LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (488)

 

Bertempat di Halaman depan Lemhannas RI, Megawati Soekarno Putri mersmikan Patung Bung karno pada Rabu (24/5). Peresmian tersebut merupakan salah satu Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Lemhannas RI yang ke-52 yang uga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei yang lalu.

 

Pada Peresmian yang dibuka dengan Tarian Bali Sri Kamewali ini, Megawati Soekarno mengatakan bahwa tujuan Presiden Soekarno mendirikan Lemhannas RI yaitu untuk mengumpulkan para calon pemimpin bangsa dari seluruh Indonesia.  Para calon pemimpin bangsa tersebut harus dibekali dengan ilmu Geopolitik agar memahami hakikat bangsa Indonesia.

 

Geopolitik, menurut Megawati, adalah ilmu yang baru bagi Indonesia. Geopolitik sebenarnya adalah ilmu yang mengajarkan kesadaran akan posisi Indonesia di dunia. Jika tidak mengetahui posisi Indonesia di dunia,  rakyat Indonesia akan menyebut diri sebagai orang Indonesia namun tidak berperilaku seperti orang Indonesia. "Sebab, kalau kita tidak tahu di mana posisi Indonesia, maka kita akan berpikir bahwa bangsa Indonesia bukan apa-apa. Badan kita menyebut orang Indonesia, tetapi cara berpikir kita ikut orang luar," jelas Megawati.

 

Jika rakyat Indonesia mengetahui Geopolitik, lanjut Megawati,  Indonesia dapat mengatur strategi masa depan untuk meraih kejayaan Indonesia. Maka dari itu, Hakikat Lemhannas harus dikembalikan kepada roh nya. Sehingga nantinya para calon pemimpin Bangsa yang telah menempuh pendidikan di Lemhannas RI akan memahami ilmi geopolitik.

 

Mengenai sosok Bung karno, Megawati mengatakan bahwa semasa hidup, Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut telah menerima 23 gelar Honoris Causa dari Universitas dalam maupun luar negeri dalam berbagai bidang keilmuan seperti politik, huklum, sosial, dan budaya. Megawati juga seharusnya mempelajari sosok Bung Karno yang mampu memerdekakan Bangsa Indonesia.

 

Lebih lanjut, Megawati memaparkan bahwa Bung Karno adalah sosok yang suka membaca. Kumpulan-kumpulan pikiran Bung Karno, lanjut Megawati, harus dengan berani dibuka untuk dipelajari agar dapat dilihat bagian  yang relevan masih dapat digunakan karena Bung Karno adalah sosok yang visioner.

 

Sebelum menutup pidatonya, Megawati mengatakan bahwa Lemhannas RI harus dapat menjadi sebuah alat perjuangan bagi bangsa dan negara bukan bagi kelompok dan perorangan.

 

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa pada saat memberikan kuliah umum pertama yang berjudul “Geopolitik” bagi peserta Pendidikan Reguler Angkatan pertama seusai meresmikan Lemhannas RI, Bung Karno mengatakan bahwa orang tidak akan bisa membangun bangsa dan negara yang kuat jika tidak mengetahui ilmu geopolitik. Hal tersebut, lanjut Agus Widjojo, dapat diartikan bahwa jika ingin memiliki ketahanan nasional yang kuat, harus mempelajari ilmu geopolitik. Dengan ilmu geopolitik,Bangsa Indonesia dapat membawa Indonesia pada tujuan nasional.

 

Selain itu, Bung Karno juga berpesan bahwa sangat penting bagi para calon pemimpin Indonesia untuk belajar memahami jati diri bangsa yang bersumber dari empat Konsensus  Dasar Bangsa. Ketiga, Bung Karno menyampaikan bahwa pemimpin Indonesia dalam belajar mengenai pertahanan tidak hanya belajar mengenai “bedil dan mesiu” tetapi juga harus mempelajari pengetahuan multikompleks menyangkut masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, demografi, geografi, serta demografi. “Tiga poin tersebut terdapat dalam kurikulum pendidikan di Lemhannas RI,” pungkas Agus Widjojo.

 

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMKK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Guruh Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi, serta seluruh Pejabat dan staf Lemhannas RI.

 

 

 

Terkait dengan putusan Permanent Court of Arbitration (PCA), Lemhannas RI mengadakan Roundtable  Discussion (RTD) di Ruang Kresna , Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI pada kamis (8/7). RTD yang mengangkat judul “Strategi Indonesia Menjaga Stabilitas Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 12 Juli 2016 Guna Perdamaian Regional dalam Rangka Ketahanan Nasional” ini dibuka oleh Gubenur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Dalam RTD yang didahului dengan laporan Deputi Pengkajian Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. tersebut, Agus Widjojo mengatakan saat ini terdapat dua klaim dari pihak yang bertikai di konflik Laut Cina Selatan. Di satu sisi, Tongkok mengklaim Laut Cina Selatan dengan 9 Garis Putus-Putusnya (Nine-Dashed Line) sedangkan di satu sisi adalah klaim pihak lain yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina. Namun, keputusan PCA untuk memenangkan pihak Filipina tidak apat menyelesaikan konflik tersebut. Agus Widjojo megatakan bahwa hal tersebut akan menyebabkan instabilitas regional. Maka dari itu, RTD ini dilaksanakan untuk membuat kebijakan terkait dengan masalah tersebut.

 

RTD yang dimoderatori oleh tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, dilanjutkan dengan laporan hasil kajian sementara Lemhannas RI oleh Marsda TNI (Purn) Ir. Beng Tardjani, M.Sc.. Beng tardjani menyampaikan bahwa pokok-pokok persoalan LCS adalah persoalan sengketa kedaulatan negara, sengketa zona wilayah maritim akibat adanya klaim sepihak nine-dashed line PemerintahTiongkok, Sikap keras dan tegas Tiongkok menolak putusan PCA yang memenangkan gugatan Pemerintah Filipina, fakta klaim nine-dashed line Tiongkok yangtumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus merumuskan kebijakan, strategi, dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

 

Pembicara pertama pada RTD ini,  Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN mewakili Menteri Luar Negeri Jose Antonio M. Tawares menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan karena sebenanrnya tidak ada ketumpang tindihan antara ZEE dengan Nine-Dashed Line Tiongkok. Selain itu, Jose Antonio juga menjelaskan bahwa Nine-Dashed Line Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang tegas.

 

Di sisi lain, Pembicara kedua Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulfikar Mochtar, S.T., M.Sc. memaparkan mengenai kekayaan perairan di sekitar Natuna yang mendoring ketertarikan kapal asing uhntuk masuk ke wilayah tersebut. Kekayaan Natuna tidak hanya dalam hal sumber daya perikanan namun juga minyak dan gas. Dari fakta yang telah dihimpun di Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa dari 300 kapal asing ilegal yang telah ditangkap, setengah dari jumlah tersebut ditangkap di perairan Natuna.

 

Diskusi tersebut kemudian di lanjutkan dengan dua paparan narasumber mengenai strategi Indonesia untuk menjaga stabilitas setelah adanya PCA oleh Laksda TNI Tri Wahyuni, S.E., M.Sc. dan marsekal TNI Hadi Tjahyanto, S.IP dan tanggapan dari 4 penanggap dan floor.

 

Hadir dalam RTD tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.H., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi, para Tenaga Ahli Lemhannas RI serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik pejabat eselon Lemhannas RI di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, pada Selasa (30/5). Dalam pelantikan tersebut, terdapat  18 orang yang dilantik dengan jabatan eselon I hingga IV.

 

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan proses regenerasi di Lemhannas RI. Proses regenerasi tersebut, lanjut Agus Widjojo, bukan hanya sebuah proses alamiah namun juga wujud implementasi konstruktif atas sistem pembinaan personel dan organisasi yang bertujuan menghadirkan Lemhnnas RI  yang kredibel dan akuntabel dihadapan seluruh stakeholder.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga mengutarakan beberapa pesan bagi para pejabat baru saja dilantik. Bagi pejabat yang dilantik menjadi Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji yang setara dengan Eselon I-A. Agus Widjojo berpesan bahwa para pejabat tidak hanya dituntut kapabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun juga harus menjaga integritas diri.

 

Di sisi lain, lanjut Agus Widjojo, para pejabat yang dilantik sebagai Kepala Biro dan Direktur yang setara dengan Eselon II dituntut menghadirkan berbagai gagasan solutif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan unit kerja sehingga menghasilkan output yang optimal dan memberikan dampak baik pada outcome lembaga.

 

Kemudian, Agus Widjojo juga berpesan kepada Kepala Sub-Direktorat atau Eselon III agar selalu kreatif dan inovatif serta responsif terhadap dinamika kebutuhan dalam menjalankan pengelolaan kegiatan di Unit Kerja. Sementara bagi para berpesan Kepala Sub Bagian atau Eselon IV Agus Widjojo agar mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan  kegiatan.

 

Selain melantik para Pejabat Eselon, Agus Widjojo juga melepas 6 Pejabat Lemhannas RI. Dalam melepas 6 pejabat tersebut, Agus Widjojo juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemikiran dan pengabdian yang telah dilakukan oleh para pejabat yang dilepas dari jabatannya.

 

Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

 

 

Bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lt. I, Lemhannas RI pada Rabu (14/7), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan delegasi NIPSS (National Institute of Policy and and Strategic Studies) Nigeria yang dipimpin oleh Jonathan Mela Juma. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Courtesy Call.

 

Setelah melakukan Courtesy Call, delegasi NIPSS melanjutkan kunjungan dengan diskusi yang dilaksanakan di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai III, Lemhannas RI. dalam sikusi yang didahului dengan pemutaran video profil Lemhannas RI tersebut, Deputi Pengkajian Strategik, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. menjelaskan mengenai Indonesia geografi, demografi, dan kekayaan alam.

 

Indonesia, jelas Djagal Wiseso, merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis. Hal tersebut karena Indonesia berad di antara dua benua dan dua samudera. Di ASEAN, Indonesia merupakan negara terbesar sehingga Indonesia harus menunjukkan perannya untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah regional seperti salah satunya isu tiga pilar.

 

Dari segi geografis, Indonesia memiliki 17 ribu pula dengan luas 2 juta km yang meliputi darat dan laut. Indonesia, lanjut Djagal, juga memiliki 3 Alur Laut Kepulauan. Maka dari itu, lanjut Djagal Wiseso, Indonesia tidak hanya memiliki posisi strategis dan juga lokasi yang strategis.

 

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan berbagai kekayaan budaya, suku, adat istiadat, dan bahasa daerah. Namun, jelas Djagal Wiseso, Indonesia hanya memiliki satu bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

 

Jika dilihat dari kekayaan alamnya, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumber daya melimpah. Sementara dari segi maritim, Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti piracy dan  illegal fishing. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi masalah terkait dengan ZEE di Kepulauan Natuna yang turut masuk dalam nine-dashed line Laut Cina Selatan serta illegal fishing yang banyak terjadi di daerah tersebut.

 

Djagal Wiseso juga memaparkan mngenai Fragile States Index di tahun 2016. Mengetahui Fragile States index adalah hal yang diperlukan sebelum mengkaji mengenai technologi  agrikultur. Berdasarkan Fragile States Index selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam pembangunan.

 

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para peserta diskusi yang terdiri dari delegasi NIPSS Nigeria dan peserta PPRA LVI.

 

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Prof. Dadan Umar Daihani selaku Moderator, Kepala Biro Humas, Tenaga Ahli  serta beberapa Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

Visi pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana tercantum dalam Nawacita  adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut harus didukung dengan adanya hubungan yang baik antara negara dengan masyarakat/ warganya.

Hubungan yang baik tersebut sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita,  sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagai warga negara, tentunya kita layak untuk menerima hak dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban itu. Pertanyaan mendasar yang perlu untuk kita ketahui yaitu, apakah hak sebagai warga negara sudah kita terima dengan baik dan apakah kita sudah melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara? Banyaknya kejadian yang mencerminkan tidak seimbangnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, antara lain terjadinya intoleransi, korupsi, kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, pelanggaran lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan yang kesemuanya akan bermuara pada terjadinya disharmoni sosial, apalagi tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat.

Untuk mengetahui bagaimana hak diterima dan kewajiban dilakukan oleh warga negara, serta perlunya penguatan hukum, makaLemhannas RI  melakukan jajak pendapat terhadap 598 responden warga negara Indonesia yang berdomisili di 12 kota besar di Indonesia.

Download Hasil Jajak Pendapat

 

 

Sebagai salah satu rangkaian peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI, Orasi Ilmiah digelar di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung pancagatra Lantai IV, Lemhannas RI pada Senin (22/5). Orasi Ilmiah tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa perkembangan globalisasi dan demokratisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang turut mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bansga ini di masa yang akan datang.

 

Selain itu, lanjut Agus Widjojo, bangsa ini juga tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu – isu regional maupun global. Potensi ancaman kini tidak latersebut tidak hanya bersifat fisik, namun juga perang yang dilakukan oleh pihak ketiga (proxy war).

 

Agus Widjojo menekankan bahwa hal tersebut memberikan dampak besar kepada ketahanan nasional bangsa dalam aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

 

Maka dari itu, jelas Agus Widjojo berharap orasi ilmiah ini akan memberikan perluasan dan pencerahan wawasan serta cara pandang kita dalam menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks demi masa depan bangsa.

 

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan Orasi Ilmiah oleh Dr. Anhar Gonggong, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI dengan judul Orasi  “BERTEGAK BERFIKIR – BEKERJA, MELAMPAUI KELAMPAUAN, BERIMAJINASI – RANCANGAN UNTUK HARI DEPAN INDONESIA MERDEKA” .

 

Download Materi Orasi Ilmiah

 

 

“Pada Tahun Anggaran 2018 Lemhannas RI akan melaksanakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII, artinya tahun depan Lemhannas RI akan merekrut calon peserta PPRA sebanyak 2 (dua) kali,  untuk itu dalam hal ini Lemhannas RI mengundang Bapak/ibu perwakilan dari instansi non pemerintah yang ada di wilayah DKI Jakarta dn sekitarnya untuk mengikuti sosialisasi program pendidikan TA. 2018 di Lemhannas RI” dalam sambutan Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Ivan R. Pelealu, SE, MM, pada Rabu (17/5) dalam acara sosialisasi program PPRA LVII & LVIII TA. 2018 Lemhannas RI.

 

Penyelenggaraan sosialisasi program pendidikan PPRA LVII & LVIII yang dilaksanakan di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. III bertujuan untuk menginformasikan tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI. Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan dari instansi non pemerintah sebanyak 54 orang peserta.

 

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daehani, DEA sebagai narasumber memberikan paparan materi sosialisasi tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI, serta dijelaskan pula substansi tentang pelaksanaan pada program pendidikan yang ada di Lemhannas RI.

 

Dengan adanya kegiatan sosialisasi program pendidikan Lemhannas RI bagi instansi pemerintah di Lemhannas RI, diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman tentang program pendidikan Lemhannas RI, dan bagi perwakilan instansi non pemerintah yang hadir dapat memberikan informasi ke instansi/lembaganya masing-masing tentang program pendidikan Lemhannas RI.

                                                                                              

 

 

 

“Pendidikan Lemhannas RI memiliki tujuan untuk menyiapkan para pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan strategis untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagaipermasalahan bangsa secara komprehensif, untuk itu tiap tahun Lemhannas RI membuka program pendidikan Lemhannas RI guna menciptakan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang lebih banyak lagi. Pada TA. 2018 Lemhannas RI akan membuka program pendidikan Lemhannas RI yaitu PPRA LVII dan LVIII ” dalam sambutan Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Ivan R. Pelealu, SE, MM, pada Rabu (17/5) dalam acara sosialisasi program PPRA LVII & LVIII TA. 2018 Lemhannas RI.

 

Penyelenggaraan sosialisasi program pendidikan PPRA LVII & LVIII yang dilaksanakan di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. III bertujuan untuk menginformasikan tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI. Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan instansi pemerintah sebanyak 85 orang peserta.

 

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daehani, DEA sebagai narasumber memberikan paparan materi sosialisasi tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI, serta dijelaskan pula substansi tentang pelaksanaan pada program pendidikan yang ada di Lemhannas RI.

 

Dengan adanya kegiatan sosialisasi program pendidikan Lemhannas RI bagi instansi pemerintah di Lemhannas RI, diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman tentang program pendidikan Lemhannas RI, dan bagi perwakilan instansi yang hadir dapat memberikan informasi ke instansinya masing-masing tentang program pendidikan Lemhannas RI.

 

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa Cetak, Elektronik dan Online di Ruang Ruang Anjungan, Gedung Trigatra Lantai III, Lemhannas RI pada Senin (15/5).

 

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa saat ini Lemhannas RI sedang mempersiapkan berbagai kegiatan berkaitan dengan Peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI ke-52 ppada tanggal 20 Mei mendatang. Tema yang diangkat pada Peringatan Ulang Tahun Lemhannas Ri kali ini adalah “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional,  Lemhannas RI Bertekad Meneguhkan Kembali Kehidupan Kebangaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

 

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa Ulang Tahun Lemhannas RI yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini menunjukkan bahwa Lemhannas RIdijiwai oleh semangat Kebangkitan Nasional. “Memang Betul Lemhannas Ri diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1965. Sehingga setiap Lemhannas RI ulang tahun maka sebetulnya adalah dipengaruhi, dijiwai oleh semangat kebangkitan nasional,” Ujar Agus Widjojo.

 

Kegiatan yang diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Ulang Tahun lemhannas RI ke -52 ini adalah Gerak Jalan dan Inbox SCTV yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei, Ziarah Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan dilanjutkan dengan Orasi Ilmiah oleh dr. Anhar Gonggong pada tanggal 22 Mei mendatang. Selain itu, Lemhannas Ri juga akan melaksanakan Upacara HUT dan Syukuran serta Peresmian Monumen Presiden Soekarno oleh Ibu Megawati pada tanggal 24 Mei mendatang.

 

Selain itu, lanjut Agus Widjojo, Lemhannas RI juga akan mengadakan Jakarta Geopolitical Forum yang rencana nya akan digelar pada tanggal 18 hingga 20 mei 2017. Pembukaan dari Jakarta Geopolitical Forum ini akan dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 18 Mei dan dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar pada tanggal 19 dan 20 Mei di Hotel Borobudur Jakarta.

 

Jakarta Geopolitical Forum ini, ujar Agus Widjojo, bertujuan sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan perspektif diantara para praktisi dan pakar-pakar geopolitik dari seluruh dunia untuk mencoba memahami makna dinamika geopolitik yang saat ini terjadi dan berubah-ubah. Dalam Jakarta Geopolitical Forum ini akan menghadirkan 17 pembicara dari berbagai Negara yang berasal dari lima benua dan 5 pembicara dari Indonesia.

 

Forum Komunikasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan para pemimpin redaksi dan wartawan media massa dan ditutup dengan ramah tamah.