LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

Menjadi salah satu dari sepuluh Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) haruslah memiliki tenaga pengajar dan dosen profesional yang berperan penting dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sebagai wujud pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan dosen, dalam mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses belajar mengajar di kampus kepada mahasiswa, UNS mengirimkan 70 orang tenaga pendidiknya yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Wakil Dekan, Wakil Direktur, Biro, Kepala Bagian, Kasubbag, Lektor, Kaprodi, Guru Besar, dan Dosen untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lemhannas RI.

 

Kegiatan yang berlangsung selama seminggu, dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 2017 ini mengangkat tema ‘Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara’. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang dalam sambutannya Agus Widjojo menyampaikan rasa hormatnya kepada para peserta pelatihan yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan UNS.

 

“Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan terkait pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Saya ingin mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri, terhadap wawasan kebangsaan kita semua, guna merefleksikan pentingnya nilai-nilai luhur yang kita miliki, agar dapat kita jaga bersama,” terang Agus Widjojo.

 

Hadir pula sebagai peserta, Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S yang turut memberikan sambutannya diawal pembukaan. Ravik Karsidi berharap agar pelatihan ini mampu membawa UNS kearah yang lebih baik lagi. “Kita harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin UNS dimasa yang akan datang. Untuk itu, UNS pada tahun 2030 mencanangkan visinya menjadi perguruan tinggi yang mendapat stastus sebagai world class university, dan saat ini UNS sudah masuk kedalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” jelas Ravik Karsidi dalam sambutannya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, M.Si memberikan kuliah umum kepada peserta PPSA XXI dan personel Lemhannas RI. Kuliah umum yang dimoderatori oleh  Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa, berlangsung di Ruang Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI pada Kamis (19/10). 

 

Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari kuliah umum tersebut adalah untuk  mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memahami tugas fungsi dan kewenangan BPK RI.

 

“Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,  di mana pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam mengelola keuangan negara harus dilakukan secara tertib dan akuntabel,” terang Agus Widjojo.

 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, lanjut Agus Widjojo, memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap tahun mendapatkan anggaran dari APBN, memandang perlu dan sangat penting untuk mendapatkan pencerahan dari ketua BPK RI tentang pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

 

Dalam kuliah umumnya, Moermahadi Soerja memperkenalkan tentang BPK RI dari struktur organisasi hingga tugas pokok dan fungsinya. Moermahadi menyampaikan bahwa BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

BPK RI bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

 

Dalam Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa BPK RI dapat memberikan  pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, Yayasan dan Lembaga atau Badan Lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. BPK RI juga memiliki peran dalam kancah internasional, yaitu melakukan auditor di beberapa lembaga atau instansi internasional. Pada kuliah umum tersebut selanjutnya dilakukan diskusi lebih dalam dan terdapat sesi tanya jawab.

Sebagai salah satu syarat bagi peserta asing untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Anggaran (PPRA) Lemhannas RI yakni wajib mampu berbahasa Indonesia. Untuk itu Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI memberikan pelatihan Bahasa Indonesia kepada 14 orang peserta asing yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.

 

Bekerja sama dengan Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional LIA (LBPP-LIA) dengan memberikan pelatihan Bahasa Indonesia selama tujuh bulan, mulai tanggal 4 Agustus 2017 – 2 Februari 2018. Kelas Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 15.00 WIB di ruang Telematika Training Unit (TTU), Gedung Astagatra Lemhannas RI.

 

Materi yang ingin dicapai kepada peserta pelatihan bahasa Indonesia diantaranya memperkaya kosakata (vocabulary), penguasaan tata bahasa (grammar), serta target expression. Sedangkan metode belajar yang diterapkan dengan memperbanyak praktik, seperti dialog, menulis kalimat berbahasa Indonesia, presentasi, dan mengadakan permainan.

 

Menurut salah seorang pengajar, Mrs. Dery, kendala yang dihadapi ketika ada peserta yang tidak menguasai bahasa Inggris, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Namun Ia mensiasatinya dengan menerapkan metode belajar yang bersifat interaktif, seperti melalui gambar, film, maupun lagu untuk menarik perhartian peserta. 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan memberikan ceramahnya dalam sebuah Seminar bertajuk “Rekonsiliasi 65” di Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Rabu (18/10) Siang. Hadir pula sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, atau yang akrab disapa Romo Magnis di hadapan 55 orang peserta seminar.

 

Agus Widjojo dalam ceramahnya menyampaikan bahwa rekonsiliasi adalah mencairkan batas-batas pemikiran dalam masyarakat yang merujuk kepada peristiwa nasional masa lalu, dan menanggalkan dendam serta pandangan yang terkotak-kotakan.

 

“Rekonsiliasi bukan menggantikan proses pengadilan, bukan pula untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengkukuhkan kembali. Oleh karena itu, sistem keadilan yang digunakan adalah restorative justice. Sebagaimana adanya, sebelum terjadi tindakan kekerasan,” kata Agus Widjojo.  

 

Upaya rekonsiliasi tersebut melalui pengungkapan kebenaran untuk mengambil pelajaran, guna memulihkan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat baru Indonesia yang telah berdamai dengan masa lalunya. “Orang masuk ke dalam rekonsiliasi itu harus mampu berdamai dengan masa lalunya, disini yang masih belum bisa,” jelas Agus Widjojo.

 

Menurut Agus Widjojo, peristiwa yang terjadi di tahun 1965, atau yang dikenal dengan G 30 S/PKI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa masa lalu, salah satunya terkait dengan pemberontakan yang terjadi di Madiun tahun 1948, yang menimbulkan banyak korban jiwa akibat keganasan PKI. “Yang paling menonjol adalah penghadangan Gubernur Jawa Timur, Suryo, serta pembantaian lainnya, dimana ditemukan kuburan massal,” terang Agus Widjojo kepada peserta seminar.

 

Namun untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis, PKI diikutsertakan dalam pemilihan umum di tahun 1955. Pada Pemilu pertama tersebut, menghasilkan empat kekuatan poros utama, yakni Kelompok muslim (Masyumi dan NU), kelompok Nasionalis (PNI) dan Komunis (yang direpresentasikan PKI).

 

Agus Widjojo memaparkan pula strategi yang diterapkan oleh PKI di tahun 1963, dengan menggunakan strategi revolusi massa, yang mengadaptasi dari negara Tiongkok. Pada masa itu, PKI mulai melakukan tindakan intimidasi dan teror politik, di antaranya melakukan aksi sepihak dengan memaksakan kebijakan tanah untuk rakyat. Kemudian membentuk Angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh dan petani, yang menurutnya sebagai ciri khas dari negara komunis, serta membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hingga akhirnya terjadi peristiwa yang dikenal dengan G 30 S/PKI, pada tanggal 1 Oktober 1965, ditemukan jenazah tujuh Perwira TNI AD di Lubang Buaya.

 

Di Indonesia sendiri diperlukan adanya pondasi rekonsiliasi yang berorientasi ke masa depan, dengan mencari penyelesaian atas pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, serta mampu mengambil pelajaran dari kesalahan bangsa di masa lalu, guna menuntaskan tanggung jawab generasi sekarang, untuk mewariskan masa depan yang baik kepada generasi penerus.

 

Sedangkan Romo Magnis memiliki cara pandangnya sendiri terhadap peristiwa 65. Menurutnya, tidak tepat jika dikatakan sebagai ‘Rekonsiliasi 65’, mengingat ‘kebrutalan’ PKI pada masa itu. “Rekonsiliasi itu bukan kata yg tepat. Pertama, tidak ada rekonsiliasi terhadap partai komunis, karena partai itu tidak cocok berada di Indonesia,” tegas budayawan Indonesia asal Jerman ini.

 

Ia juga berpendapat bahwa, pencabutan atas Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia merupakan tindakan yang salah. “Saya berpendapat tidak ada alasan untuk mencabut Tap MPRS nomor 25 tahun 1966, karena sudah jelas bertentangan dengan Pancasila,” tambah Romo Magnis.

 

Usai melaksanakan Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) pada pekan lalu (9-12 Oktober 2017), peserta PPSA (Program Pendidikan Singkat  Angkatan) XXI Selasa (17/10) melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai III Lemhannas RI. SSDN tersebut dibagi kedalam tiga kelompok dengan tujuan tiga provinsi yang berbeda yaitu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Maluku.

 

Acara diawali dengan laporan dari Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, bahwa tujuan dari pelaksanaan SSDN adalah membekali para peserta agar memiliki cakrawala berpikir lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari daerah ataupun provinsi yang dikunjungi, mempertajam kemampuan dalam menemukan isu-isu strategis di daerah, dan menemukan akar permasalahannya serta menganalisis dan mencari solusinya. 

 

Laporan SSDN pertama disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Laksda TNI Agung Pramono, S.H, M. Hum.  Agung menyampaikan bahwa kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Laporan yang kedua disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN  Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Marsda TNI Yoyok Yekti Setiono. Kemudian laporan terakhir dipaparkan oleh kelompik SSDN tujuan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Dr. H. Darma Kusuma.  Pada pemaparan laporan SSDN tersebut terdapat diskusi, tanya jawab dan ulasan dari Tenaga Ahli masing-masing kelompok. 

 

Dalam sambutannya yang sekaligus menjadi penutup kegiatan ini, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI telah tercapai.

 

“Saya yakin dengan penjelasan dan paparan laporan dari masing-masing kelompok tujuan SSDN tadi dengan menampilkan data, fakta, dan rekomendasi menunjukan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI 2017 Lemhannas RI telah dicapai,” ujar Agus. 

 

Melalui kegitan SSDN, lanjut Agus, peserta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk memajukan proses pembangunan di daerah. Selain itu, peserta juga telah berkontribusi kepada lembaga khususnya dalam memvalidasi data pengukuran ketahanan nasional. 

 

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., para Deputi, Tenaga Ahli Pengkaji dan Pengajar, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dengan Komisi I DPR RI Senin (4/9) lalu, diselenggarakan RDP RKA-K/L lanjutan yang diikuti oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) Senin (16/10) pagi di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI. RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M. membahas kesimpulan hasil Pagu Anggaran dari ketiga institusi terkait, yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Badan Anggaran DPR RI.

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan rencana kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2018, didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. dan Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017, ditetapkan pagu alokasi anggaran Lemhannas RI sebesar Rp277,7 Miliar.

 

Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam program kerja Lemhannas RI yang terdiri dari Program Pengembangan Ketahanan Nasional, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

 

Berdasarkan pemaparan pagu oleh Gubernur Lemhannas RI, dari total alokasi anggaran sebesar Rp277,7 Miliar, sebanyak Rp99,7 Miliar akan digunakan untuk Program Pengembangan Ketahanan Nasional yang terbagi dalam tiga kedeputian yakni Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Selain Lemhannas RI, pada pagu alokasi anggaran Wantannas dan Bakamla juga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan anggaran tahun 2018. Diakhir rapat, Hasanuddin menyampaikan agar ketiga institusi mampu mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dalam menggunakan anggaran belanja negara, “Komisi I DPR RI mendesak Lemhannas, Wantannas dan Bakamla agar dalam penggunaan anggaran tahun anggaran 2018 senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Hasanuddin.

 

 

Gerakan Mahasiswa Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Gema Kosgoro) melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Kamis (12/10). Kunjungan yang diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur Gedung Trigatra Lantai I Lemhannas RI, membahas tentang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kosgoro yang akan diselenggarakan pada November mendatang.

 

Ketua Umum Gema Kosgoro HM Untung Kurniadi mengundang Gubernur Lemhannas RI untuk hadir dan menjadi pemateri dengan tema “Menangkal Radikalisme, Menumbuhkan Pancasila” dalam acara Mukernas Kosgoro. Selain itu, Untung dan Gema Kosgoro mengungkapkan apresiasinya kepada Lemhannas RI atas program pendidikan yang diselenggarakan.

 

“Kami mengapresiasi pendidikan-pendidikan yang telah dilakukan oleh Lemhannas RI selama ini, sehingga mampu memberikan etos kebangsaan kepada para pemimpin dan calon pemimpin di Indonesia,” ungkap Untung.

 

Gema Kosgoro melakukan diskusi dengan Agus Widjojo terkait dengan fenomena sosial dan hukum. Dalam diskusi tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa hukum merupakan tolak ukur dalam menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

 

“Hukum adalah kesepakatan yang menentukan ukuran apa yang boleh kita perbuat dan tidak boleh kita perbuat, di tengah masyarakat yang berbeda segala macamnya. Hukum itu sebenarnya sebuah rekayasa sosial.  Kita tidak bisa untuk mengharapkan orang itu baik sendiri, sehingga dipatok dengan rambu-rambu hukum,” ungkap Agus.

 

Selanjutnya, dilakukan lebih dalam mengenai fenomena sosial yang kini ada di tengah masyarakat dan diakhiri dengan foto bersama.

 

WhatsApp Image 2017 10 11 at 09.37.37

Gubernur Lemhannas RI beserta rombongan SSDN PPSA XXI melakukan pertemuan tatap muka dengan jajaran DPRD Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (11/10).

 

WhatsApp Image 2017 10 11 at 09.37.36 1

Rombongan juga berkesempatan melakukan tatap muka dengan jajaran Polda Maluku di Ambon, Rabu (11/10).

Dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, membuat Kota Ambon layak untuk menjadi percontohan implementasi toleransi di Indonesia. Karena reputasinya ini, rombongan peserta Program Pendidikan Singkat XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI melakukan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Kota Ambon, dengan melakukan kunjungan ke kantor Walikota Ambon, Senin (9/10) lalu. 

 

Gubernur Lemhanans RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang turut bersama rombongan menyatakan kunjungan ke kota Ambon ini merupakan bagian dari kegiatan PPSA XXI yang merupakan calon pemimpin nasional untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan daerah yang dikunjungi pada SSDN ini. Ambon yang dulu sempat porak-poranda karena kerusuhan sosial yang terjadi pada tahun 1999, kini telah berkembang menjadi kota yang cukup maju dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi.  Agus menambahkan, ia sangat  antusias dengan toleransi yang ada di Ambon.

 

Sementara itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy menyambut baik kunjungan ini. Richard memaparkan, pemerintah Ambon kini tengah fokus untuk mewujudkan kota Ambon sebagai kota yang aman, cerdas, sehat, bersih, berbudaya, terang, dan sejahtera. Richard juga menyatakan, bahwa banyak yang beranggapan Ambon tidak dapat bangkit lagi karena ada konflik etnis. Nyatanya, kini semua penduduk Ambon dari berbagai latar belakang etnis maupun agama dapat hidup berdampingan bersama. "Sistem pela gandong telah mempererat toleransi umat beragama di Ambon," pungkas Richard. 

 

Selain mengunjungi kantor walikota Ambon, Gubernur Lemhannas RI beserta rombongan PPSA XXI juga berkesempatan mengunjungi kantor Gubernur Maluku di hari yang sama dan Kodam XVI/ Pattimura esok harinya, yang juga berada di kota Ambon.

 

PPSA sendiri, yang menjadi induk kegiatan kunjungan ini, merupakan program pendidikan 3,5 bulan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI untuk menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional, diikuti oleh pejabat setara setara eselon 1 untuk sipil dan bintang 1 untuk TNI/Polri.