LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
04 September

Lemhannas RI Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR I Terkait RKA K/L

Lemhannas RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI mengenai RKA K/L tahun 2018 pada Senin (4/9) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI. 

 

Dalam rapat yang dipimpin dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt., C.A. tersebut, Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi selaku Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan dua hal yaitu Pagu Anggaran Lemhannas RI pada tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Lemhannas RI tahun 2018.

 

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Bappenas RI pada tanggal 25 Juli 2017, menyatakan bahwa Pagu Lemhannas RI pada tahun 2018 sebesar Rp 277.698.000.000,- telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran pada tiga program yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, serta Program Pengembangan Ketahanan Nasional.

 

Program Pengembangan Ketahanan Nasional sendiri terbagi dalam tiga kedeputian yaitu Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

 

Arif Wachyunadi mengatakan bahwa hasil dari rapat tiga pihak (trilateral) antara Lemhannas RI, Bappenas RI dan Kementerian Keuangan RI pada tangal 23 Mei 2017, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI tahun anggaran 2018, memiliki program prioritas yaitu program revolusi mental yang nantinya dilaksanakan melalui program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan proyeksi fokus kegiatan ketahanan nasional yang dititikberatkan pada wilayah timur Indonesia. 

 

Selain itu, terkait usulan program Jakarta Geopolitical Forum (JGF), Lemhannas RI mendapat rekomendasi dari Bappenas RI agar program tersebut dapat menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2018.

 

Rapat Dengar Pendapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut dengan Komisi I DPR RI.

 

 

 

Dibaca 149 kali