Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) adalah program pendidikan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional yang bertujuan membekali dan menyiapkan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, beretika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, serta terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, salah satu pembekalan yang diberikan adalah kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN).

Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) adalah metode pembelajaran untuk membekali para Peserta PPRA 62 suatu pengalaman studi lapangan berkaitan dengan kebenaran isu-isu strategis yang sedang berkembang dan Kebijakan Publik terhadap Objek Vital Nasional serta Potensi Budaya dan Produk Unggulan di daerah melalui Diskusi Panel, Audiensi, Focus Group Disscussion (FGD), dan Peninjauan secara langsung ke daerah sesuai topik permasalahan yang dipilih.

Diharapkan dengan dilaksanakannya SLISN, peserta PPRA 62 akan memperoleh data dan informasi yang objektif tentang isu-isu strategis yang sedang berkembang dan kebijakan publik terhadap objek vital nasional yang dikunjungi. Dengan demikian para Peserta PPRA 62 dapat menganalisis dengan tepat dan dapat memberikan saran masukan terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang dan kebijakan publik kepada pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu tujuan SLISN PPRA 62 Lemhannas RI adalah PT Inalum (Persero) di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan selama 5 hari, yakni mulai 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Kegiatan yang dilakukan selama 5 hari tersebut di antaranya adalah kunjungan ke Kantor Pusat Peleburan PT. Inalum di Kuala Tanjung. Pada kesempatan tersebut rombongan diterima oleh Kepala Direktorat Operasi dan Produksi PT Inalum Rainaldy Harahap dan mendapatkan penjelasan mengenai proses peleburan bahan baku alumunium menjadi alumunium. Selain itu, rombongan juga melaksanakan FGD yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dirpam Obvitnas Polda Sumatera Utara, Direktur Pelaksana PT Inalum (Persero), Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut), Bupati Batubara, dan Bupati Tobasa.

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P., M.A.P. selaku ketua rombongan menyampaikan bahwa pemahaman terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini diperlukan oleh para kader pimpinan tingkat nasional, sehingga memiliki kemampuan cara berpikir yang komprehensif, holistik dan integratif dalam memahami isu-isu strategis yang berkembang dan prospek objek vital nasional, potensi budaya dan produk unggulan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, serta mampu memberikan saran masukan terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang dan kebijakan publik kepada pemerintah pusat dan daerah.

Pemilihan lokasi SLISN juga disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan merupakan tantangan yang harus dihadapi. “Dengan diadakannya Focus Group Discussion ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang objektif dan memberikan saran masukan terkait isu-isu strategis tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah,” kata Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P., M.A.P.

Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P., M.A.P. juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian kegiatan SLISN, para Peserta PPRA 62 sebelumnya telah melaksanakan FGD tingkat pusat di Lemhannas RI dengan mengundang para narasumber dan pembahas dari kementerian, civitas akademik dan LSM atau pemerhati lingkungan sebagai modal awal untuk memperoleh data dan informasi yang objektif terkait isu-isu yang sedang berkembang.

Selain memilih PT. Inalum (Persero) di Provinsi Sumatera Utara sebagai tujuan, SLISN PPRA 62 juga memilih 4 Provinsi lainnya yakni, PT Adaro di Kalimantan Selatan, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, PT Aneka Tambang di Maluku Utara, serta Pembangunan Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Selasa, 22 Juni 2021. Audiensi tersebut merupakan rangkaian dari perencanaan Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan yang Humanis dalam Perspektif Kebangsaan yang Berkeadilan” yang akan diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Untag pada Senin (28/06). Rombongan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Untag dipimpin langsung Ketua Panitia Webinar Bambang Herry Purnomo. S.H,.M.H, Wakil Ketua I Didin R. Dinovan SH,.M.M, Wakil Ketua II Dr. Ani Purwati S.H,.M.H, dan Wakil Sekretaris I Toga Hamonangan Nadeak S.H,.M.H.

“Kami harapkan Lemhannas RI menjadi salah satu yang bisa mendukung kami,” kata Ketua Panitia Webinar Bambang Herry Purnomo. S.H,. M.H. Kemudian Bambang menjelaskan bahwa tema yang diangkat terinspirasi dari pernyataan yang pernah disampaikan Kapolri bahwa penegakan hukum harus tegas, namun humanis. Maka pertanyaan yang ingin dipecahkan adalah seperti apa humanis yang dimaksud. Lebih lanjut Bambang menyampaikan harapannya bahwa Gubernur Lemhannas RI dapat menjadi salah satu narasumber pada webinar tersebut dan dapat menyampaikan paparan terkait tema tersebut dalam perspektif kebangsaan. Selanjutnya Bambang juga meminta saran dari Gubernur Lemhannas RI terkait peran serta yang dapat dilakukan panitia untuk menjadi pintu pendobrak pendekatan humanis berdasarkan kebangsaan.

“Laksanakan terus pemurnian pembangunan bangsa ini berdasarkan sistem nasional,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Kemudian Agus menyampaikan bahwa semua pihak harus yakin kepada sistem, karena sistem adalah kesepakatan. Agus berpendapat bahwa jika dirasa ada yang kurang tepat, maka harusnya adalah dicari di mana letak kesalahannya dan diperbaiki merujuk kepada sistem yang sudah dibangun.

Agus juga berpesan kepada panitia bahwa dunia akademik harus jadi pilar karena pendidikan adalah satu-satunya yang dapat percaya berdasarkan logika. Lebih spesifik Agus menyampaikan hukum diperlukan karena hukum adalah pilar dalam demokrasi. “Hukum merupakan pilar kita di dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, semua harus memahami hukum dan kita semua harus menyadari untuk menegakkan hukum, mematuhi hukum,” tegas Agus. Tidak ada yang bisa menegakkan hukum kecuali apabila semua pihak mematuhi hukum.

“Karena hukum itu adalah pilar demokrasi dan kesemuanya itu adalah dalam rangka pembangunan sistem nasional, mari kita mulai bangun dan tegakan, konsekuen, konsisten untuk melaksanakan,” ujar Agus.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), Rabu (23/06). Pengurus Pusat IA ITB hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum IA ITB Gembong Primadjaja, Ketua Alumni IA ITB Elfi Malano, Ketua Alumni IA ITB Lemhannas RI Angkatan I Agung, Ketua Staf Khusus IA ITB Adrian Tisna, dan Staf Khusus Bidang Antar Alumni IA ITB Gilang Hamzah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum IA ITB Gembong Primadjaja mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Virtual bagi IA ITB pada bulan Februari lalu. Lebih lanjut Gembong menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Taplai Virtual bagi IA ITB dapat berlanjut terus ke depannya. “Terus terang saja, Alumni ITB ini ternyata minatnya cukup tinggi untuk lebih memperdalam rasa wawasan kebangsaan mereka tentang berbagai macam hal,” kata Agung.

Agung merasa bahwa program Taplai merupakan program yang menarik dan membanggakan, sehingga pelaksanaan di angkatan kedua direncanakan akan diikuti oleh peserta yang lebih banyak. “Kami ingin menyatukan semua Alumni ITB dan menyamakan persepsi tentang wawasan kebangsaan dan cinta kepada NKRI,” ujar Agung. Lebih lanjut, Agung juga menyampaikan rencana pembuatan satu program atau webinar wawasan kebangsaan untuk mahasiswa baru ITB.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut baik dan mendukung rencana-rencana yang disampaikan. Agus berpendapat bahwa rencana tersebut adalah hal yang baik. Kemudian Agus menyampaikan bahwa rencana-rencana tersebut baiknya dikoordinasikan antara 2 instansi sehingga dapat diketahui harapan dari ITB dan kemampuan Lemhannas RI. “Dikoordinasikan dengan kalibrasi teknisnya dari ITB bagaimana keinginannya dan dari Lemhannas RI bagaimana kemampuannya,” kata Agus.

Kepala Pusat Laboratorium Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Kapuslab Lemhannas RI) Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. bersama sejumlah personel melakukan Workshop Pengukuran Kepemimpinan Nasional dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian, Selasa, 22 Juni 2021. Pada workshop tersebut, pihak Wikasatrian dipimpin langsung oleh Pamong Utama Wikasatrian Pusat Kepemimpinan WIKA Tonny Warsono.

Workshop tersebut merupakan salah satu langkah dalam rangka mendukung tugas pokok Pusat Laboratorium Lemhannas RI, di mana Bidang Kepemimpinan Nasional (Bidpimnas) Puslab akan membangun sistem statik dan dinamik pengukuran kepemimpinan nasional. Dalam perumusan pengukuran kepemimpinan tersebut diperlukan penetapan aspek-aspek, variabel, dan indikator yang akan digunakan untuk mengukurnya. Oleh karena itu, sebagai usaha memperkaya dan mempertajam konsep-konsep aspek, variabel, dan indikator tersebut, maka dilaksanakan Workshop Pengukuran Kepemimpinan Nasional dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian.

Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian dipilih karena salah satu tugasnya sebagai tempat pelatihan kepemimpinan yang menggunakan konsep kearifan lokal. “Kami ingin mendapatkan data dan masukan dari Wikasatrian tentang kepemimpinan nasional yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional,” kata Kapuslab Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. Diharapkan data dan masukan dari Wikasatrian tentang kepemimpinan nasional mampu mengawal amanat konstitusi negara dan bangsa Indonesia dengan baik dan kepemimpinan yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Suroto menyampaikan bahwa tujuan workshop ke Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian adalah guna mendukung pembangunan sistem statik dan dinamik pengukuran kepemimpinan nasional serta perumusan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional seperti perumusan aspek, variabel, indikator, dan kuesioner. Lebih lanjut Suroto menyampaikan beberapa manfaat pengukuran kepemimpinan nasional, yakni menghasilkan data penilaian pimpinan nasional yang terukur secara objektif dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan, identifikasi dan self control kondisi pimpinan nasional, memetakan potret Pimnas seperti wilayah mana yang sudah atau belum baik, mendiagnosa problematika pimpinan nasional, bahan koreksi, evaluasi dan edukasi pemimpin nasional, mendukung penelitian dan pengembangan pimpinan nasional, serta mewujudkan good governance and clean government serta memperkuat ketahanan nasional.

Suroto juga menyampaikan mengenai Struktur Instrumen Pengukuran Basis Data Nasional Konstitusi UUD NRI 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang bertujuan menciptakan keselamatan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Variabel dari aspek keselamatan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia di antaranya adalah penanggulangan ancaman perang, penanggulangan bencana, serta kondisi keamanan wilayah laut, udara, dan darat. Kedua, memajukan kesejahteraan umum yang bertujuan mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Variabel dari aspek kesejahteraan bangsa Indonesia di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, stabilitas mata uang, stabilitas harga barang, serta ketercukupan air, pangan, dan energi.

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan tercapainya kecerdasan bangsa Indonesia. Variabel dari aspek kecerdasan bangsa Indonesia adalah cerdas ber-Pancasila serta cerdas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan tujuan menciptakan ketertiban dan perdamaian lokal, nasional, regional, dan global. Variabel dari aspek ketertiban dan perdamaian lokal, nasional, regional, dan global di antaranya adalah memelihara hubungan bilateral dan multilateral serta berperan di regional ASEAN, ASIA dan Indopasifik, dan tingkat PBB.

Pada kesempatan tersebut, Pamong Utama Wikasatrian Pusat Kepemimpinan WIKA Tonny Warsono menyampaikan bahwa Wikasatrian adalah persembahan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk bangsa Indonesia melalui Pembelajaran Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal. Tujuan Program Kepemimpinan Wikasatrian dihadirkan untuk menjadi pusat pembelajaran kepemimpinan, baik intern maupun ekstern, untuk menjadikan pemimpin yang efektif, inspirator, dan panutan agar Indonesia lebih baik.

Kemudian Tony menyampaikan bahwa program kepemimpinan di Wikasatrian dilandasi oleh sudut pandang bahwa peserta pembelajaran adalah subjek yang memiliki nilai luhur dan kekuatan yang ditumbuh kembangkan atas pilihan sendiri. Pemimpin diharapkan efektif, berkontribusi, dan mewariskan karya terbaik dari diri dan organisasinya. Karena pemimpin sebagai pandu Indonesia dalam menggunakan keunggulan komparatif Indonesia menjadi keunggulan kompetitif.

Tonny juga menyampaikan hasil riset tentang konsep kepemimpinan berbasis lokal-nasional dan disimpulkan konsep kepemimpinan berbasis atas Ketuhanan-Kemanusiaan-Alam yang dilaksanakan melalui transformasi dengan luwes untuk menemukan pencerahan budi luhur. Silabus yang terkait dengan Ketuhanan diaplikasikan melalui syukur dan ikhlas. Silabus yang terkait dengan Kemanusiaan diaplikasikan melalui bahagia dan melayani. Silabus yang terkait dengan Alam diaplikasikan melalui lintas budaya dan pelestarian alam.