LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (400)

 

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyambut kedatangan Delegasi Centre for defence and Strategic Studies (CDSS) Australia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Simone Wilkie di Gedung Trigatara, Lemhannas RI pada Rabu (26/7). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

 

Agus Widjojo dalam sambutannnya menuturkan secara singkat sejarah mengenai Lemhannas RI yang dahulu merupakan Lembaga Pertahanan Nasional dan berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan, jelas Agus Widjojo, merupakan respon Lemhannas RI terhadap berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI saat ini memiliki dua  program pendidikan yaitu PPRA yang berlangsung selama tujuh bulan dan PPSA yang berlangsung selama empat bulan.

 

Terkait dengan topik diskusi yaitu penanggulangan terorisme, Agus Widjojo menyatakan bahwa penanggulangan terorisme adalah masalah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi di dunia.

 

Menanggapi sambutan Gubernur Lemhannas RI, Mayor Jenderal Simone Wilkie mengatakan bahwa selama ini telah melakukan berbagai diskusi terbuka dengan Lemhannas RI. Oleh karena itu, Wilkie berharap ke depan, kerja sama dan MoU dengan Lemhannas RI dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua institusi dalam mengatasi masalah yang sama yang ada di dua negara.

 

Keja sama ini, lanjut Wilkie, juga harus didasari dengan rasa percaya dan saling memahami agar tercipta rasa saling menghormati. “Kerja sama ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling memahami karena dari rasa percaya tersebut akan menjadi rasa saling menghormati sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum dapat kita temukan solusinya,” pungkas Wilkie.

 

Dalam paparan pertama yang dipaparkan oleh Jane Ackland dari CDSS yang berjudul “Penahanan, Rehabilitasi, Reintegrasi Tahanan Terorisme: Pendekatan Australia terhadap Tantangan Internasional” menyatakan bahwa terorisme yang bersifat wilayah saat ini telah berubah menjadi terorisme global. Australia juga turut bergabung dalam upaya PBB dan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut.

 

Menurut  Ackland, terorisme terbentuk karena adanya keterikatan spiritual dan sosial. Keterikatan tersebut kemudian berubah menjadi identitas perseorangan. Identitas tersebut kemudian diturunkan kepada generasi muda.

 

Dari sisi manajemen tahanan yang masih menjadi permasalahan global, Jane Ackland memaparkan dua metode yang terdapat di dua distrik di Australia yaitu New South Wales dan Victoria. Di New South wales, penanganan terhadap tahanan terorisme dilakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan karakter dan mental tahanan terorisme. Pandangan kepercayaan yang dianut para tahanan terorisme diubah menjadi lebih ‘lunak’ sehingga akan membawa perubahan pada sikap, karakter, serta identitas mereka.

 

Sementara di Victoria, metode yang digunakan adalah metode disintegrasi dimana pandangan kepercayaan para tahanan terorisme mereka ‘dihilangkan’ sehingga mereka tidak menyebarluaskan pandangan mereka kepada generasi muda.

 

Sedangkan menurut pemapar kedua yang merupakan perwakilan dari peserta PPRA LVI Lemhannas RI, Dwityo A. Soeranto dengan judul “Strategi dalam Menanggulangi terorisme dan Radikalisme” menyatakan bahwa kemunculan terorisme di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keterbukaan indonesia yang juga akan menyebabkan ideologi anti Pancasila.

 

Dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Indonesia, Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Dwityo A. Soeranto, menyampaikan beberapa kebijakan dalam forum G20 yang lalu yaitu mengawasi pendanaan bagi kelompok terorisme, membangun komunikasi strategis dalam menghadapi propaganda terorisme, menjadi kekuatan pendukung dalam mengatasi terorisme, membangun kerja sama dalam pertukaran intelejen, dan juga menekankan pentingnya deradikalisasi.

 

Sementara Indonesia, lanjut Dwityo, memiliki dua strategi dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme yaitu Hard dan Soft Strategy yaitu Penyusunan Undang-Undang dalam penanggulangan terorisme, memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Terorisme, Strategi deradikalisasi, strategi penanggulangan radikalisasi, dan kerja sama internasional.

 

Sebelum menutup paparannya, Dwityo mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan yang memiliki jaringan yang berakar dan rumit dimana tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum. Selain itu, keikutsertaan berbagai pihak terkait seperti institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial serta generasi muda dalam pemberantasan terorisme menjadi bagian yang penting. Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dan ditutup dengan foto bersama.

 

 

Perista Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Halal Bihalal dan Pertemuan Rutin Anggota Perista dan Karyawati Lemhannas RI pada Rabu (26/7)di ruang Dwi Warna Lt. II Gedung Pancagatra Lemhannas RI.

 

Perista Lemhannas RI menjadikan kegiatan ini sebagai ajang halal bihalal antara anggota Perista dengan karyawati Lemhannas RI. Ketua Perista Lemhannas Ri, Ninik Agus Widjojo dalam sambutannya menegaskan bahwa  kegiatan silaturahmi ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan sebagai makna dari silaturahmi yang sebenarnya dalam ruang lingkup Perista Lemhannas RI.

 

Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut, berlangsung lancar dan meriah dengan dibuka oleh ketua Perista Lemhannas RI, Ninik Agus Widjojo serta dilanjutkan ceramah agama oleh Ustadzah Lisa Azizah, hiburan paduan suara, dan diakhiri dengan ramah tamah.

  

Sementara Lisa Azizah yang hadir sebagai penceramah, memberikan ceramah singkat mengenai "istri solehah". Menurutnya, istri solehah merupakan cerminan istri yang akan masuk surga bila diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Selain itu, dalam ceramahanya ia juga menambahkan bahwa halal bihalal sebenarnya tradisi asli dari Indonesia yang memiliki makna untuk tidak saling bermusuhan, saling bermaaf-maafan dan tidak mengulangi perbuatan dosa.

 

Lisa Azizah yang telah banyak dikenal oleh para peserta, sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan juga pernah menjadi wakil Indonesia dalam acara Akademi Sahur Indosiar tingkat Asia (AKSI). Setelah melakukan ceramah yang menghibur selama kurang lebih 25 menit, Lisa mengakhiri ceramahnya dengan pembacaan doa dan berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan baik sesama manusia maupun secara dalam bernegara.

 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua jam terdebut, para peserta menikmati rangkaian acara yang terselenggara, tidak hanya pembawaan materi ceramahnya yang ringan, akan tetapi dapat dipahami seluruh peserta dengan baik. Lisa Azizah mampu menghibur peserta kegiatan dengan membawakan tiga lagu yang diantaranya lagu “Keindahan” milik Rhoma Irama, “Jera” milik Lesti, kemudian juga lagu dari Ebiet G Ade berjudul “Ayah”.

 

 

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, usai melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) pada pekan lalu, hari Selasa (25/7) dan Rabu (26/7) memberikan laporan dari hasil studi yang telah dilakukan di beberapa provinsi kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.. di Ruang Pancasila, Lemhannas RI.

 

Acara tersebut diawali dengan laporan Plt Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto, S.E. yang menyampaikan bahwa SSDN merupakan salah satu kegiatan utama dalam setiap program pendidikan reguler. SSDN sendiri bertujuan untuk membekali peserta PPRA LVI agar memiliki cakrawala berfikir yang lebih komprehensif, integral dan holistik tentang kondisi objektif dari suatu daerah yang merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan pembangunan nasional di daerah, dan kondisi ketahanan nasional daerah serta isu-isu strategis di daerah.  

 

Untuk PPRA LVI kali ini, SSDN terbagi ke dalam lima kelompok dengan tujuan lima provinsi yang berbeda yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua. Dengan melakukan SSDN, diharapkan para peserta akan memiliki kepekaan terhadap spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia, meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi ketahanan nasional serta memahami tentang progres pembangunan nasional di daerah/provinsi yang dikunjungi beserta permasalahannya.

 

Pelaporan hasil SSDN yang berlangsung selama dua hari ini, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi dan deskripsi suatu provinsi mengenai profil daerah yang dikunjungi seperti letak geografis, jumlah penduduk, visi, misi, jumlah kota dan kabupaten, potensi perkebunan, serta keunggulan geografis. Kemudianian, laporan dilanjutkan dengan paparan mendetail mengenai pembangunan nasional serta proyek strategis nasional di masing-masing provinsi.

 

Selain itu, para peserta juga mengkaji aspek-aspek astagatra di tiap provinsi tersebut yaitu gatra ideologi, politik, demografi, sosial budaya, sumber kekayaan alam, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. memaparkan rekomendasi bagi tiap-tiap provinsi agar gatra di provinsi tersebut yang memiliki status kurang tangguh dapat dibenahi. Pelaporan SSDN PPRA LVI nantinya diakhiri dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Agus Widjojo.

 

Tim Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 lalu, pada Rabu (20/7) di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Manado.

 

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto yang membuka secara resmi acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Dampak  memiliki arti penting dan strategis untuk melihat sejauh mana dampak perubahan sosial yang muncul terutama kontribusi Alumni sebagai agen perubahan di daerah.

 

Melihat pentingnya acara T.O.T. bagi kepentingan kehidupan sosial masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Steven Liaow menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Utara siap melanjutkan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam menyiapkan kader-kader sebagai agen perubahan di Provinsi Sulawesi Utara pada masa mendatang. Di samping itu, kepengurusan Alumni Lemhannas untuk Komisariat Sulawesi Utara diharapkan dapat segera didaftarkan ke Pemprov, sehingga dapat dikukuhkan dan dilantik oleh IKAL Pusat.

 

Sedangkan Ketua Alumni T.o.T. Provinsi Sulawesi Utara yaitu Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H. menyatakan tekadnya bahwa para Alumni akan selalu berusaha dan berjanji dengan segenap tenaga dan kesungguhan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara

 

Acara Evaluasi Dampak di Manado ini dihadiri oleh 80 orang peserta yang meliputi 40 orang Alumni dan 40 orang peserta dari Lingkungan Alumni, dengan latar belakang dari kalangan birokrat, TNI, dosen, guru/akademisi, para tokoh dan kalangan pemuda. Turut hadir pula dalam kegiatan ini yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Soesilo, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Direktur Translai Universal RI Brigjen Pol Drs. Mulyatno, S.H., M.M.

 

 

“Maknai ini sebagai suatu siklus pembinaan karier bukan sebagai kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” tegas Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Acara Pelantikan Pejabat Eselon I hingga IV di Ruang Nusantara, Lemhannas RI pada Senin (24/07).

 

Agus Widjojo menuturkan bahwa pelantikan adalah rangkaian proses yang harus dilalui sebelum menduduki jabatan baru.  Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan kelanjutan dari pengembangan karier melalui mutasi, promosi dan rotasi jabatan dalam melakukan penataan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi siklus pembinaan karier dan bukannya sebagai kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

 

Diharapkan pejabat yang baru saja dilantik dapat mengemban tugas amanah yang diberikan negara dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab serta dapat memberikan sumbangsih gagasan dan kontribusi untuk kemajuan Lemhannas RI. Selain itu Agus Widjojo mengingatkan bahwa efisiensi anggaran Lemhannas RI yang cukup besar tidak akan mengganggu tugas pokok selama Lemhannas RI mampu menata program kerja yang menjadi prioritas.

 

Agus Widjojo kembali berpesan agar para pejabat baru untuk bekerja dengan ikhlas, keras, dan cerdas. “Saya berpesan pada pejabat yang baru saja dilantik untuk selalu bekerja ikhlas, keras, dan cerdas dalam keterpaduan untuk melakukan program kerja yang telah ditentukan,” pungkas Agus Widjojo.

 

Dalam pelantikan tersebut, diantara 12 Pejabat Lemhannas RI yang dilantik adalah Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI dan Brigjen Pol Drs. Immanuel Laross sebagai Inspektur Lemhannas RI.

 

 

Rombongan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wawang Kuswanto mengunjungi Lemhannas RI dalam rangka study tour pada Rabu (19/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi, M.Si. yang mewakili Kepala Biro Humas di ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

 

Kunjungan tersebut, menurut Wawan bertujuan memperluas wawasan para mahasiswa untuk memahami peran, tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI lebih dekat. Selain itu pula, para mahasiswa juga dapat lebih memahami nilai - nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa.

 

Terkait hal itu, Mayjen TNI (Purn) Bibit Santoso, S.I.P., M.H. selaku Tenaga Profesional Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI menyampaikan paparannya mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa yaitu UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Bibit Santoso mengungkapkan bahwa saat ini suasana pergaulan antar bangsa semakin kompleks dan saling berpengaruh. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang merupakan kesepakatan atas kesadaran kebangsaan yang kuat.

 

Oleh karena itu, Bibit Santoso menghimbau kepada para mahasiswa untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Nilai-Nilai kebangsaan, tegas Bibit Santoso, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan tukar menukar cendera mata dan foto bersama.

 

  

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Roundtable Discussion (RTD) Lemhannas RI dengan judul “Optimalisasi Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Guna Meningkatkan Kemandirian  dan Daya Saing Ekonomi dalam rangka Tercapainya Tujuan Nasional” pada Rabu (19/7) di Ruang Kresna, Lantai IV Gedung Astagatra, Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebelumnya telah melakukan studi literatur, kepustakaan dan Focus Group Discussion dengan menghadirkan pakar-pakar yang terkait dengan tema RTD ini. Dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang dinamis dengan turbulensi tinggi.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia di ASEAN relatif masih rendah yaitu pada peringkat lima. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah permasalahan konektivitas antar pulau di Indonesia.

 

Sementara itu Prof. Miyasto yang merupakan Ketua Tim Kajian kali ini mengungkapkan bahwa ada beberapa hal strategis yang dihasilkan dari berbagai kajian sebelumnya yang menyebut Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas ekonomi dunia, namun di sisi lain Indonesia memiliki kesulitan sebagai negara kepulauan karena minimnya konektivitas antarpulau.

 

Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini, lanjut Prof. Miyasto, dapat menjadi sebuah peluang dan juga sebuah ancaman. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mencapai tujuan nasional. Permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pengangguran, ketimpangan sosial, menurunnya nilai-nilai kebangsaan dalam hal toleransi dan solidaritas, rentannya ketahanan pangan dan energi, pelayanan birokrasi yang masih belum maksimal, masalah struktur ekonomi yang buruk serta beberapa masalah sumber daya manusia lainnya, juga memiliki korelasi akibat kurangnya konektivitas antar pulau.

 

Dalam RTD yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul karena kurangan konektivitas antar pulau, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Maritim Ir. Agung Kuswandono, M.A. sebagai salah satu narasumber menyatakan Kemenko Bidang Maritim telah membentuk Indonesian Ocean Policy yang terdiri dari 7 pilar yang nantinya akan mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

Dengan demikian, Indonesia harus memulai penciptaan konektivitas yang dapat menghubungkan 17 ribu pulau di Indonesia. Salah satu yang saat ini telah direncanakan dan sedang dilakukan oleh Kemenko Bidang Maritim adalah pembangunan 19 pelabuhan, 15 bandara baru dan pembangunan 25 bandara di jalur terluar Indonesia untuk membuka wilayah yang terisolir. Sampai saat ini, lanjut Agung, dua bandara di daerah Toba dan Karimun Jawa yang sudah dapat beroperasi. Selain itu, direncanakan pula program Tol Laut menghubungkan seluruh pulau di Indonesia sehingga turut mampu menghadirkan peran negara di seluruh wilayah Indonesia.

 

Terkait Proyek Strategis Nasional, saat ini, telah disusun 243 proyek dan dua program seperti wisata bahari, pemberdayaan pulau kecil, dan beberapa proyek lainnya. Senada dengan Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian wahyu Utomo memiliki pendapat tak jauh berbeda, Wahyu menyampaikan saat ini Indonesia telah bergabung dengan One Belt One Road dan juga pembangunan Tol Laut untuk mendukung optimalisasi konektivitas antar pulau.

 

Selain itu, Wahyu Utomo juga menjelaskan bahwa untuk mencapai konektivitas antar pulau perlu didukung dengan adanya pusat-pusat ekonomi di daerah sehingga pengembangan kawasan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Pengembangan Kawasan adalah salah satu kunci dalam membangun ekonomi daerah agar tercipta pusat ekonomi di daerah,” jelas Wahyu Utomo. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi kendala seperti pembebasan lahan, tata ruang, dan pendanaan.

 

Sementara Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas nasional Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo Ph.d selaku narasumber ketiga menyebutkan bahwa pembangunan saat ini masih terpusat di jawa, begitu pula dengan pusat perekonomian. Maka dari itu, Java Sentris harus diubah menjadi Indonesia Sentris.

 

Sedangkan narasumber ke empat Direktur Pengembangan Komersial dan Bisnis, Pelindo II Saptono R. Irianto mengatakan bahwa konektivitas antar pulau juga terkendala dengan adanya logistic cost yang tinggi. Maka dari itu, Cargo cost harus diturunkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu soft infrstructure dan hard infrastructure.

 

Soft infrastructure plan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan link operation di pelabuhan, perbaikan service dengan layanan 24 jam selama 7 hari penuh. Sedangkan hard infrastructure plan yaitu dengan cara mengganti alat-alat lama yang tidak efisien menjadi lebih efisien, perbaikan fasilitas untuk menangani alat dermaga baru, penempatan konfigurasi layout pelabuhan agar lebih efisien, serta pembangunan pelabuhan baru.

 

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari empat penanggap ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., Mayjen TNI A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. selaku moderator, para Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta Para Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.

 

 

“Terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2017 adalah dalam rangka menajamkan kembali sasaran-sasaran program pemerintah agar dicapai efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi manfaat APBN T.A. 2017. Oleh Karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk mendukung dengan menyikapinya secara bijak dan cerdas,” ujar Agus Widjojo dalam amanatnya pada Upacara Bendera Bulanan di lapangan Tengah Lemhannas RI pada Senin (17/7).

 

Agus Widjojo meyakini bahwa melalui prioritasi sasaran-sasaran program kerja yang tepat, tuntutan efisiensi belanja barang bagi Lemhannas RI masih memungkinkan untuk dipenuhi tanpa mengganggu upaya pencapaian sasaran strategis Lemhannas RI. Maka dari itu, Agus Widjojo menyampaikan agar seluruh unit kerja segera menyiapkan usulan efisiensi anggaran secara cermat dengan memperhatikan program-program kegiatan prioritas yang bersifat strategis.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga menekankan mengenai capaian kinerja kelembagaan yang salah satu nya dapat dilihat dari daya serap anggaran. Oleh Karena itu, Agus Wijojo kembali mengingatkan seluruh unit kerja untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan program-program kegiatan pada semester pertama. Hasil evaluasi tersebut, lanjut Agus Widjojo dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan pelaksanaan program-program prioritas pada semester kedua sehingga target serapan program kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dapat tercapai.

 

Disamping menekankan efsiensi anggaran dan capaian kerja lembaga, Agus Widjojo juga mengingatkan program kegiatan tiap kedeputian seperti pelaksanaan SSDN dan Outbound bagi peserta pendidikan, peningkatan kualitas kajian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta peningkatan kualitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Mengakhiri amanatnya, Agus Widjojo mengajak seluruh jajaran Lemhannas RI untuk memahami Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 terkait dengan penyesuaian organisasi baru Lemhannas RI yang dilakukan paling lambat satu tahun sejak Perpres tersebut diundangkan. Terkait hal tersebut, Agus Widjojo menekankan untuk menuntaskan berbagai hal yang diperlukan agar organisasi baru dapat disosialisasikan dan diimplementasikan sepenuhnya pda tahun 2018 mendatang.

 

“Tuntaskan Berbagai hal yang diperlukan sehingga organisasi baru nanti dapat disosialisasikan dan dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2018,” pungkas Agus Widjojo menutup amanatnya dalam upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran dan staf Lemhannas RI.

 

Kedatangan Rombongan SSDN PPRA LVI pada Minggu (16/7) yang dijemput Gubernur Riau Bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. didampingi Kabinda Riau dan pejabat dari TNI dan Polri di VIP Room Gedung Lancang Kuning Bandara Sutan Syarif Qasyim II Pekanbaru, Riau.

 

 

2017 07 17 PHOTO 00000004

 Kapolda Riau Irjen Pol Drs. Zulkarnain saat menerima Rombongan SSDN PPRA LVI di Mako Polda Riau, Pekanbaru, Riau pada Senin, 17 Juli 2017

 

2017 07 18 PHOTO 00000132

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Majen TNI Nunu Nugraha saat diterima Ketua DPRD Provinsi Riau Ibu Dra. Hj. Septina Primawati, MM pada hari Senin, 17 Juli 2017 di Kantor DPRD Prov Riau Jl. Sudirman Tangkerang Pekanbaru.

 

 2017 07 18 PHOTO 00000134

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Mayjen TNI Nunu Nugraha saat diterima Pimpinan Jajaran TNI Prov Riau pada hari Selasa, 18 Juli 2017 di Markas Korem 031/WB Jl. Perwira Pekanbaru.

 

2017 07 18 PHOTO 00000130

Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Tajar Bidang Strategi Mayjen TNI Nunu Nugraha saat diterima Pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia pada hari Selasa, 18 Juli 2017 di Rumbai Chevron Club (RCC) Pekanbaru Riau. (Apws)

  

IMG 6461

Sambutan Bupati Kabupaten Pelalawan Prov Riau Bpk HM Haris saat menerima Rombongan SSDN PPRA LVI Lemhannas RI yang dipimpin oleh Mayjen TNI Nunu Nugraha pada hari Rabu, 19 Juli 2017 di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Kawasan Techno Park Pelalawan. (Apws)