LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI
28 Agustus

Wakil Presiden Jusuf Kalla Berikan Pembekalan kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI

  

“Kita harus mengetahui posisi kita berada dimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan (nasional) tersebut,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pembekalan Peserta PPRA 56 dan PPSA 21 di Istana Wakil Presiden pada Senin (28/8).

 

Dalam pembekalan yang diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa sejatinya, semua negara memiliki tujuan yang hampir sama. Indonesia, lanjut Jusuf Kalla, memiliki empat tujuan nasional yang tertera di konstitusi yaitu memajukan negeri, memakmurkan bangsanya dengan adil, mencerdaskan bangsa, dan mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bangsa Indonesia harus menyadari posisi peran masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

 

Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi secara formal bagi para calon pemimpin nasional harus dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

 

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengutarakan bahwa tujuan nasional juga dapat bersifat dinamis namun tetap berdasarkan hal-hal pokok. Sebut saja, untuk mengukur kemajuan suatu negara, menurut Jusuf Kalla, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi meskipun tidak dapat dipisahkan dari masalah kebangsaan, politik, dan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama karena hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul saat ini, salah satunya adalah masalah ketidakadilan. Masalah ketidakadilan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, lanjut Jusuf Kalla,  telah melahirkan 15 konflik besar. Konflik tersebut dikatakan sebagai konflik besar karena menelan lebih dari 1000 korban seperti PKI di Madiun, Permesta, DI TII, Pemberontakan di Aceh, dan Pemberontakan di Ambon.

 

Ketidakadilan tersebut menjadi rasa ketidaksenangan yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan. Maka dari itu, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakadilan harus dapat diselesaikan. “Kita harus memahami bahwa tidak ada kemajuan tanpa keamanan dan tidak ada keamanan tanpa keadilan,” tegas Jusuf Kalla.

 

Mengenai sistem pemerintahan, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan otonom sehingga harus memaksimalkan pemerintah daerah atau regional dan tidak hanya fokus pada pemerintah pusat.

 

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi juga harus dibenahi. Untuk membenahi hal tersebut, para pimpinan yang menjabat di kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama melalui koordinasi lintas sektor dan tidak mementingkan ego sektoral.

 

Jusuf Kalla berharap para peserta PPRA 56 dan PPSA 21 dapat menjadi pemimpin yang berpandangan luas usai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan dapat bekerja sama antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita - cita nasional.

 

Pembekalan yang dilanjutkan dengan dialog dengan para peserta PPRA 56 dan PPSA 21, turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi, Para Pejabat Struktural, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Acara yang berlangsung selama dua jam tersebut diakhiri dengan foto bersama.

Dibaca 373 kali