LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (637)

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan menjadi salah satu pembicara kegiatan Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian bertema ”Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”, Rabu (11/7) di Hotel JS Luwansa Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Agus Widjojo menyatakan kearifan lokal merupakan fondasi penyelesaian konflik dan wawasan nusantara (Wasantara) perlu dimiliki oleh setiap pembuat kebijakan di negeri ini untuk mengelola konflik.

 

Konteks lokal dapat memberikan implikasi positif bagi masyarakat dengan komposisi aspek SARA yang majemuk, seperti hidup berdampingan secara damai yang dilembagakan dalam adat pela gandong. Agus menceritakan ketika berkunjung ke Maluku, masyarakat Maluku telah lama dinasehati oleh nenek moyangnya untuk hidup berdampingan secara damai. “Kami (masyarakat Maluku dan Maluku Utara) sudah dinasihati oleh nenek moyang kami, sebelum agama Islam dan Kristen datang ke tanah maluku, kami sudah diingatkan. Nanti kalau datang agama baru, kalian harus bisa hidup berdampingan secara damai dengan agama agama baru tersebut’, ujar Agus. Ini merupakan pesan yang kuat bagi fondasi kultur di Ambon.

 

Perdamaian di Ambon bukan saja karena kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi justru karena keterlibatan aktif para tokoh-tokoh masyarakat lokal dan tokoh agama di Maluku.

 

Selain itu, Agus juga mengingatkan pentingnya wawasan nusantara bagi setiap pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Konflik Ambon salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan transmigrasi yang mengubah komposisi masyarakat Islam di Maluku menjadi besar. “Wasantara adalah bagi pejabat publik, pembuat kebijakan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan, ingat dampaknya bagi seluruh Indonesia,” tekan Agus.

 

Sebuah kebijakan yang memberikan keseimbangan terhadap aspek-aspek SARA, pada penduduk satu daerah akan meningkatkan kerawanan terhadap konflik. Kebijakan yang menguatkan Wasantara adalah sebuah ketahanan nasional.

 

Acara yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini juga mengundang Anggota Watimpres Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan Guru Besar Universitas Pattimura Ambon Dr. Ir. Alex S. W. Retraubun, M.Sc sebagai pembicara.

 

"Ekonomi masa depan adalah pada digital space. Industri harus saling berkonsolidasi untuk memajukan ekonomi digital, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada peserta PPRA LVIII di Lemhannas RI (28/6)Indonesia tahun ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi . paling lambat dalam lima tahun terakhir. Tetapi pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.

"Bukan tak mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional," kata Rudiantara. Ia berpasan agar  semua kalangan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital  di ASEAN. “Dengan begitu Asia Tenggara telah menjadi kuat ketika arus kemajuan teknologi digital akan masuk ke ASEAN,” kata Rudiantara.

Rudiantara berharap, pola pikir mengenai bisnis dapat diubah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga Indonesia mampu menjadi leader di ASEAN dengan sektor ekonomi digital. "Saya berkeyakinan, berharap, startup lokal Indonesai bisa menjadi regional company yang berdaya saing di dalam maupun luar negeri," ujar Rudiantara.

Rudiantara sangat optimis sebab kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air berskala kecil dan menengah (UKM). “Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun,” kata Rudiantara. Melalui industri e-commerce, Rudiantara berharap dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2020 nanti. (END)

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro berikan kuliah kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI (6/7). Dalam kesempatan tersebut Bambang Brodjonegoro menyampaikan mengenai  pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018.
Di hadapan para peserta, Bambang menyebutkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen bahkan lebih jika saja tidak ada ketimpangan antar wilayah. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen, sementara pada tahun 2017 lalu realisasinya 5,07 persen. Dengan bahasa lain, jika tidak ada ketimpangan, pertumbuhan ekonomi RI dapat ditopang daerah-daerah lain di luar Jawa dan Sumatera yang selama ini merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, “Pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia bukan pekerjaan mudah.” Seluruh Indonesia perlu tersambung dengan baik. Oleh karena itu, mencapai pertumbuhan lebih dari 6 persen menurutnya, tidak bisa dilakukan secara cepat. Meratakan pertumbuhan harus dilakukan secara perlahan dan pasti. Salah satu cara yang dia usulkan, menaikkan secara pelan-pelan kontribusi ekonomi luar Jawa dengan mendorong pengembangan industri manufaktur.  

Selain itu, Bambang juga mengkhawatirkan perang dagang yang digencarkan Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah. Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump berencana mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan tarif bea masuk atau Generalized System of Preference (GSP) ke beberapa produk ekspor, termasuk dari Indonesia.

Bambang mengatakan dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil. Pasalnya, tekstil menjadi salah satu barang ekspor yang terkena penghapusan insentif GSP. Menurut Bambang, kebijakan tersebut otomatis akan mempengaruhi jumlah ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut. "Kalau ekspor produk atau komoditas terganggu. dikhawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang ekspor tersebut bisa terganggu," jelas Bambang.  Saat ini, pemerintah telah melakukan negosiasi dengan AS terkait rencana evaluasi GSP agar ekspor tekstil dari Indonesia ke AS tak terganggu. Hal utama yang perlu dilakukan oleh pengusaha tekstil dalam negeri, yakni menjaga daya saing produk tekstil itu sendiri. (END)

 

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Alex Nurdin memberikan materi kepada peserta PPRA LVIII di Gedung Pancagatra lt. 3, Lemhannas RI (10/7). Alex Nurdin di awal kuliah menyebutkan bahwa dirinya sudah lima kali mengikuti pemilihan kepala daerah. “Dari kelima pemilihan kepala daerah tersebut, saya memenangkan dua kali menjadi bupati, dua kali menjadi gubernur, dan satu kali kalah dalam Pilkada Jakarta,” kata Alex Nurdin  yang disambut dengan tepuk tangan para peserta PPRA LVIII.

 

Saat ini, Sumatera Selatan menjadi kota yang sangat maju didukung dengan berbagai infrastruktur olahraga yang mumpuni. “Membangun daerah tidak hanya cukup dengan APBD, kita butuh investasi,” kata Nurdin.    “Daerah Sumatera Selatan merupakan daerah zero conflict. Meskipun daerah dengan zero conflict, kami tetap memperbolehkan demonstrasi, karena itu diatur dalam undang-undang. Demonstrasi yang tidak diperbolehkan adalah yang merusak,” kata Nurdin.

 

Dalam kesempatan tersebut, Alex Nurdin juga menyebutkan tiga alasan utama bagaimana Sumater Selatan  terpilih sebagai daerah yang dipercayai pemerintah pusat dan dunia sebagai penyelenggara event olahraga bergengsi.  “Kalau sebuah daerah dipercaya menjadi penyelenggara olahraga, maka daerah tersebut dipercaya oleh dunia. Alasannya pertama, kondusivitas daerah dengan zero conflict. Alasan kedua yaitu pengalaman. Serta alasan terakhir adalah infrastruktur,” kata Alex Nurdin. (END)

 

 

Kemenko Maritim RI, Kemristekdikti RI, serta Lemhannas RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia dalam rangka Making Indonesia 4.0 dengan menghadirkan Penemu Theory U, Otto Scharmer di Hotel Bidakara. Jakarta pada kamis (5/7).

 

Menko ekonomi Indonesia, Darmin Nasution mengatakan dalam sambutannya bahwa Indonesia harus meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jika Anda tidak punya infrastruktur yang memadai, pasti banyak kelemahan dan inefisiensi. Tahun depan, pemerintah akan sangat fokus pada peningkatan kapasitas SDM, melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Memang dalam waktu yang lalu, kita kurang menyentuh peningkatan kapasitas ini,” kata Darmin Nasution.

 

Sambutan selanjutnya yaitu dari Menristekdikti Moh. Nasir selaku Ketua Program. Moh. Nasir mengatakan, “Kalau kita lihat di era 4.0, 70 persen pekerjaan nanti akan diambil di bidang science, matematika, internet of things, dsb. Dalam hal ini, kita harus belajar sepanjang hayat. Kalau di Eropa dikenal dengan 4th Industrial Revolution, kalau di China disebut Making China 2025, di Indonesia Making Indonesia 4.0. Di samping itu, dibutuhkan kecakapan social skill dalam bekerja, dalam hal ini pejabat yang biasa dilayani mengubah kebiasaan dilayani menjadi how to satisfy customers.”

 

Prof. Otto Scharmer selain merupakan senior lecturer di MIT adalah salah satu pendiri Presencing Institute. Konsep presencing merupakan pemahaman untuk melihat apa yang ada di masa lalu, masa kini, serta merasakan di masa depan. Di awal kuliah, Scharmer memberikan materi mengenai Iceberg Model. “Dari Iceberg Model dapat dilihat bahwa 10 persen realitas ada di atas air, tapi 90 persen realitas ada di bawah laut, yang tidak kelihatan oleh mata. Untuk bergerak dari atas ke bawah adalah pola pemikiran, apa yang anda tahu adalah isu yang sama,” kata Otto Scharmer. Scharmer membagi Iceberg Model ke dalam lapisan sosiologis (sociological divide), lapisan struktur (structure divide), dan lapisan spiritual (spiritual divide).

 

Scharmer melihat pentingnya kesadaran manusia pada ketiga lapisan tersebut. “Kehancuran bumi akibat tidak adanya kesadaran manusia terhadap lapisan-lapisan tersebut mengakibatkan tingginya eksploitasi terhadap bumi. Saat ini, kita menggunakan 1,5 kali lipat dari kapasitas planet Bumi kita. Kita mengeksploitasi bumi dengan berlebihan,” kata Otto Scharmer di hadapan para peserta Making Indonesia 4.0.

 

Dalam menghadapi permasalahan, sebuah komunitas bisa melakukan dua jenis respon. “Sesungguhnya banyak dari kita yang merasakan bahwa diri kita bukan bagian dari pilihan dan solusi. Padahal pemikiran tersebut adalah tidak benar. Saat ada gangguan/kekacauan (disrupsi), ada dua langkah yang dapat kita ambil, pertama berupa turning backward atau menghindari masalah, dan kedua adalah learning forwards atau belajar maju ke depan,” kata Scharmer.

 

Turning backward adalah freeze reaction (tidak melakukan apa-apa), dan reaksi tersebut adalah menutup pikiran, menutup hati dan menutup kebaikan, yang berwujud ignorance (pengabaian), hate (kebencian), dan fear (ketakutan). Sementara itu, ada langkah yang berlawanan dengan turning backward atau terus belajar (learning forward), yaitu terdiri tiga langkah pertama memiliki rasa ingin tahu yang muncul dalam bentuk keterbukaan pikiran (curiosity/open mind), rasa welas asih yang berwujud dengan keterbukaan hati (compassion/open heart), keberanian yang berwujud keinginan untuk menolong (courage/open will)).

 

 

 

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Drs. Heru Winarko, S.H. memberikan kuliah kepada peserta PPRA LVIII mengenai “Indonesia Darurat Narkoba” di Gedung Pancagatra Lt. III, Lemhannas RI (4/6). Mengawali kuliah, Heru Winarko menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sudah darurat narkoba, “Kerugian sosial ekonomi akibat narkoba sudah mencapai 84,7 triliun dengan tiga puluh orang meninggal setiap hari. Indonesia darurat narkoba, narkoba lebih dahsyat dari korupsi!”.

 

Hal tersebut ia katakan karena tingginya korban akibat narkoba di Indonesia. Saat ini daya rusak narkoba lebih serius dibandingkan korupsi dan terorisme, karena narkoba merusak otak. “Pecandu narkoba itu kronis dan kambuhan, selain itu Indonesia juga merupakan potensi pasar yang besar. Saat ini penduduk indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar potensial untuk narkoba. Penyalah guna narkoba di Indonesia sudah mencapai 4 juta orang,” kata Heru Winarko.

 

Di hadapan para peserta PPRA LVIII, Heru juga memaparkan wilayah sebaran yang telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak (regenarsi pangsa pasar). Dalam aspek jalur masuk, jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut (wilayah perairan) dan pelabuhan tidak resmi (jalur tikus). Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia yaitu dari Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Eropa. Salah satu yang diwaspadai, menurut Heru Winarko, adalah masih tingginya peredaran narkoba di lapas. “Saat ini, para narapidana kasus narkoba masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara,” kata Heru Winarko melanjutkan. Dalam kesempatan tersebut, BNN mendeteksi bahwa terdapat empat jalur penyelundupan narkoba, yaitu jaur meth, jalur MDMA (metilendioksimetamfetamina/ ekstasi), jalur ganja, dan jalur NPS (New Psychoactive Substances). Terdapat tiga jalur kawasan yang perlu diwaspadai, yaitu Kawasan Golden Crescent, Kawasan Golden Triangle, dan Kawasan Aceh.

 

“Pada dasarnya trend perkembangan angka prevalensi penyalahguunaan narkoba pada 2017 turun, akan tetapi jumlah tersebut tetap tinggi, ada sekitar 3,3 juta jiwa penyalah guna narkoba,” kata Heru Winarko. Tantangan pertama, dari penanganan narkoba yaitu pesatnya perkembangan New Psychoactive Substance (NPS). Tantangan kedua adalah adanya ancaman teknologi informasi (cyber). “Perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi,” kata Heru Winarko. Tantangan ketiga adalah adanya aparat yang terjerat dalam narkoba. Heru Winarko menyebutkan bahwa aparat hukum yang bermain narkoba adalah para pengkhianat bangsa yang harus “dibersihkan”. “Keterlibatan penegak hukum dan politisi menjadi perusak sistem pemberantasan narkoba, dan itu sudah melibbatkan aparat di berbagai sektor, baik di bea cukai, polisi, jaksa, hakim, sipir, tentara, bahkan hingga politis,” kata Heru Winarko. (END)

 

 

Lemhannas RI menyelenggarakan Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai dan ToT di Jakarta selama tiga hari pada 3-5 Juli 2018. Dalam kegiatan tersebut Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto menyebutkan bahwa kegiatan dialog akan dilaksanakan selama tiga hari. Kegiatan ceramah yang akan diberikan oleh narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistemik, komprehensif, integral dan holistik kepada peserta.

 

“Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI karena dapat memberikan kesempatan kepada para alumni Taplai dan ToT untuk dapat mengikuti kegiatan dialog Wawasan Kebangsaan terkait isu-isu strategis yang berkembang saat ini, seperti maraknya ancaman teroris, narkoba, dan dampak negatif media sosial yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka kegiatan tersebut di Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI (3/7).

 

Rasa kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi akan mendorong semangat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, adanya dorongan untuk membela kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mempunyai kesadaran yang tinggi akan segala aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

 

“Saya berpesan kepada para peserta agar di kesempatan yang singkat ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan kegiatan ini sebagai wadah tukar pikiran dan pengalaman, guna menyatukan dan memperjuangkan pentingan bangsa dan negara,” kata Agus Widjojo. (END)

 

Sejumlah 25 Pejabat Eselon I,II,III,IV dilantik dan tiga pejabat eselon I dan II dilepas dari jabatannya oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Rabu (4/7).

 

Agus Widjojo dalam sambutannya menyebutkan bahwa pengangkatan dan pelantikan pejabat di Lemhannas RI bukan hanya merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan, namun juga merupakan amanah, tantangan dan ujian. Oleh karena itu, para pejabat diharapkan dapat melaksanakan amanat tersebut dan melakukan yang terbaik bagi Lemhannas RI

 

“Para pejabat diharapkan dapat melaksanakan amanat tersebut dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dengan melakukan yang terbaik bagi Lemhannas RI,” tegas Agus Widjojo.

 

Sementara itu, Agus Widjojo mengatakan pula bahwa pelepasan pejabat adalah suatu kehormatan karena hal tersebut menandai pengabdian para pejabat tersebut kepada Lemhannas RI. Agus Widjojo juga memberikan ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru saja bergabung di Lemhannas RI.

 

“Selamat kepada pejabat yang baru bergabung dengan Lemhannas RI Mayjen TNIRahmat Pribadi, Laksda TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc., dan Herdwi Witanto Bagus Prahoro SH, MH. Jadikan Lemhannas RI sebagai rumah kedua. Rumah yang kita selalu bangun dengan komunikasi, kerja keras, keselarasan dan harmoni untuk mencapai kinerja dan tujuan yang kita harapkan.” ucap Agus Widjojo.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga memaparkan bahwa Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pendidikan di Lemhannas RI, penyusunan naskah kajian dan tenaga ahli untuk terus menambah pengetahuan dankeahlian di bidang masing-masing dan mengikuti perkembangan isu-isu strategis secara nasional dan internasional.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga berharap para pejabat eselon II dan III juga memiliki peran penting terhadap keberhasilan organisasi dan sasaran reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas.

 

Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo memberikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi terhadap para pejabat yang dipindahtugaskan dari Lemhannas RI. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekjen IKAL, Tenaga Ahli, Tenaga Profesional serta Pejabat Struktural Lemhannas RI.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat sedang melakukan tapping dengan Medcom.id dalam program Newsmaker dengan pembawa acara Abdul Kohar di Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Selasa (3/7).

Gubernur dalam wawancara tersebut berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang baru saja dilaksanakan di seluruh Indonesia, transisi demokrasi, perubahan fungsi TNI hingga pengaruh era globalisasi.

foto peliputan gub baru