LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (615)

 

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013, memberikan ceramah di hadapan para peserta PPRA LVII di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI pada Kamis (24/5). Tema yang diangkat pada ceramah kali ini adalah “ peraan Sistem Politik dan Demokrasi guna mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional”.

 

Pada awal paparannya, mahfud mengatakan bahwa politik adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Politik, lanjut Mahfud, juga selalu berkaitan dengan organisas negara yang merupakan organisasi tertinggi di dalam setiap masyarakat dan bangsa. Maka dari itu, tidak ada satu orangpun yang tidak terlibat dalam politik. “Tidak ada satu orangpun yang tidak terlibat dalam politik karena setiap orang harus selalu memiliki kewarganegaraan dan tidak ada satupun yang dapat hidup tanpa negara,” jelas Mahfud.

 

Mahfud MD kemudian menjelaskanbahwa terdapat tiga macam penerapan cara berpolitik yaitu dengan cara mendukung, melawan, atau bersikap netral terhadap penguasa politik. Tiga macam penerapan berpolitik tersebut, lanjut Mahfud, harus tetap tunduk pada kekuasaan yang sah.

 

Beralih ke sistem politik, Mahfud mengatakan bahwa konsep sederhana dari sistem politik terdiri dari input, sistem politik (proses politik) dan output. Input, jelas Mahfud, berasal dari aspirasi rakyat yang kemudian diolah dalam sistem politik (proses politik) yaitu pemerintah sehingga dapat menghasilkan output yang berupa kebijakan. Output tersebut dapat digunakan sebagai input baru ke dalam sistem / proses politik.

 

Dari konsep tersebut, lanjut Mahfud, secara garis besar, sistem politik dibedakan ke dalam sistem politik demokratis dan otoritter. Perbedaan dari sistem tersebut terletak pada input-nya. Untuk sistem politik yang demokratis, input berasal dari aspirasi rakyat, sedangkan pada sistem politik yang bersifat otoriter berasal dari penguasa / pemerintah.

 

Indonesia sendiri, terang Mahfud, menganut sistem politik demokrasi. Sistem demokrasi ini telah disepakati sejak awal kemerdekaandengan berbagai oembahasan dan perdebatan. Dengan masuknya demokrasi ke dalam konstitusi, maka seluruh rakyat Indonesia terikat dan harus mengikuti konstitusi tersebut, terlepas dari salah/ benar sistem demokrasi tersebut. Selain sistem demokrasi, Indonesia juga juga didirikan berdasar prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum).

 

Terkait dengan Ketahanan Nasional, Mahfud mengatakan bahwa bahwa Ketahanan Nasional merupakan ketangguhan atau keuletan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, demografi, sumber kekayaan alam, geografi, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

 

Saat ini, terang Mahfud, ketahanan ideologi sedang menghadapi tantangan besar yaitu dengan adanya ususlan untuk menggantikan ideologi khilafah. Hal tersebut dipicu dengan adanya khasus korupsi yang dianggap terjadi karena tidak digunakannya dasar islam sehingga Pancasila dianggap sebagai sebuah kegagalan.

 

Mahfud MD mengatakan bahwa ideologi khilafah tidak pernah ada.”Islam mengajarkan hidup bernegara namun sistem khilafah itu tidak ada. Khilafahnya ada, tapi ideologi khilafah tidak ada,” jelas Mahfud. Pancasila dinilai Mahfud sebagai ideologi yang tepat untuk Indonesia karena mewadahi Indonesia sebagai negara yang plural.

 

Sebelum mengakhiri ceramahnya, mahfud mengajaka seluruh peserta untuk memperkuat ketahanan ideologi. “Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi Indonesia dan kita harus terus membangun ketahanan ideologi,” pungkas Mahfud.

 

 

Peserta kursus 26 National Defence College Nigeria melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, Rabu (24/5), sebagai bagian dari "Geostrategic World Study Tour to Indonesia". Sebanyak 25 peserta rombongan ingin belajar tentang kebijakan pertahanan dan kontra terorisme di Indonesia. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima delegasi NDC Nigeria tersebut di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra. Setelah melakukan ramah tamah, rombongan delegasi NDC Nigeria melakukan diskusi interaktif di Ruang Airlangga, Gd. Astagatra Lt.III.


Kepala rombongan delegasi yang juga provost Centre for Strategic Research and Studies NDC, Ambassador Dr. Chijioke Wilcox Wigwe menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan diskusi interaktif yang diberikan Lemhannas RI. "Dengan berbagi pengetahuan antar peserta, saya harap ini menjadi bekal penting bagi kami dalam menangani isu insurgensi dan terorisme di Nigeria", ujar Chijioke.


Keamanan nasional Nigeria kini masih memiliki ancaman dari aksi terorisme yang dilakukan kelompok Boko Haram. "Kami saat ini sudah berupaya menangani kelompok tersebut, tetapi mereka belum bisa dikalahkan", jelas Chijioke. Melalui sejumlah studi, mereka memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengambil pelajaran kebijakan kontra terorisme di Indonesia. Selain mengunjungi Lemhannas RI, mereka juga berkunjung ke instansi lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan BPNT.


Untuk mengeksplorasi kebijakan pertahanan dan kontra terorisme Indonesia, dilakukan diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Tenaga Professional Lemhannas RI Dubes Sebastian Sumarsono. Dalam diskusi, hadir pula sejumlah tenaga professional Lemhannas RI, serta perwakilan peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII. Mengawali kegiatan diskusi, Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib mempresentasikan secara singkat kebijakan pertahanan dan militer Indonesia, serta upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah. Sejumlah isu menjadi sorotan dalam diskusi kontra terorisme di Indonesia. Peserta Nigeria menyoroti tentang penanganan terhadap warga negara yang pulang dari negara konflik, strategi non militer dalam kebijakan pertahanan dalam upaya penanganan terorisme, hingga peran Lemhannas dalam kontra terorisme.

 
 
4
 
 
 
 
3
 
 
 

 6

 

 

Kedeputian Pengkajian Strategis Lemhannas RI menggelar Round Table Discussion (RTD) dengan mengangkat tema “Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasnya dalam rangka Ketahanan Nasional”, di ruang Kresna, gd. Astagatra Lemhannas RI, Kamis (23/5) pagi.

 

Empat orang narasumber utama yang dihadirkan di antaranya Kepala BNPT Suhardi Alius, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke-9 Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD., dan Deputi Urusan Luar Negeri Kemenkopolhukam Lutfi Rauf. Selain narasumber, dalam sesi RTD juga dihadirkan beberapa orang penaggap atau pembahas yakni Pengamat Militer Prof. Anak Agung Banyu Perwira, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc., Ketua IM Centre untuk Dialog dan Pedamaian, Prof. Dr. Icksan Malik, dan dan Dosen Fakultas Psikologi UI Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.

 

Beberapa kasus yang terjadi di kawasan Asia Pasifik yang menimbulkan implikasi yang cukup besar, sehingga dapat berdampak pada stabilitas ketahanan nasional Indonesia, di antaranya seperti kasus di Semenanjung Korea, tragedi kemanusiaan di Myanmar (etnis Rohingya), perebutan wilayah di Laut China Selatan, Teror ISIS terhadap ketahanan keamanan Indonesia serta kasus-kasus lainnya.

 

Sementara berbicara mengenai semenanjung Korea, meskipun antara pimpinan Korut dan Korsel telah melakukan perdamaian dan Korut menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya, perdamaian kedua negara belum dapat dikatakan berjalan mulus. Sebab berbagai tekanan yang datang dari Amerika menjadi penghambat kedua negara, Amerika meminta Korut melepaskan tahanannya, dan meminta Korut menghentikan uji coba rudal dan nuklir. Sementara kepada Korsel, Amerika meminta agar pangkalannya tetap di Korsel dan juga mengikutkan secara langsung dalam proses perdamaian.

 
Permasalahan lain yang baru-baru ini membuat geger bangsa Indonesia yakni gerakan terorisme yang kembali muncul ke permukaan pasca bentrokan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada awal Mei lalu. Menurut Kepala BNPT Suhardi Alius, kejadian tersebut cukup mengganggu stabilitas ketahanan nasional Indonesia. “Ideologi terorisme itu sudah masuk ke seluruh sel sel di republik ini, dan tidak ada satupun kabupaten kota yang tidak terinfiltrasi dengan ideologi-ideologi seperti ini,” ungkapnya.

 

Merespon kejadian tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh lapisan bangsa untuk mulai membersihkan semua lembaga mulai dari tingkat PAUD, TK hingga Perguruan Tinggi dari ajaran ideologi terorisme. Tak hanya itu, himbauan serupa juga berlaku bagi seluruh instansi-instansi. “Jadi Infiltrasi ini sudah sangat luar biasa, dan kembali kepada resilience, mari kita mempersiapkan bangsa kita ini untuk pembangunan manusia yang seutuhnya betul betul masif, kenapa, karena tantangannya kebhinnekaannya terganggu saat ini,” jelas Suhardi Alius.


Permasalahan yang terjadi terkait pergeseran fokus geopolitik di kawasan asia pasifik sudah mengarah kepada wilayah Indo-Pasifik. Seperti yang disampaikan oleh  Didit Herdiawan bahwa sudah terjadi kerjasama antara empat negara yakni Australia, Amerika, Jepang, dan India dengan tujuan menstabilkan kawasan di Asia Pasifik khususnya di Indo-Pasifik, karena hal ini berkaitan dengan negara-negara lain seperti Filipina, Myanmar, dan Vietnam, serta masalah pergeseran teroris-teroris dari Timur Tengah (ISIS), ke wilayah selatan Filipina dan Indonesia yang dikatakan sebagai save island.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI beserta jajaran Biro Humas, Brigjen TNI Mindarto mengunjungi LPP RRI dan LPP TVRI (23/5). Kunjungan pertama yaitu ke LPP RRI, Karo Humas didampingi oleh Kabag Protdok  Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono, Kasubbag Protokol Letkol Inf M. Isdar, Kasubbag Dokumentasi Letkol Inf Adlansyah M., dan Kasubbag Hubanlem Endah Heliana. Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Utama LPP RRI H. Mohammad Rohanuddin yang didampingi oleh Direktur Program dan Produksi Soleman Yusuf, serta Kepala Pusat Pemberitaan Pro-3 RRI Widhi Kurniawan di Ruang Tamu Piminan LPP RRI, Jakarta Pusat.

 

Dalam pertemuannya dengan pimpinan LPP RRI, Mindarto menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Lemhannas RI dan LPP RRI. Terkait dengan hal itu, Soleman Yusuf menyampaikan LPP RRI tertarik untuk bekerjasama dengan Lemhannas RI untuk menyelenggarakan Dialog Kebangsaan.

 

“Untuk masalah terkait dengan Dialog Kebangsaan, LPP RRI sangat membuka diri, karena mempererat masalah kebangsaan memang bagian dari tugas dan fungsi kami,” kata Mohammad Rohanuddin. Akan tetapi, Soleman Yusuf menambahkan, “Dialog kebangsaan tiga bulan sekali sangat sedikit, kalau bisa setiap bulan. Jangan sampai para pendengar terlanjur lupa dengan informasi terkait masalah kebangsaan.

 

”Direncanakan, launching Dialog Kebangsaan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Media Massa di Lemhannas RI. Selain itu, LPP RRI juga mengundang Gubernur Lemhannas RI sebagai orator dalam acara Konser Kebangsaan LPP RRI yang akan diselenggarakan pada awal Agustus 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan.

 

LPP RRI telah menunjukkan prestasinya sebagai stasiun radio yang menjadi konsumsi utama bagi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, RRI telah memiliki 97 stasiun dan 222 stasiun relay di Indonesia. “Selain itu, dalam Pesta Akbar Sepakbola Piala Dunia 2018 di Rusia, LPP RRI telah dipercaya untuk menyiarkan pertandingan sepakbola secara langsung ke seluruh pendengar se-tanah air,” kata Mohammad Rohanuddin.

 

657C9777


Pada kunjungan yang kedua, jajaran pejabat Biro Humas ditemui oleh Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu di Ruang Tamu Pimpinan LPP TVRI, Jakarta Pusat. Helmy Yahya menyebutkan, LPP TVRI saat ini tengah mengembangkan diri dengan menjadi televisi yang mampu menyampaikan misi-misi kebangsaan lewat acara yang mudah diterima oleh masyarakat. “Saat ini TVRI sudah membungkus acara kebangsaan dengan kemasan yang lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat, seperti program Gue Pancasila, atau sitkom yang melibatkan komika-komika nasional,” kata Helmy Yahya.

 

Mindarto menyampaikan bahwa, Lemhannas RI berharap bisa bekerja sama dengan TVRI dalam mengadakan acara semacam talkshow terkait dengan wawasan kebangsaan.  Menyikapi ide tersebut, Helmy Yahya menyampaikan bahwa materi-materi kebangsaan saat ini perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan tidak monoton, seperti diskusi sambil berjalan bersama Gubernur Lemhannas RI di tepi pantai, atau saat penyelenggaran kelas Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan dari Ketua Umum Forum Silaturahmi Kraton Nusantara (FSKN) beserta enam orang anggotanya di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI, Selasa (22/5) pagi.

 

FSKN yang sudah berdiri sejak tahun 2006, merupakan wadah berkumpulnya para Raja dan Sultan serta keturunannya dari seluruh Kraton dan Kerajaan yang ada di Indonesia. FSKN sendiri hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 253 orang keturunan darah biru yang berasal dari 50 Kraton.

 

Dalam kunjungannya, FSKN bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan Lemhannas RI terkait pendidikan maupun pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang rutin diselenggarakan di lembaga ini. Disamping itu para anggota FSKN merasakan bahwa kearifan lokal, adat istiadat, tradisi maupun kebudayaan Kraton kini mulai luntur eksistensinya dikalangan masyarakat akibat arus globalisasi. Maka dari itu mereka berharap agar Lemhannas RI melalui tugas pokok dan fungsinya mampu menghadirkan kembali nilai-nilai luhur kekhasan Kraton sebagai bagian dari gatra ketahanan budaya, baik bagi masyarakat maupun kader pimpinan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lemhannas RI.

 

“Kehadiran kami ingin menjalin kerja sama dengan Lemhannas. Pertama di Kraton-kraton banyak sekali kearifan lokal yang semestinya bisa di angkat lagi ke permukaan, ini sebagai bentuk ketahanan budaya kita dan sudah udah banyak yang melupakan. Generasi muda sudah sedikit sekali yang mau berkunjung ke kraton. Bagaimana supaya ini bisa diangkat kembali, mudah-mudahan peserta yang ada di Lemhannas RI bisa meneliti untuk mengangkat kearifan yang ada di kraton,” ujar Ketua Umum FSKN.

 

Agus Widjojo menyambut baik kedatangan para anggota Kraton di Lemhannas RI, dan memberikan beberapa masukan dan saran kepada anggota FSKN sebagai penerus silsilah Kraton Nusantara. “Ada dua hal yang disampaikan dalam demokrasi, Kraton memiliki tempat tersendiri yang tidak akan dicampuri oleh politik, dan menurut saya Kraton jangan ikut campur dengan politik, karena nanti kedudukannya akan sama dengan rakyat biasa. Tetapi kalau Kraton dipelihara sebagai pusat kultur tradisi itu tidak akan kalah karena punya wibawa sendiri dan tidak akan hilang,” ujar Agus Widjojo.

 

Gubernur menyayangkan apabila keluarga Kraton terlibat dalam politik, karena kedudukan Kraton jauh lebih tinggi dibandingkan politik. Ia menyarankan agar keberadaan Kraton, baik bangunan maupun adat istiadat hendaknya dipelihara dengan baik sebagai situs sejarah kesultanan Indonesia dan sebagai bagian dari sejarah lahirnya NKRI.

 

“Saya sedih karena tidak banyak Kraton-kraton yang masih dalam bentuk bangunan yang masih utuh, kita membanggakan punya banyak kesultanan dan kraton tapi tanda-tandanya juga kurang pantas dilihat. Bangunan Kraton saya berharap secara bertahap itu dipulihkan dan tunjukkan,” pungkas Agus Widjojo.

Sebagai puncak Peringatan HUT Ke - 53, Lemhannas RI menggelar Upacara Parade pada Senin (21/5) sore di Lapangan Tengah Lemhannas RI.  Upacara di awali dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Lemhannas RI dan perkembangannya hingga saat ini. Disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1965, Presiden Soekarno menyadari akan perlunya sebuah wadah bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional dalam fungsi pertahanan, yang tidak hanya berasal dari kalangan militer dan kepolisian saja, tetapi dari seluruh komponen bangsa.

 

"Berdasarkan gagasan Presiden Soekarno bahwa fungsi pemerintahan bukanlah masalah senjata dan tenaga manusia, tetapi harus mencakup secara integratif seluruh potensi dan sumber daya nasional dengan kesadaran akan tujuan nasional yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek geopolitik," ujar Agus Widjojo.

 

Dalam amanatnya Agus Widjojo menyampaikan bahwa HUT Lemhannas RI yang jatuh pada tanggal 20 Mei dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dirasa semakin spesial karena berbarengan dengan Bulan Ramadhan 1439 H. "Momentum ini, tentu saja memiliki makna tersendiri bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Momentum ini dapat kita jadikan titik balik kita untuk senantiasa melakukan introspeksi sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan memberi sumbangan bagi kemajuan lembaga," ungkapnya.  

 

Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai hari peresmian Lemhannas RI merupakan kesengajaan dengan maksud agar semangat kebangkitan nasional selalu dirasakan oleh seluruh personel Lemhannas,  dan tidak akan hilang dimakan zaman. "Dengan semangat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei,  momentum tersebut sengaja dipilih sebagai hari diresmikannya Lembaga Pertahanan Nasional, sehingga semangat kebangkitan nasional senantiasa menjiwai dan menjadi marwah pengabdian Lemhannas RI yang tidak akan lekang seiring berjalannya waktu," ujarnya.

 

Dengan diperingatinya HUT ini pula, Gubernur berharap agar seluruh personel Lemhannas RI dapat menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan para pendiri bangsa dalam rangka menjaga semangat kebangkitan nasional serta nilai-nilai kebangsaan. Setengah abad lebih Lemhannas RI telah berdiri kokoh menjalankan peran dan fungsinya dalam membina ketahanan nasional, baik dalam mencetak kader-kader pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategis,  hingga memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat.

 

Dengan mengangkat tema HUT "Dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika, Lemhannas RI Bertekad Ikut Menyukseskan Pesta Demokrasi Nasional", Agus Widjojo mengajak seluruh elemen Lemhannas RI untuk ikut mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg - Pilpres 2019 mendatang dengan aman dan damai.

 

"Dalam menghadapi tahun pesta demokrasi kiranya perlu kita ingat untuk menjaga kehormatan Lemhannas sebagai lembaga yang independen dan profesional.  Sikap untuk berlaku non partisan dan profesional dalam pemilu juga berlaku bagi perseorangan PNS,  Anggota TNI dan Polri, kecuali anggota Parpol yang tengah mengikuti program pendidikan. Dengan demikian diharapkan kita juga terus membangun kehidupan sosial politik yang semakin tertib dan efektif," kata Agus Widjojo.

 

Di tengah-tengah berjalannya prosesi upacara, diisi dengan penampilan dari Paskibraka Panji-Panji Operasi Bunga Seroja Dharma Lemhannas RI yang mengenakan seragam putih, matching dengan sepatunya, hingga pengucapan Sapta Marga, Tribrata dan Panca Prasetya Korpri oleh masing-masing perwakilan dari TNI, Polri dan PNS.

 

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai Lemhannas RI yang telah mengabdikan diri kepada lembaga, maka kepada beberapa orang perwakilan diberikan Tanda Kehormatan Negara berupa Satyalancana Karya Satya bagi PNS yang telah mengabdi kepada pemerintah selama 10 atau 20 atau 30 tahun. Serta Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan bagi Prajurit TNI yang telah berdinas dan mengabdi kepada negara selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun hingga 32 tahun.  

 

Selain para pejabat struktural dan fungsional serta anggota Lemhannas RI, turut hadir pada upacara tersebut, yaitu Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko, Wakil Ketua Umum dan Sekjen IKAL, para Athan Negara sahabat, dan Ketua Perista beserta Jajarannya. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Eko Putro Sandjojo BSEE., M.BA., memberikan ceramah terkait Pembangunan SDM untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah, di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (18/5) siang. Peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional dibekali pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas SDM dan organisasi yang dipimpinnya.

 

Menurut Eko kesuksesan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi memerlukan tiga poin utama, yakni Business Model, Leadership dan keberanian, serta yang terakhir seberapa besar pekerjaan yang diberikan kepada pemimpin tersebut bisa selesai sesuai keinginannya.

 

Businnes model akan berjalan dengan baik apabila pemimpin mampu menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Selain itu pemimpin tidak pernah mengambil alih pekerjaan anak buah, pada saat anak buahnya tidak mampu menyelesaikan tugasnya. “Energi kita menjadi tidak produktif karena kita harus melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan kita. Karena kesalahan terbesar dari satu leader adalah pada saat anak buahnya tidak mampu, dia take over pekerjaan anak buah. Di situlah pentingnya delegasi, dan pentingnya menaruh orang di posisi yang pas,” ujarnya.

 

Sedangkan poin kedua terkait leadership dan keberanian untuk berbuat sesuatu yang baru. Mendes PDTT melihat pentingnya dalam pengelolaan manajemen pekerjaan, dan Ia menekankan pentingnya dalam mendistribusikan pekerjaan dengan baik kepada bawahannya, sehingga pimpinan tidak perlu menyelesaikannya sendiri. “Sukses itu bukan pekerjaan orang rata-rata, jadi jangan banch marking kita dengan orang rata-rata, orang rata-rata gak ikut Lemhannas. Bapak-bapak ikut Lemhannas. Orang rata-rata kerja sampai jam lima sore, bapak-bapak bisa sampai jam 5 pagi. Kenapa kita jadi leader karena kita tidak banch marking kerja kita dengan kerja orang rata-rata,” ujarnya.

 

Poin ketiga ketika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pemimpin, dan bukan sesuai dengan keinginan anak buah. “Bayangkan satu leader dalam satu organisasi kalau pekerjaannya selesai seperti maunya anak buah semua. Kalau 1000 anak buah dengan 1000 kemauan, organisasi kita bisa kacau,” tegas Eko.

 

Mendes PDTT memberikan contoh keberhasilan program kerja kementeriannya yakni Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan atau yang dikenal dengan PRUKADES. Menurutnya program ini berdampak besar bagi pengembangan produk masyarakat pedesaan, dimana hasil yang dicapai hingga saat ini telah melibihi target awal. “Dari target 5000 desa yang ada untuk saya entaskan hingga tahun 2019, di tahun 2018 saja saya sudah mengentaskan 15 ribu desa. Tiga kali lipat padahal masih ada waktu satu tahun lagi,” ujarnya.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir hadir di hadapan para peserta PPRA LVII, dalam rangka memberikan ceramah seputar Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa, di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (17/5) pagi.


Selama kurang lebih tiga jam berdiskusi bersama dengan 100 orang peserta, M.Nasir memaparkan terkait upaya yang dilakukan Kemenristekdikti dalam menghadapi mutu pendidikan tinggi dan sains untuk meningkatkan daya saing global. “Di 2021 tantangan Indonesia cukup berat, karena berpindah dari negara dengan pendapatan tengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tapi masih ada gap antara yang miskin dan kaya. Kita lihat GDP makin meningkat dan makin besar tapi pembagian rasionya juga semakin tinggi. Jadi bagaimana agar pendidikan tinggi yang ada di Indonesia mampu menghadapi globalisasi dan tantangan ekonomi,” ujar M.Nasir.


M.Nasir mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai misi yang cukup tinggi untuk meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan mendasar bangsa Indonesia dalam ruang lingkup global yakni rendahnya daya saing yang berada pada posisi 41 dari 137 negara dalam World Economic Forum (WEF), dan kini sudah naik ke peringkat 36 sejak masa kepemimpinan Jokowi-JK. Rendahnya daya saing di Indonesia disebabkan global competitiveness, hire, education and training, kemudian sains dan teknologi yang sangat rendah, serta yang ketiga masalah inovation and technology readiness. “Kalau di telisik lebih dalam baru sekitar 176 mahasiswa, dan angka partisipasi kita di 2018, 33 persen. Kita masih jauh disparitas kita sangat tinggi, itu akan menyebabkan daya saing kita rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sudah banyak sekali 4529 pendidikan tinggi kita, masalahnya sains dan teknologinya masih rendah. Ketiga masalah inovation and technology readiness,” katanya.


Publikasi hasil riset Indonesia di dunia internasional masih relatif rendah, terutama publikasi di jurnal yang terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Pada saat M.Nasir pertama menjabat sebagai Menristekdikti, hal tersebut disebabkan karena banyak regulasi yang menghambat. “Saat saya baru menjabat pertama kali sebagai menteri, laporan dari jurnal-jurnal publikasi internasional yang kita punya 4200 publikasi, sangat kecil dibandingkan negara tetangga. Saya lakukan perbaikan apa yang salah, ternyata banyak regulasi yang menghambat,” jelasnya.


Revolusi Industri 4.0 juga menjadi topik menarik yang disampaikan dalam kuliah PPRA kali ini. Revolusi industri 4.0 merupakan era dimana terjadi disrupsi teknologi, gabungan antara domain fisik, digital dan biologi. Yang diperlukan untuk menghadapi era ini menurut M.Nasir Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja (SDM) dengan teknologi digital. Diprediksi akan terjadi peralihan profesi tenaga kerja global dari 75 hingga 357 juta profesi. “75 sampai 375 juta akan bergeser profesi bahkan hilang. Kedepan banyak profesi yang belum kita ketahui. Indonesia perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan teknologi,” jelasnya.


Revolusi Industri 4.0 meliputi di antaranya Internet of Things, Artificial Intelligence, New Materials, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing 3D Printing, Nanotech and Biotech, Genetic Editing.

11 (sebelas) anggota Tim Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) RI melakukan kunjungan kerja ke Labkurtannas Lemhannas RI, Senin (14/5) dalam rangka kunjungankerja terkait rencana penulisan policy memo dan policy paper KEIN kepada Presiden RI. Kunjungan kerja Tim Pokja tersebut, dipimpin oleh Ketua Tim Pokja ISTT KEIN RI, Andri B.S. Sudibyo, MM,dan diadakan di ruang rapat Labkurtannas Gd. Astagatra Lt. 8 Lemhannas RI.

 

Dalam kunjungannya kali ini diterima langsung oleh Ketua Labkurtannas Lemhannas RI, Prof. Dr. Miyasto, SU yang dalam sambutannya memperkenalkan secara singkat mengenai Labkurtannas Lemhannas RI. Pertemuan ini dihadiri juga oleh para Tenaga Profesional Lemhannas RI yang merupakan anggota Dewan Pakar Labkurtannas Lemhannas RI dan Sekretaris Labkurtannas Marsma TNI Ade Dian Suryacandra, M.Sc. 

 

Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA (Taprof dan Anggota Dewan Pakar Labkurtannas Lemhannas RI) menyampaikan perkembangan pengukuran ketahanan nasional (tannas) yang telah dilakukan oleh Lemhannas RI dari waktu ke waktu. Dari mulai sistem statis pengukuran tannas setiap tahun, sistem informasi geospasial tannas yang merupakan konsumsi bagi pimpinan tingkat nasional maupun daerah, dan sistem dinamis yang merupakan sistem yang dapat mengkreasikan hubungan korelasi antar indikator pengukuran tannas lintas variabel sehingga dapat dihasilkan sebuah indeks/hasil pengukuran baru yang dikehendaki oleh para pakar.

 

Andri B.S. Sudibyo (Ketua Tim Pokja ISTT KEIN RI) kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan timnya ke Labkurtannas Lemhannas RI dan menyatakan ketertarikannya terhadap apa yang telah dihasilkan oleh Labkurtannas. Andri selanjutnya melakukan diskusi lebih mendalam tentang industri pertahanan dan kemampuan Iptek nasional dengan para audience yang hadir dalam pertemuan tersebut.

 

Selanjutnya, untuk menjalin kerjasama yang baik antara Lemhannas RI dengan KEIN RI, Andri menawarkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil pengukuran tannas terutama yang terkait dengan masalah industri pertahanan dan kemampuan Iptek nasional yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat terutama terkait dengan agenda besar KEIN RI, yaitu Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN.