LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (544)

Lemhannas mengirimkan 26 Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pelatihan Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) di Gedung Pusat Data dan Informasi, Kementrian Pertahanan RI pada Jumat (8/9). Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Ketua SIMAN Pusat, M. Fariza Y. Irwandi, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, membahas tentang latar belakang dan urgensi pembentukan SIMAN Kementerian dan Lembaga.

 

Menurut M.Fariza, latar belakang pembentukan Tim SIMAN karena adanya program, kinerja dan prestasi Pemerintah yang harus disosialisasikan dengan masif, terutama di media sosial. Permasalahan lain yang melatarbelakangi terbentuknya Tim SIMAN karena adanya respon negatif oleh kelompok “haters”, serta maraknya penyebaran berita hoax di masyarakat.

 

Tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Tim SIMAN yakni harus mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi ‘kekinian’ yang mudah dimengerti dan popular. Selain itu kebaradaan Tim SIMAN diharapkan mampu menangkal isu negatif terkait Kementerian dan Lembaga, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan menyebarluaskan ke publik agar pemberitahuan positif lebih dominan.

 

Pemaparan materi kedua oleh salah seorang Wartawan Senior, Irawan Ariefyanto menyampaikan tentang peran strategis media sosial dalam pembentukan opini. Irawan mengatakan bahwa di masa sekarang, sosial media sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat.

 

Disela-sela kegiatan pelatihan, dihadirkan pula seorang pembicara dari tim kreatif SIMAN Pusat, Nurul Suci yang mengajarkan kepada para peserta pelatihan cara membuat meme menarik dan memviral. Meme menjadi salah satu konten media sosial yang cukup digandrungi dikalangan warganet.

 

Tim SIMAN yang terdiri dari 78 Kementerian dan Lembaga berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. 

Perwakilan Peserta PPSA XXI sebanyak 11 orang  melakukan kunjungan ke beberapa media yaitu CNN Indonesia, Kompas, dan Metro TV pada Rabu (6/9).

 

Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjel Pol Drs. Arif Wachyunadi yang juga merupakan salah satu peserta PPSA XXI ini bertujuan untuk melakukan kerja  sama dengan media . Kerja sama tersebut berkaitan dengan publikasi seminar nasional yang akan diselenggarakan oleh peserta PPSA XXI di akhir proses pendidikan.  Seminar nasional yang mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI” secara spesifik akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

 

Maka dari itu, media diharapkan dapat membantu mensosialisasikan seminar nasional tersebut dalam bentuk peliputan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa.

 

Menanggapi hal tersebut, Pihak media pun mengiyakan permintaan kerja sama dalam bentuk peliputan kegiatan seminar nasional tersebut.

 

Selanjutnya, media dan tim pelaksana seminar nasional dari PPSA XXI melakukan diskusi mendalam mengenai tema seminar nasional yang akan diselenggarakan pada 16 November 2017 mendatang.

 

Alumni Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25 melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (5/9) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

 

Pada audiensi tersebut, Mayjen TNI (Purn) Ilyas Yusuf selaku pimpinan rombongan mengungkapkan bahwa KRA 25 akan mengadakan seminar dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke 25 tahun KRA 25.

 

Dalam seminar yang akan diselenggarakan pada 25 September 2017 nanti akan membahas topik – topik yang mencakup bidang politik, ekonomi kreatif, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

 

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI pada dasarnya mendukung kegiatan Alumni KRA 25 yang merupakan bagian dari Ikatan Alumni (IKAL) Lemhannas RI.  

 

Turut hadir dalam audiensi tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Deputi Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto. 

Peserta PPRA LVI Lemhannas RI melaksanakan Olah Sismennas (Sistem Manajemen Nasional) yang merupakan bagian dari pendidikan bagi para peserta PPRA berupa latihan atau praktik mekanisme pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan strategi dan upaya ditingkat nasional sesuai sistem manajemen nasional sebagai aparatur negara yang dibuka secara resmi oleh Plt Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto yang mewakili Gubernur Lemhannas RI pada Selasa (5/9) di Ruang Dwiwarna, Lemhannas RI.

 

Karsiyanto yang membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa Tema “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait Dalam Rangka Menyikapi Dinamika Sosial Budaya Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional” yang diangkat dalam Olah Sismennas XLV kali ini dinilai tepat. 

 

“Tema ini tepat dan aktual dimana sektor sosial budaya seperti halnya yang kita lihat akhir-akhir ini banyak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyeragaman politik atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga dapat mengikis karakter Indonesia  sebagai bangsa yang majemuk, toleran antar sesama dan menjunjung tinggi gotong royong sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan nasional,” tutur Karsiyanto.

 

Olah Sismennas yang berlangsung selama empat hari tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pelatihan kepada peserta PPRA LVI sehingga mampu bekerjasama dalam kelompok atau tim sebagai kapasitasnya menjadi aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahaan.

 

Dalam laporan kesiapan yang disampaikan oleh Direktur Operasional Pendidikan, Brigjen TNI Harizon, MM, disampaikan bahwa para peserta PPRA LVI akan berperan sebagai pejabat aparatur negara dari beberapa Kementerian/Lembaga, Komisi DPR dan Duta Besar yang akan diperankan sebelas peserta yang berasal dari negara sahabat. Kementerian atau Lembaga tersebut berupa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Mabes TNI, dan Mabes Polri. 

 

Pembukaan Olah Sismennas yang ditandai dengan penyematan tanda peserta Olah Sismennas secara simbolis ini turut dihadiri oleh para pejabat struktural, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. 

Lemhannas RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI mengenai RKA K/L tahun 2018 pada Senin (4/9) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI. 

 

Dalam rapat yang dipimpin dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt., C.A. tersebut, Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi selaku Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan dua hal yaitu Pagu Anggaran Lemhannas RI pada tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Lemhannas RI tahun 2018.

 

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Bappenas RI pada tanggal 25 Juli 2017, menyatakan bahwa Pagu Lemhannas RI pada tahun 2018 sebesar Rp 277.698.000.000,- telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran pada tiga program yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, serta Program Pengembangan Ketahanan Nasional.

 

Program Pengembangan Ketahanan Nasional sendiri terbagi dalam tiga kedeputian yaitu Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

 

Arif Wachyunadi mengatakan bahwa hasil dari rapat tiga pihak (trilateral) antara Lemhannas RI, Bappenas RI dan Kementerian Keuangan RI pada tangal 23 Mei 2017, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI tahun anggaran 2018, memiliki program prioritas yaitu program revolusi mental yang nantinya dilaksanakan melalui program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan proyeksi fokus kegiatan ketahanan nasional yang dititikberatkan pada wilayah timur Indonesia. 

 

Selain itu, terkait usulan program Jakarta Geopolitical Forum (JGF), Lemhannas RI mendapat rekomendasi dari Bappenas RI agar program tersebut dapat menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2018.

 

Rapat Dengar Pendapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut dengan Komisi I DPR RI.

 

 

 

 

Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada Senin (4/9) di Pelataran Parkir Timur Lemhannas RI.

 

Di awal acara penyembelihan hewan kurban tersebut, Kolonel Cba Iyan Supriyana selaku Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban melaporkan bahwa jumlah hewan kurban di Lemhannas RI sebanyak 14 ekor sapi dan tiga ekor kambing. Hasil dari penyembelihan hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh keluarga besar Lemhannas RI dan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Lemhannas RI.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menuturkan bahwa Ibadah kurban yang dilaksanakan tiap tahunnya tersebut, merupakan hakikat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ritual penyembelihan hewan. Dari kisah tersebut mengandung beberapa makna, yaitu totalitas kepatuhan kepada Allah SWT, kemuliaan manusia dan pengorbanan. Esensi kurban itu sendiri, lanjut Agus Widjojo adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah SWT.

 

“Perayaan iduladha 1438 H oleh keluarga besar Lemhannas RI tahun ini mengangkat tema ‘Dengan Hikmah Iduladha Kita Tingkatkan Solidaritas Sosial di Lingkungan Lemhannas RI’. Rasa kebersamaan, kesatuan dan simpati dapat diartikan sebagai perasaan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama dalam hubungan masyarakat ataupun hubungan sosial yang setiap orang terikat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tema tersebut harus dipahami tidak saja dalam konteks sosial sehari-hari, namun harus pula dipahami dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

 

Menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap dengan adanya Perayaan Iduladha ini, segenap keluarga Lemhannas RI senantiasa melakukan kewajiban kepada Allah SWT dan sesama umat manusia secara seimbang. Selain itu, Iduladha kali ini diharapkan juga dapat menjadi momentum untuk mempererat silaturahim dan terus bersyukur kepada Allah SWT.

 

Perayaan Iduladha ini kemudian dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban yang ditandai dengan prosesi simbolis penyerahan hewan kurban dari Gubernur Lemhannas RI kepada Ketua Panitia Penyembelihan hewan Kurban Iyan Supriyana.

 

Hadir dalam Perayaan Iduladha tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, para Deputi, Pejabat Struktural Lemhannas RI, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pengurus IKAL serta Perista Lemhannas RI.

Pada 30 Agustus 2017, peserta PPRA LVI menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Korea Selatan. Kegiatan SSLN tersebut diikuti oleh 26 orang peserta PPRA yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Laksda TNI Ir. Yuhastihar dan didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib.

Tujuan SSLN tersebut adalah bagaimana meningkatkan prospek hubungan RI dengan Republik Korea Selatan dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVI Lemhannas RI adalah KBRI, Instansi Pemerintahan, Pusat Turisme, dan beberapa industri strategis di Korea Selatan. Dalam kunjungan ke Korea Selatan, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara Korea Selatan dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan Korea Selatan, prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam paparan disampaikan juga mengenai sejarah Korea Selatan dimana kawasan tersebut merupakan wilayah perebutan konflik antara kekuatan Barat dan Timur. Akan tetapi dalam perkembangannya, negara tersebut berhasil keluar dari krisis ekonomi karena kekuatan mental dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga didukung oleh Jepang dan Amerika Serikat baik dalam aspek pertumbuhan teknologi, pengembangan SDM, maupun dukungan finansial.

Pada 2017 ini hubungan Indonesia dan Korea Selatan menginjak umur 44 tahun. Permasalahan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah masih lemahnya law enforcement, minimnya dukungan infrastruktur, kurangnya informasi, dan masih lemahnya kedua pemerintah dalam menginisiasi kerjasama antar dua negara.

Bagi para peserta, kunjungan SSLN memberikan manfaat antara lain para peserta dalam melihat secara langsung aktivitas obyek strategis yang dikunjungi dan diperoleh informasi akurat. Informasi tersebut di kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara Korea Selatan. Peserta juga mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan wawasan para peserta, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan.

 

Delegasi National Defence College (NDC) India melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Senin (28/8) yang diawali dengan courtesy call antara Ketua Rombongan NDC, Shri Abhay Tripathi dengan Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tenaga ahli dan pejabat Lemhannas RI dan dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dengan narasumber Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum.

 

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan NDC Shri Abhay menyebutkan bahwa Kunjungan NDC India ke Lemhannas RI tiap tahunnya adalah untuk memperluas wawasan bagi peserta NDC India. “Diskusi yang dilakukan dengan pihak Lemhannas RI tidak hanya memperluas pengetahuan kami mengenai masalah keamanan, pertahanan, dan keamanan kawasan, tetapi juga meningkatnya kesepahaman dan hubungan kerjasama antar Indonesia dan India di masa depan,” kata Shri Abhay membuka diskusi dengan para tenaga ahli Lemhannas RI di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

 

“Saya tentu saja menyambut baik dalam kunjungan singkat kami ke Lemhannas RI karena bisa bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif dengan para tenaga ahli dan peserta pendidikan di Lemhannas RI,” kata Shri Abhay melanjutkan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI, Laksda TNI Agung Pramono dengan judul “Keamanan Nasional Indonesia” yang membahas kepentingan nasional Indonesia, postur keamanan, tujuan, konsep perencanaan kapabilitas keamanan Indonesia, doktrin Presiden Joko Widodo mengenai Kebijakan Poros Maritim Dunia, dan isu keamanan seperti konflik Laut China Selatan, ASEAN dan keamanan kawasan, terorisme, serta illegal fishing.  

 

Dalam kesempatan tersebut Laksda TNI Agung Pramono menyebutkan bahwa keamanan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diskusi kemudian diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata antar kedua institusi. 

  

“Kita harus mengetahui posisi kita berada dimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan (nasional) tersebut,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pembekalan Peserta PPRA 56 dan PPSA 21 di Istana Wakil Presiden pada Senin (28/8).

 

Dalam pembekalan yang diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa sejatinya, semua negara memiliki tujuan yang hampir sama. Indonesia, lanjut Jusuf Kalla, memiliki empat tujuan nasional yang tertera di konstitusi yaitu memajukan negeri, memakmurkan bangsanya dengan adil, mencerdaskan bangsa, dan mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bangsa Indonesia harus menyadari posisi peran masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

 

Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi secara formal bagi para calon pemimpin nasional harus dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

 

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengutarakan bahwa tujuan nasional juga dapat bersifat dinamis namun tetap berdasarkan hal-hal pokok. Sebut saja, untuk mengukur kemajuan suatu negara, menurut Jusuf Kalla, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi meskipun tidak dapat dipisahkan dari masalah kebangsaan, politik, dan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama karena hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul saat ini, salah satunya adalah masalah ketidakadilan. Masalah ketidakadilan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, lanjut Jusuf Kalla,  telah melahirkan 15 konflik besar. Konflik tersebut dikatakan sebagai konflik besar karena menelan lebih dari 1000 korban seperti PKI di Madiun, Permesta, DI TII, Pemberontakan di Aceh, dan Pemberontakan di Ambon.

 

Ketidakadilan tersebut menjadi rasa ketidaksenangan yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan. Maka dari itu, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakadilan harus dapat diselesaikan. “Kita harus memahami bahwa tidak ada kemajuan tanpa keamanan dan tidak ada keamanan tanpa keadilan,” tegas Jusuf Kalla.

 

Mengenai sistem pemerintahan, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan otonom sehingga harus memaksimalkan pemerintah daerah atau regional dan tidak hanya fokus pada pemerintah pusat.

 

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi juga harus dibenahi. Untuk membenahi hal tersebut, para pimpinan yang menjabat di kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama melalui koordinasi lintas sektor dan tidak mementingkan ego sektoral.

 

Jusuf Kalla berharap para peserta PPRA 56 dan PPSA 21 dapat menjadi pemimpin yang berpandangan luas usai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan dapat bekerja sama antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita - cita nasional.

 

Pembekalan yang dilanjutkan dengan dialog dengan para peserta PPRA 56 dan PPSA 21, turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi, Para Pejabat Struktural, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Acara yang berlangsung selama dua jam tersebut diakhiri dengan foto bersama.