LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (544)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berkesempatan memberikan ceramah dihadapan seluruh peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO) di Lemhannas RI, Rabu (7/2) siang. Materi yang diangkat dalam kelas taplai tersebut yakni mengenai toleransi beragama di Indonesia.

 
Menurut Lukman, manusia adalah makhluk yang terbatas tidak dapat mempelajari semua secara komperhensif (menyeluruh) itulah mengapa adanyaa keragaman beragama. “Karena sesuatu yang begitu sempurna datang dari sang maha kuasa, kemudian di interpretasikan oleh umat manusia yang terbatas, jangan kan antara satu agama dengan agama yang lain, di internal tiap agama itu keragaman nya luar biasa,” ujar Lukman.


Lukman mengatakan bahwa manusia sebagai umat beragama yang menyadari akan adanya perbedaan keyakinan antar warga negara, sudah semestinya tidak saling men-judge bahwa dirinyalah yang paling baik diantara umat beragama lainnya. “Mestinya tidak ada diantara kita yang paling berhak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sayalah yang paling benar dan anda yang lain salah,” jelas Lukman. Meskipun setiap penganut ajaran agama sudah tentu harus meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik, tetapi Lukman menghimbau agar jangan sampai merasa menjadi yang paling benar kemudian menyalahkan agama lain.


Hal tersebut merupakan kunci utama dalam bertoleransi yakni rendah hati dalam beragama, saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan. “Hal tersebut adalah titik yang harus di cermati dengan baik, karena itu adalah awal mula dapat bertoleransi dengan baik,” ujar Lukman. Agama menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menjaga kemajemukan warga, demi terjaganya keutuhan bangsa dan negara. Selain toleransi dan rendah hati dalam beragama, esensi dan subtansi agama pada hakekatnya adalah untuk memanusiakan manusia agar harkat, derajat, dan martabat kemanusian dapat terjaga. “Semua agama mengajarkan keadilan, hargai, lindungin HAM persamaan di depan hokum,” tambah Lukman.


Didalam kehidupan masyarakat agamis, agama tidak bisa dipisahkan dari segala akitifitas keseharian manusia, terlebih dalam berpolitik. “Perlu dicermati bahwa bukan memisahkan agama dengan politik karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan karena kita bukan bangsa yang sekuler. Ciri negara sekuler yaitu memisahkan secara drastis persolan kehidupan dengan keagamaan. Mereka dapat memisahkan secara tegas dan tidak ada urusan anda mau rajin beragama atau tidak,” tegas Lukman.


Ia berpesan kepada para peserta taplai EO yang berlatarbelakang sebagai pegiat usaha bahwa yang harus dicermati adalah untuk tidak menyalahgunakan agama untuk tujuan yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada Rabu (7/2), Duta Besar Nigeria untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk melakukan Courtesy Call kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

 

Dalam Courtesy Call tersebut Duta Besar Nigeria untuk Indonesia mewakili Nigeria War Defence College memberitahukan mengenai rencana kunjungan peserta pendidikan Nigeria War Defence College ke Indonesia. Dalam kunjungan ke Indonesia, para peserta pendidikan tersebut rencananya akan berkunjung ke Lemhannas RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Institusi Pertahanan dan Kebijakan di Indonesia.

 

Berkaitan dengan kunjungan ke Lemhannas RI, Para Peserta dari Nigeria War Defence College Defence ingin mengetahui lebih dalam mengenai Counter Terrorism and National Security in Indonesia. Duta Besar Nigeria berharap kunjungan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan juga institusi militer dari kedua negara.

 

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo menyambut positif rencana kunjungan tersebut dan akan mempersiapkan materi kunjungan dengan baik. Agus Widjojo juga berharap bahwa kunjungan dan diskusi yang nantinya akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi kedua institusi.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai detail kunjungan dan foto bersama.

Calon peserta PPRA LVII dan LVIII tahun ajaran 2018 yang berasal dari negara sahabat, menerima pembekalan awal tentang pengenalan kelembagaan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto, Rabu (7/2) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra Lt. III, Lemhannas RI. Peserta terdiri dari 14 orang peserta asing yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.


Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito D. Asmoro. Ia menyampaikan pesan kepada para peserta mancanegara, agar terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia agar dapat mengikuti program pendidikan dengan baik. “Bahasa Indonesia mengalami tantangan dalam kehidupan, terutama di era media sosial. Bapak-bapak harus terus berusaha untuk mengimprove listening, speaking, kemudian reading, dan yang paling berat adalah tahap menulis.” ujar Rujito.


Selanjutnya, Brigjen TNI Mindarto memberikan paparan mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI, arti lambang Lemhannas, visi & misi, struktur organisasi Lemhannas serta program kerja Lemhannas.


Adapun acara berikutnya dilanjutkan dengan paparan tentang tata tertib Lemhannas RI oleh Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki P, M. Si., pengenalan kurikulum, taskap dan binta oleh Dr. Yulianus Pongtuluran , S.E., M.Ed., dan pengenalan bidang studi kepemimpinan oleh Drs. Hanif Salim, M.A.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto didampingi Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi, mengunjungi kantor Media Group di Kebon Jeruk, Jakarta (06/02).  Kunjungan dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin antara Lemhannas RI dan Media Group.

 

Kunjungan Humas Lemhannas RI disambut baik oleh Public Relations and Publicity Manager Henny Puspitasari didampingi Kepala Sekretariat Redaksi Media Indonesia Sadyo Kristiarto, Wakil Pemred MetroTVNews.com Khudori, beserta jajaran. Henny Puspitasari menyampaikan bahwa mengingat sudah adanya Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Media Group, kesempatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum untuk mengevaluasi dan saling memberi masukan bagi kedua belah pihak.  

 

Sebelumnya, Lemhannas RI bekerja sama dengan Eagle Institute Metro TV melaksanakan kompetensi film dokumenter Eagle Award pada tahun 2015 dengan tajuk “Merajut Indonesia”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kolaborasi Lemhannas RI dan Metro TV dalam upaya menggugah dan membangkitkan semangat akan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah menyadari pentingnya peran media dalam mendukung program kerja Lemhannas RI khususnya dalam menyampaikan kinerja Lemhannas RI dan turut serta menguatkan ketahanan nasional bangsa. Pada kesempatan tersebut, Media Group juga menyampaikan beberapa informasi dan masukan kepada Humas Lemhannas RI terkait alur kerja redaksi di media agar hubungan kerja antara humas dan jurnalis dapat lebih efektif dalam hal peliputan kegiatan lembaga.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menggelar paparan yang disampaikan Kelompok Kerja Petunjuk Teknis di ruang rapat Nusantara II gd. Tirgatra Lemhannas RI, Selasa (6/2) pagi, membahas tentang laporan terkait penyusunan buku induk dan penilaian. Kegiatan paparan dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E., serta Tenaga Profesional, dan pejabat struktural Lemhannas lainnya.


Terdapat dua buah buku yang dipaparkan yakni buku induk kedeputian pendidikan pimpinan tingkat nasional tahun 2018 Lemhannas RI, dan juknis penilaian kapasitas kepemimpinan peserta PPSA/PPRA. Ketua Tim Pokja juknis penilaian kepemimpinan Dr. H. Darma Kusuma, M.Si mengatakan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para peserta pendidikan nantinya. Beberapa referensi yang digunakan oleh pokja dalam menyusun jukni penilaian kepemimpinan, diantaranya mengelompokkan kepemimpinan kedalam 4 kelompok, yakni kepemimpinan itu sendiri, kemudian kepemimpinan nasional, kepemimpinan visioner dan kepemimpinan negarawan.


Gubernur menanggapi paparan tim pokja tersebut, bahwa perlu adanya tutor yang khusus mendampingi secara intensif dan konsisten (dari awal hingga akhir pendidikan), terhadap perilaku dari pada peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar tutor yang mendampingi dapat mengamati kapasitas kepemimpinan peserta sehingga dapat melakukan penilaian secara lebih objektif. Agus Widjojo menambahkan terkait penilaian sikap dan perilaku peserta dapat dinilai menggunakan 5 indikator, yakni partisipasi, disiplin, etika, kontribusi, dan tanggung jawab. “Seorang pemimpin nantinya harus bisa membangun kerjasama, mampu mengambil alih keadaan, dan mampu meyakinkan akan pentingnya suatu tugas kepada prajurit sehingga tercipta komunikasi yang baik, karena sebuah penilaian tidak hanya dinilai dari atas saja namun di dunia sumber daya manusia yang modern ini seseorang akan dinilai dari atas, bawah, dan samping,” ujar Agus Widjojo.

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Tahun Ajaran 2018 dimulai, para calon peserta diharuskan untuk melakukan daftar ulang sebagai salah satu syarat setelah dinyatakan lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes psikotes yang telah diikuti sebelumnya. Daftar ulang dilaksanakan selama empat hari (6-9 Februari 2018) bertempat di Ruang Diponegoro Gedung Pancagatra Lt. II Lemhannas RI pukul 08.00 - 15.00 WIB.


Sebanyak 100 orang yang terdaftar sebagai calon peserta PPRA LVII diantaranya berasal dari TNI (AD, AL, dan AU), Polri, ASN, Non ASN, dan negara sahabat. Para calon peserta yang akan melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Persyaratan terlampir dapat dilihat melalui website resmi Lemhannas RI atau yang tetera pada surat edaran yang diberikan kepada masing-masing calon peserta.


Selanjutnya, akan diadakan Upacara Pembukaan PPRA LVII pada hari Selasa, 20 Februari 2018 mendatang di Gedung Dwiwarna Purwa, Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Pendidikan akan dilaksanakan selama 7 bulan (1 bulan pertama off campus/e-learning dan 6 bulan berikutnya on campus).

 

Komisioner Tinggi HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dr. Zeid Ra’ad Al Hussein beserta rombongan melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (6/2) dan disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Courtesy Call yang dilakukan di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

 

Dalam Courtesy Call tersebut, Dr. Zeid  mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi PBB selama 70 tahun terakhir ini adalah belum adanya solusi yang tepat untuk merekonsiliasi masyarakat di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian seperti yang pernah terjadi di Mozambik dengan perang sipilnya serta di Lebanon dengan perang saudaranya. Dr. Zeid juga mengatakan bahwa  negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal menghadapi kesulitan untuk berdamai dengan masa lalu mereka dan mengatasi isu-isu yang terkait dengan pertikaian tersebut. Dr. Zeid berharap kunjungan ke Lemhannas RI ini dapat memberikan masukan kepada PBB mengenai solusi rekonsiliasi nasional di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian.

 

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa untuk berdamai dengan masa lalu, negara-negara yang pernah mengalami pertikaian akan menghadapi kesulitan karena adanya ingatan akan masa lalu. Solusi untuk rekonsiliasi dan berdamai dengan masa lalu juga akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain karena adanya perngaruh budaya sehingga akan memerlukan pendekatan yang berbeda agar tercapainya rekonsiliasi nasional. “Saya percaya bahwa pengaruh budaya dalam rekonsiliasi tetap ada sehingga tiap negara memerlukan pendekatan yang berbeda untuk berdamai dengan masa lalu,” jelas Agus Widjojo.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai isu-isu rekonsiliasi nasional untuk negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal. Hadir dalam Courtesy Call tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS.

 

Memasuki bulan ke dua di tahun 2018, Lemhannas RI kembali menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangasaan (Taplai) yang diikuti oleh peserta dari Enterpreneurs Organization (EO). Sebanyak 96 orang anggota EO hadir dalam pembukaan taplai yang diadakan di ruang NKRI gedung Pancagatra Lemhannas RI, Senin (5/2) pagi.

 

Dari 96 total peserta, 74 orang diantaranya berasal dari EO Indonesia, 20 orang Kementerian Perindustrian, dan 2 orang dari Pemuka Agama. “Kegiatan taplai ini akan dilaksanakan selama tujuh hari, yang dibuka pada hari senin 5 Februari 2018 di Lemhannas RI dan ditutup pada 11 februari 2018 di Villa Ratu Ciawi Cikretek, Bogor,” ujar Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI Laksda TNI Yuhastihar, M.M., pada saat menyampaikan laporan kesiapan dihadapan para peserta taplai.

 

Mengangkat tema diskusi “Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna mengingkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam hal ini disampaikan pula terkait peran penting pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, serta implementasi sistem manajemen nasional dalam mewujudkan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

 

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam sambutannya mewakili gubernur berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kegiatan taplai ini dengan sebaik-baiknya. Menurut Bagus, peran serta pengusaha dalam memajukan negara memiliki andil yang cukup besar. “Jika dunia usaha semakin meningkat, maka akan menumbuhkan usaha-usaha baru yang nantinya dapat menampung lebih banyak lagi jumlah tenaga kerja,” ujar Bagus. Para peserta sebagai pelaku usaha yang terorganisir, diharapkan melalui kegiatan taplai ini dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa untuk memperjuangkan kesejahteran masyarakat.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terkait pengenalan kelembagaan dan kedeputian serta penyampaian peraturan pada saat mengikuti kegiatan taplai kepada para peserta. 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tiba di Amerika Serikat, Rabu (24/1) dalam rangka menghadiri beberapa agenda pertemuan di Negeri Paman Sam tersebut selama 8 hari hingga 31 Januari 2018 mendatang.

Dalam lawatannya kali ini, Agus Widjojo mengikuti beberapa agenda diantaranya menghadiri forum diskusi di Westminster Institute yang membahas mengenai demokrasi dan pluralisme di Indonesia, kemudian mengikuti roundtable discussion yang diselenggarakan oleh CNAS (Center for a New American Security), melakukan presentasi terkait ancaman keamanan wilayah maritim Indonesia di RAND Corporation (Center for Asia Pacific Policy), menyempatkan berkunjung ke National Defense University selama dua hari, serta memberikan paparannya terkait Reformasi TNI dalam konteks Transisi Demokrasi di Indonesia di USINDO.

 
Pada saat menjadi pembicara pada pertemuan dengan 30 orang peserta diskusi di Westminster Institute, Agus Widjojo memaparkan tentang sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang ditinjau dari keberagaman masyarakatnya. Menurut Agus Widjojo, perbedaan yang terdapat di Indonesia tidak mudah untuk disatukan namun pendiri negara mampu mengakomodir perbedaan yang ada melalui konstitusi/UU yang menjadi komintmen/konsensus bersama.


Transformasi membutuhkan pemimpin yang dilihat oleh masyarakat dimana ciri budaya masyarakat Indonesia antara lain cenderung emosional dan mudah berubah manakala meilihat pimpinannya berbuat salah, sehingga dibutuhkan pimpinan yang benar dan tegas menjadi pilihan rakyat Indonesia secara langsung.


Disamping kunjungan kenegaraan, Agus Widjojo juga menyempatkan menghadiri jamuan makan malam dengan Presiden USINDO David Merill yang dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Mr. Robert Blake pada Kamis (25/1).


Selain itu, Agus Widjojo juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke kantor berita VoA untuk Indonesia pada Rabu (31/1) lalu, didampingi oleh staf Gubernur Lemhannas RI. dalam kunjungan ke VoA tersebut, Agus Widjojo melakukan tur singkat keliling kantor VoA untuk Indonesia yang selanjutnya diadakan acara diskusi tanya jawab yang dihadiri oleh sekitar 20 orang awak media VoA Indonesia.