LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
12 September

Kuliah Umum oleh Duta Besar RI untuk Myanmar di Lemhannas RI

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Myanmar, DR. Ito Sumardi DS Drs., S.H., M.H.,M.B.A., M.M.  memberikan  kuliah umum kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Peserta PPSA XI dan PPRA LVI tahun 2017, Pengurus IKAL dan Pengurus Perista Lemhannas RI yang bertempat di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI pada Selasa (12/9) siang.

 

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Dalam sambutannya Agus Widjojo mengatakan bahwa di Indonesia saat ini sedang marak berkembang isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, yakni mengenai etnis Rohingya yang sedang viral di media sosial. “Banyak hal-hal yang terkait dengan kemampuan teknis dari media sosial. Misalnya hoax, berita-berita yang tidak benar, serta gambar-gambar yang permasalahan sebenarnya sudah selesai kemudian dimunculkan kembali. Sehingga menimbulkan implikasi dan dampak kesampingan yang kurang menguntungkan.” Untuk itu kuliah umum dari Dubes RI untuk Myanmar sangat diperlukan.

 

Menurut Agus Widjojo, Ito Sumardi telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bisa membuat Indonesia menjadi sangat dekat dengan lingkaran elit di Myanmar, memiliki hubungan kedekatan dengan Aung San Suu Kyi, Pemimpin National League for Democracy (Persatuan Nasional untuk Demokrasi atau NLD), dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia, dan membuka akses terhadap etnis Rohingya. Disamping itu, Ito Sumardi juga mampu meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa Indonesia bisa menjadi satu-satunya negara yang dapat dijadikan kawan untuk mencari penyelesaian terkait konflik di Rakhine.

 

Dalam sambutannya Agus Widjojo berharap dengan terselenggaranya kuliah umum ini peserta bisa memiliki latar belakang yang lebih seimbang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dan tidak terjebak oleh berita-berita sensasional.

 

Kuliah umum dipimpin oleh seorang Moderator, Laksda TNI Agung Pramono yang membuka sesi pemaparan materi. Dubes Ito Sumardi menjelaskan tentang awal mula penyebab pecahnya krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di kampung Rakhine dianggap pendatang ilegal. Pemerintah Myanmar merasa risih dengan kehadiran etnis Rohingya karena mereka beragama islam. Oleh sebab itu Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

 

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2017, terjadi penyerangan terkoordinasi terhadap 30 pos polisi dan tentara di wilayah Rakhine Utara hingga menimbulkan beberapa korban jiwa. Tiga wilayah yang menjadi sasaran penyerangan yakni Rathedaung, Maungdaw, dan Buthidaung. Diketahui pelaku berasal dari kelompok militan teroris yang dikenal dengan ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army. Kelompok teroris ini dipimpin oleh Abu Ammar, dan dianggotai oleh sebagian besar masyarakat dari etnis Rohingya. Ditampilkan pula dalam kuliah umum, foto-foto para korban penyerangan terhadap kelompok Budha, membakar rumah warga serta mobil-mobil polisi, serta membunuh penduduk Myanmar beragama muslim dan hindu. 

 

Menurut Ito Sumardi, Pemerintah Myanmar bergerak cepat dalam menanggapi peristiwa tersebut. Yakni dengan melakukan pemadaman api ke rumah-rumah penduduk yang dibakar, lalu mengarahkan para penduduk untuk mengungsi di tempat pengungsian sementara.

 

Peristiwa teror yang terjadi dilakukan oleh ekstrimis dalam waktu 48 jam setelah dikeluarkannya laporan akhir Komisi. Secara signifikan, kekerasan tersebut berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya, karena sudah menyerang pemukiman penduduk termasuk uman muslim warga Myanmar. Serta secara serius telah mengancam prospek pemulihan perdamaian dan menghambat pembangunan.

 

Merespon kejadian tersebut, KBRI Yangon mengeluarkan pernyataan keprihatinan tekait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine Utara yang diawali dengan penyerangan oleh kelompok bersenjata militan rohingya pada tanggal 25 Agustus 2017. Tindakan yang dilakukan oleh KBRI Yangon yakni memberikan dukungan atas langkah yang cepat dari Pemerintah Myanmar dalam memulihkan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine State. Disamping itu KBRI Yangon juga memfasilitasi rencana kunjungan Meteri Luar Negeri RI ke Myanmar untuk dapat menyampaikan pesan dari negara dan bangsa Indonesia kepada pemerintah Myanmar.  

 

Duta Besar Ito Sumardi juga menyampaikan situasi terakhir di wilayah Rakhine kepada para peserta kuliah umum. Perkembangan situasi di Rakhine Utara sejak tanggal 7 September lalu tidak terjadi lagi kontak senjata Aparat Keamanan Myanmar, lebih memprioritaskan kegiatan dalam bentuk patroli dan penjagaan pemukiman warga Myanmar untuk akses bantuan kemanusiaan. ARSA melayangkan surat permintaan gencatan senjata selama satu bulan dari tangga 10 september hingga tanggal 10 oktober 2017.

 

Dikabarkan Pemerintah Bangladesh telah memberi izin kepada pengungsi Rohingya sekitar 40 ribu orang untuk masuk ke wilayah Bangladesh.  Adanya ancaman ARSA akan menyerang kota kota besar terutama Nay Pyi Taw dan Yangon. Serta munculnya reaksi keras beberapa pejabat dan masyarakat Myanmar atas pembakaran bendera Myanmar di depan Kedutaan Myanmar yang dilakukan oleh pengunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia. 

Dibaca 120 kali