Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 melaporkan kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) pada Kamis, 15 April 2021 sampai dengan Jumat (16/4). Pada hari pertama, kelompok yang melaporkan hasil SSDN PPRA 62 adalah kelompok Provinsi Banten dan kelompok Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada hari kedua, kelompok yang melaporkan hasil SSDN adalah kelompok Provinsi Lampung dan kelompok Provinsi Bangka Belitung.

Sebelum dimulainya pelaporan SSDN PPRA 62 oleh masing-masing kelompok, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa secara umum pelaksana SSDN PPRA 62 berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. “Peserta PPRA 62 telah melaksanakan kegiatan dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab,” kata Sugeng.

Kelompok pertama yang memaparkan laporan SSDN PPRA 62 adalah kelompok Provinsi Banten yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Arief Mustofa, M.M dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas RI Mayjen TNI Achmad Yuliarto, S.Sos., M.A.P. Kemudian kelompok Provinsi Banten memaparkan esai terbaik yang ditulis oleh Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si berjudul Strategi Provinsi Banten dalam Meningkatkan Peran UMKM guna Pemulihan Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi Covid-19.

Selanjutnya kelompok kedua yang memaparkan laporan SSDN PPRA 62 adalah kelompok Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H dan Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI Marsma TNI Maman Suherman, M.A.P., M.Han. Kemudian kelompok Provinsi Jawa Barat juga memaparkan esai terbaik yang ditulis oleh oleh Kolonel Pnb Fairlyanto, S.T., M.A.P berjudul Optimalisasi Program Bantuan Sosial Gubernur Jawa Barat Guna Penanganan Covid-19.

Kemudian pada hari kedua, kelompok ketiga yang memaparkan laporan SSDN PPRA 62 adalah kelompok Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI Laksda TNI Erman Syafril, S.H., M.M., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI Dr. Yulianus Pongtuluran, S.E., M.Ed. Kemudian kelompok Provinsi Lampung memaparkan esai terbaik yang ditulis oleh Kombes Pol. Bastoni Purnama, S.I.K. yang berjudul Implementasi Program 3P (Proaktif, Partnership, Problem Solving) dalam Penanganan Covid-19 oleh Polda Lampung.

Kelompok terakhir yang memaparkan laporan SSDN PPRA 62 adalah kelompok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Sam Budigusdian dan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ideologi Lemhannas RI Marsda TNI Agus Radar Sucahyo. Kemudian kelompok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memaparkan esai terbaik yang ditulis oleh Kombes Pol. M. Arif Sugiarto, S.I.K.,M.P.P., M.H. berjudul Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Timah dalam Era Desentralisasi dan Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh rombongan, yang telah bekerja keras dengan semangat tinggi telah dapat melaksanakan tugas SSDN dan melaporkan hasilnya dengan baik,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa tujuan SSDN adalah untuk membekali para peserta dalam mempelajari dan melengkapi data-data penugasan Lemhannas RI tentang tata kelola pemerintahan di daerah dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada tatanan kehidupan nasional.

“Melalui SSDN yang dilaksanakan, para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan memiliki kepekaan dan cakrawala pandang yang lebih luas terhadap lingkungan sekitar, terutama tentang daerah yang dikunjungi dan kawasan yang memiliki dampak strategis bagi pembangunan nasional,” ujar Agus.

Menurut Agus, kepekaan para peserta menjadi penting untuk diperhatikan, karena setiap perkembangan yang terjadi akan mempengaruhi kebijakan negara, baik dalam upaya menggapai kepentingan nasional maupun dalam upaya memaksimalkan koordinasi di daerah terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mendukung terselenggaranya SSDN PPRA 62, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, dan seluruh personel Kedeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI. Kepada peserta, Agus mengucapkan selamat telah menyelesaikan tugas dengan baik dan selamat melanjutkan pendidikan. “Manfaatkan waktu dengan baik, tetap semangat sampai akhir pendidikan untuk berkarya dan berjuang demi kemajuan bangsa,” tutur Agus.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P. memaparkan materi pengenalan lembaga kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 pada Kamis (15/4). Pada kesempatan tersebut, Fadila menyampaikan mengenai sejarah, visi, misi, tugas, serta fungsi Lemhannas RI.

Lebih lanjut Fadila menjelaskan mengenai arti Tanhana Dharmma Mangrva yang tertulis dalam lambang Lemhannas RI, yakni tidak ada kebenaran yang mendua. “Dharma bakti Lemhannas RI demi keuletan Ketahanan Nasional dan tercapainya satu cita, rasa, karsa, kata serta karya berdasarkan kebenaran yang tunggal,” kata Fadila lebih lanjut menjelaskan makna lambang Lemhannas RI.

Kemudian Fadila juga menjelaskan mengenai tugas fungsi Lemhannas RI, yakni pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Fadila juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI sudah menjalin kerja sama terkait program pengkajian strategik, program pendidikan, dan bidang ketahanan nasional. Kerja sama tersebut dilakukan dengan 23 universitas dan 3 institusi, di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Universitas Pertahanan, TVRI, RRI, dan LIPI.

PPSA 23 akan diselenggarakan selama 5,5 bulan terhitung sejak 14 April 2021 sampai 14 Oktober 2021. Peserta PPSA 23 berjumlah 60 orang yang terdiri dari berbagai unsur, yakni unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 10 orang, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 25 orang, unsur Polisi Republik Indonesia (Polri) sebanyak 9 orang, dan unsur lainnya sebanyak 16 orang.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan sejumlah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Jumat (16/4). Dalam kunjungan dengan tujuan audiensi tersebut, rombongan DPP GAMKI dipimpin langsung Ketua Umum GAMKI Willem Wandik, S.Sos. yang didampingi Sekretaris Umum Sahat Martin Philip Sinurat S.T., M.T, Wakil Sekretaris Umum N. Alex Ramandey dan Yanuserius Zega, dan Ketua Bidang Ketahanan Nasional, Pertahanan, dan Keamanan Hendrik Arianto Sinaga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum GAMKI Willem Wandik, S.Sos. menyampaikan bahwa GAMKI menyadari arti penting negara dalam kehidupan berbangsa bahwa setiap orang yang berada di dalamnya memiliki hak yang sama untuk merasakan ketenteraman, kesejahteraan, keadilan dan menjalankan kewajiban yang sama untuk memelihara nilai bersama. Dengan demikian, GAMKI menyadari keberadaannya sebagai salah satu elemen gerakan muda yang mengakar dari sejarah perjuangan kebangsaan dengan berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Terlebih lagi, GAMKI diisi oleh para pemuda yang berasal dari berbagai native culture, yaitu kelompok suku bangsa yang masih menjalankan nilai-nilai budaya leluhur yang tidak jarang dihadapkan pada realitas kehidupan modern saat ini yang justru banyak melemahkan peran masyarakat adat. Hal tersebut menjadi salah satu pergumulan yang dihadapi oleh GAMKI.

Lebih lanjut, Willem menyampaikan harapannya agar dapat berbagi pikiran bersama Lemhannas RI dan Lemhannas RI senantiasa mengembangkan diskusi alternatif terkait tantangan kader GAMKI yang ada di seluruh wilayah nusantara guna mempertahankan eksistensi native culture. “Kami berharap melalui lembaga pelatihan pendidikan Lemhannas RI, dapat dirumuskan diskusi damai bagi masyarakat gereja yang di hari ini masih terlibat dalam konflik berdarah,” kata Willem.

GAMKI juga berharap Lemhannas RI dapat membantu penyebaran pesan kepada peserta pendidikan yang melewati proses pendidikan di Lemhannas RI agar memperhatikan kemanusiaan di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Papua. “Kami berharap melalui Lemhannas RI kami dapat menyalurkan gagasan, adi luhur terkait cara negara bersikap menghadapi konflik masyarakat adat yang juga merupakan wilayah pelayanan GAMKI di seluruh pelosok nusantara,” kata Willem.

Saat ini sebagian besar kader-kader GAMKI berupaya menjaga pelayanan umat pelopor perdamaian di setiap daerah, melindungi kearifan lokal masyarakat adat, dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di seluruh penjuru nusantara. “Oleh karena itu, dalam rangka menjaga ideologi pertahanan negara, Kami dari DPP GAMKI mengharapkan kepada Lemhannas RI kiranya dapat menjalin kerja sama dengan DPP GAMKI dalam setiap penyelenggaraan pendidikan Lemhannas RI dan dapat dituangkan dalam suatu MOU atau kerja sama,” kata Willem.

Merespons hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyambut rencana nota kesepahaman dan menyampaikan bahwa di Lemhannas RI nota kesepahaman akan dilanjutkan dan dijabarkan dengan perjanjian-perjanjian merinci mengenai bentuk-bentuk kerja sama. Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI membuka kesempatan dalam hal keikutsertaan kader DPP GAMKI dalam pendidikan di Lemhannas RI yang mengangkat tentang Konsensus Dasar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Ketahanan Nasional, dan Wawasan Nusantara. “Kita membuka kesempatan kalau mengikuti pendidikan-pendidikan yang ada di Lemhannas RI,” kata Agus.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber pada Webinar Geostrategi Mengatasi Bencana Pandemi Covid-19: Konsepsi Membangun Ketahanan Nasional di Era Ketidakpastian pada Rabu (14/4). Pada Webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi S3 Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Agus mengangkat topik Membangun Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Aspek Geostrategis.

“Ketahanan itu adalah spesifik, karakteristik dan sifatnya, terhadap ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan tertentu,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Mengawali paparannya, Agus menyampaikan bahwa ketahanan nasional merupakan sebuah keadaan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam prosesnya menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

“Ketahanan nasional bukanlah merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri,” ujar Agus. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa untuk membangun ketahanan nasional bisa melalui pendekatan gatra yang terdiri dari gatra ideologi, gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial dan budaya, serta gatra pertahanan dan keamanan. Kondisi masing-masing gatra tersebut memengaruhi ketahanan nasional. Apabila salah satunya lemah maka akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional.

Selain melalui pendekatan kelima gatra tersebut, membangun ketahanan nasional juga dapat melalui pendekatan spasial geografis. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa dalam membangun ketahanan nasional ada kriteria-kriteria yang harus diwujudkan dan dioperasionalkan dari teori-teori yang berasal dari disiplin ilmu masing-masing gatra. “Tetapi teori saja itu belum mempunyai arti bagi masyarakat,” ujar Agus. Agar bisa dirasakan, teori tersebut harus ditransformasikan menjadi bentuk konkret melalui kebijakan publik oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dan diberikan mandat serta amanat untuk merumuskan kebijakan.

Dalam rangka untuk merumuskan ketahanan nasional juga harus menggunakan dasar kondisi trigatra, yaitu menganalisis kondisi geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan untuk memberikan substansi terhadap kebijakan serta diperlukan kompetensi untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

Dalam semua hal tersebut karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka perbedaan pendapat tidak dilarang. Namun, syaratnya setiap pendapat harus didasarkan pada konsensus dasar bangsa. Apabila ada sebuah gagasan yang berasa dari luar konsensus dasar bangsa maka bisa dicurigai sebagai niat untuk mengganggu dan mengubah konsensus dasar kebangsaan.

“Ketahanan itu bukan perlawanan, ketahanan itu pemulihan,” ujar Agus. Menurut Agus, ketahanan hanya bisa diukur setelah menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketahanan, lanjut Agus, penekanannya diberikan pada kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup (Survivability), kemampuan beradaptasi (Adaptability), kemampuan pemulihan kembali (Bounce Back), dan kemampuan pengembangan dalam menghadapi situasi disruptif (Recovery).

Oleh karena itu, ketahanan pada tingkat nasional dapat dikatakan sebagai kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman. Kemampuan ketahanan dapat dilihat dari cerminan kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap kesulitan dengan mempertahankan segenap institusi dan nilai yang dimiliki dan melakukan penyesuaian dalam cara baru dan inovatif. Sikap serta persepsi sosial dan politik juga ditemukan berpengaruh terhadap kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi situasi krisis atau konflik.

“Geostrategi adalah cara untuk mencapai tujuan yang dikaitkan dengan lokasi geografis,” kata Agus. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa dalam geostrategi didasarkan pada analisis Strengths atau Kekuatan, Weakness atau Kelemahan, Opportunities atau Peluang, dan Threats atau Ancaman pada suatu negara. Geostrategis juga mempertimbangkan kemampuan sumber daya, efektivitas pemerintahan kekuatan di dalam elemen kekuatan nasional, mempertimbangkan geopolitik dari lokasi geografisnya, dan dipusatkan untuk mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri.

Selanjutnya Agus menjelaskan mengenai implikasi global pandemi covid-19 yang dikaitkan dengan geostrategi yang mempengaruhi kebijakan negara. Menurut Agus, risiko Covid-19 telah mengakibatkan timbulnya tantangan dan peluang bagi organisasi global. Bagaimana disrupsi tersebut mempengaruhi negara akan bergantung kepada jejak geografis, industri dan karakteristik lainnya. Kemudian tidak cukup bagi para pembuat keputusan untuk memahami bahwa risiko Covid-19 itu ada atau akan mengakibatkan adanya keadaan lain dimasa depan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, risiko tersebut harus dipetakan oleh setiap negara agar dapat menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan disrupsi dan mengatasinya. Agus juga berpendapat bahwa mengelola risiko potensial Covid-19 membutuhkan adopsi geostrategi sebagai bagian dari kerangka ketahanan nasional.

“Karena pandemi Covid-19 tidak dapat diatasi oleh satu negara saja, oleh karenanya memerlukan upaya dalam bentuk kebijakan antarbangsa,” kata Agus. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa kemajuan teknologi yang mengakibatkan semakin meningkatnya mobilitas penduduk dan mobilitas perdagangan dalam bentuk rantai pasokan global, juga menyebabkan tidak terhindarkannya kerja sama internasional untuk mengatasi pandemi. Agus juga berpendapat bahwa era ketidakpastian tentang kapan pandemi Covid-19 berakhir merupakan karakteristik yang harus direspons dengan kemampuan dalam ciri kebijakan untuk membangun ketahanan nasional.