LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan dari Ketua Umum Forum Silaturahmi Kraton Nusantara (FSKN) beserta enam orang anggotanya di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI, Selasa (22/5) pagi.

 

FSKN yang sudah berdiri sejak tahun 2006, merupakan wadah berkumpulnya para Raja dan Sultan serta keturunannya dari seluruh Kraton dan Kerajaan yang ada di Indonesia. FSKN sendiri hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 253 orang keturunan darah biru yang berasal dari 50 Kraton.

 

Dalam kunjungannya, FSKN bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan Lemhannas RI terkait pendidikan maupun pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang rutin diselenggarakan di lembaga ini. Disamping itu para anggota FSKN merasakan bahwa kearifan lokal, adat istiadat, tradisi maupun kebudayaan Kraton kini mulai luntur eksistensinya dikalangan masyarakat akibat arus globalisasi. Maka dari itu mereka berharap agar Lemhannas RI melalui tugas pokok dan fungsinya mampu menghadirkan kembali nilai-nilai luhur kekhasan Kraton sebagai bagian dari gatra ketahanan budaya, baik bagi masyarakat maupun kader pimpinan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lemhannas RI.

 

“Kehadiran kami ingin menjalin kerja sama dengan Lemhannas. Pertama di Kraton-kraton banyak sekali kearifan lokal yang semestinya bisa di angkat lagi ke permukaan, ini sebagai bentuk ketahanan budaya kita dan sudah udah banyak yang melupakan. Generasi muda sudah sedikit sekali yang mau berkunjung ke kraton. Bagaimana supaya ini bisa diangkat kembali, mudah-mudahan peserta yang ada di Lemhannas RI bisa meneliti untuk mengangkat kearifan yang ada di kraton,” ujar Ketua Umum FSKN.

 

Agus Widjojo menyambut baik kedatangan para anggota Kraton di Lemhannas RI, dan memberikan beberapa masukan dan saran kepada anggota FSKN sebagai penerus silsilah Kraton Nusantara. “Ada dua hal yang disampaikan dalam demokrasi, Kraton memiliki tempat tersendiri yang tidak akan dicampuri oleh politik, dan menurut saya Kraton jangan ikut campur dengan politik, karena nanti kedudukannya akan sama dengan rakyat biasa. Tetapi kalau Kraton dipelihara sebagai pusat kultur tradisi itu tidak akan kalah karena punya wibawa sendiri dan tidak akan hilang,” ujar Agus Widjojo.

 

Gubernur menyayangkan apabila keluarga Kraton terlibat dalam politik, karena kedudukan Kraton jauh lebih tinggi dibandingkan politik. Ia menyarankan agar keberadaan Kraton, baik bangunan maupun adat istiadat hendaknya dipelihara dengan baik sebagai situs sejarah kesultanan Indonesia dan sebagai bagian dari sejarah lahirnya NKRI.

 

“Saya sedih karena tidak banyak Kraton-kraton yang masih dalam bentuk bangunan yang masih utuh, kita membanggakan punya banyak kesultanan dan kraton tapi tanda-tandanya juga kurang pantas dilihat. Bangunan Kraton saya berharap secara bertahap itu dipulihkan dan tunjukkan,” pungkas Agus Widjojo.

Sebagai puncak Peringatan HUT Ke - 53, Lemhannas RI menggelar Upacara Parade pada Senin (21/5) sore di Lapangan Tengah Lemhannas RI.  Upacara di awali dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Lemhannas RI dan perkembangannya hingga saat ini. Disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1965, Presiden Soekarno menyadari akan perlunya sebuah wadah bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional dalam fungsi pertahanan, yang tidak hanya berasal dari kalangan militer dan kepolisian saja, tetapi dari seluruh komponen bangsa.

 

"Berdasarkan gagasan Presiden Soekarno bahwa fungsi pemerintahan bukanlah masalah senjata dan tenaga manusia, tetapi harus mencakup secara integratif seluruh potensi dan sumber daya nasional dengan kesadaran akan tujuan nasional yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek geopolitik," ujar Agus Widjojo.

 

Dalam amanatnya Agus Widjojo menyampaikan bahwa HUT Lemhannas RI yang jatuh pada tanggal 20 Mei dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dirasa semakin spesial karena berbarengan dengan Bulan Ramadhan 1439 H. "Momentum ini, tentu saja memiliki makna tersendiri bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Momentum ini dapat kita jadikan titik balik kita untuk senantiasa melakukan introspeksi sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan memberi sumbangan bagi kemajuan lembaga," ungkapnya.  

 

Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai hari peresmian Lemhannas RI merupakan kesengajaan dengan maksud agar semangat kebangkitan nasional selalu dirasakan oleh seluruh personel Lemhannas,  dan tidak akan hilang dimakan zaman. "Dengan semangat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei,  momentum tersebut sengaja dipilih sebagai hari diresmikannya Lembaga Pertahanan Nasional, sehingga semangat kebangkitan nasional senantiasa menjiwai dan menjadi marwah pengabdian Lemhannas RI yang tidak akan lekang seiring berjalannya waktu," ujarnya.

 

Dengan diperingatinya HUT ini pula, Gubernur berharap agar seluruh personel Lemhannas RI dapat menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan para pendiri bangsa dalam rangka menjaga semangat kebangkitan nasional serta nilai-nilai kebangsaan. Setengah abad lebih Lemhannas RI telah berdiri kokoh menjalankan peran dan fungsinya dalam membina ketahanan nasional, baik dalam mencetak kader-kader pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategis,  hingga memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat.

 

Dengan mengangkat tema HUT "Dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika, Lemhannas RI Bertekad Ikut Menyukseskan Pesta Demokrasi Nasional", Agus Widjojo mengajak seluruh elemen Lemhannas RI untuk ikut mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg - Pilpres 2019 mendatang dengan aman dan damai.

 

"Dalam menghadapi tahun pesta demokrasi kiranya perlu kita ingat untuk menjaga kehormatan Lemhannas sebagai lembaga yang independen dan profesional.  Sikap untuk berlaku non partisan dan profesional dalam pemilu juga berlaku bagi perseorangan PNS,  Anggota TNI dan Polri, kecuali anggota Parpol yang tengah mengikuti program pendidikan. Dengan demikian diharapkan kita juga terus membangun kehidupan sosial politik yang semakin tertib dan efektif," kata Agus Widjojo.

 

Di tengah-tengah berjalannya prosesi upacara, diisi dengan penampilan dari Paskibraka Panji-Panji Operasi Bunga Seroja Dharma Lemhannas RI yang mengenakan seragam putih, matching dengan sepatunya, hingga pengucapan Sapta Marga, Tribrata dan Panca Prasetya Korpri oleh masing-masing perwakilan dari TNI, Polri dan PNS.

 

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai Lemhannas RI yang telah mengabdikan diri kepada lembaga, maka kepada beberapa orang perwakilan diberikan Tanda Kehormatan Negara berupa Satyalancana Karya Satya bagi PNS yang telah mengabdi kepada pemerintah selama 10 atau 20 atau 30 tahun. Serta Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan bagi Prajurit TNI yang telah berdinas dan mengabdi kepada negara selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun hingga 32 tahun.  

 

Selain para pejabat struktural dan fungsional serta anggota Lemhannas RI, turut hadir pada upacara tersebut, yaitu Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko, Wakil Ketua Umum dan Sekjen IKAL, para Athan Negara sahabat, dan Ketua Perista beserta Jajarannya. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Eko Putro Sandjojo BSEE., M.BA., memberikan ceramah terkait Pembangunan SDM untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah, di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (18/5) siang. Peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional dibekali pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas SDM dan organisasi yang dipimpinnya.

 

Menurut Eko kesuksesan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi memerlukan tiga poin utama, yakni Business Model, Leadership dan keberanian, serta yang terakhir seberapa besar pekerjaan yang diberikan kepada pemimpin tersebut bisa selesai sesuai keinginannya.

 

Businnes model akan berjalan dengan baik apabila pemimpin mampu menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Selain itu pemimpin tidak pernah mengambil alih pekerjaan anak buah, pada saat anak buahnya tidak mampu menyelesaikan tugasnya. “Energi kita menjadi tidak produktif karena kita harus melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan kita. Karena kesalahan terbesar dari satu leader adalah pada saat anak buahnya tidak mampu, dia take over pekerjaan anak buah. Di situlah pentingnya delegasi, dan pentingnya menaruh orang di posisi yang pas,” ujarnya.

 

Sedangkan poin kedua terkait leadership dan keberanian untuk berbuat sesuatu yang baru. Mendes PDTT melihat pentingnya dalam pengelolaan manajemen pekerjaan, dan Ia menekankan pentingnya dalam mendistribusikan pekerjaan dengan baik kepada bawahannya, sehingga pimpinan tidak perlu menyelesaikannya sendiri. “Sukses itu bukan pekerjaan orang rata-rata, jadi jangan banch marking kita dengan orang rata-rata, orang rata-rata gak ikut Lemhannas. Bapak-bapak ikut Lemhannas. Orang rata-rata kerja sampai jam lima sore, bapak-bapak bisa sampai jam 5 pagi. Kenapa kita jadi leader karena kita tidak banch marking kerja kita dengan kerja orang rata-rata,” ujarnya.

 

Poin ketiga ketika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pemimpin, dan bukan sesuai dengan keinginan anak buah. “Bayangkan satu leader dalam satu organisasi kalau pekerjaannya selesai seperti maunya anak buah semua. Kalau 1000 anak buah dengan 1000 kemauan, organisasi kita bisa kacau,” tegas Eko.

 

Mendes PDTT memberikan contoh keberhasilan program kerja kementeriannya yakni Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan atau yang dikenal dengan PRUKADES. Menurutnya program ini berdampak besar bagi pengembangan produk masyarakat pedesaan, dimana hasil yang dicapai hingga saat ini telah melibihi target awal. “Dari target 5000 desa yang ada untuk saya entaskan hingga tahun 2019, di tahun 2018 saja saya sudah mengentaskan 15 ribu desa. Tiga kali lipat padahal masih ada waktu satu tahun lagi,” ujarnya.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir hadir di hadapan para peserta PPRA LVII, dalam rangka memberikan ceramah seputar Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa, di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (17/5) pagi.


Selama kurang lebih tiga jam berdiskusi bersama dengan 100 orang peserta, M.Nasir memaparkan terkait upaya yang dilakukan Kemenristekdikti dalam menghadapi mutu pendidikan tinggi dan sains untuk meningkatkan daya saing global. “Di 2021 tantangan Indonesia cukup berat, karena berpindah dari negara dengan pendapatan tengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tapi masih ada gap antara yang miskin dan kaya. Kita lihat GDP makin meningkat dan makin besar tapi pembagian rasionya juga semakin tinggi. Jadi bagaimana agar pendidikan tinggi yang ada di Indonesia mampu menghadapi globalisasi dan tantangan ekonomi,” ujar M.Nasir.


M.Nasir mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai misi yang cukup tinggi untuk meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan mendasar bangsa Indonesia dalam ruang lingkup global yakni rendahnya daya saing yang berada pada posisi 41 dari 137 negara dalam World Economic Forum (WEF), dan kini sudah naik ke peringkat 36 sejak masa kepemimpinan Jokowi-JK. Rendahnya daya saing di Indonesia disebabkan global competitiveness, hire, education and training, kemudian sains dan teknologi yang sangat rendah, serta yang ketiga masalah inovation and technology readiness. “Kalau di telisik lebih dalam baru sekitar 176 mahasiswa, dan angka partisipasi kita di 2018, 33 persen. Kita masih jauh disparitas kita sangat tinggi, itu akan menyebabkan daya saing kita rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sudah banyak sekali 4529 pendidikan tinggi kita, masalahnya sains dan teknologinya masih rendah. Ketiga masalah inovation and technology readiness,” katanya.


Publikasi hasil riset Indonesia di dunia internasional masih relatif rendah, terutama publikasi di jurnal yang terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Pada saat M.Nasir pertama menjabat sebagai Menristekdikti, hal tersebut disebabkan karena banyak regulasi yang menghambat. “Saat saya baru menjabat pertama kali sebagai menteri, laporan dari jurnal-jurnal publikasi internasional yang kita punya 4200 publikasi, sangat kecil dibandingkan negara tetangga. Saya lakukan perbaikan apa yang salah, ternyata banyak regulasi yang menghambat,” jelasnya.


Revolusi Industri 4.0 juga menjadi topik menarik yang disampaikan dalam kuliah PPRA kali ini. Revolusi industri 4.0 merupakan era dimana terjadi disrupsi teknologi, gabungan antara domain fisik, digital dan biologi. Yang diperlukan untuk menghadapi era ini menurut M.Nasir Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja (SDM) dengan teknologi digital. Diprediksi akan terjadi peralihan profesi tenaga kerja global dari 75 hingga 357 juta profesi. “75 sampai 375 juta akan bergeser profesi bahkan hilang. Kedepan banyak profesi yang belum kita ketahui. Indonesia perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan teknologi,” jelasnya.


Revolusi Industri 4.0 meliputi di antaranya Internet of Things, Artificial Intelligence, New Materials, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing 3D Printing, Nanotech and Biotech, Genetic Editing.

11 (sebelas) anggota Tim Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) RI melakukan kunjungan kerja ke Labkurtannas Lemhannas RI, Senin (14/5) dalam rangka kunjungankerja terkait rencana penulisan policy memo dan policy paper KEIN kepada Presiden RI. Kunjungan kerja Tim Pokja tersebut, dipimpin oleh Ketua Tim Pokja ISTT KEIN RI, Andri B.S. Sudibyo, MM,dan diadakan di ruang rapat Labkurtannas Gd. Astagatra Lt. 8 Lemhannas RI.

 

Dalam kunjungannya kali ini diterima langsung oleh Ketua Labkurtannas Lemhannas RI, Prof. Dr. Miyasto, SU yang dalam sambutannya memperkenalkan secara singkat mengenai Labkurtannas Lemhannas RI. Pertemuan ini dihadiri juga oleh para Tenaga Profesional Lemhannas RI yang merupakan anggota Dewan Pakar Labkurtannas Lemhannas RI dan Sekretaris Labkurtannas Marsma TNI Ade Dian Suryacandra, M.Sc. 

 

Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA (Taprof dan Anggota Dewan Pakar Labkurtannas Lemhannas RI) menyampaikan perkembangan pengukuran ketahanan nasional (tannas) yang telah dilakukan oleh Lemhannas RI dari waktu ke waktu. Dari mulai sistem statis pengukuran tannas setiap tahun, sistem informasi geospasial tannas yang merupakan konsumsi bagi pimpinan tingkat nasional maupun daerah, dan sistem dinamis yang merupakan sistem yang dapat mengkreasikan hubungan korelasi antar indikator pengukuran tannas lintas variabel sehingga dapat dihasilkan sebuah indeks/hasil pengukuran baru yang dikehendaki oleh para pakar.

 

Andri B.S. Sudibyo (Ketua Tim Pokja ISTT KEIN RI) kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan timnya ke Labkurtannas Lemhannas RI dan menyatakan ketertarikannya terhadap apa yang telah dihasilkan oleh Labkurtannas. Andri selanjutnya melakukan diskusi lebih mendalam tentang industri pertahanan dan kemampuan Iptek nasional dengan para audience yang hadir dalam pertemuan tersebut.

 

Selanjutnya, untuk menjalin kerjasama yang baik antara Lemhannas RI dengan KEIN RI, Andri menawarkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil pengukuran tannas terutama yang terkait dengan masalah industri pertahanan dan kemampuan Iptek nasional yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat terutama terkait dengan agenda besar KEIN RI, yaitu Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksda TNI (Purn) Willem Rampangilei menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel dalam kelas PPRA LVII, Selasa (15/5) pagi bersama dengan dua orang panelis lainnya yakni Mantan Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng dan Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. Sudibyakto, MS., di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI. Tema besar yang diangkat dalam diskusi yakni Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Nasional, yang di moderatori oleh Dr. Sukendra Martha,M.Sc., MappSc. Menurut Willem perubahan iklim (PI) dan dampak bencana sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, terutama ketahanan pangan akan mulai terganggu. “Lalu disana ada aspek sosial, ekonomi, lingkungan bahkan politik dan hubungan antar negara. Karena kalau bicara bencana dan PI sangat borders, PI ini sudah menjadi isu global,” ungkapnya.


Sejak tahun 1979 di Jenewa tepatnya dalam pertemuan PBB, terjadi pro kontra antar negara-negara industri seperti Amerika dan China yang menolak konsep perubahan iklim ini, karena terjadi konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jika kelestarian lingkungan diutamakan, maka perkembangan ekonomi akan terganggu. “Kita bicara masalah PI, tidak semua bangsa-bangsa di dunia itu sepakat se iya sekata. China dan negara-negara industri lainnya tidak mendukung konsep PI itu. Sekarang ini dilihat bahwa untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita lakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi disitu sebenarnya konfliknya,” jelas Willem.


Menurutnya kapasitas penanggulangan bencana dalam ketahanan nasional perlu di perhitungkan dengan matang, karena ketahanan nasional akan terganggu apabila ketahanan masyarakat dalam penaggulangan bencana tidak dibangun dengan baik. “Ketahanan nasional itu pasti akan terganggu apabila kita tidak membangun resilience masyarakat di dalam penanggulangan bencana, apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang amat sangat rawan bencana,” ujarnya.

 
Disamping mengganggu ketahanan pangan, naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem juga menjadi dampak yang sangat berbahaya bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Naiknya permukaan air laut merupakan efek dari global warming, yang berakibat pada mencairnya gunung es sehingga menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Sedangkan akibat dari perubahan cuaca ekstrem yang paling dirugikan adalah para petani dan nelayan. “Kalau petani karena kalender tanggal penanamannya berubah, lalu nelayan tidak bisa melaut dan mereka tidak punya alternatif lain di dalam mata pencahariannya,” katanya.


Kondisi dinamis perubahan iklim di Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan dapat menimbulkan tantangan dan ancaman yang berdampak terhadap ketahanan nasional. “Kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kalender tanam berubah, persoalannya BMKG sudah menyiapkan ini. BNPB bekerjasama dengan BMKG pemerintah daerah bagaimana meyakinkan para petani tentang kalender tanam. Tapi petani seringkali tidak percaya tentang itu, mereka tetap mencoba-coba karena percaya nenek moyangnya dulu. Sehingga terjadilah gagal panen dan nilai kerugiannya luar biasa,” ujarnya.

Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Orasi Ilmiah Dalam Rangka HUT ke-53 Lemhannas RI bertempat di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lt. 4 Lemhannas RI (16/5). Hadir sebagai orator yaitu Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P. dengan membawakan topik Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kemerdekaan Sejati “Getankas”.  Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., adalah salah satu tokoh muda Indonesia yang memiliki gagasan dan pemikiran mengenai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional, serta hakikat kemerdekaan sejati bangsa.


Di tengah geopolitik dalam dan luar negeri yang dinamis, Lemhannas RI memandang penting untuk mengangkat permasalahan geopolitik dalam kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia, serta esensi kemerdekaan sejati dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia. Selain itu, tujuan diselenggarakan orasi ilmiah pada peringatan HUT ke–53 Lemhannas RI adalah untuk menambah wawasan dan pengayaan terkait geopolitik, ketahanan nasional dan kemerdekaan sejati.


Lemhannas RI sebagai lembaga yang mempelajari ilmu geopolitik, khususnya geopolitik Indonesia, memiliki tanggung jawab moril terhadap kajian strategis di bidang ketahanan nasional melalui peran dan  fungsinya selama ini. “Pada dasarnya geopolitik dan ketahanan nasional sangat terkait erat. Geopolitik merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa memahami kondisi geografis kita sebagai bangsa untuk menjalankan sistem politik agar mampu mencapai cita – cita dan tujuan nasional,” kata Agus Widjojo saat membuka kegiatan orasi ilmiah di hadapan para pejabat, pegawai, dan peserta pendidikan reguler.


Agus Widjojo juga mengatakan bahwa geopolitik Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungan strategisnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah atau wawasan nusantara. Sementara itu, dalam proses mencapai cita – cita dan tujuan nasional, diperlukan pula strategi nasional yang juga didasarkan pada kondisi geografis bangsa atau geostrategi Indonesia yang dituangkan dalam sebuah ketahanan nasional sebagai kondisi maupun konsepsi.


“Dengan demikian, sebagai bangsa yang merdeka, geopolitik dan geostrategi Indonesia sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dari berbagai komponen bangsa di seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai cita–cita dan tujuan nasional,” kata Agus Widjojo menambahkan. Akan tetapi, mencermati berbagai dampak perkembangan globalisasi, demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi – komunikasi serta berbagai isu–isu regional maupun global, bangsa Indonesia perlu memahami berbagai tantangan yang berpotensi menjadi suatu  ancaman terhadap arti sebuah kemerdekaan sejati yang dimiliki bangsa ini. Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut dihadiri oleh pejabat struktural Lemhannas RI, para Tajar, para Taji, dan Taprof, serta segenap pegawai Lemhannas RI, peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII.

Di hari pertama menjalani kegiatan on campus di Lemhannas RI, para peserta PPRA LVIII menerima ceramah dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selama kurang lebih tiga jam yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Senin (14/5) siang di ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Gubernur melakukan diskusi dan tanya jawab seputar core utama Lemhannas RI yang meliputi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional. 

 

Menurutnya ketahanan nasional sebuah bangsa dapat dikatakan baik apabila ketahanan Ipoleksosbud Hankamnya (gatra) juga baik. “Ini lebih mencerminkan pembuatan kebijakan publik dimana ilmunya berasal dari fakultas disiplin ilmu,” ujar Agus Widjojo. Disamping itu ketahanan nasional sebuah negara juga dapat dilihat dari pendekatan spasial provinsi, yakni apabila ketahanan dari masing-masing daerahnya baik, otomatis ketahanan nasionalnya juga baik. “Dari provinsi bisa juga, dikatakan baik apabila ketahanan di DKI Jakarta, Maluku, Papua dan seterusnya baik, tetapi di provinsi menggunakannya juga pendekatan gatra tadi,” jelasnya.


Agus Widjojo selalu berpesan kepada kader pimpinan tingkat nasional, bahwa ketika membuat kebijakan harus memikirkan dampaknya bagi nasional dan tidak hanya bagi lingkup daerah yang dipimpinnya saja, tentunya dengan berlandaskan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). “Baik kita sebagai menteri maupun kepala daerah, jangan lepas dari empat konsensus dasar kebangsaan,” ujarnya.

 

Wujud konkret dari empat konsensus dasar kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti yang dijelaskan oleh Agus Widjojo yakni, dalam Pancasila kita mengharapkan ada kompetensi handal dari komitmen untuk memegang teguh ideologi bangsa pancasila dan berkomitmen mengimplementasikannya.

 

“Ketika kita mendapatkan NKRI merdeka, kita tidak langsung masuk ke dalam alam kemerdekaan kita, tetapi para pendiri bangsa itu berpikir negara ini mau kita arahkan kemana, dasarnya apa? Karena kita ditakdirkan untuk hidup di dalam kebhinekaan yang tidak mudah untuk diperdebatkan pada waktu 45. hingga sampai pada komitmen Pancasila”, jelasnya.

 

Begitu pula dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dimana harus terdapat komitmen untuk berpegang teguh dalam menerapkan pasal-pasal yang terkandung di dalam UUD 1945, senantiasa mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara, dan  selalu menghargai dan menghormati perbedaan ragam budaya, agama, etnik, bahasa dan golongan sebagai bagian dari struktur masyarakat.


Lemhannas RI mendapat mandat dari DPR RI, bahwa komposisi peserta pendidikan dari non TNI-Polri sebesar 51 persen, dan unsur TNI-Polri 49 persen. Namun menurut Agus Widjojo, Lemhannas cukup kesulitan ketika mecari peserta dari unsur non TNI-Polri karena waktu pendidikan di sini yang memakan waktu cukup lama.

 

Peserta PPRA LVIII dengan latar belakang yang beragam mulai dari TNI, Polri, ASN, Kopertis, hingga Partai Politik tentunya memiliki tujuannya tersendiri ketika mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI. Pertanyaan yang sering mencuat dari para peserta terutama yang berasal dari ASN yakni apakah pendidikan di Lemhannas dapat disetarakan dengan Diklat Pim 1 yang diselenggarakan oleh LAN RI.

 

“Pendidikan di Lemhannas (PPRA/PPSA) merupakan sebagai sentuhan akhir tugas, ini adalah pendidikan kepemimpinan tingkat nasional untuk penyamaan dalam doktrin nasional. Kalau dikaitkan dengan Diklat Pim, sepengetahuan saya itu untuk membangun kompetensi kemampuan teknis organisasi, sama seperti pendidikan berjenjang TNI untuk menduduki jabatan. Tapi pendidikan disini adalah pembungkus sentuhan akhir doktrin nasional, oleh karena itu untuk pimpinan tingkat nasional,” jelas Gubernur.

Sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-53, pada 15 Mei 2018 Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

 

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut turut diikuti oleh segenap pegawai Lemhannas RI yang antusias untuk mengikuti kegiatan donor darah. “Kita sebagai manusia sosial, hakikatnya kita tidak melepaskan diri dari manusia yang lain. Hampir di setiap aspekkehidupan,manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lain tanpa melihat asal, status dan agama manusia tersebut,” kata Agus Widjojo saat membuka kegiatan.

 

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan sosial dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. “Dengan mendonorkan darah, kita dapat membantu sesama yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan dan membutuhkan darah,” Agus Widjojo melanjutkan.

 

Selain itu, kegiatan donor darah memiliki manfaat tidak hanya bagi penerima donor saja, namun juga bagi pendonor dengan teregenerasinya sel-sel darah,lancarnya sirkulasi darah, hingga mencegah dari penyakit yang tidak kita inginkan.

 

Di akhir sambutannya, Agus Widjojo mengucapkan ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak baik dari PMI, Unit Transfusi Darah DKI Jakarta maupun panitia dari Lemhannas RI. Ia berharap, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat berlanjut di masa yang akan datang.