LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (434)

 

Disambut oleh Plt Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, Delegasi Civil Servant College of Singapore (CSC Singapura) yang dipimpin oleh Direktur CSC Singapura Tina Ng Saw Tin selaku Asisten Manager dari CSC of Singapore melakukan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Kamis (10/8).

 

Dalam kunjungan tersebut, Karsiyanto menyampaikan selamat datang dan permintaan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubenrnur dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat ditunda. “Saya menyampaikan selamat datang dan kami memohon maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan wakil Gubernur,” jelas Karsiyanto.

 

Selain menyampaikan salam hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Karsiyanto juga menyampaikan bahwa hasil diskusi kali ini akan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas Ri, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Sementara itu pimpinan delegasi CSC Singapura Tina Ng Saw Tin menyampaikan kunjungan kali ini bukanlah merupakan kunjungan pertama CSC ke Lemhannas RI. Tina juga menuturkan bahwa CSC adalah lembaga yang memiliki kemiripan tugas dengn Lembaga Administrasi Negara di Indonesia. CSC mendidik Pegawai Negeri di Singapore dari berbagai institusi dan jabatan dan lebih fokus kepada pengabdian kepada masyarakat.

 

Dalam pertemuan ini, Tina berharap dapat mendiskusikan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Lemhannas RI terkait dengan program kepemimpinan. Mengenai pendanaan, CSC menuturkan bahwa para pegawai negeri yang menempuh pendidikan di CSC membayar secara mandiri dan program yang ditawarkan kepada pengabdian masyarakat di Singapore adalah program yang dibutuhkan oleh pengabdian masyarakat di Singapura, bukan yang dibutuhkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah.

 

Tina menurutkan bahwa CSC menganalisis apa yang dibutuhkan oleh pengabdian masyarakat Singapura, membentuk program yang sesuai dan menawarkannya kepada kementerian atau lembaga pemerintah untuk dapat memutuskan program yang sesuai untuk diikuti di CSC Singapura.

 

Beberapa hal yang menjadi fokus CSC Singapura, lanjut Tina, adalah kepemimpinan dalam penyelanggaraan pemerintahan, administrasi publik dan pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh CSC dapat diikuti oleh seluruh kementerian karena sifat dari pelatihan tersebut adalah pelatihan dasar.

 

Karsiyanto menanggapi positif maksud kerja sama yang disampaikan oleh pihak CSC Singapura dan diskusi tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengenai program-program pendidikan yang dapat dijadikan kerja sama oleh kedua institusi.

 

Hadir mendampingi Deputi Pendidikan Tingkat Nasional dalam pertemuan tersebut adalah Prof. Fasbir, Plt Kepala Biro Kerja Sama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito.

 

 

Rombongan peserta kursus Defence Service Command and Staff College (DSCSC) Srilanka mengunjungi Lemhannas RI dan melakukan diskusi mengenai isu keamanan kawasan di Ruang Airlangga Gedung Astagatra Lt.III Lemhannas RI, Jumat (11/08). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI Bidang Pertahanan & Keamanan Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. tersebut, kedua belah pihak terlihat antusias ketika membicarakan masalah terorisme dan Laut China Selatan.

 

Terorisme dan ekstremisme juga menjadi masalah di Srilanka. Salah satu peserta kursus DSCSC menyampaikan pemerintah Srilanka sekarang ini sangat peduli dengan pendidikan generasi mudanya agar tidak terjerumus ke dalam terorisme. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, pemerintah Srilanka aktif melakukan diseminasi ke sekolah-sekolah hingga sekolah informal seperti Sekolah Minggu agama-agama di sana.

 

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P., menanggapi bahwa Indonesia juga melakukan hal yang hampir sama. “Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pemuda, dan Kementerian Agama, para pemuda dibina dengan adanya program deradikalisasi. Selain pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilibatkan dalam program tersebut,” timpal Surya Dharma.  

 

Selain terorisme, masalah Laut China Selatan juga menjadi hal yang diperbincangkan. Pimpinan rombongan DSCSC  Air Commodore Don Kapila Wanigasooriya RWP RSP & Bar USP MDS menanyakan tentang sikap Indonesia tentang China dan konflik di Laut China Selatan. Menanggapi hal tersebut, Surya Dharma menjawab bahwa Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadi tumpuan. “Prioritas Indonesia adalah menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia selalu berperan sebagai penengah dalam konflik di Laut China Selatan dengan menaati code of conduct,” ujar Surya Dharma.

 

Agung Promono juga menambahkan bahwa Indonesia bukan claimant state dalam konflik Laut China Selatan. “ Indonesia adalah negara non claimant. Indonesia berupaya menciptakan suasana saling menghormati (mutual respect) diantara claimant states,” imbuh Agung.

 

Dalam diskusi ini, dibahas pula tentang diplomasi kultural dan ASEAN. Turut hadir pada diskusi sejumlah pejabat eselon I dan II Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 56 Lemhannas RI.

 

Selain berdisikusi, dalam kunjungannya ke Lemhannas, rombongan DSCSC Srilanka juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam courtesy call yang dilakukan sebelum pelaksanaan diskusi. 

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar Musyawarah Kerja yang dibuka oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, di ruang Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, pada Selasa (8/8).

 

Melalui sambutannya Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peranan ibu sangatlah penting dalam perkembangan seorang anak, sehingga kesadaran akan pengetahuan juga akan menular kepada anaknya.

 

Selain itu, Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan akan kewajiban orang tua dalam menuntun seorang anak agar berakhlak baik dan memiliki sopan santun. Pendidikan anak tidak serta merta hanya dibebankan kepada seorang ibu saja, tetapi juga membutuhkan peranan dari seorang ayah.

 

Sementara, Ketua Umum KOWANI, Dr. Giwo Ribuanto Wiyogo, M.Pd  menyampaikan bahwa musyawarah kerja KOWANI tahun 2017 yang mengangkat tema “Mengakselerasi dan Mengoptimalkan Perannya Sebagai Ibu Bangsa untuk Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter”, merupakan wujud kepedulian KOWANI untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

 

Dr. Giwo Wibuanto Wiyogo, M.Pd. menyatakan bahwa kegiatan Musyawarah Kerja ini, bertujuan untuk melaksanakan tugas dan program kerja yang diamanahkan kepada KOWANI sebagai bentuk kewajiban dari agenda pimpinan pusat KOWANI pada pertengahan masa bakti 2014-2019.

 

Peran Ibu Bangsa yang tereduksi harus dibangkitkan kembali, dimana peran Ibu Bangsa perlu ditanamkan dari ruang lingkup keluarga sejak dini, agar perilaku anak dapat terhindarkan dari hal-hal yang kurang baik. Melalui berbagai kegiatan KOWANI juga melakukan kerja sama dengan organisasi yang dinaunginya untuk melakukan gerakan melalui program maupun kampanye dengan memanfaatkan teknologi mengenai peranan Ibu Bangsa ini, dalam langkah dekat KOWANI juga mengajak kerja sama dengan Lemhannas RI untuk menuju wanita cerdas politik. “Meskipun tidak berpolitik akan tetapi setidaknya dapat menularkan pengetahuan tentang politik untuk orang-orang disekitarnya, untuk itu, kami memperjuangkan  adanya penambahan kuota yang semula 18 persen agar menjadi 30 persen,” ungkap Dr. Giwo Wibuanto Wiyogo, M.Pd.

 

KOWANI sendiri merupakan organisasi yang membawahi berbagai organisasi wanita di seluruh Indonesia yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, supremasi hukum dan konstitusi,  kesejahteraan rakyat, harkat dan martabat bangsa, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai salah satu komponen bangsa, KOWANI senantiasa berupaya membantu menemukan solusi dari banyaknya permasalahan bangsa Indonesia yang masih harus diperbaiki dan dituntaskan bersama komponen bangsa lainnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.. Menyambut baik keinginan KOWANI untuk penambahan kuota peserta wanita dalam program pendidikan maupun pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhannas RI.

 

Selain itu Marsdya TNI Bagus Puruhito juga mengapresiasi langkah KOWANI sebagai Ibu Bangsa dari 1928 lalu, melalui upaya pembangunan dan perkembangan Indonesia hingga saat ini.

 

 

“Jika saya Warga Negara Indonesia, Saya akan datang ke sini (Lemhannas RI) karena saya tergerak untuk melihat apa yang dilakukan oleh institusi ini, melakukan hal yang benar untuk rakyat Indonesia, untuk negara ini,” ucap James Hartsel, Direktur Sementara The Daniel K. Inouye Asia Pacific Center Security Studies (APCSS) dalam diskusinya di Lemhannas RI pada Selasa (8/8).

 

James “Hammer” Hartsel yang telah berkarir di Korps Marinir Amerika Serikat selama 36 Tahun ini menyampaikan bahwa dirinya menyukai konsep Lemhannas RI karena adanya penggabungan antara unsur militer, polisi, birokrat, pengusaha, akademisi dan juga sipil.  

 

Hartsel kemudian menjelaskan bahwa misi APCSS adalah untuk menghubungkan dan memberdayakan praktisi keamanan untuk membangun pemahaman bersama dan jaringan melalui pendidikan guna meningkatkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Program pendidikan yang dilakukan oleh APCSS adalah in house resident courses seperti program pendidikan di Lemhannas RI, extensive workshop, seminar and dialog seperti yang dilakukan di Honolulu dan beberapa daerah lainnya.  APCSS sendiri, lanjut hartsel, memiliki 120 staf yang berasal dari akademisi, militer dan juga warga lokal Hawaii.

 

APCSS yang didirikan pada tahun 1995 d Hawaii ini bertujuan untuk mengajak perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik untuk duduk bersama mendiskusi mengenai perdamaian dan mempertahankan stabilitas keamanan dan kemakmuran. Saat ini, ACPSS telah memiliki kurang lebih 11 ribu alumni dan 330 diantaranya berasal dari Indonesia.

 

Mengenai area yang menjadi fokus APCSS, Hartsel menyebutkan lima area yaitu manajemen krisis, perlawanan terhadap terorisme, keamanan maritim, pembangunan sektor keamanan, dan keamanan dan perdamaian wanita. Selain itu, APCSS juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara di Asia Pasifik untuk mengadakan dialog dan workshop.

 

Kunjungan yang merupakan pertama kalinya bagi The Daniel K. Inouye APCSS ini bertujuan untuk saling lebih mengenal peran masing-masing institusi dan merencanakan kerja sama dalam sebuah nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan APCSS di bidang stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

 

Usai penjelasan mendetail mengenai APCSS oleh Hartsel, diskusi yang dimoderatori oleh Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan tenaga ahli di Lemhannas RI serta ditutup dengan sesi foto bersama.

 

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut kedatangan beberapa perwakilan Serikat Pekerja PT. PLN Persero yang dipimpin oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Ir. Ahmad Daryoko dalam rangka melakukan Courtesy Call di Ruang Tamu Gubernur, Lemhannas RI pada Selasa (1/8).

 

Dalam Courtesy Call tersebut, Ahmad Daryoko menyampaikan bahwa sebelum menjadi karyawan tetap di PT. PLN, para calon karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan bela negara. Namun, sebagai salah satu institusi strategis negara, para karyawan PT. PLN dipandang perlu mendapatkan penguatan kembali nilai-nilai kebangsaan. Dengan mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI, diharapkan kinerja PT. PLN dapat semakin meningkat. Selain itu, dengan mengikuti salah satu program di Lemhannas RI, para karyawan PT. PLN dapat menemukan penyelesaian masalah-masalah dalam pekerjaan dengan merujuk pada empat konsensus dasar bangsa.

 

Agus Widjojo menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Lemhannas RI yaitu mendidik calon pemimpin tingkat nasional dalam konsensus dasar kebangsaan dengan doktrin operasional ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Sehingga nantinya, lanjut Agus Widjojo, para peserta yang mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dapat mencerminkan segala tindakan dan gagasan yang merujuk pada wawasan kebangsaan tersebut.

 

Tugas Lemhannas RI yang kedua adalah melakukan pengkajian strategis dalam bentuk kebijakan strategis yang terkait dengan empat konsensus dasar bangsa. Tugas yang ketiga adalah Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbincangan lebih mendalam untuk menentukan program pendidikan yang tepat untuk diikuti oleh serikat pekerja PT PLN.

 

Turut mendampingi Gubernur dalam Courtesy Call tersebut adalah Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksdya TNI Dedi Yulianto, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, dan Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si.

 

 

Sejak kecil masyarakat Indonesia dididik untuk memiliki kesadaraan akan pentingnya menjadi makhluk sosial yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya.

‘Gotong Royong’ adalah akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur.

Kebersamaan menjadi tema yang diangkat sebagai semangat pada perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka kali ini. Pendekatan tersebut menjadi esensi sekaligus ajakan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, bangsa Indonesia.

 

Logo ‘72 TAHUN INDONESIA KERJA BERSAMA’ merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

3

Angka ‘7’ pada logo merupakan simbolisasi dari sebuah anak panah yang menyerong ke arah kanan atas. Hal tersebut melambangkan dinamisme pembangunan yang berorientasi ke masa depan positif.

 

4

Letak dan posisi Angka ‘2’ pada logo yang terlihat merangkul Angka ‘7’ merupakan perlambangan dari asas kebersamaan dalam bekerja membangun Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan.

Bentuk angka ‘2’ juga merepresentasikan bentuk bendera Indonesia yang terdiri dari dua bagian.

 

Penggunaan slogan memiliki maksud sebagai berikut:

Kerja Bersama : Menunjukkan pendekatan yang bersifat merangkul dan juga memperlihatkan asas kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Bersama Kerja : Menunjukan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan. 

 

Klik untuk panduan lengkapnya

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus Widjojo, menandatangani nota kesepahaman dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)  di Ruang Nusantara, Gedung Trigratra Lantai 1 (1/7).

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menajdi komitmen kedua institusi untuk memberikan karya nyata dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

 

Lemhannas RI dan AMPI bersama-sama telah bersepakat dalam nota kesepahaman ini untuk terus melanjutkan komitmen yang selama ini telah terbangun melalui upaya yang tercantum dalam dua lingkup kerjasama. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati antara kedua pihak.

 

Dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan nota kesepahaman ini, diharapkan adanya tindak lanjut berupa kegiatan nyata terkait dengan bidang-bidang ada dalam kerjasama.

 

Sementara itu, Ketua  Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Ario Bimo Nandito Ariotedjo memaparkan, kerja sama antara Lemhannas RI dengan DPP AMPI ini merupakan kelanjutan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, dan dibuat atas kepedulian Lemhannas RI terhadap generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang memahami kebangsaan dan ketahanan nasional.

 

Dalam kepengurusan, DPP AMPI memiliki struktur organisasi mulai level Desa, Kecamatan, hingga Pusat. untuk itu, melalui program pendidikan, pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI, diharapkan dapat memperbaiki kualitas kader AMPI agar siap menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan.

 

Setelah melalui acara penukaran plakat dan nota kesepahaman, acara ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.

 

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI bagus Puruhito, S.E., M.M. Deputi Pendidikan, Mayjen TNI Sakkan Tampubolon,  Deputi Pemantapan Nilai-Nilai, Laksda TNI Dedy Yulianto,  Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, serta rombongan dari AMPI.

 

 

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global” di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI pada Senin (31/7) di Ruang NKRI Lemhannas RI.

 

Ceramah tersebut membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia.  Dalam ceramahnya, Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, serta peran regional dan global Indonesia.

 

Selain itu, Retno Marsudi juga menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global. Menurutnya, sikap Indonesia dalam pergaulan dunia internasional tersebut merupakan mandat konstitusi mengenai perdamaian dan ketertiban dunia yang tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 

 

Selain alasan perdamaian, perlindungan WNI juga menjadi salah satu latar belakang kenapa Indonesia sangat aktif pada politik luar negeri. Menurut Retno Marsudi, ketika terjadi konflik diplomasi dengan negara lain, maka yang akan terkena dampak secara langsung adalah warga negara Indonesia.

 

Retno Marsudi juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI yang ia pimpin telah melakukan reformasi yang signifikan di bidang pelayanan sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, menurutnya, permasalahan harus dibenahi dari hulu hingga hilir, sebagaimana terjadi pada masalah penempatan tenaga kerja Indonesia.  “Dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kemudian membuat masalah lain. Kami menyelesaikan masalah dengan hati-hati dan harus bisa menyiasati agar tidak terjadi masalah yang lebih pelik lagi,” tegas Retno Marsudi.

 

Menyinggung meningkatnya ancaman terorisme, menurut Retno Marsudi, adalah akibat perubahan metode perekrutan teroris yang dulu masih bersifat konvergen dalam artian mereka mengumpulkan orang-orang untuk di latih lalu melakukan aksi terorisme, namun sekarang berubah menjadi bersifat divergen dimana mereka menyebarkan orang-orang yang sudah dilatih kembali ke negara asalnya dan melakukan aksi terorisme secara tidak struktur. Diakhir, Peserta PPRA LVI Lemhannas RI melakukan diskusi dan tanya jawab.

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.