bahwasanya pada saat setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia mulai menyadari, akan pentingnya wawasan nusantara yang harus secara mandiri bisa dipertahankan bersama dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan membangun industri pesawat terbang. Oleh sebab itu pada Januari 1950, Bung Karno memutuskan untuk mengirim putra dan putri terbaik Indonesia untuk belajar di luar negeri terkait dua bidang, yakni membuat kapal terbang penumpang, dan kapal laut untuk mengangkut barang-barang. “Gelombang pertama dikirim, saya waktu itu masih 3 SMP. Saya berangkat di gelombang keempat. Tamat SMA tahun 1954.” jelas B.J.Habibie. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sangat didukung oleh pesawat terbang, “Benua Maritim Indonesia tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan dalam ekonomi, jikalau tidak ada pesawat terbang dan kapal.” tambah B.J.Habibie.

 

Menurut B.J.Habibie, terdapat perubahan di dalam ekonomi bangsa Indonesia di masa sekarang, yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. “Dunia ini mengalami globalisasi yang menimbulkan digitalisasi. Siapa yang tidak menyesuaikan state of the art technology, dalam hal ini memanfaatkan digital sistem dan internet. Sebesar apapun, kalau tidak sesuai dengan state of the art technology akan merugi.” jelas B.J. Habibie.

 

Peserta PPSA XXI sebagai calon-calon pimpinan nasional masa depan, diharapkan mampu memberikan bekal-bekal kepada generasi penerus bangsa tentang nilai-nilai Pancasila, dengan terus meningkatkan ketahanan nasional yang diiringi dengan meningkatkan ketahanan budaya. “Kalau kita tidak memberikan bekal kepada generasi penerus bangsa tentang nilai-nilai Pancasila, maka akan hilang dengan sendirinya, karena mendapat masukan dari budaya lain melalui internet. Menyebabkan ketahanan nasional luntur, karena ketahanan budaya nya diganggu dan nyeleweng. Jika kita melarang internet, maka tidak akan berkembang ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita tingkatkan ketahanan nasional, dan sebelumnya kita tingkatkan ketahanan budaya kita.” ungkap Mantan Presiden Indonesia ke-3 ini.

 

Selain memberikan pembekalan secara langsung kepada seluruh peserta PPSA XXI Lemhannas RI, B.J.Habibie juga telah mempersiapkan materi yang akan dibagikan kepada para peserta, yakni presentasi tentang Perjalanan Teknologi sejak zaman Presiden Soekarno hingga saat ini, yang disampaikan oleh putra dari BJ.Habibie, Dr.-Ing. Ilham Akbar, MBA atas permintaan Megawati, dihadapan seluruh pimpinan PDI Perjuangan.