LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (538)

Selasa (13/2) Kedeputian Pendidikan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas (Konsolidasi) terkait kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018 yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 13-14 Februari 2018. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Trigatra Lemhannas RI.

 

Konsolidasi dihadiri oleh Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta pejabat struktural Lemhannas RI. Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Lemhannas RI yang menyampaikan betapa pentingnya kegiatan konsolidasi ini dalam rangka persiapan pendidikan yang sebentar lagi akan digelar. “Acara ini merupakan langkah awal sebagai upaya agar penyelenggaraan program pendidikan 2018 dapat mencapai target,dan sasaran sesuai seperti yang direncanakan dan kegiatan ini memiliki arti penting dalam proses pengajaran dan penyiapan kader-kader pemimpin  tingkat nasional yang akan mengikuti pendidikan tahun ini.” ujar Agus.

 

Tujuan diadakan konsolidasi program kerja kedeputian pendidikan sebagai bentuk sosialisasi petunjuk teknis kedeputian pendidikan, dan penyamaan persepsi semua aspek penyelenggara PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) LVII dan LVIII tahun 2018. Beberapa materi yang dibahas antara lain seputar evaluasi operasi pendidikan (OPSDIK) tahun 2017, penjelasan mekanisme pendidikan dan kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018.

 

Gubernur berharap dengan terlaksananya konsolidasi ini tidak hanya dipandang sebagai rutinitas kegiatan awal tahun saja, akan tetapi merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari tahun ketahun. “Oleh karena itu manfaatkanlah waktu selama 2 hari kedepan dengan sebaik baiknya sehingga dapat memahami dan mampu mempersiapkan diri secara professional dan proporsional dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan PPRA LVII dan LVIII. Sehingga konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi para peserta terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran yang sesuai dengan harapan,” ujar Agus Widjojo.

Bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt. I, Lemhannas RI mengadakan imunisasi difteri bagi seluruh pejabat dan staf Lemhannas RI pada Selasa (13/2). Imunisasi tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya pencegahan wabah difteri yang merebak di masyarakat.


Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjangkit difteri, setiap orang harus melakukan tiga kali imunisasi difteri sebelum berumur 1 tahun. Lalu dilanjutkan dengan satu kali imunisasi  difteri saat berumur 2 tahun dan harus melakukan imunisasi difteri hingga lima kali saat mencapai usia 5 tahun.


Imunisasi tersebut masih berlanjut di sekolah dasar yaitu saat kelas 1 SD mendapatkan satu kali imunisasi dan kemudian dua kali imunisasi lagi hingga kelas 5 SD. Jika seseorang belum melakukan delapan kali imunisasi difteri hingga kelas 5 SD, dianjurkan untuk segera melakukan imunisasi difteri di puskesmas atau rumah sakit terdekat.


Khusus untuk daerah yang berstatus rawan difteri, maka seluruh anak yang berusia 1 hingga 19 tahun harus menambah tiga kali imunisasi difteri dengan interval dengan pola 0-1-6 yaitu imunisasi yang dilakukan bulan ini, satu bulan kemudian dan terakhir enam bulan kemudian.
Dalam menyelenggarakan acara imunisasi ini, Lemhannas RI bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Matraman, Jakarta Timur. Imunisasi ini digelar selama dua hari hingga Rabu (14/2) esok.

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII dimulai, calon peserta yang berasal dari negara sahabat melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang.


Kunjungan yang diagendakan selama enam hari (12 – 17 Februari 2018) tersebut dalam rangka pengenalan budaya lokal, sebagai bagian dari program rencana kerja dan anggaran Biro Kerja Sama Lemhannas RI.

 
Dengan didampingi langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T., dan Taji Muda Bidang Sosbud Kolonel Adm Matheus Eko Herry, sebanyak 13 orang calon peserta PPRA LVII dan LVIII yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe melakukan kunjungan ke beberapa lokasi strategis.


Diantaranya melakukan dialog bersama dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum., dilanjutkan dengan kunjungan ke PT. PAL, kemudian berkunjung ke Lantamal V Surabaya. Sedangkan untuk agenda di Kota Malang yakni bertemu dengan Danlanud Abdul Rachman Saleh, kemudian melakukan dialog dengan Walikota Malang Ir. H. Mochamad Anton, serta bertemu dengan Direktur PT. Pindad.


Disamping agenda diskusi bersama narasumber, calon peserta juga melakukan kunjungan ke beberapa objek budaya lokal, diantaranya jembatan Suramadu, melihat kegiatan di Sanggar Batik Butik Athaya, Monumen Tugu Pahlawan, House of Sampoerna, Monkansel, dan berwisata di Argo Wisata Madu serta Argo Wisata Batu.

Sharing Academic Forum Berbagi Ilmu (FBI) yang diadakan di ruang Kresna Gd. Astagatra Lemhannas RI, Senin (12/2) pagi dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, didampingi oleh Wakil Gubernur, dan Sestama. Kegiatan tersebut dalam rangka mendiskusikan pembentukan FBI yang bertujuan meningkatkan kapasitas (capacity building) intelektual jajaran Lemhannas RI. Disamping itu untuk memberikan forum wacana bagi perumusan pemecahan masala nyata kebangasaa dan kemasyarakatan yang memerlukan solusi jangka pendek sampai menengah. Diharapkan pula forum tersebut dapat difungsikan untuk menghasilkan quick response.


“Organisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan waktu, untuk menjaga kesegaran organisasi melalui regenerasi/kaderisasi. Hal tersebut melalui dimensi usia, tetapi ada juga yang dimensi kebutuhan kualitatif, yaitu apabila dinilai masih memiliki kualitatif masih bisa dipertimbangkan,” ujar Agus Widjojo kepada para peserta sharing academy yang terdiri dari para Tajar, Taji, dan Taprof.


Dengan terbentuknya forum berbagi ilmu tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa. Selain itu outcome yang ingin dicapai yakni memberi sumbangan bagi pembagunan bangsa, serta berkontribusi untuk memperlancar penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hasil atau tujuan pendukung yang diharapkan melalui forum ini untuk menghasilkan quick response, serta sebagai sarana pengambilan bahan dalam bank kajian untuk mengisi kebutuhan publikassi di luar dan di dalam Lemhannas.


Menurut Taprof Bidang SKA dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. mengatakan bahwa pembentukan forum semacam FBI ini sangat baik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para anggotanya. Namun Prof. Dadan beranggapan bahwa sulit untuk mengkombinasikan antara meningkatkan capacity building dan quick response. “Kalau kita berbicara mau meningkatkan capacity building itu memang bisa schedule dan bisa juga tematik. Tapi kalau quick response itu unstructured, unschedule, dan kita tidak tahu temanya. Dua hal ini adalah sangat sulit mengkombinasikan,” ujar Prof. Dadan.

 
Agus Widjojo mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak harus difikirkan secara kaku, namun yang lebih diutamakan adalah quick response. “Mungkin kita tidak perlu terlalu kaku untuk memecahkan antara keduanya. Ini bisa menjadi satu, dan yang kita utamakan adalah quick response, untuk merespon keadaan saat ini," ujar Agus Widjojo.

Pada Jumat (9/1), Lemhannas RI menerima kedatangan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka menghadiri rapat evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Rapat yang diselenggarakan di ruang Nusantara II, Gd.Trigatra Lemhannas RI dipimpin oleh Inspektur Brigjen Pol Immanuel Larosa dalam hal mewakili Sestama Lemhannas RI yang pada saat itu berhalangan hadir. Ketua Tim KemenPAN-RB yakni Ronald Andrea Annas hadir sebagai pembicara utama, menjelaskan terkait pentingnya evaluasi kinerja di lingkungan Lemhannas.


Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ronald dalam paparannya antara lain perlu adanya manajemen perubahan dengan menyusun roadmap RB, memiliki quick win yang terkait dengan kurikulum pendidikan reguler PPRA, serta membuat laboraturium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) yang dapat dijadikan benchmarking atau pembanding dan pusat data bagi instansi lain, serta bisa menunjuk agent of change.


Sedangkan rekomendasi yang bisa digunakan adalah dengan terus menginternalisasikan budaya kerja secara terus menerus di seluruh organisasi, dan meningkatkan peran serta agent of change sebagai penggerak reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Lebih lanjut Ia menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Menurutnya akan menjadi lebih baik jika sudah dilakukan identifikasi, analisis dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta memiliki SOP terkait penyusunan peraturan gubernur terus melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan produk hukum.


Selain itu perlu dilakukan penataan dan penguatan organisasi dengan menyelesaikan proses reorganisasi yang sedang dilakukan, dan memastikan bahwa reorganisasi yang dilakukan juga mampu menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang baik. Kemudian terkait penguatan pengawasan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penanganan kebijakan pengawasan yang sudah ada, melakukan pembinaan kepada unit eselon 1 untuk diajukan sebagai unit kerja menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan kapabilitas APIP (dalam hal ini Inspektorat).

DR. Ir. Ngakan Timur Antara. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian memberikan ceramah kepada peserta pemantapan nila-nilai kebangsaan (Taplai) terkait peran industri dalam pertumbuhan ekonomi, Kamis (8/2) di ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Menurut Ngakan peran industri tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perindustrian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terlebih saat ini pemerintah menekankan kepada pelaku usaha untuk mengoptimalkan bonus demografi. “Mengapa? Karena apabila bonus demografi itu tidak dikelola dengan baik bukan menjadi bonus tapi akan menjadi beban negara,” ujar Ngakan.


Menurut Ngakan rasa nasionalisme juga sangat penting dalam berekonomi. Ia memberikan contoh dengan mulai diberlakukannya peraturan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) baru produk-produk tertentu. “Saya ambil salah satu contoh mengapa nasionalisme itu penting di dalam kita berekonomi, misalkan sekarang ada produk yang diberlakukan wajib SNI. Kalau dia tidak mempunyi label SNI dia tidak boleh beredar. Kita memberi pengakuan terhadap produk yang ber-SNI ada lembaganya, yakni lembaga sertifikasi produk,” jelas Ngakan.


Pemberian sertifikat produk bagi pelaku usaha merupakan bentuk standarisasi bisnis. Standarisasi bisnis tidak akan mampu bertahan apabila perekonomian nasional tidak berkembang, oleh karena itu perlu adanya perpaduan antara standar, bisnis, dan nasionalisme. Badan Litbang Industri disini berperan sebagai pembina lembaga sertifikasi produk yang beroperasi di tingkat nasional. Litbang Industri melakukan pengembangan produk melalui inovasi teknologi, memberikan solusi terhadap permasalahan industri, meningkatkan daya saing industri nasional dan melakukan penerapan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah barang.


Banyak media memberitakan terkait kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dinilai relatif menurun. Ngakan memberikan gambaran terminologinya bahwa sektor industri terhadap PDB menurun karena pada dasarnya kontribusi bersifat realtif, dengan menurunnya PDB nasional yang sebelumnya berada pada 20%, sehingga terjadi deindustrialisasi. Deindustrialisasi merupakan proses kebalikan dari industrialisasi yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap PDB. Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi dari aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. Gejala ini juga kerap disebut deindustrialisasi negatif di tengah belum matangnya per tumbuhan ekonomi suatu negara seperti Indonesia.


Indonesia saat ini sudah berkontribusi sebanyak 2,5% pada pertumbuhan global, paling tinggi di ASEAN, dan nomor lima di dunia. Konstribusi tertinggi yakni Tiongkok yang menunjukkan kemajuan pesat dalam sektor manufaktur dan menempati peringkat teratas didunia sejak 2010. Sementara Indonesia sebagai sesama negara berkembang, naik secara lambat dari peringkat 18 di tahun 1990 ke peringkat 11 di tahun 2015 dan peringkat 9 di tahun 2016.

Indonesia dapat dikatakan sebagai miniatur dunia karena jenis keragaman dunia tersebut hadir disini, dan semua itu disimbolisasikan oleh 5 sila Pancasila. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief dalam ceramahnya dihadapan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO), Rabu (7/1) pagi di Lemhannas RI.


“5 sila Pancasila tersebut menggambarkan Indonesia sebagai suatu heterogenitas multikulturalisme bangsa ini,” ujar Yudi Latief. Yudi menjelaskan bahwa Pancasila menjadi inspirasi dalam berprestasi, bukan hanya prestasi sebagai individu tetapi menjadi prestasi bersama. Namun permasalahan yang dihadapi bangsa ini yakni cenderung menciptakan pencapaian secara individu, dan sulit untuk mengubah kepada capaian yang berjejaring. “Problem kita justru ketika capaian2 pribadi itu harus berjejaring menjadi suatu kekuatan collectivate,” kata Yudi.


Yudi memberikan gambaran singkat makna dari ke 5 sila Pancasila kepada peserta taplai. Seperti pada sila pertama yang menyiratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan multi agama. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kemudian dalam sila ke dua yang mensiratkan kemajemukan penduduk berdasarkan ras manusia. Sedangkan pada sila ke tiga menggambarkan bangsa ini sebagai bangsa yang beragam, namun pada saat yang sama menyadari akan adanya tautan-tautan persatuan. Penjelasan terkait sila ke empat, yakni mengenai keberagaman partai dan aliran partai politik, serta sila kelima yang menggambarkan kemajemukan dari segi lapisan kelas sosial.


Menurut Yudi, dalam hal membumikan Pancasila didalam kehidupan sehari-hari, pertama-tama penting untuk memahami 5 isu strategis, diantaranya adalah Pemahaman Pancasila, Inklusi Sosial, Keadilan Sosial, Pelembagaan Pancasila, dan Keteladanan Pancasila.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berkesempatan memberikan ceramah dihadapan seluruh peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO) di Lemhannas RI, Rabu (7/2) siang. Materi yang diangkat dalam kelas taplai tersebut yakni mengenai toleransi beragama di Indonesia.

 
Menurut Lukman, manusia adalah makhluk yang terbatas tidak dapat mempelajari semua secara komperhensif (menyeluruh) itulah mengapa adanyaa keragaman beragama. “Karena sesuatu yang begitu sempurna datang dari sang maha kuasa, kemudian di interpretasikan oleh umat manusia yang terbatas, jangan kan antara satu agama dengan agama yang lain, di internal tiap agama itu keragaman nya luar biasa,” ujar Lukman.


Lukman mengatakan bahwa manusia sebagai umat beragama yang menyadari akan adanya perbedaan keyakinan antar warga negara, sudah semestinya tidak saling men-judge bahwa dirinyalah yang paling baik diantara umat beragama lainnya. “Mestinya tidak ada diantara kita yang paling berhak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sayalah yang paling benar dan anda yang lain salah,” jelas Lukman. Meskipun setiap penganut ajaran agama sudah tentu harus meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik, tetapi Lukman menghimbau agar jangan sampai merasa menjadi yang paling benar kemudian menyalahkan agama lain.


Hal tersebut merupakan kunci utama dalam bertoleransi yakni rendah hati dalam beragama, saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan. “Hal tersebut adalah titik yang harus di cermati dengan baik, karena itu adalah awal mula dapat bertoleransi dengan baik,” ujar Lukman. Agama menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menjaga kemajemukan warga, demi terjaganya keutuhan bangsa dan negara. Selain toleransi dan rendah hati dalam beragama, esensi dan subtansi agama pada hakekatnya adalah untuk memanusiakan manusia agar harkat, derajat, dan martabat kemanusian dapat terjaga. “Semua agama mengajarkan keadilan, hargai, lindungin HAM persamaan di depan hokum,” tambah Lukman.


Didalam kehidupan masyarakat agamis, agama tidak bisa dipisahkan dari segala akitifitas keseharian manusia, terlebih dalam berpolitik. “Perlu dicermati bahwa bukan memisahkan agama dengan politik karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan karena kita bukan bangsa yang sekuler. Ciri negara sekuler yaitu memisahkan secara drastis persolan kehidupan dengan keagamaan. Mereka dapat memisahkan secara tegas dan tidak ada urusan anda mau rajin beragama atau tidak,” tegas Lukman.


Ia berpesan kepada para peserta taplai EO yang berlatarbelakang sebagai pegiat usaha bahwa yang harus dicermati adalah untuk tidak menyalahgunakan agama untuk tujuan yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada Rabu (7/2), Duta Besar Nigeria untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk melakukan Courtesy Call kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

 

Dalam Courtesy Call tersebut Duta Besar Nigeria untuk Indonesia mewakili Nigeria War Defence College memberitahukan mengenai rencana kunjungan peserta pendidikan Nigeria War Defence College ke Indonesia. Dalam kunjungan ke Indonesia, para peserta pendidikan tersebut rencananya akan berkunjung ke Lemhannas RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Institusi Pertahanan dan Kebijakan di Indonesia.

 

Berkaitan dengan kunjungan ke Lemhannas RI, Para Peserta dari Nigeria War Defence College Defence ingin mengetahui lebih dalam mengenai Counter Terrorism and National Security in Indonesia. Duta Besar Nigeria berharap kunjungan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan juga institusi militer dari kedua negara.

 

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo menyambut positif rencana kunjungan tersebut dan akan mempersiapkan materi kunjungan dengan baik. Agus Widjojo juga berharap bahwa kunjungan dan diskusi yang nantinya akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi kedua institusi.

 

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai detail kunjungan dan foto bersama.