LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

Sebagai bentuk memperingati Hari Pahlawan 10 November, Lemhannas RI melaksanakan upacara pada Jumat (10/11). Bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI, seluruh personel Lemhannas mengikuti upacara dengan khidmat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertindak sebagai Inspektur Upacara.

 

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Agus Widjojo, disampaikan bahwa Hari Pahlawan yaang saat ini sedang diperingati berangkat dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa tersebut memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa segenap bangsa Indonesia dari berbagai ras, suku, agama, budaya, bersama-sama melebur menjadi satu untuk berikrar, bergerak, dan menyerahkan hidup dan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

 

Pada setiap perjuangan para pahlawan dalam membentuk keindonesiaan, pelajaran yang dapat diambil adalah api perjuangan yang membentuk terbangunnya persatuan Indonesia yang terdiri dari dua hal. Dua hal tersebut adalah harapan dan pengorbanan yang membentuk persatuan dan melahirkan Indonesia, merawat eksistensinya dalam panggung sejarah bangsa-bangsa, dan harus terus dinyalakan agar Republik Indonesia tetap berdiri tegak, menjadi besar dan terus memberi sumbangan penting sebagai bagian dari persaudaraan umat manusia di dunia.

 

Selanjutnya pada peristiwa pertempuran 10 November, inspirasi dari R.A Kartini, Ikrar Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, keberanian dari Kwee Kek Beng, komitmen dari Johannes Leimena, syair Yaa Ahlal Wathan dan berbagai karya cipta yang menggerakkan ruh pendahulu kita, berperan besar sebagai penanda estetik-heroik, sebagai energi penggerak arek-arek Suroboyo yang dibantu dengan semangat solidaritas dan bela rasa oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Untuk itu, Agus Widjojo mengajak seluruh peserta upacara untuk terus berjuang, bekerja,dan berkaya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat maupun negeri ini.

 

Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Tahun Ajaran 2018, calon peserta mengikuti Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi yang merupakan bagian dari seleksi. Seleksi yang dilaksanakan selama dua hari (6-7 November 2017) bertempat di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI. Sebanyak 104 orang yang hadir dari 114 orang yang diundang untuk mengikuti seleksi, berasal dari berbagai unsur yaitu TNI, Polri, ASN dan Non-ASN. 

 

Kepala Biro Kerjasama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. menjelaskan bahwa TPA dan Tes Psikologi dilaksanakan pada hari yang berbeda. TPA dipandu oleh Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO-PT) Koperasi Pegawai Bappenas. Sementara Tes Psikologi oleh PT. Ara Indonesia.

 

Selanjutnya, akan diadakan tes susulan pada 11-12 Desember 2017 bagi para calon peserta yang tidak hadir dengan menyampaikan surat resmi berhalangan hadir dari instansi.  Hasil nilai TPA akan diumumkan pada 10 November 2017, sedangkan tes Psikologi pada 15 November 2017.

 

Sepulangnya dari kunjungan ke tiga negara, para peserta SSLN PPSA XXI melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Lemhannas RI. Ada yang menarik dari kegiatan laporan yang diadakan di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Selasa (7/11) pagi, dimana para peserta terlihat mengenakan pakaian khas dari masing-masing negara yang telah dikunjungi. Seperti peserta dengan negara tujuan Jepang yang memakai pakaian Kimono, serta peserta negara tujuan Singapura yang memakai pakaian Etnis Tionghoa, karena Singapura adalah satu-satunya negara di dunia di mana etnis Tionghoa menjadi penduduk mayoritas, di luar China Besar. Pakaian unik juga ditunjukkan dari penampilan para peserta PPSA dengan negara tujuan Australia, yang mengenakan pakaian ala koboi membawa boomerang yakni senjata tradisional suku Aborigin.  


Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memberikan pembekalan kepada peserta PPSA tentang kondisi objektif dari negara yang dikunjungi, untuk memperluas pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai konsepsi strategis bagi kepentingan nasional. Selain itu, digunakan sebagai pelengkap serta masukan untuk seminar nasional dan penyusunan Taskap masing-masing peserta.

 

Jepang

 

JPN

Laporan diawali dari kelompok Jepang, dengan mengenakan pakaian tradisional Jepang, Kimono, pimpinan rombongan Mayjen TNI Muhammad Hasyim, S.Sos. bersama Tim Penguji Lapangan Brigjen Pol Drs. Immanuel Larosa, dan Liasion Officer Marsma TNI Agus Radar Sucahyo, mengawali laporan kelompoknya dengan menyampaikan pelaksanaan kegiatan SSLN ke Jepang. Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito turut serta dalam rombongan ke Jepang, sebagai Pembina.  Peserta memanfaatkan lawatannya ke Jepang dengan mengunjungi berbagai pusat pemerintahan di negara sakura tersebut, seperti Ministry df Foreign Affairs (MOFA), Ministry Of Defense (MOD), KBRI Tokyo, dan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Tecnology (MEXT). Sebuah perusahaan teknologi informasi multi-nasional yang berkantor pusat di Minato, Tokyo, Nipon Electric Company (NEC Global), juga masuk dalam daftar kunjungan para peserta SSLN Jepang. Tak lupa peserta menyempatkan untuk berbelanja oleh-oleh di salah satu tempat belanja yang terletak di daerah Shizuoka, Gotemba Premium Outlet. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara.


Hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia sudah terjalin sejak tahun 1958, tepatnya sejak penandatangan Perjanjian Perdamaian Negara Jepang dengan Republik Indonesia. Beberapa perjanjian lain juga telah ditandatangani oleh kedua negara, yang terakhir adalah pembentukan forum khusus untuk membahas kerja sama maritim kedua negara dengan nama "Indonesia-Japan Maritime Forum" (IJMF). IJMF resmi dibentuk melalui penandatanganan Memorandum Kerja Sama Pembentukan IJMF (Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia - Japan Maritime Forum) pada 21 Desember 2016.

 

Singapura

 

SING


Laporan kedua disambut oleh kelompok Singapura, dengan mengenakan pakaian tradisional etnis Tionghoa. Dalam perhelatannya ke Singapura, rombongan dipimpin oleh Laksda TNI Riyadi Syahardani, didampingi oleh Tenaga Ahli Dr. Rosita S.Noor, M.A., dan Liasion Officer Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos., M.Tr(Han). Hari pertama tiba di Singapura, peserta mengunjungi Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics), dilanjutkan dengan berkunjung ke KBRI Singapura. Selain itu peserta juga menyambangi pusat pemerintahan Singapura, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Land Transport Authority (LTA) dan Kementerian Pertahanan. Peserta juga memasukkan Port of Singapore (PSA) kedalam daftar lokasi strategis yang dikunjungi. PSA mengacu pada kumpulan fasilitas dan terminal yang melakukan fungsi penanganan perdagangan maritim di pelabuhan dan yang menangani perkapalan Singapura.


Indonesia sebagai negara tetangga memiliki investor terbanyak dari Singapura dan sangat baik perkembangannya hingga tahun 2017. Kedua negara memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, Singapura mempunyai keunggulan di sektor knowledge, networking, financial resources dan technological advance. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif. Kerjasama di bidang pendidikan juga terjalin, sebanyak 22.000 pelajar & mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di Singapura.

 

Australia

 

AUS

Kegiatan pelaporan kepada Gubernur Lemhannas RI ditutup dengan sangat menarik oleh kelompok Australia yang mengenakan pakaian ala koboi.  Kelompok Australia yang diketuai oleh Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. tersebut dalam paparannya menyampaikan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang mengalami pasang surut. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan diantara kedua negara, terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Mulai dari kasus pemisahan Timor Timur, illegal fishing, terorisme, imigran gelap, serta eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun faktanya negara yang secara geografis hanya dipisahkan oleh Samudera Hindia ini, terdorong untuk berinteraksi secara kondusif demi menjaga stabilitas kawasan.


Kelompok PPSA XXI ke Australia didampingi langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Pembina. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australian Federal Police (AFP), Australian Defence College (ADC), Australian Defence Force (ADF), dan The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS). Tidak hanya menyambangi pusat pemerintahan saja, para peserta juga menyempatkan berwisata sejarah di Museum Maritim di Darling Harbour, Sydney. Tak mau melewatkan kesempatan, para peserta singgah di perusahaan industri kontraktor pertahanan terbesar di Australia untuk Angkatan Pertahanannya, Thales Australia yang dulu dikenal dengan ADI Limited.

Provinsi Jawa Tengah menjadi destinasi kunjungan bagi peserta PPSA XXI untuk melakukan Studi Strategis Dalam Negri (SSDN). Kunjungan yang dipimpin oleh Marsda TNI Yoyok Yekti Setiono dilaksanakan selama empat hari (9-12 Oktober 2017). Dengan peserta sebanyak 28 orang, kunjungan ini didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Kolonel Laut (P) Maghoni, S.Mn., M.Sc. selaku Sekretaris Rombongan, dan Brigjen TNI Mindarto selaku Liaison Officer.

 

Kelompok Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke beberapa instansi untuk melakukan dialog dan diskusi diantaranya, mengunjungi Gubernur provinsi Jawa Tengah Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Tengah Bapak Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. di Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah, mengunjungi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Drs. Rukma Setyabudi, M.M, Pangdam IV / Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah Prof. Dr. Ir. Budi Prayitno, M.Sc., Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah Bapak Hamid Ponco Wibowo, Walikota Solo Bapak F.X. Hadi Rudyatmo, Presiden Direktur PT. Sritex Bapak Iwan Setiawan Lukminto, Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Widjaja, S.H., M.H., di Pemkab Sukoharjo, Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo KH. Wahyudin dan Rektor Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

 

Selain itu, peserta PPSA XXI melakukan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan metode pendekatan analisis deskriptif dan perspektif ketahanan nasional. Kemudian melakukan validasi data mengenai IKN Provinsi Jawa Tengah dan peserta kelompok berkesempatan menerima pemaparan tentang pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan, sumber kekayaan alam, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

 

 

7 edit  

Foto bersama di Markas Kodam IV/Diponegoro, Semarang  setelah melakukan pertemuan dengan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman berserta Para Assisten dan Staf Kodam IV/Diponegoro, Binda, Unsur TNI AL & AU di Wilayah Territorial Kodam IV/Diponegoro pada (10/10).

 588A3956 edit

Kunjungan ke Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki , Sukoharjo untuk agenda pertemuan dengan Pimpinan Pondok Pesantren, KH. Wahyudin dan Ustadz Ibnu beserta Pengurus Yayasan, Para Ustadz dan Santri Al Mukmin Ngruki pada (11/10).

 

 

Kunjungan SSDN oleh peserta PPSA XXI di Provinsi Kalimantan Tengah pada 9-12 Oktober 2017, dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M. Hum. dengan 33 orang peserta PPSA XXI. Para peserta juga didampingi oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI Mayjen TNI Achmad Yuliarto, Brigjen Pol Drs. Immanuel Larosa selaku Liasion Officer, Kolonel Laut (P) Budi Utomo, S.E. selaku Sekretaris Rombongan.

               

Agenda di hari pertama adalah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran di kantor Gubernur Kalteng. Usai melakukan pertemuan tersebut, agenda berikutnya adalah melakukan pertemuan dengan Walikota Palangkaraya Dr. H. M. Riban Satia, S.Sos., M.Si. di kantor Pemerintah Kota Palangkaraya. Selain itu, para peserta juga mengunjungi beberapa instansi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu DPRD Kalimantan Tengah, Mapolda Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya, PT. Bumi Mas Sejahtera, PT. Bumi Gunajaya Agro, Pabrik Kelapa Sawit PT. WNL, Bupati Katingan di Rumah Dinasnya, Korem 102/PJG, dan PLTU Pulau Pisang.

Polda Kalteng edit 1

Peserta PPSA XXI melakukan kunjungan ke Mapolda Kalteng pada Selasa (10/10)

 Universitas kalteng edit

Foto bersama pada saat kunjungan ke Universitas Palangkaraya (UPR)

 

Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 Tahun 2017, Lemhannas RI menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah-Putih di lapangan kantor Lemhannas RI Senin (30/10) pagi, dan bertindak sebagai inspektur upacara, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Dedy Yulianto.

 

Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang dibacakan Dedy Yulianto, disampaikan bahwa tema yang diangkat pada HSP ke 89 Tahun 2017 yaitu “Pemuda Indonesia Berani Bersatu”.   Digambarkan dengan gambling perjalanan sejarah tercetusnya HSP pada tanggal 28 Oktober 1928. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa sekat dan batasan-batasan, mulai dari perbedaan latar belakang agama, suku, bahasa dan adat istiadat tidak menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia.

 

Dedy Yulianto berpesan kepada seluruh peserta upacara, agar dapat meneladani langkah-langkah dan keberanian para pemuda Indonesia di masa terdahulu hingga mampu menorehkan sejarah emas untuk bangsanya, dengan segala keterbatasan teknologi komunikasi, maupun transportasi. Jika dibandingkan dengan era sekarang, sarana transportasi umum sudah sangat mudah, dan kemudahan berkomunikasi dengan pemuda di pelosok-pelosok negeri, interaksi sosialpun dapat dilakukan 24 jam, kapanpun dan di manapun.

 

Namun kemudahan akses yang dimiliki saat ini justru lebih sering menimbulkan perselisihan, provokasi, menebar fitnah dan kebencian serta menghakimi orang lain. Disampaikan pula sebuah pesan yang pernah dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno, bahwa “Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewaisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi bukan ini tujuan akhir,”

 

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H, Senin (30/10) pagi Lemhannas RI mengadakan pembinaan mental terkait kedisiplinan pegawai yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil Lemhannas, dan  hadir pula sebagai pembicara, staf pengajar Universitas Islam Jakarta (UIJ), Prof. Muhammad Sidiq.

 

Menurutnya, pengertian hijrah berasal dari bahasa arab yang secara harfiah bermakna menjauhi sesuatu dengan sangat keras karena adanya ketidaksetujuan dan kebencian. Dirinya mengaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah.  “Hijrah artinya secara harfiah pindah yang dilakukan nabi dr kota Mekkah, ke Madinah dulu dikenal dengan kota Yasrib,” ujar Muhammad Sidiq.

 

Muhammad Sidiq menegaskan kepada peserta agar dapat memaknai kata hijrah itu sendiri tidak hanya berpindah tempat melainkan pindah dari seluruh aktifitas dengan diawali niat. Jika diibaratkan ketika seseorang bekerja memiliki niat untuk mencari nafkah atau untuk mendapatkan gaji, maka niat tersebut dapat dirubah menjadi bekerja karena niat ibadah.

 

“Mulai detik ini berniatlah bukan sekedar untuk mendapatkan gaji, hijrahlah untuk niat ibadah. Karena kalau niat ibadah itu gaji awal bulan dapat, pahala diakhir kehidupan di sisi Allah SWT juga dapat,” jelas staf pengajar UIJ tersebut.

 

Selain itu Muhammad Sidiq juga menyampaikan bahwa perbuatan baik bisa dimulai dari amalan-amalan kecil hingga yang besar. Menurutnya ada aktifitas sederhana yang ‘berdaya ledak’ besar, yakni amalan kecil namun berpahala besar. Sebagai contoh, kebiasaan seseorang membuang sampah pada tempatnya, memiliki pahala besar dan sangat bermanfaat sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga terhindar dari banjir.

 

 

 

Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti di tengah-tengah para peserta PPSA XXI di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (25/10) pagi, mendapat kesan berbeda karena kehadirannya kali ini untuk memberikan materi seputar perkembangan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya menginjak tiga tahun masa jabatannya sebagai Menteri. Menurutnya perubahan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sangat signifikan jika dilihat dari penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing.

 

“Perubahan yang terjadi di kelautan dan perikanan barangkali hampir seperti revolusi. Kalau dilihat dari situasi penangkapan ikan di Indonesia. Karena dulu lebih dari sepuluh ribu kapal asing, baik berbendera Indonesia, maupun masih berbendera negaranya, maupun tidak berbendera tapi dari luar, itu beroperasi di wilayah laut Indonesia,” ujar wanita yang juga pemilik Susi Air tersebut.

 

Seperti yang disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan), stok ikan di wilayah Indonesia merangkak naik dari semula 6,5 juta ton menjadi 12,54 juta ton. “Kenaikan yang luar biasa kalau kita itung 6 juta ton dari 1 Dollar saja itu sudah 6 Miliar Dollar. 6 Miliar Dollar kalau dihitung dalam Rupiah sekitar 10 Ribu Triliun,“ jelas Susi.

 

Disamping itu, nilai tukar nelayan dan nilai usaha perikanan juga mengalami kenaikan yang signifikan. “berdasarkan pada data dari BPS dan BI, kita juga berhasil menaikkan nilai tukar nelayan dari 104 menjadi 110. Nilai usaha perikanan juga naik dari 103 menjadi 120,” ujar Susi.

 

Kebijakan lain yang sempat menimbulkan kontroversi dan penolakan dari komunitas nelayan yakni Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dengan peraturan tersebut Kapal Asing dan Kapal Eks Asing dilarang mengeksplorasi kekayaaan laut Indonesia. Selain itu Susi juga memberlakukan pelarangan transhipment (alih muatan di tengah laut) sejak 2014. Itu dilakukan melalui penerbitan Permen Nomor 57 Tahun 2014 tentang alih muatan.

 

“Alasan pelarangan karena Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki pelabuhan, Angkatan Laut, dan Polisi, masa transhipment ditengah laut diperbolehkan. Kalau mengangkut hasil tangkapan itu bukan transhipment namanya,” ujar Susi. Tujuan penerbitan Permen ini adalah untuk pengawasan serta pengendalian praktek illegal fishing yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 30 triliun per tahun.

 

Permasalahan tidak berhenti sampai disitu, seperti yang terjadi di Belitung, dimana masih sering didapati kapal-kapal asing yang dimodifikasi menjadi kapal Indonesia. Menggunakan modus yang berbeda, yakni dengan memalsukan KTP awak kapal Vietnam menjadi berkewarganegaraan Indonesia.

 

“Sekarang modus mereka berubah. Angkatan Laut di Natuna sudah menangkap kapal eks Vietnam, ketika di periksa KTP-nya sudah Indonesia namun tempat lahirnya Vietnam,” tambah Susi Pudjiastuti. Menurutnya, setelah dilakukan sensus terhadap 115 eksportir pengelolaan ikan, kerugian yang diakibatkan dari illegal fishing dalam sepuluh tahun (periode 2003 – 2013) mencapai miliaran dollar.

 

Susi Pudjiastuti tak menampik, bahwa benar di perairan Indonesia banyak kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan alias illegal fishing. Namun dirinya memiliki harapan besar agar kapal-kapal tersebut tidak lagi kembali ke Indonesia. “Benar banyak kapal-kapal raksasa yang melaut di laut kita, dan saya tidak ingin kapal-kapal raksasa itu melaut kembali di laut kita, karena itu akan membuat sumber daya kita tidak berkelanjutan,” tegas Susi.

 

Wanita asal pengandaran ini pun sempat mengutarakan harapannya kepada para peserta PPSA XXI sebagai calon-calon pimpinan nasional, agar dapat men-support perjuangannya dalam mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

 

Peserta PPSA XXI menggelar seminar yang bertajuk “Aktualisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”, pada Senin (24/10) di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI. Seminar yang dimoderatori oleh Aviani Malik tersebut, menghadirkan Ketua UKP-PIP Yudi Latif, M.A, Ph.D sebagai keynote speaker. Hadir pula Dr. (HC) Ir. H. Salahudin Wahid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, dan Dr. J. Kristiadi sebagai pembicara dalam diskusi panel.

 

Ketua Seminar Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari seminar ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang diharapkan melalui aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam sistem pendidikan. Pada tahapan ini para pihak yang terlibat dalam seminar,  dapat menampilkan analisis kondisi ideal yang diharapkan melalui aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam sistem pendidikan terhadap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kontribusinya bagi ketahanan nasional yang tangguh. 

 

Sebagai keynote speaker dalam seminar, Yudi Latif mengungkapkan bahwa Pancasila menjadi pemersatu bagi keanekaragaman bangsa. Pembangunan rasa kebangsaan itu adalah sesuatu yang perlu terus dirawat dan ditumbuhkan. Pancasila harus diaktualisasikan supaya kita tidak menjadi negara yang berpura-pura pancasila.

 

Selain itu, Laksma Edi Sucipto, S.E., M.M dalam paparannya mengungkapkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam menghadapi penyimpanga-penyimpangan sosial dan radikalisme. “Pancasila sebagai pemersatu mengalami cobaan dengan fenomena-fenomena saat ini,seperti adanya penyimpangan sosial, radikalisme, maraknya koruspi dan minimnya keteladanan. Sehingga diperlukan aktualisasi yang nyata dari nilai-nilai Pancasila khususnya dalam sistem pendidikan nasional,” ungkap Edi Sucipto. Dengan mewujudkan, lanjut Edi Sucipto, nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan diyakini kelak akan menimbulkan sikap toleran dan kebhinekaan sehingga persatuan dan kesatuan menjadi kokoh dan tentunya ketahanan nasional menjadi tangguh dalam menyikapi fenomena-fenomena tersebut.

 

Dalam pernyataannya, mengenai fenomena yang berkaitan dengan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa Pancasila bersifat netral. Karena kenetralannya itulah, Pancasila dapat mengakomodasi keberagaman agama. Dengan demikian, diperlukan adanya rejuvenasi Pancasila. 

 

Selanjutnya, kegiatan seminar dilanjutkan dengan diskusi mendalam oleh pembicara dan peserta seminar mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan tanya jawab.