LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (624)

Dalam rangka persiapan Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX yang akan diselenggarakan pada Tahun Ajaran 2019, Lemhannas RI melalui Biro Kerja Sama melalukan Sosialisasi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX di Ruang Airlangga,  Gedung Astagatra Lantai III,  Lemhannas RI pada Kamis (11/1).

 

Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. dalam sambutan pembukaan mengatakan terimakasih atas kehadiran para perwakilan dari atase pertahanan negara sahabat. Budi Setiawan mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan tahap awal dalam penerimaan peserta dari negara sahabat. Dalam sosialisasi ini,  lanjut Budi Setiawan,  akan dijelaskan mengenai hal mendetail terkait dengan registrasi peserta dari negara sahabat.  Lebih lanjut Budi Setiawan menjelaskan bahwa pendidikan yang dilakukan Lemhannas RI juga bermaksud untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat.  Beberapa negara yang telah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI adalah negara-negara Asia Timur,  Asia Tenggara,  Asia Selatan, Timur Tengah,  Negara Pasifik,  dan Australia.

 

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai ppra LIX oleh kolone AF Rujito D.  Asmoro.  Memulai paparannya,  Rujito menjelaskan bahwa pada Tahun Ajaran 2018,  terdapat 14 peserta dari negara sahabat yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuh peserta mengikuti PPRA LVII dan tujuh peserta lainnya mengikuti PPRA LVIII. Selama kurun waktu 2009 hingga 2018 ini, Lemhannas RI telah menerima 138 peserta mancanegara.

 

Rujito lalu menjelaskan mengenai durasi pendidikan PPRA yaitu selama 30 minggu yang dibagi menjadi enam minggu off-campus dan 24 minggu on-campus. Untuk metode off-campus, para peserta mancanegara akan melakukan kegiatan pendidikan melalui teleconference dan chatting secara live dengan peserta lainnya dan pengajar. Sementara untuk on-campus akan dilakukan di Lemhannas RI dengan metode ceramah dan diskusi.

 

Selama menjalani pendidikan, para peserta mancanegara juga akan mengikuti program inti dalam pendidikan yaitu Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Penulisan Kertas Karya Perseorangan (Taskap), Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas), dan Penyelenggaraan Seminar Nasional.

 

Untuk menjadi peserta pendidikan di Lemhannas RI, Rujito menjelaskan bahwa peserta harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu merupakan anggota aktif TNI, Polri,  atau Aparatur Sipil Negara,  berpangkat Kolonel,  Kolonel Senior, Brigadir Jenderal atau berpangkat setara untuk Aparatur Sipil Negara, berusia maksimal 53 tahun,  direkomendasikan oleh institusi asal,  telah mengikut Sekolah Komando dan pendidikan setara bagi Aparatur Sipil Negara,  dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan pemeriksaann lengkap di rumah sakit pemerintah atau militer.

 

Rujito menegaskan bahwa kesehatan jasmani dan rohani menjadi sala satu faktor penting dalam persyaratan untuk mengikuti pendidikan lemhannas mengingat kegiatan pendidikan yang sangat padat.  "kesehatan sangat penting.  Karena program pendidikan akan berjalan sangat padat"  tegas Rujito.

 

Selain persyaratan umum,  para calon peserta dari negara sahabat juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti paspor,  visa,  dan dokumen lain seperti foto,  biografi singkat,  sertifikat bebas AIDS/laporan pemeriksaan HIV serta izin keamanan yang dikeluarkan oleh Atase Pertahanan Indonesia yang berada di Kedutaan Besar Indonesia di negara asal calon peserta.

 

Kolonel Rujito juga menjelaskan mengenai jadwal detail yang harus di hadiri oleh calon peserta sebelum memulai pendidikan.  Jadwal tersebut meliputi registrasi dan pengumpulan dokumen yang yang telah di perlukan serta kursus singkat Bahasa Indonesia serta material inti pendidikan di Lemmhannas RI.  Untuk fasilitas para peserta selama mengikuti kursus, Lemhannas menyediakan akomodasi di Lemhannas RI.

 

Sebelum menutup paparannya, Rujito membuka sesi tanya jawab dengan calon peserta dan diakhiri dengan makan siang bersama.

 

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Atase Pertahanan dari Negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Amerika Serikat, Kanada, Fiji, Arab Saudi, Inggris, dan Turki, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Mabes Polri, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan serta Staf Lemhannas RI.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kurikulum pendidikan di Lemhannas RI, Kamis (11/1) pagi diadakan diskusi kaji banding kurikulum dengan menghadirkan PhD Cand. Wibawanto Nugroho, M. A., M.PP sebagai pembicara utama dihadapan para peserta diskusi yang merupakan lulusan setingkat Lemhannas di negara lain. Wibawanto sendiri merupakan lulusan dari National Defense University Amerika Serikat. Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo hadir dalam diskusi beserta Wagub, Sestama, dan Deputi Pendidikan Tingkat Nasional.


Gubernur dalam sambutannya beropini bahwa pendidikan di Lemhannas RI terkesan menitik beratkan ke materi semata, berbeda dengan kurikulum national defense luar negeri yang berfokus memaksa peserta untuk berpikir. “Saya punya perasaan, di Lemhannas itu seolah-olah titik beratnya di materi. Ini loh konsensus dasar kebangsaan, ini loh Pancasila, ini loh UUD 45, ini loh strategis, dan lain lain tanpa mencoba menantang kepada peserta, lantas untuk apa semua ini? Akan diapakan itu semua?” tanya Agus Widjojo kepada peserta. Agus Widjojo berharap dengan kegiatan diskusi ini, peserta dapat mengambil manfaat yang nantinya dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kurikulum di Lemhannas RI dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. “Dalam rangka berdiskusi, mana yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kurikulum Lemhannas, dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan,” tambah Agus Widjojo.


Wibawanto sebelumnya telah menyusun tesis pada saat menyelesaikan pendidikannya di National Defense University, di Washington D.C Amerika Serikat dengan mengangkat topik posisi Indonesia menjadi bangsa pemenang di tingkat global ditentukan secara signifikan oleh kualitas Lemhannas RI sebagai institusi pencetak pemimpin nasional RI.


Dalam paparannya, Wibawa mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan setingkat pendidikan di Lemhannas Amerika Serikat berfokus pada mencetak ahli strategi dan pemimpin strategis, baik militer dan sipil yang memiliki ketahanan tinggi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mempertahankan serta memajukan kepentingan nasional menjadi bangsa pemenang, dalam menghadapi tatanan dunia yang selalu berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi.” Artinya bahwa rel-nya mereka itu sudah global bukan nasional, masuk dalam satu program, kita diajarkan untuk memajukan ketahanan nasional,” ujar Wibawanto.


Kemudian Wibawanto membandingkan dengan kurikulum yang dijalankan di Lemhannas RI. Menurutnya pendidikan di Lemhannas RI bertujuan akhir untuk mencetak dan membekali lulusannya sebagai ahli strategi, pemimpin dan penasehat strategis yang dapat membawa bangsa ini siap menghadapi lingkungan strategis di masa depan. Tentunya untuk mencapai tujuan sebagai bangsa pemenang di tingkat global.

Mengawali Tahun 2018, Lemhannas RI menyelenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang dibuka di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Senin (8/1). Pembukaan yang diawali dengan laporan Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H. ini dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa kesempatan kali ini merupakan sebuah kehormatan bagi Lemhannas RI karena dapat berbagi wawasan dengan para peserta pemantapan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Sebagai bangsa yang dipersatukan oleh kemajemukan, lanjut Agus Widjojo, nilai-nilai kebangsaan menjadi pedoman yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajemukan yang ada di Indonesia dapat menjadi sesuatu yang positif dan juga akan berefek negatif jika tidak dikelola dengan tepat. Maka dari itu, IPPAT harus dapat menjadi wadah pemersatu para pejabat pembuat akta tanah yang melindungi anggotannya dalam menjalankan tugasnya.

 

IPPAT dinilai Agus Widjojo sebagai tempat yang strategis untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai kebangsaan juga menjadi pendorong tumbuhkan kesadaran kebangsaan yang ditandai dengan bersatunya PPAT di Indonesia. Peran PPAT dalam bidang pembangunan nasional juga dinilai Agus Widjojo sangat penting karena terkait pula dengan pihak perbankan, lembaga pembiayaan, pembuat akta jual beli, serta akta jaminan hak tanggungan (AJHT).

 

Berkaitan dengan tugasnya, PPAT memiliki peran integral dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa. Anggota PPAT di dalam masyarakat diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Agus Widjojo berharap, dengan peran PPAT sebagai agen perubahan dalam pengimplementasian nilai-nilai kebangsaan di masyarakat, PPAT dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat luas dengan membantu menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

 

Pemantapan Nilai-Nila Kebangsaan ini diikuti oleh 103 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini akan berlangsung selama tujuh hari sejak tanggal 8 hingga 14 Januari mendatang. Dalam menyampaikan materi terkait Empat Konsensus Dasar Bangsa tersebut, metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, diskusi antar kelompok, serta ditutup dengan outbound.

Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum., Tajar Bidang Hankam Lemhannas RI  memberikan paparannya terkait Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan dihadapan seluruh jajaran pimpinan Lemhannas RI dalam rapat manajemen, Selasa (10/1) di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI. Rapat manajemen tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, beserta Wagub dan Sestama. Agus Widjojo menyampaikan agar jajaran pimpinan Lemhannas mampu memanfaatkan kegiatan ini untuk bertukar pikiran terutama terkait perencanaan anggaran dan keuangan.


Menurut Agus Widjojo, di Lemhannas sendiri masih terjadi campur aduk diantara rencana anggaran dan keuangan, sementara keduanya merupakan bidang yang memiliki fungsi berbeda. “Masih tercampur aduk antara rencana anggaran dan keuangan, padahal itu dua kamar yang berbeda. Rencana anggaran lebih banyak mengenai fungsi perencanaan karena sangat terkait dengan substansi, tetapi keuangan lebih ke akuntansi,” jelas Agus Widjojo. Oleh sebab itulah dilaksanakan kegiatan rapat manajemen ini agar seluruh jajaran pimpinan Lemhannas lebih memahami tentang ruang lingkup Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).


Diawal paparannya, Agung Pramono mempertanyakan kepada peserta rapat, apakah ada hirarki antara visi dan misi presiden dengan visi misi pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, hingga walikota. “Visi dan misi pimpinan K/L harus nyangkut dengan visi misi presiden,” ucap Agung.


Pada tingkat nasional, ruang lingkup perencanaan dibagi kedalam tiga kelompok, yakni kelompok satu tahunan, lima tahunan, dan 20 tahunan. RKa-K/L sendiri dalam penyusunannya menggunakan beberapa instrument yakni, indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja, tentunya dengan mempertimbanglan output dan outcome yang dihasilkan. “Sebagai contoh, pimpinan-pimpinan nasional yang kinerjanya bagus, apakah itu Dirjen, Sekjen, Menteri, apakah lulusan Lemhannas? Kalau lulusan Lemhannas, hal tersebut bisa menjadi indikator, kalau keluaran lemhannas itu bagus. Yang output-nya satu tahun mendidik 100 orang, tapi setelah ini keluar ini menjadi sekjen, menjadi menteri, apa hasilnya?,” tegas Agung didalam paparannya.

 

Pengalokasian anggaran terdapat pengelompokkan, salah satunya yakni angka dasar (baseline), yakni alokasi anggaran yang ada pada tahun yang sedang berjalan. Agung Pramono mengibaratkan di kedeputian pendidikan Lemhannas. “Jika setiap tahun kita mendidik 100 orang siswa, tahun depan juga 100, itu adalah angka baseline kita, misalnya 100 Miliar untuk mendidik. Setiap tahun baseline ini secara logika harus ada kenaikan. Disinilah perubahan baseline itu terjadi, minimal 7 sampai 10 persen,” ungkap Agung.


Menurutnya diperlukan sebuah effort atau upaya, yakni adanya inisiatif baru. “Berarti ada kegiatan baru karena ada target baru sehingga ada anggaran baru. Ini yang disebut inisiatif. Program, output, outcome yang baru, penambahan volume target, dan perceptan kecapain,” ujar Agung.

 

Lemhannas RI kembali menggelar Jam Pimpinan dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Senin (8/1). Jam Pimpinan kali ini digelar sebagai salah satu kegiatan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Lemhannas RI di tahun 2017 beserta kendala yang dihadapi.

 

“Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk bertemu dan berbincang santai karena tahun baru merupakan peralihan tahun anggaran dan tahun akademik sehingga menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja tahun lalu (2017) dan memperbaiki kinerja tahun depan (2018),” jelas Agus Widjojo saat membuka Jam Pimpinan.

 

Pada tahun 2017, lanjut Agus Widjojo, faktor yang melatarbelakangi adanya ketidakmaksimalan dalam melaksanakan program kerja dikarenakan dua hal, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang terkait dengan institusi lain tidak dapat diubah. Namun, faktor internal yang berasal dari Lemhannas RI masih dapat diperbaiki agar tidak terulang di tahun berikutnya.

 

Salah satu permasalah internal yang harus ditindaklanjuti adalah ego sektoral unit kerja. Unit kerja dalam melaksanakan tugasnya harus terus berkoordinasi dengan unit kerja lain. “Lemhannas adalah sebuah kesatuan, sebuah keutuhan,” tegas Agus Widjojo.

Selain itu, segala hal yang berkaitan dengan lembaga harus terus dilaporkan secara vertikal (dari bawah hingga ke pimpinan tertinggi). Agus Widjojo juga menambahkan bahwa laporan yang disampaikan ke pimpinan tinggi Lemhannas RI harus valid sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan.

 

Selain permasalahan ego sektoral unit kerja, Agus Widjojo juga mengemukakan mengenai permasalah tenaga pengajar di Lemhannas RI. Menurut Agus Widjojo, para pengajar Lemhannas RI harus terus aktif meningkatkan kemampuan diri agar terus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu cara untuk terus meningkatkan kemampuan diri adalah dengan membaca buku.

 

“Lemhannas perlu memiliki tenaga pengajar yang suka membaca. Lemhannas hakekatnya adalah lembaga pendidikan yang berdasarkan ilmu pengetahuan,” jelas Agus Widjojo.

 

Di samping itu, Agus Widjojo juga membicarakan mengenai Pemilu Presiden yang akan digelar Tahun 2019 mendatang. Agus Widjojo menghimbau agar seluruh staf Lemhannas RI untuk dapat memisahkan hak pilih pribadi dengan tugas fungsi Lemhannas RI yang bersifat netral.

 

“Lemhannas adalah lembaga independen. Tidak ada politik masuk Lemhannas. Dan jangan bawa Lemhannas untuk berpolitik,” tegas Agus Widjojo.

 

Jam Pimpinan tersebut diikuti oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, seluruh Pejabat Struktural dan Staf Lemhannas RI.

 

 

“Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ketika membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise saat pelaksanaan Peringatan Hari Ibu pada Senin (8/1) di lapangan Tengah Lemhannas RI.

 

Yohana Yembise dalam sambutan yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI tersebut menyampaikan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukan dengan kaum laki-laki. Selain itu, momentum Hari Ibu juga dapat dijadikan sebagai refleksi dan renungan mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kaum perempuan di semua bidang pembangunan.

 

Arti penting lainnya dari Peringatan Hari Ibu adalah sebagai suatu upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

 

Adanya kesetaraan peran dan kedudukan kaum perempuan dan laki-laki dalam mencapai tujuan nasional melatarbelakangi tema Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017 yaitu “ Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya”.

 

Tema Peringatan tersebut membahas dua hal penting yaitu meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan menuju perempuan mandiri, sejahtera, dan bebas kekerasan serta peningkatan ketahanan keluarga untuk mwujudkan keluarga yang kuat dalam berbagai bidang.

 

Di akhir sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI, Yohana Yembise mengajak seluruh perempuan untuk terus mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kapabilitas diri agar bersama laki-laki dapat menjadi kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa.

 

 

Mahasiswa Program Magister Ketahanan Nasional (tannas) yang menerima beasiswa S2 Lemhannas-Inter University Network (L-IUN) mengikuti kegiatan kuliah matrikulasi yang berlangsung hari ini, Senin (08/01), hingga Jumat (19/01). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. di Ruang Arjuna, Gd. Astagatra Lantai III Lemhannas RI, yang mewakili Sekretaris Utama Lemhannas RI karena tidak dapat hadir untuk membuka kegiatan matrikulasi. Dalam sambutannya, Budi Setiawan menyampaikan harapannya agar mahasiswa penerima beasiswa S2 L-IUN dapat menjadi intelektual yang berkontribusi di bidang tannas.

 

“Saya ingin memberikan semangat kepada para mahasiswa agar dapat memberikan makna bagi bangsa ini, kita harus berupaya menggali potensi yang didasari semangat nasionalisme yang tinggi sehingga memiliki karakter dan integritas yang tinggi, terbuka, berwawasan luas, serta mempunyai daya analisa tinggi di bidang tannas,’ ujar Budi.

 

Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Biro Kerja Sama Edy Rusminandar, S.E., M.A. menjelaskan bahwa para peserta matrikulasi akan menerima pembekalan tentang 6 core Lemhannas RI yaitu ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, kepemimpinan, wawasan nusantara, dan strategi nasional, serta materi pendukung tentang pengenalan lembaga, sistem pertahanan negara, dan current issues. Pembekalan tersebut akan disampaikan oleh para tenaga pengajar dan tenaga profesional Lemhannas RI, serta perwakilan pengajar dari universitas terkait.

 

Beasiswa L-IUN sendiri, merupakan program kerja sama Lemhannas RI dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang menjalin kerja sama dengan Program Magister Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia dan mahasiswa yang telah diterima di Program Magister (S2) Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI) dan Program Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM). Beasiswa pada tahun 2018 ini merupakan program L-IUN angkatan IV yang terdiri dari 10 mahasiswa. Dari 10 orang mahasiswa penerima beasiswa L-IUN, 4 diantaranya merupakan mahasiswa prodi tannas UGM dan 6 lainnya merupakan mahasiswa prodi tannas UI.

 

Selain diikuti oleh 10 orang mahasiswa penerima beasiswa S2 L-IUN, terdapat 7 mahasiswa lain (mahasiswa partisipasi) yang secara sukarela (tidak wajib) mengikuti kegiatan matrikulasi di Lemhannas RI. Mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang menerima beasiswa dari instansi lain seperti dari Kementerian Pertahanan, kementerian lain dan/atau pemerintah daerah.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Kedeputian IPSK-LIPI yang mengangkat tema “Prediksi Kondisi Strategis Indonesia dalam Kerangka 100 Tahun Indonesia”, Kamis (21/12) Pagi di Ruang Seminar PDII LIPI. Agus Widjojo berbicara mengenai Politik Keamanan Nasional. Hadir pula tiga orang narasumber lain yakni Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., dan Dr. Syarif Hidayat. Pada sesi pertama, membahas mengenai politik, keamanan dan kewilayahan.


Konstelasi politik nasional menuju satu abad Indonesia tepatnya jatuh pada tahun 2045. Kontelasi sendiri bermakna gambaran situasi politik dalam suatu waktu. Yang menjadi tantangan terbesar saat ini, dimana bangsa Indonesia sedang berada pada masa Multi-Transisi. Transisi politik, demokrasi, kultural, generasi, dan lingkungan strategis internasional. Menurut Agus Widjojo, yang terpenting yakni bagaimana masyarakat mampu mewujudkan nilai-nilai luhur dimasa lalu, yang kemudian dibawa hingga masa sekarang. “Bagaimana untuk mentrasformasikan, menterjemahkan doktrin-doktrin nilai-nilai yang kita bawa di masa lalu tetapi dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan perubahan jaman,” ujar Agus Widjojo. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yakni membentuk manusia yang berpikir komprehensif, berpikir kreatif dan berani berkompetisi tetapi tetap patuh pada kewajiban, serta membentuk bangsa yang memiliki yang disiplin diri.


Agus Widjojo memandang masyarakat sekarang mudah puas dengan jargon dan slogan-slogan semata. “Masalahnya kita cukup puas dengan jargon dan slogan-slogan. Sebagai contoh jargon Revolusi Mental. Kita mampu mengucapkan tetapi tidak pandai dalam mengimplementasikannya. Contoh lain slogan “Saya Pancasila”, tetapi kita tidak tahu cara mewujudkan Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari. Konkretnya apa?,” ungkap Agus Widjojo.


Sedangkan menurut Prof. Haris ketika diminta untuk memetakan konstelasi politik nasional dalam rentang waktu yang cukup panjang yakni menuju satu abad Indonesia di tahun 2045, dirinya memfokuskan pada beberapa pertanyaan. Yang pertama bagaimana gambaran kehidupan politik ideal yang dibayangkan terwujud pada 2045. Menurutnya secara umum, rakyat berharap praktik sistem demokrasi ke depan tentu tidak lagi terperangkap sebagai demokrasi elektoral yang bersifat prosedural seperti sekarang. “Artinya, pemilu dan pilkada tidak sekadar menjadi momentum sirkulasi kekuasaan di antara para elite politik belaka, melainkan juga menjadi wadah bagi rakyat menunjukkan kedaulatannya, dalam arti memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan politik,” ujar Haris.


Selanjutnya bagaimana dengan realitas politik kontemporer yang dialami oleh Indonesia dimasa sekarang. Indonesia pasca-Orde Baru adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Kondisi lain yang sedang terjadi di Indonesia yakni di tengah meriahnya perayaan terhadap demokrasi, NKRI sebagai negara kebangsaan berdasarkan Pancasila serta berfondasikan keberagaman, diakui atau tidak, tengah mengalami ujian dan bahkan mungkin ancaman dari berbagai gerakan radikal berbasis agama. Serta yang terakhir yakni dimana profesionalisme antara tentara, polisi, dan intelejen acapkali terganggu oleh godaan kekuasaan dan kepentingan politik jangka pendek para perwira.

 

Lemhannas RI menjalin kerjasama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Acara yang digelar di Ruang Nusantara Lemhannas RI pada Rabu (20/12), dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga Dewan Pengarah UKP-PIP.

Direktur Utama LPP-TVRI Helmy Yahya mengatakan bahwa LPP TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang memiliki amanah besar, karena TVRI merupakan televisin publik yang harus netral, independen, tidak komersial dan harus mengutamakan. Tenju saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat diutamakan. Melalui kerjasama yang akan dilakukan antara TVRI dengan UKP-PIP dan Lemhannas RI untuk mebuat program-program yang edukatif, informatif, netral dan independen.

“Kami butuh kerjasama lebih lanjut dari semua pihak agar TVRI kembali menjadi seperti masa lalu, dimana berjaya di mata pemirsa Republik Indonesia,” ungkap Helmy Yahya.

Selain itu Rektor UNS Prof. DR. Ravik Karsidi, M.S mengatakan bahwa, melalui kerja sama ini UNS akan melakukan riset ketahanan nasional, khususnya ketahanan sosial budaya. “Sekarang posisi bangsa Indonesia di era globalisasi ini, rentan terhadap kemungkinan akanrusak dan hilangnya ketahanna sosial budaya indonesia khususnya Pancasila,” terangnya.

Ketua UKP-PIP Yudi Latief dalam hal ini mengatakan bahwa peran perguruan tinggi sangat penting. Tidak hanya mengajarkan Pancasila di perguruan tinggi, akan tetapi melakukan riset dan kajian yang memperkuat Pancasila dari pengayaan-pengayaan dimensi teoritik.

Maka dari itu, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berharap melalui kerja sama ini diharapkan terbentuk sinergi antara Lemhannas Ri dengan UKP-PIP,  UNS Surakarta dan LPP TVRI dalam mewujudkan ketahanan nasional. “Selain itu kerjasama ini diharapkan juga dapat memperkuat nilai-nilai  kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk sumber daya yang ada di UKP-PIP, UNS Surakarta  serta LPP TVRI, sehingga dapat meningkatkan peran Lemhannas RI, UKP-PIP, LPP TVRI maupun perguruan tinggi bersinergi untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional,” lanjutnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arief Wachyunadi, para Deputi dan Pejabat Struktural Lemhannas RI.