LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) IKIP Veteran Semarang melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, Rabu (9/5) dalam rangka kuliah kerja lapangan yang diikuti 85 mahasiswa semester empat dan enam. Kunjungan mahasiswa tersebut, didampingi oleh empat orang dosen pembimbing, di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI.

 

Dalam kunjungannya kali ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Lemhannas RI Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono yang dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa untuk medapatkan tambahan ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber Taprof Bidang Politik Lemhannas RI Kisnu Haryo, yang menyampaikan materi mengenai Wawasan Kebangsaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI dan Kepentingan Nasional.  

 

Sebelum memasuki materi yang lebih mendalam mengenai wawasan kebangsaan, yakni salah satu core inti Lemhannas RI, mahasiswa diajak bernostalgia ke tahun 1965 dimana untuk pertama kalinya Lemhannas RI dibentuk sebagai Lembaga Pertahanan Nasional oleh Presiden Soekarno, dengen melihat video profile Lemhannas RI, agar mahasiswa lebih mengenal secara mendalam sejarah berdirinya lembaga ini.

 

Kisnu Haryo mengajak mahasiswa untuk mengenal makna wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia, dimana wawasan kebangsaan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada masa pergerakan politik era Budi Utomo. "Disitulah mulai wawasan kebangsaan untuk pertama kalinya,  karena perjuangan Pangeran Diponegoro bukan untuk keseluruhan bangsa Indonesia melainkan berjuang untuk daerahnya. Jadi pemberontakan sebelum tahun 1908 itu pergerakan yang bersifat kedaerahan," ujar Kisnu.

 

Menurut Kisnu, wawasan kebangsaan memiliki dua tujuan utama, yakni untuk membangun karakter/ jati diri bangsa, serta membangun sistem nasional. "Ini penting,  karena suatu bangsa harus punya jati diri,  kita berbeda dengan bangsa lain. Yang kedua membangun sistem nasional dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Hancurnya suatu bangsa ketika sistem nasionalnya tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

 

Ia sangat menyayangkan ketika sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lama kelamaan mulai menghilang di sekolah-sekolah. Kisnu berpesan kepada mahasiswa sebagai calon guru PPKn untuk selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme. "Kita ingin adik-adik dan seluruh komponen bangsa menjadi bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dengan nilai-nilai yang terpatri di dalam dada dan terpancar di dalam pikiran. Bela negara bukan hanya manggul senjata, tapi bagaimana menjalankan fungsi dan perannya dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara,"ujar Kisnu.

 

Sedangkan sejarah pemerintahan negara ketika bangsa Indonesia memiliki kesadaran akan geografi dan ruang hidup. Oleh karena itu konsep penegakkannya berupa Kesadaran Geopolitik,  Kewaspadaan Nasional, dan Ketahanan Nasional, dengan menanamkan nilai-nilai yang bersumber dari empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). "Ketika kita mengenal ruang hidup,  harus dikenal dengan mengawali ruang hidup diri sndiri dan keluarga atau dari lingkungan terkecil. Kemudian kita juga harus mengenal sistem yang kita bangun,  kalau tidak persoalan ini bisa menjadi masalah, dan bangsa Indonesia bisa pecah karena beberapa hal yang dinilai bisa menjadi ancaman masa depan," jelas Kisnu.  

 

Beberapa hal yang Ia maksud di antaranya seperti perilaku korupsi, pudarnya nilai budaya Pancasila dan persatuan, kemiskinan dan pengangguran, globalisasi/liberalisasi, pemimpin yang lemah, ekonomi kapitalis dan kesenjangan, radikalisme dan melemahnya toleransi beragama, lemahnya sistem hukum, serta situasi umum politik.

 

Selepas menjalani pendidikan off campus selama satu setengah bulan, peserta PPRA LVIII ditantang untuk mengikuti kegiatan outbound selama tiga hari sejak 7 - 9 Mei 2018 bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Sukabumi, Jawa Barat, yang bertujuan untuk menguatkan kebersamaan dan memantapkan strategi sebelum memulai pembelajaran on campus selama lima setengah bulan di Lemhannas RI.


Seluruh peserta sudah berkumpul di lapangan tengah Lemhannas RI untuk mengikuti upacara pembukaan outbound (7/5), dengan mengenakan pakaian bernuansa ungu tua dipadu dengan celana berwarna khaki. Dengan dipimpin oleh Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto sebagai Inspektur Upacara.


Menurut Karsiyanto, outbound ini bertujuan untuk mengenalkan para peserta satu sama lain, karena mungkin masih banyak di antara peserta yang tidak saling mengenal, dan untuk memperlancar berjalannya komunikasi selama berada di kelas nantinya.  Kegiatan ini dirancang untuk memotivasi dan mempersiapkan peserta agar dapat bersikap tegas, efektif, serta memiliki pemahaman dalam mengendalikan emosi dalam bertindak dan mengambil kebijakan yang berdampak bagi orang-orang disekitarnya.


Outbound peserta PPRA LVIII diisi dengan sejumlah permainan menaklukan tantangan di alam terbuka. Para peserta ini diuji untuk menaklukan sejumlah tantangan seperti Streching and Ice Breaking, Team Challenge, Fun Filler, Flying Fox, hingga Sky Walk/Hi Cross the Tree. Semua permainan ini punya satu maksud, yakni menguji kekompakan dan kerja sama tim peserta PPRA LVIII yang selama lima bulan kedepan akan berada dalam satu kelas yang sama.


Hakikatnya kegiatan outbound untuk memupuk nilai-nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, semangat bela negara serta revolusi mental. Para peserta sebagai kader-kader pimpinan tingkat nasional diharapkan dengan mengikuti outbound ini dapat memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta menghayati empat konsensus dasar kebangsaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang selalu digaung-gaungkan Lemhannas RI.

Pada Jumat (27/4), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Executive Deputy Chairman dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU) Ambassador ong Keng Yong yang dilaksanakan di Nanyang Technological University, Singapura.

 

Dalam MoU tersebut, Lemhannas RI dan RSIS NTU menyepakati untuk terus mendorong kerja sama dan melakukan kontak langsung antar staf pendidikan dan administrasi, jurusan dan bagian pengkajian dari kedua institusi.

 

Selain itu, Lemhannas RI dan RSIS NTU juga akan melakukan kerja sama dalam beberapa hal lain seperti saling melakukan kunjungan dan pertukaran peserta dan alumni pendidikan untuk penelitian dan pengkajian, melakukan kunjungan dan pertukaran staf untuk penelitian, mengajar, dan diskusi, tukar menukar informasi serta tukar menukar materi perpustakaan dan publikasi penelitian, dan melakukan kegiatan penelitian bersama.

 

Dalam MoU ini juga ditegaskan bahwa MoU tersebut tidak mengganggu otoritas kedua institusi dan hal-hal mendetail mengenai MoU tersebut juga dijabarkan secara rinci. Agus Widjojo dalam kunjungan tersebut juga memberikan kuliah umum terkait dengan kemajuan profesionalisme dan kemakmuran reformasi dalam TNI.

 

Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI (Perista) melakukan kegiatan bakti sosial dengan menyambangi beberapa orang pegawai Lemhannas RI yang sedang menderita sakit di tiga lokasi berbeda, Selasa (8/5). Kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian acara HUT Lemhannas RI ke 53 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2018 mendatang, yang diikuti oleh Ketua Perista Ny. Ninik Agus Widjojo, Wakil Ketua Perista Ny.Rina Bagus Puruhito, Ny.Novita Mochamad Iriawan, beserta anggota Perista lainnya, dengan memberikan santunan berupa uang tunai, bingkisan sembako, dan kue. Dalam rangka HUT, sudah sewajarnya Lemhannas RI ikut berbagi kebahagiaan kepada seluruh pegawainya, tak terkecuali bagi mereka yang sedang tertimpa musibah karena sedang dalam kondisi sakit.

DSC 5441

Seperti Edwinanto (dua dari kiri) ialah salah seorang Staf di Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional yang menderita sakit Pneumonia atau paru-paru basah sejak awal tahun 2018, dan hingga kini Edwinanto rutin menjalani pengobatan di rumah sakit.

DSC 5545

Perista melanjutkan perjalanannya menyambangi kediaman salah seorang staf Biro Telematika Kapten Riyanto di kawasan Halim Perdanakusuma. Istri Riyanto sudah sejak lama menderita penyakit kanker payudara. Riyanto beserta keluarga merasa terharu dan tersentuh dengan kehadiran dari ibu-ibu Perista.

DSC 5678

Kegiatan bakti sosial diakhiri dengan mengunjungi Sertu Dewi, seorang anggota TNI yang bertugas di Lemhannas selama lebih dari satu tahun menderita penyakit komplikasi akibat gagal ginjal. Perista berbagi kasih dengan memberikan sumbangan berupa uang tunai kepada Dewi untuk membantu biaya pengobatannya karena harus melakukan cuci darah secara rutin setiap tiga kali dalam seminggu. Dewi mengaku terharu atas perhatian dari lembaga tempat Ia bekerja, terutama kepada ibu-ibu Perista yang menyempatkan diri menyambanginya di RSPAD Gatot Soebroto

Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir memberikan ceramah yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tanya jawab terkait Ancaman Militer dan Nir Militer terhadap Keamanan Nasional Indonesia dengan mengangkat fokus judul Perspektif Ancaman Menuju Indonesia 2045, kepada para peserta PPRA LVII di ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (3/5) pagi selama kurang lebih dua jam.

 

Berbicara mengenai ancaman, memang sudah menjadi domain BIN sebagai strata tertinggi di Indonesia. “BIN itu sebagai mata dan telinganya negara, kami melakukan deteksi dini terhadap potensi yang mungkin terkandung di setiap dinamika lingkungan, baik global, regional maupun nasional,” ujar Munir.

 

Pada ceramahnya kali ini, lelaki yang juga Alumni PPSA XVIII Lemhannas RI ini mengajak para peserta untuk berpikir kedepan dan selalu waspada terhadap berbagai potensi ancaman yang bisa terjadi kapan saja.

 

“Saya mengingatkan kalian yang nantinya akan menduduki jabatan strategis sebagai kader negarawan, agar informasi yang saya sampaikan bisa menjadi bahan perenungan. Karena yang namanya memprediksi sesuatu yang akan terjadi itu tidak mudah, dan hanya Tuhan yang mengetahui. Namun kita dalam hal ini BIN selalu membuat analisa setiap dinamika perkembangan untuk memformulasikan kira-kira apa ancaman yang berpotensi mungkin akan terjadi,” ujarnya.

 

Menurut teori ancaman dibedakan menjadi dua, yakni ancaman Militer dan ancaman Nir Militer. Yang dimaksud dengan ancaman militer yaitu ketika musuh melakukan strategi teknik dan taktik secara militeristik.

 

“Menurut analisa kita, ancaman militer Indonesia dalam waktu dekat kemungkinan terjadi sangat kecil. Jangka waktu sedang juga masih kecil, dan jangka panjang lebih dari 10 tahun keatas juga masih belum terlihat. Tetapi bukan berarti ancaman militer itu tidak ada,” katanya.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman Nir Militer, seperti core Lemhannas yakni yang termasuk dalam Delapan Gatra (Ipoleksosbud Hankam). Munir memaparkan beberapa faktor yang dinilai memiliki pengaruh dominan terhadap ketahanan nasional Indonesia seperti, Lingkungan Strategis dimana selalu terjadi dinamika geopolitik baik lingkup global, regional maupun nasional, lalu perkembangan cyberspace, salah satu dampak dari perkembangan Tekonologi Komunikasi dan Komunikasi adalah Revolusi Industri 4.0.

 

Keamanan dalam negeri seperti human security juga menjadi salah satu faktor, lalu Pembangunan kekuatan Militer, Paradigma Pengelolaan SDA, Pertumbuhan Ekonomi, Gatra Sosial Budaya fenomena post-truth society, hingga Konsolidasi Demokrasi dan Diplomasi antar negara.


Munir juga berbicara terkait beberapa isu strategis lingkup global, regional maupun nasional. Dimana isu global meningkatkan ketidakpastian perekonomian dan kondisi politik antar negara, seperti efek terpilihnya Donald Trump, Konflik Suriah, Imigran di Eropa, Nuklir di Korea Utara hingga gerakan ISIS. Sedangkan isu regional seperti kebangkitan China sebagai kekuatan baru dunia, konflik klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan, posisi Indonesia dalam ASEAN dan tekanan Melanesian Sparehead Group (MSG) terkait Papua.

 

“Isu nasional, seperti isu SARA, kita menyadari negara ini dengan penduduk yang majemuk dimana potensi konflik horizontal itu mungkin saja bermunculan. Saya ingatkan kepada para peserta PPRA LVII yang nantinya akan menduduki jabatan strategis, jangan lupa menjadi seorang pemimpin yang nasionalis, karena SARA ini dampaknya sangat besar sekali,” tegasnya.


BIN sejauh ini telah membuat matriks ancaman yang diprediksi hingga tahun 2045, di antaranya intervensi asing berupa kontrol sumber daya dan ekonomi, perebutan sumber daya alam, terorisme, intervensi dalam sistem demokrasi, serta serbuan teknologi asing. Sedangkan dalam bentuk sumber daya seperti terjadi lonjakan penduduk, tingginya jumlah pengangguran, terjadi krisis energi, arus tenaga kerja ASEAN, ketersediaan pangan, minimnya kreativitas dan inovasi di daerah pedesaan, terjadinya salah arah dalam investasi SDM hingga ketimpangan ekonomi.

 

Kemudian dari aspek ideologi dan politik seperti dijelaskan oleh Munir di antaranya terdapat beberapa ancaman seperti individualisme atau selfisme, paham radikalisme hingga rasialisme, SARA, komodifikasi keagamaan, sifat apatisme, separatisme, populisme agama hingga yang terdekat yakni penyelenggaraan Pilpres 2019.

 

“Pilpres 2019 akan menonjolkan politik identitas, dimana kelompok-kelompok tertentu akan mengusung jargon-jargon yang bersifat politik identitas. Pilpres 2019 juga berpotensi menjadi ancaman, sejauh tidak ditunggangi oleh kepentingan dari luar, masih bisa terukur, tetapi kalau sudah ditunggangi oleh kepentingan dari luar untuk masuk, bisa menjadi ancaman yang paling kritis,” kata Munir.

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman mengunjungi Lemhannas RI (5/3). Kunjungan tersebut diterima oleh Kabag Protdok Rohumas Settama Lemhannas RI, Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono sebagai perwakilan Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI di Ruang Syailendra, Gd. Astagatra Lt. 3 Lemhannas RI.

 

Para mahasiswa mendapatkan materi mengenai “Kompetisi dan Prediksi Tren Strategi yang Bergejolak di Era Global” dari Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib, Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI.

 

Mengawali diskusi, Abdul Chasib memberikan perumpamaan bahwa negara seperti manusia. “Karena negara sama seperti manusia, maka sebagai makhluk sosial negara harus saling berinteraksi,” kata Abdul Chasib. Menurutnya, di dunia ini kalau sebuah negara lembek atau lemah maka akan menjadi santapan, untuk itu sebuah negara harus memperkuat dirinya sendiri.


Negara-negara harus mewaspadai adanya benturan yang terjadi antar negara. “Benturan atau konflik dan kerjasama adalah wajar terjadi antar negara, hal tersebut terjadi karena adanya gap tiap negara dimana masing-masing negara memiliki kepentingan nasional,” Abdul Chasib melanjutkan. Abdul Chasib kembali menjelaskan dalam level global, benturan dan kerjasama selalu beriringan.

 

Akan tetapi sebuah negara harus mampu mengelola konflik dan benturan yang ada, antara lain dengan dilakukan kerjasama baik dalam level regional maupun nasional, seperti APEC, BRICS, TPP, FONOP, PIVOT, AIIB, FONOP, dan OBOR. Akan tetapi saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan. Menurut Chasib, Indonesia saat ini masih belum berkedaulatan penuh. “Dari udara maupun laut, Indonesia masih belum berdaulat. Supaya Indonesia dapat dikatakan berdaulat, maka negara ini harus memiliki batas-batas yang jelas,” Chasib menambahkan.

 

Melihat permasalahan yang ada, Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. “Keberhasilan suatu negara bukan karena SDA, tapi kehadiran pemimpin yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya,” kata Chasib.

 

Menurutnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dibutuhkan integritas seorang pemimpin. “Pemimpin mampu merubah yang jelek menjadi yang baik, yang baik menjadi yang lebih baik. Pemimpin yang baik harus memiliki strategi/siasat yang dipengaruhi oleh lingkungan global (nasional, regional, dan global) dan visi/kepentingan nasional yang didukung oleh ketahanan nasional,” kata Chasib.

 

Mengakhiri diskusi, Chasib menambahkan, agar dapat memenangkan kompetisi antar negara global, sebuah negara harus dapat memilkki akses/area, kemandirian, leadership, inovasi ekonomi, dan teknologi senjata. Di akhir acara, perwakilan mahasiswa memberikan penampilan tarian khas Dayak yaitu Tari Tunggal. Tarian ini memberikan makna bahwa Indonesia memiliki keragamanan budaya yang perlu dipertahankan dan menjadi sumber kearifan lokal.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn)  Agus Widjojo membuka kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Angkatan II,  Rabu (2/5) pagi di ruang Pancasila Gd. Trigatra Lemhannas RI.

 

Kegiatan ini diikuti oleh 85 orang peserta yang terdiri dari para Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Banjarmasin, Lanny Jaya, Tanah Laut, Karangasem, Sidoarjo, Langsa, Mamuju Utara, dan Polman, serta tak ketinggalan satu orang Wakil Walikota Langsa dan anggota HIPMI. Selama enam hari (2 - 8 Mei 2018) para peserta akan mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar kebangsaan yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan ditutup dengan kegiatan outbound di Paspamres Group C Bogor.

 

Dalam Sambutannya Agus Widjojo berpesan kepada para peserta agar dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri terhadap kualitas wawasan kebangsaan, sebagai cerminan kesadaran atas pentingnya nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia untuk selalu dijaga bersama.

 

"Hal ini menjadi penting mengingat tantangan yang saudara-saudara hadapi sebagai wakil rakyat dan pejabat daerah, dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih demokratis dan sejahtera dirasakan semakin berat dan beragam, " ujarnya.  

 

Agus Widjojo juga sempat menyinggung terkait penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang sudah di depan mata, para peserta diingatkan untuk terus mewaspadai dan mengantisipasi timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan Pilkada 2018 mendatang.

 

"Kita harus memahami bahwa kestabilan sosial politik akan sangat mempengaruhi pembangunan daerah bahkan nasional, saudara sebagai wakil rakyat dan pemimpin di daerahnya harus mampu menjaga kestabilan politik di daerahnya masing-masing," katanya.  

 

Anggota DPRD dipandang sebagai barisan terdepan dalam mencapai tujuan nasional, serta dalam praktiknya menjadi bagian integral dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Pengetahuan nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk dimiliki oleh wakil rakyat dalam menciptakan rasa aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat serta menjadi pendorong masyarakat untuk selalu mengedepankan tujuan bangsa Indonesia.  

 

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said menyampaikan bahwa penyelenggaraan Taplai di Lemhannas RI memiliki manfaat yang besar bagi para anggotanya, oleh karenanya Ia berharap agar pemerintah menyusun regulasi bagi setiap anggota DPRD untuk wajib mengikuti pendidikan di Lemhannas RI terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan.

 

"Kedepannya kami menginginkan, sebelum politisi atau pejabat daripada melaksakanakan tugasnya pasca pemilu,  yang pertama dilakukan adalah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.  Kegiatan taplai sungguh bermanfaat bagi kita semua, karena saya sudah sampaikan saat pertemuan dengan Presiden dan Mendagri untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan negara, para anggota DPRD harus mengikuti pendidikan di Lemhannas," ujarnya. 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi melantik Sekretaris Utama yang baru yakni Irjen Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., menggantikan Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi yang telah memasuki masa pensiunnya, dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Sestama Lemhannas RI, Senin (30/4) siang di Ruang Dwiwarna Purwa Gd. Pancagatra Lemhannas RI.

 

Dalam amanatnya Agus Widjojo menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam sebuah organisasi sebagai sarana regenerasi dalam pembinaan karir personel. “Bagi Lemhannas RI pelantikan memiliki makna penting dan strategis sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan tugas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan negara kepada pejabat yang dilantik merupakan amanat yang harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Agus Widjojo.

 

Irjen Pol. Iriawan yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri ini resmi menduduki jabatan sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI (Sestama) sejak hari ini. Menurut Agus Widjojo, Sestama merupakan suatu jabatan pimpinan inti madya yang memiliki peranan penting dalam suatu lembaga pemerintahan non kementerian.

 

“Jabatan tersebut memiliki peranan yang sangat menentukan bagi instansi pemerintahan, untuk itu saya berpesan agar Sestama melihat tantangan strategis, mempertahankan apa yang sudah baik, dan memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang menjadi bahan evaluasi, agar penyelenggaraan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pembinaan, dan pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan Lemhannas RI dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” pesan gubernur.

 

Disamping itu, seorang sekretaris utama secara fungsional merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dalam arti berwenang mengelola keuangan dan anggaran negara di lingkungan Lemhannas RI. Keberadaan posisi Sestama tidak dapat dipungkiri akan memengaruhi dinamika pencapaian kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

 

Gubernur berharap agar Irjen Pol. Iriawan mampu mewujudkan sinergi di antara unit kerja dalam suasana yang kondusif serta harmonis, dapat menghadirkan ide-ide baru yang lebih kreatif dan inovatif untuk menunjang tugas pimpinan, serta dapat pula menjadi motivator dan inspirator bagi jajaran di bawahnya.

 

“Saya percaya saudara dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang baru, berbekal pengalaman tugas yang saudara miliki dan sinergi yang solid, kita mampu bersama sama untuk mewujudkan harapan besar masyarakat, bangsa dan negara yang dipercayakan pada Lemhannas RI,” katanya.

 

Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi atas pengabdiannya kepada Lemhannas RI. Turut hadir dalam pelantikan tersebut para pejabat struktural dan fungsional serta para tenaga ahli dan profesional Lemhannas RI.

 

Usai melaksanakan program Training of Trainers (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 lalu, Lemhannas RI melalui tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap para alumni program tersebut pada Kamis (26/4) di Ruang Royal Palm, Hotel Aston Tropicana Bandung, Jawa Barat.

 

Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang alumni dan 40 orang peserta dari lingkungan alumni, dengan latar belakang para guru, dosen dan widyaiswara dari berbagai instansi.

 

Dalam sambutannya, Dedy berharap bahwa kegiatan ini dapat mengukur efektivitas program dan outcome yang dihasilkan oleh para alumni, terutama dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya masing-masing.

 

Sementara Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Khoirul Naim, SKM, M.Epid menyampaikan perlu diwaspadai bahwa internalisasi nilai-nilai kebangsaan tengah berkejaran dengan ideologi global dan berbagai paham yang menyimpang.

 

Oleh karena itu, menurut Khoirul, diperlukan penguatan wawasan kebangsaan secara sinergis termasuk dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan para Alumni ToT untuk melahirkan ide-ide baru yang terukur output dan outcome-nya.

 

Sedangkan Sekretaris Alumni ToT Nilai-Nilai Kebangsaan Jawa Barat, Dr. Dante Rigmalia, M.Pd berharap perlu adanya tindak lanjut dan dukungan Lemhannas yang lebih terstruktur, untuk memperkuat penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada para peserta didik.

 

Turut hadir dalam kegiatan Evaluasi Dampak di Bandung yaitu Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H. dan Direktur Ideologi & Padnas Laksma TNI Erman Syafril, S.H., M.M.