LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (434)

Pada 30 Agustus 2017, peserta PPRA LVI menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Korea Selatan. Kegiatan SSLN tersebut diikuti oleh 26 orang peserta PPRA yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Laksda TNI Ir. Yuhastihar dan didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib.

Tujuan SSLN tersebut adalah bagaimana meningkatkan prospek hubungan RI dengan Republik Korea Selatan dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVI Lemhannas RI adalah KBRI, Instansi Pemerintahan, Pusat Turisme, dan beberapa industri strategis di Korea Selatan. Dalam kunjungan ke Korea Selatan, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara Korea Selatan dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan Korea Selatan, prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam paparan disampaikan juga mengenai sejarah Korea Selatan dimana kawasan tersebut merupakan wilayah perebutan konflik antara kekuatan Barat dan Timur. Akan tetapi dalam perkembangannya, negara tersebut berhasil keluar dari krisis ekonomi karena kekuatan mental dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga didukung oleh Jepang dan Amerika Serikat baik dalam aspek pertumbuhan teknologi, pengembangan SDM, maupun dukungan finansial.

Pada 2017 ini hubungan Indonesia dan Korea Selatan menginjak umur 44 tahun. Permasalahan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah masih lemahnya law enforcement, minimnya dukungan infrastruktur, kurangnya informasi, dan masih lemahnya kedua pemerintah dalam menginisiasi kerjasama antar dua negara.

Bagi para peserta, kunjungan SSLN memberikan manfaat antara lain para peserta dalam melihat secara langsung aktivitas obyek strategis yang dikunjungi dan diperoleh informasi akurat. Informasi tersebut di kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara Korea Selatan. Peserta juga mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan wawasan para peserta, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan.

 

Delegasi National Defence College (NDC) India melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Senin (28/8) yang diawali dengan courtesy call antara Ketua Rombongan NDC, Shri Abhay Tripathi dengan Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tenaga ahli dan pejabat Lemhannas RI dan dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dengan narasumber Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum.

 

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan NDC Shri Abhay menyebutkan bahwa Kunjungan NDC India ke Lemhannas RI tiap tahunnya adalah untuk memperluas wawasan bagi peserta NDC India. “Diskusi yang dilakukan dengan pihak Lemhannas RI tidak hanya memperluas pengetahuan kami mengenai masalah keamanan, pertahanan, dan keamanan kawasan, tetapi juga meningkatnya kesepahaman dan hubungan kerjasama antar Indonesia dan India di masa depan,” kata Shri Abhay membuka diskusi dengan para tenaga ahli Lemhannas RI di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

 

“Saya tentu saja menyambut baik dalam kunjungan singkat kami ke Lemhannas RI karena bisa bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif dengan para tenaga ahli dan peserta pendidikan di Lemhannas RI,” kata Shri Abhay melanjutkan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI, Laksda TNI Agung Pramono dengan judul “Keamanan Nasional Indonesia” yang membahas kepentingan nasional Indonesia, postur keamanan, tujuan, konsep perencanaan kapabilitas keamanan Indonesia, doktrin Presiden Joko Widodo mengenai Kebijakan Poros Maritim Dunia, dan isu keamanan seperti konflik Laut China Selatan, ASEAN dan keamanan kawasan, terorisme, serta illegal fishing.  

 

Dalam kesempatan tersebut Laksda TNI Agung Pramono menyebutkan bahwa keamanan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diskusi kemudian diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata antar kedua institusi. 

  

“Kita harus mengetahui posisi kita berada dimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan (nasional) tersebut,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pembekalan Peserta PPRA 56 dan PPSA 21 di Istana Wakil Presiden pada Senin (28/8).

 

Dalam pembekalan yang diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa sejatinya, semua negara memiliki tujuan yang hampir sama. Indonesia, lanjut Jusuf Kalla, memiliki empat tujuan nasional yang tertera di konstitusi yaitu memajukan negeri, memakmurkan bangsanya dengan adil, mencerdaskan bangsa, dan mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bangsa Indonesia harus menyadari posisi peran masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

 

Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi secara formal bagi para calon pemimpin nasional harus dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

 

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengutarakan bahwa tujuan nasional juga dapat bersifat dinamis namun tetap berdasarkan hal-hal pokok. Sebut saja, untuk mengukur kemajuan suatu negara, menurut Jusuf Kalla, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi meskipun tidak dapat dipisahkan dari masalah kebangsaan, politik, dan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama karena hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul saat ini, salah satunya adalah masalah ketidakadilan. Masalah ketidakadilan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, lanjut Jusuf Kalla,  telah melahirkan 15 konflik besar. Konflik tersebut dikatakan sebagai konflik besar karena menelan lebih dari 1000 korban seperti PKI di Madiun, Permesta, DI TII, Pemberontakan di Aceh, dan Pemberontakan di Ambon.

 

Ketidakadilan tersebut menjadi rasa ketidaksenangan yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan. Maka dari itu, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakadilan harus dapat diselesaikan. “Kita harus memahami bahwa tidak ada kemajuan tanpa keamanan dan tidak ada keamanan tanpa keadilan,” tegas Jusuf Kalla.

 

Mengenai sistem pemerintahan, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan otonom sehingga harus memaksimalkan pemerintah daerah atau regional dan tidak hanya fokus pada pemerintah pusat.

 

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi juga harus dibenahi. Untuk membenahi hal tersebut, para pimpinan yang menjabat di kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama melalui koordinasi lintas sektor dan tidak mementingkan ego sektoral.

 

Jusuf Kalla berharap para peserta PPRA 56 dan PPSA 21 dapat menjadi pemimpin yang berpandangan luas usai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan dapat bekerja sama antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita - cita nasional.

 

Pembekalan yang dilanjutkan dengan dialog dengan para peserta PPRA 56 dan PPSA 21, turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi, Para Pejabat Struktural, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Acara yang berlangsung selama dua jam tersebut diakhiri dengan foto bersama.

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Myanmar  yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Myanmar yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

Dalam rangkaian Kunjungan ini diantara nya ialah melakukan kunjungan dan diskusi ke Kementerian Pertahanan dan National Deffence Collage diterima oleh sekretaris Jendral beserta staf, kemudian kunjungan ke Kementrian Pendidikan dan Teknologi yang diterima oleh Wakil Menteri bidang pendidikan. 

 

 

 

PPRA LVI lemhannas RI melakukan kunjungan delegasi lemhannas RI dalam kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Negara Vietnam yang dilaksanakan pada 20-24 Agustus 2014, kegiatan ini di wakili oleh kelompok SSLN Vietnam yang merupakan dari 22 orang peserta PPRA LVI Lemhannas RI beserta 3 pendamping lengkap.

 

 

 Setelah tiba di Vietnam, para rombongan kelompok SSLN Vietnam di sambut oleh KBRI di Vietnam dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan kunjungan ke pabrik produk strategis vietnam, pemaparan seperti dari Kementerian Riset dan Teknologi Vietnam, dan lain sebagainya.

 

 

  Rombongan SSLN PPRA LVI ke Malaysia dibawah Pimpinan Marsda TNI Gutomo saat diterima di Kemhan pada hari Selasa, 22 Agustus 2017. Acara dilanjutkan diskusi tentang terorisme, perbatasan dan pertahanan negara. (Guspur-Gutomo)

  
2017 08 22 PHOTO 00000053

Rombongan SSLN PPRA LVI pimpinan Irjen Pol Drs. Ach. Syukrani saat melakukan kegiatan di lnstitut Defence Strategy of Vietnam pada hari selasa, 22 Agustus 2017. (Guspur-ASy)

 

 

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl.Apling, MA membawakan materi mengenai “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional” kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI di Ruang Bhineka Gedung Panca Gatra Lemhannas RI pada Selasa (22/08).

 

Acara ini dibuka dengan perkenalan Prof. Yohana Susana Yembise, yang merupakan Menteri sekaligus Guru Besar pertama dari Tanah Papua sepanjang sejarah RI. Selanjutnya Prof. Yohana menjelaskan mengenai tujuan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI yaitu berkomitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia terutama wanita yang berkualitas guna menyongsong Gender Equality Planet 50:50 pada tahun 2030.Gender Equality Planet 50:50 adalah sebuah kampanye yang di cetuskan oleh PBB yang mempunyai visi dan misi untuk menyetarakan Perempuan mendapatkan hak yang sama dengan lelaki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan.

 

Selanjutnya Menteri Yohana membahas mengenai mengapa perempuan dan anak sangat penting bagi suatu bangsa. Pada tahun 2015 bersama Presiden Jokowi berkumpul bersama seluruh kepala negara di Dunia untuk membahas mengenai kesetaraan gender. Dari 17 indikator, perempuan menjadi perhatian dunia saat ini. Indonesia ditunjuk sebagai sepuluh negara besar untuk bisa mencapai Gender Equality Planet 50:50 pada tahun 2030, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar serta memiliki toleransi yang tinggi dan wanita Indonesia saat ini sudah maju. Menteri Yohana mengatakan, “Hampir di seluruh dunia perempuan masih di nomor duakan dan masih menjadi korban dalam berbagai bentuk tindakan pelanggaran, negara belum bisa diisebut maju, tidak akan bisa bebas dari kemiskinan bila perempuan belum ada digaris aman, ini menjadi satu tugas utama kami dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI, untuk mempersiapkan perempuan dalam menyukseskan komitmen global.”

 

Menteri Yohana selanjutnya memaparkan mengenai Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Indonesia yang masih menduduki rangking 113 dari 188 dari negara di dunia, selanjutnya Indeks Pembangunan Global (IPG) masih cukup menantang karena menduduki rangking 108 dari 187, dan yang terakhir adalah indeks ketidakadilan gender di Indonesia berada pada ranking 103 dari 187 negara di dunia. Permasalahan yang dihadapi wanita Indonesia saat ini masih sangat banyak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual, dan juga kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu saat, ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sangat intensif untuk datang ke daerah-daerah dan memberikan materi kepada kepala-kepala daerah untuk mengingatkan bahwa bagaimana pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena mereka belum menyadari bahwa perempuan dan anak adalah pilar yang sangat penting bagi suatu bangsa.

 

Solusi selanjutnya yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Pemberdayaan Anak adalah membuat Program yang disebut Three End Politik, Program ini berfokus pada masalah-masalah yang terjadi di Indonesia seperti menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi di Indonesia, menyelesaikan perdagangan perempuan dimana lima daerah besar Indonesia masih memiliki angka yang tinggi dalam perdagangan manusia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara barat, selanjutnya adalah menyelesaikan ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

 

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI diakhir ceramahnya mengatakan, “Saat ini dunia berubah, ekonomi juga ikut berubah, oleh karena itu kita harus bisa untuk mandiri, membangun keluarga yang mandiri karena perempuan di Indonesia sudah cukup maju dan kita harus bangga mempunyai perempuan-perempuan hebat di bangsa ini.”

 

 

Marsda TNI(Purn) Surya Dharma, S.I.P. menerima kunjungan dari High Commisioner Fiji yang dipimpin oleh Commodore H.E Esala Teleni di Gedung Nusantara Dua Lembaga Ketahanan Nasional RI pada Rabu (16/08).

 

Kunjungan ini membahas mengenai bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Fiji dalam berbagai aspek nasional yang berfokus pada tantangan regional dan ancaman global serta menangani bencana alam. Pertemuan dibuka melalui kata sambutan dari ketua diskusi yaitu Marsda TNI(Purn) Surya Dharma, S.I.P., yang mengatakan, “Saat ini prioritas Presiden Jokowi dalam tantangan regional adalah membangun infrastruktur yang merata di setiap bagian dari Republik Indonesia serta eknomi yang merata sehingga tidak ada perbedaan harga ditiap daerah Indonesia terutama pada bagian timur yang sangat dekat dengan Fiji. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang merata ditiap daerah ini diharapkan dapat membangun pendidikan, pemikiran dan kesadaran bahwa kita adalah Indonesia dan mengatasi ancaman kesenjangan regional.

 

Setelah sambutan, diskusi dibuka oleh mantan duta Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono, S.I.P mengatakan, “Sejak tahun 2015,Indonesia sudah menjadi anggota dari The Melanesia Sparhead Group (MSG) jadi dengan bergabungnya Indonesia maka Indonesia tidak akan memiliki perbedaan dengan anggota MSG lainnya, dengan kooperasi ini saya berharap Indonesia dan Fiji akan saling mendukung dan menerima paradigma baru untuk memperkuat perdamaian dan kemakmuran antara Indonesia dan Fiji.”

 

MSG merupakan organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada bulan Juni 2015, Indonesia diterima sebagai anggota rekan. The Melanesian Spearhead Group dibentuk dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara Melanesia.

 

Diskusi dilanjutkan dengan membahas mengenai strategi kemanan regional yang membahas mengenai tingkatan operasional, karena ancaman yang akan datang selanjutnya adalah kita akan berbicara mengenai permasalahan keamanan global dan bagaimana hal tersebut akan memberikan dampak kepada situasi regional saat ini. Laksda Agung Pramono, S.H., M.Hum menjelaskan kita harus mengidentifikasi dan menentukan kesamaan ancaman yang kita hadapi, seperti illegal fishing, human trafficking selanjutnya kita harus membuat kesamaan strategi didalam menghadapi ancaman tersebut. Kita juga bisa membuat kerjasama seperti pada saat ancaman Malawi dimana Indonesia mengadakan Trilateral dengan Malaysia dan Philipina dalam mengatasi ancaman di Malawi. Selanjutnya adalah apa yang akan dapat kita lakukan antara Indonesia dan Fiji.

 

Commodore H.E Esala Teleni kemudian menambahkan, “Yang menjadi perhatian saya adalah bagaiman agar Indonesia dan Fiji dapat melakukan kerjasama dalam menghadapi ancaman-ancaman global, dan saya yakin jika kita sudah mengetahui ancaman dan mebuat strategi bersama untuk menghadapi ancaman tersebut maka kita bisa melakukannya.”

 

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan penyampaian RAPBN 2018 dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

 

Presiden Jokowi mengapresiasi atas kekompakan, sinergi dan kerja sama antar-lembaga negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Kekompakan, sinergi, kerjasama tersebut tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat dalam memenuhi amanah rakyat.

 

Menurut Joko Widodo, sejarah bangsa Indonesia harus mampu dijadikan sebagai pondasi untuk menatap masa depan. Sebab, keberhasilan Indonesia merebut kemerdekaan merupakan pelajaran untuk pemerintah dan lembaga negara agar mampu bersatu dan bekerja sama untuk rakyat.

 

“Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, kerja bersama dari lembaga-lembaga negara. Namun, kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air,” ungkap Joko Widodo.

 

Hingga saat ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah akan lebih fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Presiden berkeinginan rakyat Indonesia yang berada di pinggiran/kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, dikawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan “buah” pembangunan, dan  merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

“Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017,” tambah Joko Widodo.

 

Joko Widodo sangat yakin bahwa dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia, sehingga akan menjadikan Indonesia semakin kuat dalam menghadapi persaingan Global.

 

Selain itu, Joko Widodo juga menginginkan pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, Indonesia harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam bidang politik, Indonesia harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin melembaga.

 

Sementara dalam bidang sosial dan budaya, pendidikan anak sebagai penerus generasi harus ditanamkan rasa cinta tanah air, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.

 

Presiden Joko Widodo juga ingin mengajak agar semua elemen masyarakat Indonesia semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa. “Saya mengajak kita semua, seluruh lembaga negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita. Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Joko Widodo di akhir pidatonya.