LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
Berita

Berita (434)

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka penyelenggaraan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA LVI pada Senin (18/9)di Ruang Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI. Penataran yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 18-22 September tersebut diikuti oleh 109 peserta yang merupakan istri atau suami peserta PPRA LVI.

 

Acara yang menjadi bagian akhir dari penyelenggaraan program pendidikan PPRA tersebut, diisi dengan beberapa materi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dalam laporan kesiapannya mengatakan bahwa materi-materi yang akan disampaikan pada penataran tersebut adalah pembekalan oleh Gubernur Lemhannas RI, orientasi penataran, pengenalan Lembaga Ketahanan Nasional RI, peran Istri/Suami dalam menunjang karir Suami/Istri dalam perspektif psikologi dan ekonomi, peningkatan ketahanan keluarga guna membangun ketahanan nasional, peranan perempuan dalam pembangunan nasional, Empat Konsensus Dasar Negara Indonesia, pencegahan bahaya narkoba, perilaku koruptif dan dampak sosialnya, etiket berbusana dalam pergaulan, peninjauan kerajinan dan budaya nusantara.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih oleh para peserta pendidikan di Lemhannas RI tidak terlepas dari peran pendampingnya.

 

“Keberhasilan para peserta Lemhannas RI di dalam meniti karir dan mengemban tugas negara dari waktu ke waktu nantinya tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya keharmonisan suami/istri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika,” ungkap Agus Widjojo.

 

Pembukaan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA LVI yang ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penataran selama 5 hari.

 

Hadir dalam Pembukaan Penataran tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E,. M.M, para Deputi, Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.

 

 

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Bendera Rutin di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Senin (18/9). Upacara bendera yang dipimpin oleh Gubenur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Peserta PPRA LVI dan PPSA XXI serta staf Lemhannas RI.

 

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas RI harus memiliki kesadaran untuk dapat mencermati dan memahami dinamika lingkungan strategis nasional, regional, maupun global. Lemhannas RI yang juga merupakan pusat studi geopolitik juga harus dapat menyikapi isu-isu geopolitik kawasan dengan cerdas dan bijak.

 

Agus Widjojo menuturkan bahwa perubahan dalam lingkup geopolitik yang berubah sangat cepat dan intens mendorong kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus bergerak menyesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. “Kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma yang hanya tertambat kepada masa lalu tanpa memiliki visi ke masa depan,” jelas Agus Widjojo.

 

Dalam hal cara bertindak dan tatanan, bangsa Indonesia juga tidak bisa hanya berorientasi pada masa lalu seperti ungkapan “biasanya memang seperti ini” namun harus mencari kesepakatan  yang didasarkan pada argumentasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan konteks.

 

Selain itu, Agus Widjojo juga mengingatkan bahwa kualitas dinamika masyarakat saat ini mendorong rakyat Indonesia untuk memprioritaskan perhatian kepada persamaan yang dimiliki di tengah-tengah perbedaan. Begitu pula saat memandang permasalahan bangsa, rakyat Indonesia harus melihat dari sisi kesamaan yang didasarkan pada Empat Konsensus Dasar Bangsa karena rakyat Indoesia dinilai belum cukup cerdas untuk memandang suatu masalah berdasarkan perspektif kekayaan perbedaan.

 

“ kita harus menempatkan perhatian kita kepada masa lalu, masa kini, dan masa depan secara proporsional dan kontekstual. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita mengambil nilai intrinsik atau nilai hakiki dari doktrin yang kita warisi dari masa lalu dan disusun dalam era perjuangan perjuangan kemerdekaan guna mendapatkan nilai instrumental atas nilai implementasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.” Tegas Agus Widjojo.

 

Selanjutnya, Agus Widjojo menyampaikan mengenai kinerja Lemhannas RI, efisiensi anggaran dan juga capaian serapan Lemhannas RI hingga triwulan ketiga. Terkait dengan Program Pendidikan Reguler Angkatan LVI dan Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI, Agus Widjojo juga menghimbau seluruh pihak yang turut memfasilitasi berjalannya kedua program tersebut untuk selalu mempersiapkan sebaik-baiknya.

 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Agus Widjojo mengingatkan seluruh jajaran Lemhannas RI untuk mempersiapkan diri dalam  pelaksanaan evaluasi reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 

 

Peserta PPSA XXI menggelar RTD (Round Table Discussion) pada Kamis (14/9) di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI. RTD Pra Seminar yang mengangkat tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional” tersebut  dimoderatori oleh Brigjen Pol Drs. Firli Bahri, M.Si dan Aviani Malik.

Dalam diskusi yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut, terdapat empat narasumber yaitu Tokoh Pendidikan  Prof Dr. Indria Samego, M.A, Intelektual TNI Brigjen TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, Praktisi dari Klini Pancasila Dr. Dodik dan Tokoh Pendidikan Dr. Nani Nurrahman Sutojo. 

Sebelum diskusi dimulai, Prof. Dr. Reni Mayerni selaku Ketua Seminar membacakan laporan tentang kegiatan RTD yang merupakan rangkaian dari acara seminar yang akan dihelat pada 16 November 2017 mendatang. Reni menyampaikan bahwa tujuan RTD Pra Seminar ini adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu pendidikan di Indonesia saat ini.

Round Table Discussion pada hari ini dengan tujuan diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi saat ini terkait dengan isu pendidikan kita. Pada tahapan ini para pihak yang terlibat dalam seminar dapat menampilkan fakta-fakta obyektif terkait dengan sistem pendidikan kita baik yang positif maupun yang negatif serta pengaruhnya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa,” jelas Reni.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang juga bertindak sebagai keynote speaker mengungkapkan bahwa pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

“Sebagai dasar negara Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa yang memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh berjalannya waktu,” ungkap Agus Widjojo.

Jalannnya rangkaian diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr (Han) dan Andy Yentriani, S.Sos., M.A.. Dalam paparannya mengenai aktualisasi nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, disebutkan bahwa berdasarkan survey dari sebanyak 1600 siswa yang tergabung dalam Rohis  disekolah-sekolah, 6% menyatakan setuju dan mendukung ideologi kelompok negara ISIS dan 33% meyakini para terdakwa teroris seperti Amrozi adalah contoh muslim yang melaksanakan jihad.   

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan untuk memperkokoh NKRI yang diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang efektif, materi pendidikan yang terintegrasi dan dilengkapi dengan kearifan lokal, guru dan tenaga kependidikan dengan pemahaman kebangsaan yang mumpuni dan terampil dalam metodologi, lingkungan pendidikan yang kondusif serta metode dan pedekatan pengajaran yang reflektif dan variatif.

 

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Sosial Budaya mengadakan RTD (Round Table Discussion)  yang membahas tentang “Revitalisasi Pendidikan dan Pengajaran (Pedagogi) Dalam Sistem Pendidikan Nasional guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diskusi yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ini dilaksanakan pada Selasa (11/9) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai IV Lemhannas RI dan dimoderatori oleh Dr. Adi Soejanto, Bc. I.P.,S.H., M.H., selaku Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas  RI.

 

Dalam laporannya, Plh. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Basuki, M.M mengharapkan diskusi ini bertujuan agar naskah kajian yang telah disusun mendapatkan masukan dari narasumber, penanggap, serta peserta diskusi guna memperkaya dan menyempurnakannya.

 

Agus Widjojo dalam sambutannya yang sekaligus menjadi pembuka diskusi meja bundar tersebut mengharapkan bahwa melalui pendidikan dan pengajaran dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat membentuk karakter manusia yang tangguh dan bermoral.

 

“Melalui pendidikan dan pengajaran diharapkan pula dapat dihasilkan manusia Indonesia yang berkuallitas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan , ulet, gigih, tangguh dan tidak mudah menyerah. Sehingga tumbuh menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan pendidikan karakter yang diterapkan kedalam pikiran seseorang sejak usia dini, remaja bahkan dewasa sehingga dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih tangguh dan bermoral,” jelas Agus Widjojo.

 

Sebagai awal pemaparan dalam diskusi, Sekretaris Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Rina Indiastuti menjelaskan tentang “Kebijakan dan Strategi Pendidikan dan Pengajaran (Pedagogi) dalam Sistem Pendidikan Tinggi Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Ketahanan Nasional”.

 

Dalam paparannya, Rina mengungkapkan bahwa berdasarkan empat komponen dalam kurikulum nasional, pengajaran seharusnya lebih fokus pada bahan pembelajaran dan metode pengajaran agar nantinya materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para peserta didik.

 

 “Dalam visi misi presiden RI terdapat revolusi karakter melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku, kurikulum memuat empat komponen yaitu tujuan pendidikan, substansi pendidikan, bahan pembelajaran dan cara yang digunakan untuk men-delivery bahan tersebut. Maka pengajaran lebih menyentuh pada penyusunan bahan pembelajaran dan metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta didik,” ungkap Rina.

 

Pada pemaparan kedua, Doni Koesoema A. M. Ed selaku Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting menjelaskan tentang “Metode Pelaksanaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Doni menyebutkan bahwa dalam satuan pendidikan terdapat tiga poin untuk dianalisis yang menjadi ide dalam pengembangan pendidikan karakter. Tiga poin tersebut adalah pengajaran di dalam kelas, pengembangan budaya sekolah dan partisipasi masyarakat.

 

Pendidikan karakter, lanjut Doni, telah menjadi bagian sejarah pendidikan bangsa bahkan sebelum Indonesia. Diawal kemerdekaan Indonesia, pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa, namun juga untuk mengisi kemerdekaan. Pendidikan pada saat itu diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang merdeka, mandiri dan berdaulat.

 

Dalam diskusi ini terdapat tiga penanggap yaitu Anggota DPR Wakil Ketua Komisi X Bidang Pendidikan Drs. Abdul Fikri, M.M., Pendiri Indonesia Heritage Foundation Dr. Ratna Megawangi, dan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, S. U.. Selanjutnya, dalam diskusi ini dilanjutkan dengan diskusi mendalam dengan para narasumber dan penanggap.

 

Hadir dalam RTD tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas Ri Marsdya TNI Bagus Puruhito, Para Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, dan sejumlah Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Myanmar, DR. Ito Sumardi DS Drs., S.H., M.H.,M.B.A., M.M.  memberikan  kuliah umum kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Peserta PPSA XI dan PPRA LVI tahun 2017, Pengurus IKAL dan Pengurus Perista Lemhannas RI yang bertempat di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI pada Selasa (12/9) siang.

 

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Dalam sambutannya Agus Widjojo mengatakan bahwa di Indonesia saat ini sedang marak berkembang isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, yakni mengenai etnis Rohingya yang sedang viral di media sosial. “Banyak hal-hal yang terkait dengan kemampuan teknis dari media sosial. Misalnya hoax, berita-berita yang tidak benar, serta gambar-gambar yang permasalahan sebenarnya sudah selesai kemudian dimunculkan kembali. Sehingga menimbulkan implikasi dan dampak kesampingan yang kurang menguntungkan.” Untuk itu kuliah umum dari Dubes RI untuk Myanmar sangat diperlukan.

 

Menurut Agus Widjojo, Ito Sumardi telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bisa membuat Indonesia menjadi sangat dekat dengan lingkaran elit di Myanmar, memiliki hubungan kedekatan dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin National League for Democracy (Persatuan Nasional untuk Demokrasi atau NLD), dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia, dan membuka akses terhadap etnis Rohingya. Disamping itu, Ito Sumardi juga mampu meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa Indonesia bisa menjadi satu-satunya negara yang dapat dijadikan kawan untuk mencari penyelesaian terkait konflik di Rakhine.

 

Dalam sambutannya Agus Widjojo berharap dengan terselenggaranya kuliah umum ini peserta bisa memiliki latar belakang yang lebih seimbang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dan tidak terjebak oleh berita-berita sensasional.

 

Kuliah umum dipimpin oleh seorang Moderator, Laksda TNI Agung Pramono yang membuka sesi pemaparan materi. Dubes Ito Sumardi menjelaskan tentang awal mula penyebab pecahnya krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di kampung Rakhine dianggap pendatang ilegal. Pemerintah Myanmar merasa risih dengan kehadiran etnis Rohingya karena mereka beragama islam. Oleh sebab itu Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

 

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2017, terjadi penyerangan terkoordinasi terhadap 30 pos polisi dan tentara di wilayah Rakhine Utara hingga menimbulkan beberapa korban jiwa. Tiga wilayah yang menjadi sasaran penyerangan yakni Rathedaung, Maungdaw, dan Buthidaung. Diketahui pelaku berasal dari kelompok militan teroris yang dikenal dengan ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army. Kelompok teroris ini dipimpin oleh Abu Ammar, dan dianggotai oleh sebagian besar masyarakat dari etnis Rohingya. Ditampilkan pula dalam kuliah umum, foto-foto para korban penyerangan terhadap kelompok Budha, membakar rumah warga serta mobil-mobil polisi, serta membunuh penduduk Myanmar beragama muslim dan hindu. 

 

Menurut Ito Sumardi, Pemerintah Myanmar bergerak cepat dalam menanggapi peristiwa tersebut. Yakni dengan melakukan pemadaman api ke rumah-rumah penduduk yang dibakar, lalu mengarahkan para penduduk untuk mengungsi di tempat pengungsian sementara.

 

Peristiwa teror yang terjadi dilakukan oleh ekstrimis dalam waktu 48 jam setelah dikeluarkannya laporan akhir Komisi. Secara signifikan, kekerasan tersebut berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya, karena sudah menyerang pemukiman penduduk termasuk uman muslim warga Myanmar. Serta secara serius telah mengancam prospek pemulihan perdamaian dan menghambat pembangunan.

 

Merespon kejadian tersebut, KBRI Yangon mengeluarkan pernyataan keprihatinan tekait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine Utara yang diawali dengan penyerangan oleh kelompok bersenjata militan rohingya pada tanggal 25 Agustus 2017. Tindakan yang dilakukan oleh KBRI Yangon yakni memberikan dukungan atas langkah yang cepat dari Pemerintah Myanmar dalam memulihkan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine State. Disamping itu KBRI Yangon juga memfasilitasi rencana kunjungan Meteri Luar Negeri RI ke Myanmar untuk dapat menyampaikan pesan dari negara dan bangsa Indonesia kepada pemerintah Myanmar.  

 

Duta Besar Ito Sumardi juga menyampaikan situasi terakhir di wilayah Rakhine kepada para peserta kuliah umum. Perkembangan situasi di Rakhine Utara sejak tanggal 7 September lalu tidak terjadi lagi kontak senjata Aparat Keamanan Myanmar, lebih memprioritaskan kegiatan dalam bentuk patroli dan penjagaan pemukiman warga Myanmar untuk akses bantuan kemanusiaan. ARSA melayangkan surat permintaan gencatan senjata selama satu bulan dari tangga 10 september hingga tanggal 10 oktober 2017.

 

Dikabarkan Pemerintah Bangladesh telah memberi izin kepada pengungsi Rohingya sekitar 40 ribu orang untuk masuk ke wilayah Bangladesh.  Adanya ancaman ARSA akan menyerang kota kota besar terutama Nay Pyi Taw dan Yangon. Serta munculnya reaksi keras beberapa pejabat dan masyarakat Myanmar atas pembakaran bendera Myanmar di depan Kedutaan Myanmar yang dilakukan oleh pengunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia. 

Pada Senin (11/9), Seluruh peserta PPRA LVI dan PPSA XXI mendapatkan kesempatan menghadiri ceramah mengenai materi mengenai visi kemaritiman program pembangunan pemerintah. Oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemateri.  Acara yang dimoderatori oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berlangsung di Ruang Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Dalam penyampaian materi yang berjudul “Kebijakan Kelautan Indonesia: Narasi Besar Poros MaritimDunia dan Strategi Pembangunan Kemaritiman”, Luhut menyampaikan mengenai visi maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia dan implementasinya.

“Visi Indonesia yaitu untuk menjadi Negara maritim yang berdaulat, maju, kuat dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional,” tutur Luhut.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Luhut menuturkan, bahwa pemerintah akan memperkuat pertumbuhan  ekonomi Indonesia melalui implementasi beberapa program  dalam bidang kemaritiman. Program tersebut berupa pengembangan industri strategis bidang kemaritiman, proyek pembangunan dan penguatan fasilitas pelabuhan, program pemerataan pembangunan  dan program pembangunan pusat ekonomi baru.

Maka dari itu,  dapat diketahui bahwa strategi implementasi ekonomi maritim yang baik, akan memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun, lanjut Luhut, akan terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan.

Ceramah yang disampaikan oleh Menko Bidang Maritim dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dilakukan oleh para peserta PPRA LVI dan PPSA XXI.

JAKARTA, Newsletter Lemhannas mendapat penghargaan untuk kategori bulletin pada Penganugerahan Penerbit, Majalah, Jurnal, Buletin, Buku dan Grey Literature yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2017 dengan disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 133 Tahun 2017. Acara yang digelar di International Book Fair, Jakarta Convention Center pada hari Minggu (10/9) dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando sekaligus memberikan penganugerahan kepada para penerima penghargaan.

Penghargaan Buletin Terbaik Perpustakaan Nasional 2017 diterima langsung oleh Kepala Biro Humas Lemhannas, Brigjen TNI Mindarto. Acara tersebut dibuka dengan sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengenai apresiasi sebesar-besarnya kepada para penerbit yang telah aktif dan berpartisipasi menerbitkan karya tulisnya. Beliau menyampaikan bahwa Perpusakaan Nasional pada tahun 2018 akan memulai proses digitalisasi dan edukasi proses pembetulan, pengelolaan, dan pendayagunaan semua karya rekam dan cetak dalam menghadapi perkembangan era digitalisasi. Perpusnas menghimbau kerjasama seluruh penerbit karya rekam dan cetak untuk membuat format digital full text pada penyerahan karyanya dengan kesepakatan hak paten terkait.

Terkait maksud diselenggarakannya kegiatan Penghargaan Perpusnas RI 2017 adalah bentuk apresiasi sebesar-besarnya kepada para penerbit atas partisipasi aktif mengirimkan karya dan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dan implementasi serta sosialisasi digitalisai karya rekam dan cetak penerbit di Perpustakaan Nasional. Hal tersebut diharapkan juga menepis anggapan terhadap ancaman digital yang dapat merugikan keberlangsungan karya cetak melainkan sebaliknya hal tersebut dapat memajukan penerbit dan minat baca pengunjung berdasarkan bukti meningkatnya minat jumlah pembaca pada satu tahun terakhir.

Acara Penghargaan Perpusnas RI 2017 ditutup dengan acara talkshow yang dibawakan oleh Rudi Hernada dengan nara sumber Ibu Rosidayati Rozalina (Ketua Umum IKAPI Pusat), Ibu Kartini (Pimpinan Yayasan Obor) dan Kepala Perpusnas RI dengan tema e-deposit. Acara talkshow tesebut berlangsung penuh antusias dari peserta dengan berbagai pertanyaan pada sesi tanya jawab terkait pelestarian KCKR melalui e-deposit, dampak e-deposit terhadap pencerdasan bangsa, dan pengaruh e-deposit dalam bisnis penerbitan karya elektronik/ digital.

Berikut ini adalah daftar para penerima Penghargaan Penerbit, Majalah, Jurnal, Buletin, Buku dan Grey Literature Perpustakaan Nasional 2017 :

 

Kategori Majalah

Cakrawalan, Dinas Penerangan Markas Bela: Angkatan Laut 
Perkawinan & Keluarga, BP4 Pusat, Kementerian Agama RI,
Majalah Sinar, Badan Narkotika Nasional RI,

 

Kategori Jurnal

Jurnal Ilmu Administrasi, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN-RI
Indonesian Mining Journal, Puslitbang Tekmira Kementerian ESDM
Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, Kementerian Pertanian RI

 

Kategori Buletin

Buletin Parlementaria, Bagian Pemberitaan, Sekretarial Jenderal DPR-RI
Newsletter Lemhannas RI, Biro Humas. Sekretariat Utama, Lembaga Ketahanan Nasional RI

 

Kategori Buku

Gramedia Pustaka Utama
Gajah Mada Universiy Press
Andi
Deepublish
Guepedia

 

Kategori Grey Literature

Universitas Pendidikan Ganesha
Universitas Airlangga
Universitas Padjajaran

Lemhannas mengirimkan 26 Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pelatihan Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) di Gedung Pusat Data dan Informasi, Kementrian Pertahanan RI pada Jumat (8/9). Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Ketua SIMAN Pusat, M. Fariza Y. Irwandi, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, membahas tentang latar belakang dan urgensi pembentukan SIMAN Kementerian dan Lembaga.

 

Menurut M.Fariza, latar belakang pembentukan Tim SIMAN karena adanya program, kinerja dan prestasi Pemerintah yang harus disosialisasikan dengan masif, terutama di media sosial. Permasalahan lain yang melatarbelakangi terbentuknya Tim SIMAN karena adanya respon negatif oleh kelompok “haters”, serta maraknya penyebaran berita hoax di masyarakat.

 

Tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Tim SIMAN yakni harus mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi ‘kekinian’ yang mudah dimengerti dan popular. Selain itu kebaradaan Tim SIMAN diharapkan mampu menangkal isu negatif terkait Kementerian dan Lembaga, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan menyebarluaskan ke publik agar pemberitahuan positif lebih dominan.

 

Pemaparan materi kedua oleh salah seorang Wartawan Senior, Irawan Ariefyanto menyampaikan tentang peran strategis media sosial dalam pembentukan opini. Irawan mengatakan bahwa di masa sekarang, sosial media sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat.

 

Disela-sela kegiatan pelatihan, dihadirkan pula seorang pembicara dari tim kreatif SIMAN Pusat, Nurul Suci yang mengajarkan kepada para peserta pelatihan cara membuat meme menarik dan memviral. Meme menjadi salah satu konten media sosial yang cukup digandrungi dikalangan warganet.

 

Tim SIMAN yang terdiri dari 78 Kementerian dan Lembaga berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. 

Perwakilan Peserta PPSA XXI sebanyak 11 orang  melakukan kunjungan ke beberapa media yaitu CNN Indonesia, Kompas, dan Metro TV pada Rabu (6/9).

 

Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjel Pol Drs. Arif Wachyunadi yang juga merupakan salah satu peserta PPSA XXI ini bertujuan untuk melakukan kerja  sama dengan media . Kerja sama tersebut berkaitan dengan publikasi seminar nasional yang akan diselenggarakan oleh peserta PPSA XXI di akhir proses pendidikan.  Seminar nasional yang mengangkat tema “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI” secara spesifik akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

 

Maka dari itu, media diharapkan dapat membantu mensosialisasikan seminar nasional tersebut dalam bentuk peliputan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa.

 

Menanggapi hal tersebut, Pihak media pun mengiyakan permintaan kerja sama dalam bentuk peliputan kegiatan seminar nasional tersebut.

 

Selanjutnya, media dan tim pelaksana seminar nasional dari PPSA XXI melakukan diskusi mendalam mengenai tema seminar nasional yang akan diselenggarakan pada 16 November 2017 mendatang.